Connect with us

INTERNASIONAL

Abu Sayyaf Culik 5 WNI, Syaiful Bahri Anshori: Kalau Perlu Prabowo Tambah Personil

Published

on

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR, Syaiful Bahri Anshori, mengatakan bahwa penculikan WNI oleh Abu Sayyaf bukan pertama kali terjadi. Sudah berulang kali peristiwa yang dinilainya merendahkan Indonesia sebagai negara besar. Sebab itu, Syaiful meminta pemerintah untuk perketat pengawasan di daerah-daerah perairan Indonesia yang rawan.

Untuk diketahui, Operasi gabungan terus dilakukan pemerintah dalam upaya pembebasan lima Warga Negara Indonesia (WNI) yang diculik kelompok Abu Sayyaf di Perairan Sabah, Malaysia, Kamis (16/1/2020). Tim gabungan melibatkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Badan Inteljen Indonesia (BIN), hingga Badan Inteljen Strategis (BAIS).

“Harus diperketat. Kan tidak lucu, negara sebesar Indonesia dipermainkan kelompok Abu Sayyaf,” ujar Syaiful Bahri Anshori di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Lebih lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini secara khusus meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk bersikap tegas terhadap kelompok-kelompok seperti Abu Sayyaf.

“Menhan harus tegas, perketat daerah-daerah yang rawan. Kalau perlu tambah personil dan lainnya,” katanya.

Legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur ini menambahkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) harus menempuh jalur diplomasi terhadap pemerintah Filipina atas berulang kalinya WNI disandera Abu Sayyaf.

“Kita tidak bisa ikut campur basmi Abu Sayyaf. Cara lainnya Kemenlu lakukan diplomasi,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kemenlu memastikan kelompok Abu Sayyaf sebagai pelaku penculikan lima WNI di Perairan Sabah, Malaysia, Kamis (16/1/2020).

“Kasus hilangnya kapal ikan milik Malaysia yang berawak 8 WNI di Perairan Tambisan, Lahad Datu, Sabah pada tanggal 16 Januari 2020 pukul 20.00 waktu setempat terkonfirmasi sebagai kasus penculikan oleh kelompok Abu Sayyaf,” demikian bunyi keterangan tertulis Kemenlu, Selasa (21/1/2020).

Konfirmasi diperoleh Kemenlu melalui tiga WNI yang dilepas Kelompok Abu Sayyaf. Mereka memastikan kelima WNI yang disandera dibawa oleh kelompok tersebut. (jurnal babel)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

INTERNASIONAL

Bamsoet Ikut Kecam Pelanggaran HAM ABK WNI di Kapal China

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) ikut mengecam kasus perbudakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi Anak Buah Kapal (ABK) penangkap ikan milik China. Untuk itu, Bamsoet meminta Pemerintah segera turun tangan menyelesaikab kasus yang terjadi di kapal penangkap Long Xin 605, Long Xin 629 dan Tian Yu 8 itu.

Seperti wartakan, penderitaan WNI selama di kapal itu sangat parah seperti yang dilaporkan TV MBC dari Korea Selatan, yang meliput langsung tatkala kapal itu bersandar di Busan, Korea Selatan sekitar bulan Maret 2020 lalu.

Di mana para ABK WNI itu telah direnggut kebebasannya, bekerja dengan kondisi tidak layak, hak atas hidupnya direnggut serta jenazah WNI yang meninggal itu tidak dikubur di daratan seperti agama kepercayaan almarhum, tapi dibuang ke laut laiknya binatang.

“Tindakan membuang jenazah WNI ke laut itu sangat serius. Kuat dugaan adanya perampasan Hak Asasi Manusia dengan mempekerjakan ABK WNI tak ubahnya seperti budak, dengan kondisi memprihatinkan, harus mendapat perhatian serius dari Kementerian Luar Negeri. Di era modern seperti ini, perbudakan tak lagi diperkenankan. Dan setiap manusia diakui hak dan kewajibannya. Kementerian Luar Negeri harus mengangkat ini menjadi isu internasional,” kata Bamsoet kepada wartawan, Jakarta, Kamis (7/5/2020).

Bamsoet menegaskan, pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia tak cukup melayangkan nota diplomatik melalui Kedutaan Indonesia di Beijing, China sana. Namun, harus segera memanggil Duta Besar China untuk Indonesia untuk mendapatkan penjelasan utuh dari kejadian itu. Jika perlu, dilakukan upaya investigasi kejadian seperti ini sering kali terulang.

“Melindungi segenap tumpah darah Indonesia menjadi tujuan kita berbangsa dan bernegara. Ini menjadi tugas penting pemerintah sebagaimana diamanahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Nyawa satu orang WNI sama berharganya dengan nyawa satu bangsa Indonesia. Untuk itu, jangan sampai kendor dalam pembelaan negara terhadap warganya yang menjadi korban perbudakan,” terang Bamsoet.

Tak hanya langkah diplomatis, Bamsoet meminta aparat Kepolisian dan Kementerian Tenaga Kerja menyelidiki adanya kemungkinan perdagangan WNI yang menjadi ABK di berbagai kapal penangkap ikan. Ia mengira, kemungkinan besar banyak warga yang karena tuntutan ekonomi, tergiur oleh iming-iming uang dari perusahaan penyalur tenaga kerja illegal di kapal.

゛Perusahaan penyalur ABK ini perlu diusut tuntas legalitasnya. Harap kami ini menjadi momentum bagi pemerintah membuktikan keberpihakan dan selalu hadir dalam persoalan kehidupan rakyat Indonesia,” ujar Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading

INTERNASIONAL

Terkait Kapal Ikan China Eksploitasi ABK WNI, DPR Minta Kemenlu Lindungi Mereka

Published

on

By

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari prihatin terkait kabar dari 18 Anak Buah Kapal (ABK) Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Kapal Longxing 629 China yang diberitakan oleh media di Korea Selatan bahwa empat orang ABK telah meninggal dunia dan tiga jasad di antaranya terpaksa dibuang ke laut lepas.

“Saya sangat prihatin dan berbelasungkawa atas Meninggalnya ABK Indonesia yang bekerja di Kapal itu, Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pendampingan kepada semua WNI termasuk memastikan tidak adanya kekerasan, eksploitasi dan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan yang berakibat jatuhnya korban nyawa WNI dan terampasnya Hak mereka sebagai ABK.” jelas Kharis dalam release tertulis kepada Media, hari Rabu (6/5/2020).

Kharis menambahkan sebagaimana yang tertera pada Pasal 18 Undang-Undang Hubungan Luar Negeri No. 37 Tahun 1999, disebutkan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia. Sementara pada Pasal 19 disebutkan bahwa Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

“ Karena itu saya meminta agar Kementerian Luar Negeri segera berkoordinasi dengan pemerintah Tiongkok terkait Kapal tempat bekerja WNI dan Pemerintah Korea Selatan yang saat ini merawat dan membantu 14 ABK yang masih hidup sehingga semua dapatkan keadilan dan tentunya pendampingan yang memadai dari negara dalam hal ini kedutaan besar kita di Korea Selatan”jelas Anggota DPR dari Fraksi PKS ini.

Sebelumnya sebagaimana diberitakan media di Korea Selatan sejumlah WNI ABK melapor bahwa mereka diperlakukan dengan buruk di kapal ikan tersebut dengan bekerja hingga 18 sampai 30 jam, istirahat yang minim, serta terpaksa harus meminum air laut yang disaring sehingga sebagian jatuh sakit, sementara para awak dari China mendapat jatah air mineral dalam botol.

” Berdasarkan UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) jelas sekali bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya. Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang- wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia apa yang terjadi pada ABK WNI di kapal itu harus diusut tuntas hingga selesai” Tutup Kharis yang merupakan legislator dari Dapil Jateng 5. (Fajar)

Continue Reading

INTERNASIONAL

PKS: Pemerintah Harus Berhati-hati Kerjasama Penelitian dengan Lembaga Asing

Published

on

By

Serpong  – Upaya Pemerintah menemukan vaksin atau obat Covid 19 dengan lembaga asing sebaiknya dilakukan secara selektif dan hati-hati. Jangan sampai niat baik untuk menanggulangi Covid 19 malah menimbulkan masalah baru, baik dari sisi keamanan, kesehatan maupun keuangan negara.

Pemerintah harus melibatkan lembaga penelitian resmi untuk melakukan kajian secara terpadu dan komprehensif lebih dulu sebelum menjalin kerjasama. Jangan Indonesia masuk ke dalam perangkap permainan bisnis spekulan global yang memanfaatkan situasi darurat Covid 19.

Demikian tanggapan anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, atas tawaran kerjasama lembaga asing kepada Pemerintah Indonesia untuk menemukan obat atau metode pengobatan Covid 19.

Menurut Mulyanto, saat ini Pemerintah memang perlu membangun kerjasama Internasional untuk menanggulangi Covid 19. Namun upaya tersebut harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan beberapa aspek terkait.

“Sekarang ini Covid 19 bukan hanya sekedar isu kesehatan tapi sudah berkembang menjadi isu keamanan. Untuk itu Pemerintah perlu berhati-hati mengkaji berbagai konsekuensi dari kerjasama yang akan dilakukan. Jangan sampai Indonesia terjebak dalam permainan spekulan Internasional yang akan merugikan rakyat,” tegas Mulyanto.

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Industri dan Pembangunan ini mengimbau Pemerintah lebih aktif mendorong lembaga penelitian dalam negeri untuk menemukan vaksin Covid 19. Menurut Mulyanto kemampuan lembaga penelitian Indonesia juga sudah diakui dunia internasional.

Sebelumnya Bill Gates melalui Gates Foundation menawarkan fasilitas pendanaan kepada lembaga penelitian Indonesia untuk meneliti vaksin Covid 19. Beberapa lembaga penitian menyambut kesempatan ini.

Kepala Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, Puspita Lisdiyanti menyebut kerjasama yang ditawarkan Gates Foundation dapat mempercepat penemuan vaksin Covid 19. Namun mantan Menteri Kesehatan era Presiden SBY, Siti Fadilah Supari, mengimbau Pemerintah tidak melakukan kerjasama dengan Gates Foundation mengingat beberapa konsekuensi yang dapat merugikan Indonesia. (akbar)

 

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending