Connect with us

HUKUM

Ada 2 Alasan PPP Tolak RUU HIP Dimasukan Prolegnas 2021

Published

on

JAKARTA – PPP atau Partai Persatuan Pembangunan meminta Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) agar dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2021. Apa alasan PPP? 

 Sekjen PPP Arsul Sani menjelaskan,  menyikapi pembicaraan tingkat pertama antara Baleg DPR RI dan Pemerintah yang diwakili oleh Menkumham, PPP menyatakan bahwa secara substantif, RUU Haluan Idiologi Pancasila (HIP) tersebut harus di-drop atau dikeluarkan dari Prolegnas lima tahunan dan tidak dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2021endatang.

“Setidaknya ada dua alasan untuk itu. Pertama, Pemerintah pada 3 masa sidang lalu merespon RUU HIP dg merubah substansi RUU ini menjadi RUU kelembagaan saja yakni RUU BPIP. Respon ini tertuang dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yg disampaikan Pemerintah kpd DPR,” papar Arsul pada Lintas Parlemen, Kamis (26/11/2020).

Arsul menyampaikan, dari keseluruhan DIM tersebut maka substansi RUU yang dikehendaki Pemerintah menjadi merubah total materi muatan RUU HIP.

Oleh karena itu, lanjutnya, PPP berpendapat tidak relevan lagi untuk mencamtumkan RUU HIP dalam Prolegnas 2021.

Alasan kedua, sambung Wakil Ketua MPR ini, secara subtansi atau materiel, RUU HIP ini ditolak oleh berbagai kalangan masyarakat. Syarat diterima sosiologis dan filosofis yang seyogianya ada padasebuah UU menjadi tidak terpenuhi oleh RUU HIP.

“PPP mencatat tidak ada yang mendukung jika RUU dibahas dg substansi kontroversial seperti yang ada dalam RUU HIP,” ujar alumni HMI ini. 

“Karena itulah PPP meminta DPR dan Pemerintah tidak meneruskan pencantuman RUU HIP dlm Prolegnas. Namun PPP menghormati hak fraksi manapun atau Pemerintah untuk mengajukan RUU BPIP. Inipun seyogianya disosialisasikan dan dibuka dulu ruang konsultasi publiknya,” pungkas Arsul. (AS)

HUKUM

Jokowi Minta Gunakan 4 Kriteria Ini Cari Pengganti Idham Azis

Published

on

By

JAKARTA – Isu pergantian pimpinan Polri jelang Kapolri Idham Aziz akan memasuki masa pensiun semakin hangat dibicarakan. Sejumlah nama pun beredar ke publik.

Dekan Fakultas Hukum Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin DR. Muammar Bakri saat ditemui di ruangan kerjanya mengatakan ada empat kriteria calon Kapolri pengganti Idham Aziz. Di antaranya, figur yang muncul tersebut harus bersih dipercaya oleh rakyat menegakan hukum di negeri ini.

“Pertama, figur yang diinginakan rakyat yakni bersih dari kasus hukum selama berkarir di lembaga kepolisian,” kata Muammar, Rabu (30/12/2020).

Seperti diwartakan, bursa nama-nama calon Kapolri pengganti Jenderal (Pol) Idham Aziz makin menghangat dan terus menggeliat di tengah isu banyaknya calon yang muncul.

Sementara Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) segera menyodorkan calon kepala Polri (kapolri) sebagai rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.

Bagi Muammar, yang terpenting dari nama-nama yang disodorkan tersebut memiliki empat kriteria sehingga polisi semakin dipercaya oleh masyarakat.

“Kriteria kedua, yakni nasionalis. Pimpinan penegak hukum yang mengayomi semua agama dan kelompok, tidak penting dia dari kalangan mayoritas atau minoritas sepanjang mampu menjamin rasa aman bagi warga negara dan menjaga stabilitas keamanan dalam negeri,” terang Muammar.

Adapun kriteria ketiga menurut Muammar, yakni sosok kapolri kedepan tidak menggunakan wewenangnya untuk kepentingan politik praktis. Karena baginya, akan merusak marwah institusi bayangkara.

“Empat, loyal terhadap presiden, jika ada calon kapolri yang dalam proses suksesi menggunaan tangan-tangan pengusaha maupun politisi untuk memuluskan karirnya maka otomatis Ketika menjabat kapolri pasti loyalitasnya akan semu, membangun loyalitas kerja terhadap pimpinan jika seseorang tidak ada balas jasa dengan orang lain,” pungkas Muammar.

Sementara informasi beredar ke awak media, Wanjakti tengah menggodok 10 nama-nama perwira tinggi dengan pangkat Komjen sebagai calon kandidat Kapolri. Enam orang di antaranya yakni komjen di internal Polri dan empat lainnya bertugas di luar struktur Polri.

Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, pada Pasal 11 ayat (6) huruf B menjelaskan, Kapolri yang baru sebelum dipilih dilihat dari dua aspek, yaitu kepangkatan dan jenjang karier di lembaga kepolisian. (Nas)

Continue Reading

HUKUM

Dua Wamen Jadi Menteri, Kabarnya Jokowi Akan Lantik 9 Wakil Menteri yang Kosong?

Published

on

By

KabaRakyat.com | JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah memilih enam menteri baru di Kabinet Indonesia Maju dan akan dilantik Rabu (23/12). Lalu, kapan Jokowi melantik wakil menteri (wamen) untuk beberapa pos kementerian?. (lebih…)

Continue Reading

HUKUM

Kabareskrim Polri Diharap Turun Tangan Usut “Industri Hukum” di Polda Sulsel

Published

on

By

KabaRakyat.com | Jakarta – Politisi Partai Bulan Bintang, R. Wijaya Dg Mappasomba yang sekaligus Juru Bicara Rajamuddin meminta ketegasan Kabareskrim Polri agar menindak oknum penyidik Polres Bulukumba dan penyidik Polda Sulawesi Selatan yang bekerja tidak berdasarkan Undang-undang atau peraturan yang berlaku. Dimana Rajamuddin bersama kawannya Suhardi Hammado melalui kuasa hukumnya telah mengadukan oknum penyidik tersebut di Bareskrim Polri dan berharap agar keadilan dan kepastian hukum tetap ditegakkan. (lebih…)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending