Connect with us

HUKUM

Ada 3 Landasan DPR-Pemerintah Merancang UU

Published

on

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menjelaskan bahwa dalam merancang sebuah undang-undang, pemerintah maupun DPR RI senantiasa berlandaskan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang saling mengikat satu sama lain. Tanpa ketiganya, sebuah undang-undang yang dihasilkan akan kehilangan ruhnya.

“Para pakar dan praktisi hukum punya kompetensi tinggi untuk menelaah aspek yuridis dalam setiap pembahasan undang-undang. Karena itu, sebagai mahasiswa hukum, kalian jangan lelah menimba ilmu pengetahuan di kampus ataupun melalui ruang-ruang pembelajaran lainnya. Masa depan undang-undang maupun produk hukum lainnya berada di tangan kalian semua,” ujar Bamsoet saat menerima perwakilan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Rabu (06/01/19).

Mahasiswa yang hadir antara lain, M. Raehan, Flaviana Meydi, Heru Amal, Govino Abdiella Dayanu dan Nadya L. Tampubolon.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, melalui pemikiran para praktisi hukum diharapkan sebuah produk undang-undang tidak menabrak UUD 1945. Disisi lain, berbagai ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945 juga perlu ditafsirkan lebih lanjut oleh para praktisi hukum.

Sebagai contoh, konstitusi negara dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 berbunyi: ‘Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota‎ dipilih secara demokratis’.

“Konstitusi mengamanahkan bahwa Pilkada dilakukan secara demokratis. Berbeda dengan Pilpres yang dengan lugas ditulis dipilih secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A UUD 1945). Artinya, UUD 1945 membuka ruang bagi kita semua untuk merumuskan lebih lanjut mekanisme penyelenggaraan Pilkada, baik secara langsung maupun tidak langsung,” tutur Bamsoet.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegera, dan Kebumen ini menambahkan, penyelenggaraan Pilkada secara tidak langsung melalui DPRD bisa jadi merupakan hal yang demokratis. Karena sila ke-4 Pancasila jelas menyebutkan ‘Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan’. Artinya, sistem perwakilan juga merupakan bagian dari jati diri bangsa Indonesia.

“Pilkada langsung atau tidak langsung, semua dikembalikan kepada kesepakatan bangsa Indonesia yang dirumuskan oleh para wakilnya di DPR RI. Tentu akan ada perdebatan dari banyak kalangan mengenai apakah pemilihan tidak langsung itu bentuk lain dari demokrasi sebagaimana yang dituliskan dalam UUD 1945. Disinilah pentingnya ahli hukum untuk menjelaskan lebih jauh,” papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menaruh harapan besar agar kelak para mahasiswa hukum tidak hanya pandai dalam aturan soal hukum, namun juga bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat agar senantiasa sadar terhadap hukum. Dengan demikian keamanan dan ketertiban masyarakat bisa terwujud.

“Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik harus didasarkan pada pengaturan dan penegakan hukum. Hukum harus dijadikan panglima, bukan alat politik untuk mengelabui masyarakat. Sebagai kalangan yang mempelajari hukum, mahasiswa Fakultas Hukum punya peran besar menjaga dan menegakan hukum agar kita tidak menjadi bangsa yang fasis, absolut dan represif,” pungkas Bamsoet. (dwi)

HUKUM

ART: Kapolri Tidak Perlu Keluarkan Instruksi Tembak di Tempat terhadap Harun Masiku

Published

on

JAKARTA – Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Abdul Rachman Thaha (ART) meminta Kapolri, Jenderal Idham Aziz tidak perlu mengeluarkan instruksi tembak di tempat terhadap tersangka pergantian antar waktu (PAW), Harun Masiku yang saat ini buron.

Hal itu disampaikan Abdul Rachman, menanggapi pernyataan Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane menyatakan sudah saatnya Kepala Polri Jenderal Idham Azis mengeluarkan perintah tembak di tempat terhadap Harun Masiku.

Menurut dia, Neta S Pane tidak punya kewenangan untuk memrintahkan Kapolri tembak di tempat. Ia juga meminta Neta S Pane jangan mengurui dengan cara-cara tidak santun.

“Saya meminta kepada Kapolri terhadap Kasus Harun Masiku jangan mengeluarkan steatment apalagi peritntah untuk melakukan tembak ditempat terhadap kasus tersebut,” kata Abdul Rachman dalam keterangannya di Jakarta, Senin (10/2/2020).

Menurut senator Sulawesi Tengah (Sulteng) jika Kapolri Idham mengeluarkan perintah tembak ditempat terhadap Harun Masiku sudah sangat keliru.

Ia juga menilai hal itu dapat menyalahi beberapa aturan. Pertama adalah pelanggaran Ham dan kedua adalah menyalahi Perkap No 8 tahun 2009 tentang implemantasi prinsip dan standar Ham dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Ini kasus kan persoalan adalah melarikan, saya yakin dan percaya pihak-pihak yang terkait sementara melakukan pengejaran terhadap Harun masiku,” jelas dia.

Dengan demikian, Abdul Rachman, meminta Kapolri untuk tidak membuat pernyataan yang justru merugikan lembaga Kepolisian itu.

“Jangan selalu membuat kegaduhan keadaan percayakan kepada lembaga yang berwenang untuk melakukan sebuah proses tersebut. Tidak semudah itu untuk melakukan tempat ditempat, penggunaan senjata itu,” tandas dia.

Sebelumnya, Harun merupakan tersangka dalam kasus suap pengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang melibatkan eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Akhirnya, penetapan status tersangka atas Harun sendiri telah ditetapkan KPK sejak sebulan lalu. Namun, keberadaan Harun sendiri belum diketahui sehingga penyidikan perkara suap ini sedikit terkendala.[]

Continue Reading

HUKUM

Kemunculan Kerajaan Kutai Mulawarman Resahkan Masyarakat, Harus Diproses Dihukum

Published

on

Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kemunculan berbagai kerajaan palsu di berbagai daerah, seperti Kerajaan Sunda Empire, Keraton Agung Sejagat, hingga sekelompok pihak yang mengklaim dirinya sebagai King Of The King. Fenomena ini menjadi semakin pelik ketika pihak-pihak tersebut mengklaim hak-hak tertentu, mulai dari gelar bangsawan hingga kedaulatan, hingga membuat masyarakat resah. Terbaru, Kerajaan Palsu yang viral di media sosial adalah Kerajaan Kutai Mulawarman di Muara Kaman, Kalimantan Timur.

Munculnya Kerajaan Kutai Mulawarman mendapatkan respon dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Sebagai catatan, Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura merupakan Kesultanan yang sah, dibuktikan dari dokumen sejarah hingga pengakuan pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura sebagai salah satu cagar budaya berbentuk lembaga adat. Sultan Aji Muhammad Arifin selaku Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura menyatakan, pihaknya sudah melaporkan Kerajaan Kutai Mulawarman ke Polres Kutai Kartanegara.

“Sudah, secara resmi melalui Laskar Kesultanan Remaong Kutai Berjaya,” ujarnya seperti dilansir Tribun Kaltim, (4/2).

Sultan Aji Muhammad Arifin menyatakan bahwa kehadiran Kerajaan Kutai Mulawarman meresahkan masyarakat karena mereka terbukti melakukan pemutarbalikan dan pemalsuan sejarah tanah Kutai. Menurutnya, Kerajaan Kutai Martadipura yang berada di Muara Kaman sudah melebur bersama Kerajaan Kutai Kartanegara, sehingga penyatuan ini menjadi Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Meresahkan Masyarakat

Pernyataan Sultan Aji Muhammad Arifin diperkuat dengan pengakuan Ketua Lembaga Adat Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu Kutai Kartanegara, Binjing Sumartono. Binjing menyatakan bahwa seluruh masyarakat Kutai hanya mengakui Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. “Kerajaaan yang ada di Kutai ini sudah melebur menjadi satu, yaitu Kutai Kartanegara Ing Martadipura, sehingga tidak ada kerajaan lain selain Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Masyarakat tidak tahu mengenai Raja yang di Muara Kaman, darimana dia, keuturunan siapa,” ujarnya melalui wawancara via telepon beberapa waktu lalu.

Menurutnya, Kerajaan Kutai Mulawarman tidak memiliki asal-usul yang jelas. Sebagai salah satu Ketua Lembaga Adat, Binjing menyatakan tidak pernah memberikan pengakuan apapun kepada Raja dari Kerajaan Kutai Mulawarman. “Semua lembaga adat itu tidak pernah mengakui dia sebagai Kepala Adat, Kepala Adat Besar, apalagi mengakui dia sebagai Raja. Karena kita ada lembaga adat sendiri di Kabupaten. Sekarang kalau dia mengaku sebagai Ketua Lembaga Adat, Lembaga Adat yang mana?,” lanjutnya.

Binjing berharap agar tidak ada lagi pihak-pihak yang mengaku-ngaku sebagai Kepala Adat, apalagi sebagai Raja Palsu. Untuk itu, pihaknya berharap kepada pihak berwenang untuk segera menindak kelompok-kelompok yang merusak tatanan sosial-budaya di Kutai Kartanegara. “Yang jelas, adat-istiadat yang ada disini adalah orang Dayak dan orang Kutai,” tutupnya.

Berkonsekuensi Hukum

Kehadiran Kerajaan Kutai Mulawarman sebagai kerajaan palsu tentu membawa konsekuensi hukum. Menurut Adji Dendy Hadimenggala SH., M.H, perwakilan Kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura sekaligus Ketua Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI) Samarinda, klaim yang digunakan oleh Kerajaan Kutai Mulawarman sebagai kerajaan Kutai Hindu merupakan pemutarbalikan fakta sejarah.

“Perlu dijelaskan bahwa pemerintahan Kutai Kartanegara Adji Pangeran Sinum Panji Pendapa tahun 1605 s/d 1635 sudah melebur menjadi satu kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Lalu saat ini dimunculkan lagi oleh Labok (Kutai Mulawarman) pada abad ke-21 merupakan suatu fakta kemustahilan. Sudah sepatutnya (Kutai Mulawarman) diduga adanya upaya pembohongan publik yang dapat diduga keras telah memalsukan asal-usul keturunan yang mempunyai efek sosial sangat meresahkan” ujarnya.

Dengan adanya dugaan-dugaan diatas, Adji Dendy memaparkan bahwa Kerajaan Kutai Mulawarman dan pihak-pihak yang terlibat dapat dikenakan pasal berlapis. “Dugaan pelanggaran pidana pada kasus ini sudah bisa terlihat di pasal 378 (penipuan), 263 (pemalsuan), dan 266 (Keterangan palsu atas akta otentik) KUHP. Pasal 55 bagi yang membantu melakukan tindak Pidana yang ancamannya 6 dan 7 tahun Kurungan. Lalu, jika itu dilakukan di media sosial, maka dapat dijerat dengan UU ITE tahun 2008 terkait berita hoaks atau pembohongan public,” lanjutnya.

Adji Dendy berharap kasus ini diselesaikan di ranah hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selain meresahkan, kerajaan palsu seperti Kutai Mulawarman dianggap dapat merusak budaya masyarakat yang sudah dilestarikan sejak lama. Lebih lanjut, Adji Dendy mengaku siap mengawal proses hukum kasus ini. “Saya sebagai Ketua PBH Peradi Samarinda beserta jajaran akan mengawal dan mendorong proses hukum seadil-adilnya mengungkap kasus ini, tumpas sampai ke akar-akarnya. Fiat Justicia ruar caelum,” tutupnya.

Continue Reading

HUKUM

KPK dan Polri Diminta Awasi Lelang Proyek Kementerian PUPR di Bali, Ada Indikasi Korupsi?

Published

on

JAKARTA – Forum Masyarakat Indonesia Bersih dan Adil mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mabes Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan pemantauan dan monitoring lapangan atas proses pelelangan di Kementrian PUPR, khususnya Proses lelang Proyek Pekerjaan jalan APBN PUPR Wilayah Bali

“Forum mencermati secara seksama, Proses lelang Proyek Pekerjaan jalan APBN PUPR Wilayah Bali di bawah koordinasi Balai jalan wilayah 8 memperlihatkan kejanggalan,” kata Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Bersih dan Adil, Hikma Ma’ruf Asli dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Ma’ruf menjelaskan, dari 6 paket pekerjaan jalan di biayai APBN 2020 Kementrian PUPR sebanyak 4 paket dimenangkan satu nama perusahaan kontraktor berdasarkan pengumuman hasil lelang di halaman LPSE, yaitu PT. Sanur jaya utama.

Ma’ruf mengatakan, empat paket di Provinsi Bali itu, pertama preservasi jalan klungkung-penelokan,sakah-ubud,teges-istana presiden. Kedua preservasi jalan sp. Cokroaminoto-kosamba,sp tohpati – nusa dua,jimbaran – uluwatu. Pagu anggaran sebesar RP23.547.249.000.

Ketiga, preservasi jalan sp. kediri bts kota singaraja,mengwitani – dalam kota denpasar. pagu anggaran sebesar RP11.891.987.000. Keempat, preservasi jalan dalam kota singaraja-kubutambahan-bts.kota amlapura.pagu anggaran sebesar rp. 40.878.932.000. Total pagu yang di kuasai sebesar RP106.074.482.000

Ma’ruf menyebutkan bahwa dengan fakta penguasaan paket proyek dimenangkan satu Perusahaan Konstruksi secara bersamaan, ia meragukan terkait kemampuan operasional Perusahaan tersebut.

Terlebih lagi, kata dia, dari hasil pantauanya bahwa Perusahaan itu masih berjalan proses lelang di wilayah NTB. Ada indikasi kuat PT. Sanur jaya utama memenangkan beberapa paket pekerjaan di NTB.

Dikatakan Ma’ruf bahwa ada indikasi kuat permufakatan antara pihak rekanan kontraktor dengan pejabat berwenang Kementrian PUPR di Bali.

“Kejanggalan atas fakta itu berindikasi proses lelang akal-akalan, titipan dan pengarahan, kongkalikong, sarat rekayasa untuk memenangkan perusahaan yang sama dalam paket pekerjaan,” jelasnya.

Ia mengatakan, Syarat Sisa Kemampunyan Nyata (SKN) sesuai PERKA LKPP No 09/2018 dan SE PUPR no 10/2018 perlu di pertanyakan karena merupakan syarat kualifikasi kemampuan keuangan penyedia jasa dengan memperhatikan Neraca Tahun sebelumnya atau Laporan Keuangan pada SPT tahun sebelum tender/pelelangan yaitu pada Ekuitas (modal disetor+Keuntungan/Laba).

“Sisa Kemampuan Nyata perlu di pertanyakan karena SKN merupakan kemampuan penuh, kemampuan keuangan dan kemampuan pemodalan untuk melaksanakan paket pekerjaan tersebut,” pungkasnya.

Menyikapi hal tersebut kata Ma’ruf, Forum Masyarakat Indonesia Bersih dan Adil meminta kepada Mentri PUPR, pertama segera melakukan evaluasi mendasar dan menyeluruh atas proses lelang pekerjaan fisik Jalan daerah Bali dan beberapa di daerah lain terindikasi monopoli

Kedua, segera audit kinerja pejabat PUPR terkait di wilayah bali mulai dari pokja, PPK dan satker oleh inspektorat dengan juga melibatkan masukan publik

Ketiga, segera lakukan lelang kembali dengan prosedur yang sesuai mekanisme, pengawasan yang ketat, transparan, adil dan bebas kolusi atau suap menyuap.

Keempat, persoalan di Bali sangat besar kemungkinan hanyalah puncak gunung es perilaku menyimpang dalam proses lelang paket pekerjaan PUPR secara nasional tahun anggaran 2020. Olehnya itu mendesak Menteri PUPR melakukan evaluasi menyeluruh atas proses lelang yang terindikasi curang di seluruh tanah air.

Kelima, mendesak aparat penegak hukum, KPK, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, KPPU intuk melakukan pemantauan dan monitoring lapangan atas proses pelelangan di kementrian PUPR.

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending