Connect with us

NASIONAL

Adakan Lomba Video Pendek untuk Kreasi Jokowi, DPP KNPI Yakin Jokowi Terpilih Kembali

Published

on

JAKARTA – Meski pemilu belum digelar. Namun, sekumpulan anak Anak muda milenial yang tergabung dalam Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menyakini Joko Widodo (Jokowi) bersama KH Ma’ruf Amin Nomor Urut 01 memenangi kembali Pemilihan Presiden (Pilpres) yang digelar Rabu (17/4/2019) mendatang.

Jika keyakinan itu benar. Itu artinya, Jokowi akan menangangi kembali sebagai Presiden RI VIII. Kita tunggu saja.

Seperti diketahui, saat ini ada dua Calon Presiden (Capres) yakni Jokowi head to head dengan Prabowo Subianto yang kali ini berpasangan dengan pengusaha muda yang disebut-sebut milenial yakni Sandiaga Salahuddin Uno dengan nomor urut 02.

“Menurut kami di KNPI, tanpa mendahului kehendak Tuhan Yang Maha Esa, kami mengucapkan selamat kepada pasangan Joko Widodo- KH Ma’ruf Amin yang akan diberikan amanah dan kesempatan kembali untuk bekerja dan mengabdi kepada bangsa Indonesia sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2019-2024 untuk kedua kalinya,” ujar Bendahara Umum DPP KNPI Twedy Noviadi Ginting usai acara pemberian hadiah bagi peserta lomba “Short Video Competition Award” ‘Kreasi Jokowi Untuk Indonesia’, di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2019) tadi malam.

Twedy selaku penanggungjawab pegelaran lomba video pendek itu menyampaikan, DPP KNPI menyakini itu berdasarkan sejumah data dan fakta dari masyarakat lapangan.

Di mana Jokowi mendapatkan apresiasi tinggi dari seluruh masyarakat Indonesia atas keberhasilan dan kinerjanya selama 4 tahun memimpin NKRI. Dan, masyarakat merasakan semdiri efek dari keberhasilan Jokowi memimpin negeri ini.

“Kesimpulan itu setelah kami di DPP KNPI melakukan analisis (kajian) mendalam terkait hasil lembaga survei yang bisa terpercaya, door to door ke masyarakat. Dan itu informasi yang diperoleh dari arus bawah KNPI, dan itu terdokumentasikan melalui lomba video pendek KNPI 2019 yang dilombakan,” terang Twedy mantan Ketua Presidium GMNI ini dua periode.

Alasan itu pula Twedy berharap, demi menjaga Pemilu 2019 tetap sehat sesuai aturan yang ada, DPP KNPI, meminta ke seluruh jajaran pengurus KNPI dari pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan dan seluruh komponen pemuda se-Indonesia untuk terlibat aktif mengawal dan menjaga Pemilu berjalan damai seperti kehendak seluruh masyarakat Indonesia.

Kepengurusan DPP KNPI menurut Twedy, sangat mendukung langkah pengamanan yang dilakukan oleh TNI dan Polri dalam mengamankan pemungutan suara dan penghitungan di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Indonesia. Semoga hingga penetapan presiden selanjutkan semua berjalan damai.

DPP KNPI, lanjut Twedy, juga sangat mendukung tugas penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu yang ingin agar pemilu serentak kali ini berjalan jujur dan adil.

“Kami di struktur DPP KNPI telah bersepakat, akan melawan upaya-upaya delegitimasi terhadap KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu di republik ini,” tegas Twedy.

“Dan Kami juga berharap kepada para pendukung kedua pasangan calon, baik 01 dan 02 untuk tetap tenang dan menciptakan suasana damai, karena kemenangan dalam pemilu ini untuk kemenangan seluruh rakyat Indonesia, semuanya,” papar Twedy.

Untuk diketahui, acara lomba Short Video Competition Award ‘Kreasi Jokowi Untuk Indonesia’, diikuti 150 peserta dari usia milenial dari 17 tahun hingga 40 tahun. Dinilai oleh juri profesional.

Lomba video pendek itu menampilkan sejumlah kinerja Pemerintahan Jokowi baik di sektor pendidikan, kesehatan, olahraga dan sebagainya.

Adapun pemenang yang ditetapkan oleh juri yang sangat independen.  Pemenangnya adalah anak SMA dari Kapuas Hulu, Kalimantan Barat yang mengangkat tentang manfaat yang dirasakan dari program Kartu Indonesia pintar (KIP) di era Jokowi.

Selamat ya buat pemenang. (Rap)

NASIONAL

HMI Pro Perkaderan Tak Akui Affandi Ismail

Published

on

PERNYATAAN SIKAP

Tentang hasil Kongres HMI ke-XXXII di Kendari

Kongres HMI ke-XXXII di Kendari merupakan pertemuan HMI Cabang se-Indonesia untuk membahas internal HMI, eksternal HMI, dan pemilihan Ketua Umum PB HMI untuk estafeta kepemimpinan HMI. Namun, hasil pemilihan Formatur PB HMI Periode 2020-2022 yang dimenangkan Sdr. Affandi Ismail dari HMI Cabang Makassar cacat administrasi, karena Sdr. Affandi Ismail tidak pernah menjadi Pengurus HMI Cabang Makassar dan Tidak Lulus Senior Course. (lebih…)

Continue Reading

NASIONAL

Seleksi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta di Nilai Cacat Hukum

Published

on

Jakarta – Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 25 ayat (2) menyebutkan bahwa Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

Manindaklanjuti hal tersebut, Komisi Informasi lalu membentuk Tim Seleksi sebagaimana yang telah diamanatkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 04 Tahun 2016.

Sesuai dengan pasal 2 ayat (2) peraturan Komisi Informasi Nomor 04 tahun 2016, bahwa Tim Seleksi melakukan perekrutan anggota Komisi Informasi tingkat Provinsi ditetapkan melalui Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur yang salah satunya tugasnya adalah melakukan perekrutan, pendaftaran dan penyeleksian calon anggota Komisi Informasi tingkat Provinsi.

Tim Seleksi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melalui Nomor : 01/TIMSEL-KIP/XII/2019, tertanggal 17 Desember 2019 mengumumkan Pendaftran Seleksi Calon Anggota Komsi Informasi Provinsi DKI Jakarta periode 2020 – 2024, secara tertulis TIM SELEKSI dengan susunan adalah ; Henri Subagiyo, SH., M.H sebagai ketua, Atika Nur Rahmania, S.IP., M.Si sebagai Sekretaris dan anggota adalah Prof. Dr. Ibnu Hamad, M.Si, Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum, Gede Narayana, S.E., M.Si.

Setelah melalui proses pengumanan, secara normatif Tim Seleksi bekerja mulai proses Test Potensi yang melahirkan 40 peserta untuk mengikuti tahap Psikotes dan Dinamika kelompok diteruskan dengan tahap wawancara, untuk menghasilkan 15 orang yang diajukan untuk mengikuti tahap pembuatan makalah untuk dilakukan wawancara di DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Dalam proses yang telah berjalan tersebut, kami berpandangan bahwa terdapat permasalahan terutama mulai dari tahap Psikotes dan Dinamika kelompok diteruskan dengan tahap wawancara. Permasalahan terkait proses tersebut adalah :

1.Tim Seleksi telah melanggar pasal 16 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor No. 04 Tahun 2016. Dimana disebutkan bahwa tahap wawancara dilakukan oleh Seluruh Timsel dan Bukan Orang yang tidak termasuk dalam SK yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam setiap pengumuman yang dikeluarkan oleh Tim Seleksi.

Realitasnya, dalam tahap wawancara hari pertama kamis, tanggal 20 Februari 2020, SEKRETARIS TIMSEL bernama Atika Nur Rahmania, S.IP., M.Si TIDAK HADIR sama sekali, disisi oleh RAIDES dan hari kedua jum’at tanggal 21 Februari 2020, yang bersangkutan hanya hadir setengah hari, lalu selanjutnya diisi kembali oleh RAIDES yang TIDAK tercantum dalam nama-nama TIM SELEKSI.

2. Penundaan Jadwal Pengumuman hasil seleksi psikotes dan wawancara merupakan bentuk pelanggaran dari TIM SELEKSI sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 04 Tahun 2016. Dimana disebutkan bahwa hasil tahap wawancara dilakukan 5 (lima) hari kerja setelah itu diumumkan 2 (dua) hari setelah mendapatkan hasil wawancara.

3. Seluruh TIM SELEKSI tidak menghadiri sama sekali tahap Psikotes dan Dinamika Kelompok.

4. Tidak mengumumkan hasil Tahap Psikotes, Dinamika Kelompok dan Wawancara pada (dua) Media Elektronik selama 3 (tiga) hari berturut-turut sesuai Pasal 16 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 04 tahun 2016. Hal ini ditujukan atas hasil Pemberitaan Media Trans, tanggal 7 Maret 2020, disebutkan hanya di Webside Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, untuk mengaksesnyapun dalam kondisi error.

Berdasarkan Fakta tersebut diatas, dengan ini kami menuntut :

1. Meminta Kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk MEMBATALKAN proses seleksi calon Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dikarenakan CACAT HUKUM.

2. Meminta Gubernur Untuk membubarkan TIM SELEKSI dan membentuk TIM SELEKSI yang baru untuk melaksanakan tahap wawancara calon anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta hingga akhir.

3. Meminta Komisi I DPR – RI untuk memanggil Seluruh Anggota Komisi Informasi Pusat termasuk Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia merangkap anggota TIM SELEKSI Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Saudara Gede Narayana, S.E., M.Si, terkait proses seleksi yang CACAT HUKUM.

4. Meminta Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memberhentikan saudari Atika Nur Rahmania, S.IP., M.Si dari jabatannya Sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta yang diduga tidak menjalankan tugas secara profesional dan cenderung melakukan maladministrasi, dimana saat tahap Wawancara TIDAK PROFESIONAL dan tidak menghadiri proses wawancara tersebut dan digantikan oleh RAIDES.

5. Meminta Ombudsman untuk memanggil dan melakukan penyelidikan terkait maladministrasi yang berlangsung pada saat proses seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

6. Menuntut Komisi Informasi Pusat untuk membentuk Dewan Kehormatan atas dugaan pelanggaran KODE ETIK yang dilakukan oleh Seluruh TIM SELEKSI termasuk saudara Gede Narayana, S.E., M.Si selaku Ketua Komisi Informasi Pusat merangkap anggota TIM SELEKSI Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Demikian tuntutan kami, agar menjadi perhatian.

JAKARTA, 7 MARET 2020

TERTANDA :
PESERTA CALON SELEKSI KOMISI INFORMASI DKI JAKARTA

1. Imam Mustafa
2. Abdul Muin
3. Ahmad Syukri
4. Dedi Poltak Tambunan
5. Muhammad Ikbal
6. Moch Sidik
7. Saryono Noto
8. Prianda Anatta
9. Agus Taufikqurrohman
10. Ferry Iswan

Continue Reading

NASIONAL

Gegara Banjir Ansor DKI Minta Anies Baswedan Mundur

Published

on

By

JAKARTA – Banjir yang melanda Jakarta beberapa kali beberapa bulan terakhir ini jadi bola panas yang menyerang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajarannya termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah.

Bagi Pemprov DKI, banjir tidak hanya terjadi di Jakarta saja, tapi juga terjadi di beberapa wilayah pulau Jawa. Yang jadi masalah, saat Saefullah berujar bahwa kondisi banjir tersebut dinikmati saja.

“Jadi dinikmati saja, itu soal manajemen, tubuh kita dua per tiga persen air, sering keluar air, di kepala di mata, harus ada manajemennya,” ujar  Saefullah yang juga pria asli Betawi itu berseloroh.

Dengar tanggapan Sekda terkait bajir Jakarta itu, Gerakan Pemuda (GP) Ansor DKI Jakarta geram. Ketua Ansor DKI Jakarta Abdul Azis angkat suara dan meminta Pemprov DKI tidak hanya melakukan pencitraan. Menurut Abdul bahwa Pemprov DKI tak melakukan antisipasi sehingga banjir kembali terjadi.

Ansor pun berjanji akan seruduk Balai Kota untuk meminta Anies Baswedan dan Saefullah mundur. Karena keduanya tak memperlihatkan kinerja yang baik.

“Dari banjir di Jakarta GP ANSOR DKI meminta Gubernur DKI dan Sekda fokus penanganan banjir bukan pencitraan, ” kata Abdul Azis pada Lintas Parlemen, Selasa (3/3/2020).

Abdul Azis meminta Pemprov DKI, dalam penangan pasca banjir harus lebih serius dilakukan. Mengingat Gubernur dan Sekda belum ada keseriusan menangani dan mengantisipasi banjir.

“Daerah-daerah banjir dari hasil pantauan darr Ansor DKI belum ada yang menyentuh langsung ke masyarakat DKI,” ujarnya.

Abdul Azis memcontohkan, banyak warga yang terjangkit penyakit pasca banjir. Kali belum Dinormalisasi. Dan anggaran untuk penanganan banjir juga tidak maksimal padahal sangat penting.

“Banjir kemarin membuktikan Pemprov DKI tidak melakukan apa-apa dalam mengantispasi banjir,” tegasnya.

Untuk itu, Ansor memimta Pemprov DKI mampu menyiapkan sarana dan prasarana pasca banjir.

Abdul Azis juga berjanji,  akan melakukan seruduk ke Balai Kota bersama-sama semua Cabang Ansor se-DKI untuk meminta mundur Gubernur dan Sekda.

“Kami akan demo untuk meminta mundur Gubernur dan Sekda,” pungkasnya. (Jodira)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending