Connect with us

NASIONAL

Ade Umar Komandan Brigade Hizbullah Bulan Bintang yang Baru

Published

on

KabaRakyat.com | Jakarta – Musyawarah Nasional III Brigade Hizbullah Bulan Bintang menetapkan Ade Umar sebagai Komandan Pusat untuk periode 2020-2025. Ade Umar terpilih secara musyawarah mufakat dan disepakati oleh seluruh Komando Wilayah dan Cabang Brigade Hizbullah Bulan Bintang.

“Terima kasih atas amanah yang diberikan kepada saya. Semoga amanah ini bisa saya laksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Ade Umar di Kota Tasikmalaya, Kamis (29/10/2020).

Ade Umar menambahkan, kami berharap agar tugas berat untuk mengawal ideologi Partai Bulan Bintang bisa diimplementasikan dalam setiap pendapat dan lankah strategis. Kedepan, sambungnya, akan sering berkonsultasi kepada pimpinan partai demi memperkuat sayap partai dan membuat terobosan baru agar visi dan misi PBB terwujud.

Sementara itu, Demisioner Komandan Pusat Brigade Hizbullah Bulan Bintang Ajuansyah Putra Surbakti mengatakan, semoga pemimpin Brigade Hizbullah yang baru mampu mengembangkan lebih baik dan membuat organisasi lebih kuat.

“Selamat kepada Pak Ade Umar sebagai Komandan Pusat Brigade Hizbullah Bulan Bintang yang baru. Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor mengatakan sebagai bentuk dedikasi pengabdian teman-teman Brigade Hizbullah harus dengan ikhlas menjalankan amanh partai, karena Brigade Hizbullah adalah sayap partai.

“Jadi, Brigade Hizbullah sebagai sayap pertai harus betul-betul tunduk dan patuh kepada perintah partai,” ujar Afriansyah membuka Munas III Brigade Hizbullah Bulan Bintang.

Ia juga harapkan, kepengurusan baru Brigade Hizbullah kedepan harus betul-betul saling koordinasi dengan pimpinan partai di semua tingkatan.

“Muda-mudahan Brigade Hizbullah tetap jaya. Insya Allah, sebagai tentara Allah siap hidup mati membela Partai Bulan Bintang, demi Izzul Islam wal Muslim,” tegas Komandan Brigade Hizbullah Bulan Bintang periode 2005-2010 itu.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

Atas Dasar Putusan MK maka Program Food Estate Harus Dihentikan

Published

on

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR Hermanto menyebutkan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) maka Proyek Food Estate di lahan hutan mestinya dihentikan. Hal ini karena Food Estate merupakan proyek strategis nasional yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan oleh MK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

“Food Estate di lahan hutan merupakan salah satu proyek strategis dengan anggaran sangat besar yang didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No 24 tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate. Permen tersebut merupakan peraturan pelaksana turunan dari UU Cipta Kerja,” ucap Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.

Sebagaimana diketahui, Majelis Hakim MK telah menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Majelis hakim MK juga menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Atas dasar putusan MK tersebut maka program Food Estate tersebut agar dihentikan,” tandas legislator dari FPKS DPR ini.

Selain karena dasar aturannya sudah dicabut oleh MK, lanjutnya, sejauh ini proyek food estate nasional di lahan non hutan belum memberikan manfaat.

“Komisi IV sudah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek itu. Sampai saat ini belum memberi manfaat ekonomi terhadap sektor pertanian dan kesejahteraan petani,” tegas Hermanto.

Dari hasil evaluasi Komisi IV tersebut, Hermanto bahkan meminta pemerintah agar membatalkan program food estate nasional.

“Anggarannya, alihkan untuk program yang memberi manfaat langsung bagi produktivitas lahan pertanian yang dikelola oleh petani. Agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani meningkat guna mewujudkan kedaulatan pangan nasional,” pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini. (joko)

Continue Reading

NASIONAL

‘Sepertinya Ada Penunggang Gelap dalam Isu Pemberantasan Terorisme’

Published

on

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menilai ada penumpang gelap dengan pola pemberantasan terorisme di Indonesia. Menurut Habib Aboe, penumpang gelap itu memanfaatkan isu terorisme untuk membubarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Sepertinya ada penunggang gelap dalam isu pemberantasan terorisme. Penunggang gelap ini memanfaatkan isu pemberantasan terorisme. Mereka ini ingin menunggangi isu pemberantasan terorisme untuk membubarkan MUI. Jelas kita harus berhati-hati menyikapi penunggang gelap ini,” kata Habib Aboe Bakar Alhabsyi pada acara sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Selasa (23/11/2021).

Habib Aboe mengingatkan masyarakat, agar tidak menggunakan logika kebablasan. Jika ada salah satu anggota MUI yang terpapar paham radikalisme, bukan berarti MUI harus dibubarkan seperti isu yang dilepar ke publik.

“Ini pemikiran yang kebablasan. Sama halnya jika ada oknum kepolisian yang terpapar seperti Sofyan Tsauri atau Bripda Nesti, lantas berpikir akan membubarkan kepolisian. Tentu ini sangat tidak tepat, logikanya sesat dan menyesatkan masyarakat luas,” jelas Ketua MKD DPR RI ini.

“Saya pikir tidak ada satu pun institusi yang bisa menjamin lembaganya bersih dari pengaruh paham radikalisme. Untuk itu, yang bisa dilakukan yakni meningkatkan kewaspadaan dan membentengi mental personel dengan baik. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan sosialisasi empat pilar kebangsaan seperti ini. Sehingga akan menumbuhkan jiwa nasionalisme pancasila dan kesadaran berbangsa dan bernegara,” jelas Sekjen DPP PKS ini.

Habib Aboe mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga lingkungannya agar aman dari paham berbahaya lainnya, tak hanya paham radikalisme.

“Perlindungan paling baik itu yakni, kita mawas diri sejak dari lingkungan. Jika ada sesuatu yang tidak wajar dan berpotensi mengganggu keamanan masyarakat maka kita bisa melaporkan kepada perangkat desa atau lurah setempat atau pihak kepolisian terdekat,” pungkasnya. (HMS)

Continue Reading

NASIONAL

Lucu! Security Bandara Terancam PHK Gegara Bertato dan Pernah Bertindik

Published

on

BALI  –  Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta menilai sangat lucu jika satpam yang di Bandara I Gusti Ngurah Rai terancam di PHK (pemutusan hubungan kerja)  gegara alasan bertato. Bagi I Nyoman, rencana pemecatan itu tidak logis dan tidak manusiawi.

“Sebagai salah satu anggota dewan yang bermitra tugas dengan Kementerian BUMN, saya menyayangkan rencana menghentikan kontrak ini,” kata I Nyoman saat menerima para pekerja di rumah aspirasi I Nyoman Parta, Bali, Ahad (21/11/2021) kemarin.

Untuk diketahui, sejumlah security Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, datang ke rumah aspirasi I Nyoman Parta untuk menyampaikan aspirasi. Mereka para pekerja tersebut terancam kehilangan pekerjaan karena kontraknnya tidak diperpanjang oleh Pihak Angkasa Pura Sufort PT APS (anak perusahan dari PT Angkasa Pura 1).

Menurut pengakuan dua orang dari perwakilan mereka Wayan Suatrawan dan Agus Amik Santosa. Keduanya mengkoordinir teman-temannya untuk menyampaikan aspirasi mereka untuk berjuang.

“Kami adalah security Avsec yang sudah bekerja di Airport sejak lama, selama 13-20 tahun lamanya dan tidak pernah ada masalah. Kami sudah bertato dan pernah bertindik saat sebelum menjadi security Avsec dan kami memiliki lisensi di sini,” jelas Wayan didampingi Agus.

Yang membuat mereka kecewa dan semakin resah, karena surat edaran (SE) dari PT Angkasa Pura 1 sebagai pemberi kerja yakni,  ada syarat yang tidak adil. Di mana pekerja tidak diizinkan bekerja di tempat tersebut yang sudah  bertato dan pernah bertindik.

Wayan dan Agus mengaku mewakili 136 orang security. Sesuai informasi ada 300 lebih security yang terancam tidak bisa melanjutkan pekerjanya gegara bertato.

Alasan itu pula,  I Nyoman meminta pihak perusahaan mengakomodir aspirasi mereka. I Nyoman punya empat catatan buat perusahaan tempat para security ini bekerja.

“Pertama alasan bertato dan ada bekas tindik dalam situasi sekarang sudah tidak relevan. Karena mereka sudah bertato dan pernah bertindik pada saat awal menjadi security Avsec ini. Lagian tatonnya mereka tidak terlihat ketika bekerja atau saat menggunakan seragam. Masak gara-gara gambar burung kecil di lengan tidak dilanjutkan kontraknnya,” tegas I Nyoman.

Alasan kedua, lanjut Politisi PDI Perjuangan ini,  kondisi saat ini justru mereka sangat dibutuhkan saat AP 1 Ngurah Rai mulai didatangi para wisatawan pasca Pandemi Covid-19.  Baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.

“Ketiga, agak lucu dan cendrung diskriminatif persyaratan tidak bertato dan pernah ada tindik hanya untuk mereka tenaga kontrak saja. Sedang di Angkasa Pura 1 banyak juga security yang sudah jadi tenaga tetap juga memiliki tato,” paparnya.

Alasan kempat I Nyoman terus membela para pekerja tersebut.  Mereka yang terancam tidak bisa melanjutkan kontraknnya mayoritas warga lokal Bali. Rata-rata mereka sudah berkeluarga dan punya anak.

“Saya menduga rencana ini untuk menghindari beban pembayaran BPJS dan kemudian merekrut tenaga baru yang masih muda. Saya akan menyampaikan persoalan inu dengan APS dan pihak Angkasa Pura 1, juga Kementerian BUMN untuk meninjau persyartan itu. Karena ini tidak adil dan cendrung diskriminatif bahkan tidak manusiawi,” pungkas I Nyoman. (HMS)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending