Connect with us

HUKUM

Adies Kadir: Tak Perlu Khawatir dengan Aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat

Published

on

Surabaya – Ketua DPP Golkar Bidang Hukum dan HAM Adies Kadir menilai aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) yang diluncurkan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tidak perlu dikhawatirkan.

“Aplikasi itu tidak perlu dikhawatirkan,” kata Adies Kadir kepada wartawan di Jakarta, Jumat (30/11/2018) kemarin.

Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan kejaksaan memang bertugas melakukan pengawasan, bukan hanya terhadap aliran-aliran kepercayaan namun juga termasuk organisasi kemasyarakatan, untuk memastikan tidak ada kelompok bertentangan Pancasila dan UUD.

“Selama tidak melenceng dari itu kan tentunya tidak masalah. Dan kejaksaan saya pikir juga tidak akan bertindak sendiri,” jelasnya.

Dia mengatakan perlu pengawasan terhadap aliran kepercayaan yang banyak bermunculan. Komisi III DPR RI sendiri menurutnya akan bertugas mengawasi kerja kejaksaan.

“Tugas kami mengawasi kejaksaan, apakah sudah bekerja betul. Misalnya, ada aliran A atau aliran B, yang dianggap tidak sepahan, kami ikut mengawasi apakah benar pahamnya melenceng, jadi tidak serta merta dibubarkan,” katanya.

Terkait kekhawatiran sejumlah pihak bahwa aplikasi pengawasan itu akan memicu konflik di tengah masyarakat, Adies Kadir menilai hal itu tidak akan terjadi.

“Kalo saya melihat, apanya yang mau diresahkan, kan semua orang bisa membuka aplikasi tersebut, kan transparan. Kecuali tidak pakai aplikasi, hanya main panggil, main eksekusi, kita tidak tahu,” ujar dia.

Adies meyakini kejaksaan atau pemerintah sekalipun, tidak akan bisa semena-mena menetapkan aliran tertentu tidak benar, hanya berdasarkan kepentingan tertentu.

Menurut dia, bagi Partai Golkar aplikasi yang diluncurkan Kejati DKI Jakarta sangat bagus, selain untuk pengawasan sekaligus mendata aliran kepercayaan yang ada.

“Kita di Komisi III juga mengawasi kejaksaan dalam penerapannya. Misalnya ada aliran yang terindikasi tidak benar, maka apa alasannya. Kalau perlu kami melakukan kunjungan, disini lah fungsi pengawasan kami,” ujar dia.

Sebelumnya, aplikasi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta merilis aplikasi Smart Pakem untuk pengawasan aliran kepercayaan.

Aplikasi ini menuai penolakan dari Komnas HAM dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Komnas HAM dan YLBHI menilai penggunaan aplikasi ini berpotensi memicu konflik di masyarakat dan dapat berakibat persekusi terhadap kelompok tertentu sehingga harus dibatalkan.

Penolakan YLBHI didukung oleh Partai Solidaritas Indonesia. Jubir PSI Guntur Romli mengatakan persoalan aliran kepercayaan harus mengedepankan dialog bukan penghakiman.

Guntur menyampaikan pengawasan aliran kepercayaan semacam itu pada gilirannya akan memicu persekusi.

Guntur justru mendorong kejaksaan membuat aplikasi untuk memantau tindakan intoleransi dan praktik korupsi. (antara/kabarakyat)

HUKUM

Sinar Mas Group Ditangkap Tangan KPK, Begini Reaksi Hukum LKBHMI PB HMI

Published

on

Jakarta – LKBHMI PB HMI (Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam) memberikan dukungan kepada KPK untuk mengusut tuntas dugaan kasus suap anggota DPRD Kalteng, dan perusahaan perkebunan sawit PT Binasawit Abadi Pratama (BAP), anak usaha PT Smart Tbk, Sinar Mas Group senilai Rp 240 juta dalam kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Termasuk terhadap sejumlah perizinan PT BAP yang bermasalah.

Direktur Eksekutif LKBHMI PB HMI Abd. Rahmatullah Rorano S. Abubakar yang dihubungi via WA menyampaikan, di beberapa surat kabar dan media online, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut bahwa perlengkapan perizinan PT BAP tidak lengkap.

Hal tersebut yang kemudian memicu terjadinya dugaan suap terhadap anggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Meskipun perusahaan tersebut sudah berdiri sejak lama. Diduga PT BAP yang mengusai lahan sawit memiliki sejumlah perizinan diduga bermasalah, yaitu hak guna usaha (HGU), izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), dan jaminan pencadangan wilayah karena diduga lahan sawit tersebut berada di kawasan hutan.

“Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyatakan telah menggelar rapat untuk membahas persoalan ini dan menurunkan tim khusus ke Kalimantan Tengah untuk memeriksa seluruh perlengkapan perizinan PT BAP dengan tidak menutup kemungkinan, pemeriksaan akan dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan lainnya,” jelas Rorano. Kamis, (13/12).

Lanjut Rorano, dalam prosesnya sampai saat ini belum terlihat hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian LHK. Oleh karena itu LKBHMI PB HMI mendesak kepada KPK untuk melakukan pemanggilan kepada Menteri LHK untuk dimintai keterangannya dan mendesak kepada Menteri LHK untuk memberikan pernyataan terkait sejumlah perizinan PT BAP. “Dan perusahaan-perusahaan lain yang diduga bermasalah, selain itu LKBHMI meminta agar KPK dan KLKH berkomitmen untuk memberantas kartel mafia kelapa sawit,” tegas Rorano.

Rorano juga menghimbau elemen pemerhati lingkungan untuk ikut mamantau pemberantasan kertel mafia kelapa sawit yg merugikan negara, rakyat dan ekosistem lingkungan. “Permasalahan ini seyogyanya harus segera dituntaskan. Apalagi memasuki tahun politik sehingga apabila pemberantasan mafia kartel in menjadi mandek maka akan menimbulkan kecurigaan publik,” tutupnya. (ari)

 

Continue Reading

HUKUM

Hakim PN Pati Tolak Keberatan Soekardiman, Sidang Akan Terus Jalan.

Published

on

Hakim Ketua AA Putu Putra SH, didampingi Hakim Anggota Dyah Retno Y SH MH dan Rida Nur Karima SH Mhum menyatakan menolak eksepsi atau keberatan Soekardiman terdakwa perkara pemalsuan surat kesepakatan bersama dan surat kuasa (perjanjian),

(lebih…)

Continue Reading

HUKUM

Ketua DPR: Menyelesaikan Prolegnas DPR Tidak Bekerja Sendirian, jika Pemerintah Tidak Datang Raker Otomatis Pembahasan RUU Tertunda

Published

on

By

Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan dalam penyelesaian program legislasi nasional (Prolegnas), DPR RI tidak bekerja sendirian, melainkan harus bersama pemerintah. Jika pemerintah tidak datang ke rapat kerja, otomatis pembahasan rancangan undang-undang (RUU) menjadi tertunda.

“Sejak menjadi Ketua DPR RI, saya mencoba berbagai terobosan. Sehingga RUU yang lebih dari dua tahun tidak selesai akhirnya dapat diselesaikan dalam jangka waktu 2 minggu, seperti RUU Terorisme. Tinggal satu lagi RUU yang akan menjadi legacy DPR RI periode ini, yaitu RUU KUHP. Insya Allah jika seluruh stake holder telah setuju, akan jadi kado terindah peringatan 74 Tahun Kemerdekaan Indonesia,” ujar Bamsoet saat mengisi diskusi “Memperkuat Peran dan Fungsi Lembaga Legislatif untuk Kepentingan Rakyat”, dalam acara Jambore Bela Negara Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia (FKPPI), di Jakarta, Minggu (9/12/18). Hadir sebagai pembicara lain Asrena Kapolri Irjen Pol Gatot Eddy Pramono.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, dalam sebuah pembahasan RUU, ada kalanya semua fraksi di DPR RI sudah setuju terhadap RUU, namun pemerintah belum setuju. Begitupun sebaliknya. Karenanya pembahasan RUU memerlukan manajemen dan seni tersendiri.

“Terlepas dari dinamika politik yang ada, dalam penyusunan RUU, DPR RI bersama pemerintah selalu menyesuaikan dengan tiga faktor yang menjadi landasan. Landasan filosofis yang mengacu pada Pancasila, landasan yuridis berupa UUD 1945, serta landasan sosiologis dengan memperhatikan aspirasi dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat,” terang Bamsoet.

Begitupun dalam menjalankan fungsi anggaran. Legislator Partai Golkar Dapil Jawa Tengah VII yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menjelaskan, ada empat indikator utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Penyusunan APBN selalu difokuskan untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan serta meningkatkan indeks pembangunan manusia. Sebagai salah satu contoh terobosan, DPR RI selalu mendukung peningkatan alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), yang pada tahun 2019 ini jumlahnya mencapai Rp 826,8 triliun,” jelas Bamsoet.

Sedangkan untuk mendongkrak partisipasi rakyat dalam mengawasi kinerja anggota dewan, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan DPR RI telah membuat aplikasi DPR NOW yang bisa di download di smartphone setiap orang. Siapapun, kapanpun, dan darimanapun bisa memantau apa yang dilakukan DPR RI dari detik ke detik secara real time.

“Konsep DPR RI dalam Genggaman Rakyat melalui aplikasi DPR NOW akan memudahkan rakyat memantau para wakilnya di Parlemen, lebih mudah dibanding memantau pasangan masing-masing. Silakan download dan nikmati berbagai fitur didalamnya,” kata Bamsoet.

Lebih jauh, Wakil Ketua Umum KADIN ini menambahkan, DPR RI terus membuka diri dengan mengadakan Lomba Kritik DPR pada peringatan HUT DPR ke-73 bulan Agustus lalu. Lomba Kritik DPR tersebut diwujudkan dalam bentuk essay, meme serta stand up komedi.

“Ini langkah baru dari DPR RI agar lebih terbuka dan semakin dekat dengan rakyat. Biasanya DPR RI yang mengkritik pemerintah, sekarang DPR RI yang dikritik langsung oleh masyarakat,” pungkas Bamsoet.

Jambore Bela Negara FKPPI yang diikuti sekitar 1.350 kader dari berbagai daerah ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada 7 Desember 2018.

Selama mengikuti Jambore Nasional, peserta mendapatkan wawasan tentang ideologi Pancasila beserta ATHG-nya (Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan), wawasan kebangsaan, masalah pertahanan dan keamanan serta latihan fisik dan keprajuritan. (Dwi)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending