Connect with us

OPINI

Agama Dibuat Main-main: Pendukung Airlangga Sudah Permalukan Golkar dengan Aksi Sumpah Gunakan Al quran

Published

on

Oleh: Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI dan Calon Ketua Umum DPP Partai Golkar

Anomali atau keanehan praktek kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan para pengikutnya semakin menjadi-jadi, ngawur, dan mempermalukan Golkar sebagai partai politik moderen berhaluan nasionalis tengahan.

Sebagaimana video yang sedang viral, dalam suatu ruangan acara, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi, mengeja sumpah di hadapan para pengurus DPD kabupaten/kota yang mengulangi sumpah politik tersebut. Tampak seorang tokoh agama Islam mengangkat tinggi Alquran pada posisi di atas kepala para pengucap sumpah. Terlihat dalam video itu, Airlangga berdiri mendengarkan sumpah yang diucapkan para bawahan partainya. Beberapa elite DPP Partai Golkar kubu Airlangga juga terlihat menyaksikan pengucapan sumpah itu, diantaranya Melchias Markus Mekeng, Ketua Korbid Wilayah Timur.

Sejatinya, dalam setiap agama, sumpah yang diucapkan di bawah Kitab Suci (Alquran, Alkitab, dan lainnya), dengan membawa nama Allah sang pencipta alam semesta, merupakan sesuatu yang sakral, mulia, dan sarat pesan amanah. Lazimnya seremoni pengucapan sumpah di muka Kitab Suci itu dilakukan oleh para pejabat di level jabatannya masing-masing, agar yang bersangkutan mengingat dengan sungguh-sungguh amanah yang diberikan melalui jabatan tersebut. Amanah itu berkorelasi denga harapan-harapan warga negara atau rakyat yang telah menitipkan amanah kepada sang pejabat, agar dapat berlaku adil, jujur, dan bertanggungjawab bagi kemaslahatan umum. Intinya, pejabat yang disumpah tidak boleh berkhianat kepada rakyat atau warga negara yang sudah menitipkan amanah mulia kepadanya.

Apabila dihubungkan dengan situasi riil yang menimpa Partai Golkar hari-hari ini, maka aksi sumpah para pengikut Airlangga itu tampak tidak lazim dan cenderung aneh. Bagaimana bisa di tengah kerusakan organisasi Partai Golkar yang telah ditimbulkan oleh Airlangga, para pengurus harus mengucapkan sumpah dengan membawa nama Allah untuk tetap mendukung Airlangga? Itu artinya, sumpah tersebut merupakan ikrar bersama untuk mendukung berbagai kerusakan organisasi yang telah ditimbulkan Airlangga.

Yang sungguh mengherankan, para pengurus Partai Golkar di Jawa Barat itu juga bersumpah bahwa siapa yang berkhianat atau membuat penghianatan terhadap Airlangga, akan mendapatkan laknat. Bagaimana mungkin, Airlangga yang sudah berkhianat terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar, serta berlaku semena-mena misalnya dengan aksi pendudukan sepihak Kantor DPP Partai Golkar, meminta para pengurus Golkar untuk tidak mengkhianatinya?

Sumpah tersebut menjadi proporsional dan logis diberikan kepada Airlangga, apabila Airlangga terbukti sebagai pemimpin yang amanah, menjadi sumber keteladanan, dan bijaksana. Ini malah sebaliknya, pemimpin yang telah menimbulkan banyak kerusakan di dalam organisasi, malah disumpah atas nama Allah untuk tetap dipilih.

Pada titik ini, jelas terlihat, bahwa Airlangga, para loyalis, dan pengikutnya hanya menjadikan agama sebagai perkakas politik. Padahal, agama itu simbol kejujuran yang harus tercermin dalam setiap jabatan yang diemban oleh pemeluk agama termasuk yang sedang menjabat sebagai ketua umum.

Agama sebagai simbol moral tertinggi dimana aktualusasinya tercermin dalam kehidupan pribadi, penuh tanggung jawab, respinsif terhadap aspirasi, rela menderita demi orang yang di pimpinnya, berbelarasa dan melayani. Sayangnya perilaku mulia sebagai karakter pemimpin itu tidak tercermin pada diri Airlangga saat dia memimpin Partai Golkar semenjak Munaslub 2017. Itu artinya Airlangga, para loyalis dan pengikutnya hanya menjadi agama sebagai alat bagi pemuasan kepentingan kekuasaan politik belaka.

Dari perspektif kebangsaan dalam konfigurasi dan anatomi politik Indonesia, aksi sumpah politik bernuansa agama yang dilakukan oleh para pengurus Golkar di wilayah Provinsi Jawa Barat itu, semakin mengaburkan karakteristik Partai Golkar sebagai partai nasionalis tengahan. Sedangkan dari dimensi psikopolitis, apabila terjadi salah tafsir atas aksi sumpah politik ber-Alquran kepada Airlangga itu, maka Golkar menghadapi situasi bahaya secara ideologis.

Anggota, kader, atau pengurus Golkar yang belum matang wawasan dan kurang memiliki kedalaman religiositas, dengan serta-merta menularkan sentimen agama secara tidak proporsional ke dalam praktek berpartai. Kalau kondisi negatif seperti ini terjadi, maka yang bertumbuh adalah embrio intoleransi, yang pada gilirannya bakal mengubur karakter kebangsaan Partai Golkar. (*)

OPINI

Calon Komisioner Komisi Informasi Bulukumba Yang Lolos Berkas

Published

on

Kabarakyat.com-Pemerintah kabupaten bulukumba membuka rekrutmen anggota/komisioner Komisi Informasi ( KI ) Kabupaten Bulukumba untuk priode 2020- 2024.

Rekruitment dilakukan berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2020 Tentang Komisi Informasi Kabupaten Bulukumba.

Selain itu, teknis pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi /PERKI No.4 Tahun 2016.

Setelah melalui proses panjang dalam prospek Syarat dan Ketentuan yang berlaku. Maka kemudian pihak penyeleksi dalam hal ini mengeluarkan pengumuman bagi nama-nama yang lulus berkas.

Berikut Nama-namanya:

1. Drs Abdul Rahman

2. Abdul Rauf S.Sos

3. Ahmad S.Sos Med

4. Alimuddin Musbar S.Pdi

5. Amar Ma’ruf H. S.Ag M.Pdi

6. Amrullah SH

7. Andi Abdul Karim S.S

8. Andi Juanda S.Pdi

9. Drs H. Andi Syafrul Patunru

10. Arman S.Pd

11. Arman S.Pd

12. Armanto S.Pd

13. Asdiana S.Pdi

14. Asriyanti Arna S.IP

15. Dhanial Aziz, S. S.Sp

16. Drs Hasanuddin Salassa

17. Idil Akbar S.Pd

18. Ikhwan Bahar S.Pdi M.Pd

19. Jusmin S.Pd

20. Laode Satyawarman SE

21. Muhammad Arsyad S.Pdi

22. Nawaling HR S.Sos

23. Nurdianti Alam S.Pd

24. Parma Indiar SH

25. Quraysi S.Pd M. Hum

26. Rachmawati SH

27. Sudirman S.Pd

28. Sufriadi S.Pd M.Pd

29. Sugianto S.Pd

30. Supriadi SH

Continue Reading

OPINI

Pandemi Covid-19, Pertamina Harus Kembalikan Keuntungan Rakyat

Published

on

By

Saya menanggapi statement PT Pertamina yang menyiapkan Rp 100 milliar untuk pinjaman UMKM. Hal ini merupakan sekedar hiburan disaat Rakyat lagi susah akibat Covid-19. Mengapa?

Karena Pertamina sudah menikmati keuntungan yang diberikan oleh Rakyat Indonesia dari penjualan BBM premiun oleh Pertamina seharga Rp 6.450/liter dimana estimasi kalkulasi harga keekonomiannya Rp 6000/ liter.

Sehingga keuntungan yg diperoleh Pertamina adalah Rp 450/ liter dikalikan 1 juta barrel/ hari atau RP 71.5 milyar/ hari atau Rp 2.1 Trilliun/ bulan.

Rakyat Indonesia telah memberikan keuntungan juga ke Pertamina berupa Cost Saving dari harga minyak dunia turun mencapai +/- US $ 35 sementara harga ICP US$ 63/ barrel.Total Cost saving Pertamina Rp 13.1 Trilliun/ bulan.

Seharusnya Pemerintah/ Pertamina jangan menikmati keuntungan dari Rakyat. Untuk itu Harga BBM Premium harus diturunkan.

Bantuan pinjaman Pertamina Rp100 Miliar itu adalah uang yang diambil dari keuntungan penjualan Premium per hari dari Rakyat yang seyogianya disubsidi oleh Pemerintah sebanyak Rp 18.7 Trilliun. Anggaran subsidi ini tidak terpakai oleh Pemerintah.

Komite Penghapusan Bensin Bertimbal juga sudah memberikan pandangan bahwa harga jual BBM premiun di Indonesia yang diberlakukan kini terlalu mahal bila dibandingkan degan negara-negara lain.

Di tengah pandemi Covid-19 yang menimpa Rakyat bawah, seharusnya Pemerintah/ Pertamina mengembalikan keuntungan tersebut kepada Rakyat dalam bentuk hibah bukan pinjaman dan jumlahnya seharusnya lebih agar dapat membangun ekonomi Rakyat khususnya para pelaku usaha UMKM.

Diingatkan bahwa sesuai amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun1945, (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan, (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat Indonesia.

Syarief Hasan, Wakil Ketua MPR RI

Continue Reading

OPINI

Pembayaran THR Bertahap Harus Disepakati Pengusaha dan Pekerja

Published

on

By

Oleh: Syaiful Bahri AnshoriPresiden DPP Konfederasi Sarbumusi

THR atau Tunjangan Hari Raya wajib dibayarkan oleh perusahaaa sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Permenaker 06/2016. Artinya kewajiban ini punya konsekwensi hukum dan tidak bisa ditawar tawar lagi, sehingga pada posisi ini DPP Konfederasi Sarbumusi mempunya pandangan yang sama dengan kemnaker dan serikat pekerja lain bahwa secara hukum THR menjadi kewajiban yang harus dibayarkan oleh pengusaha.

Bagi perusahaan yang mampu dan tidak terlalu terdampak covid-19 maka perusahaan tersebut wajib membayar ketentuan THR sebagaimana diamanatkan oleh Permenaker No.6 tahun 2016.

Adapun mekanisme pembayaran THR, karena melihat situasi dan kondisi saat ini apabila perusahaan tidak mampu dikarenakan dampak covid-19 (dibuktikan dengan laporan keuangan yang transparan) maka mekanisme pembayaran bisa di dialogkan dengan pekerja atau serikat pekerja dengan mekanisme;

Pertama pembayaran THR secara bertahap (tahapan disepakati oleh pengusaha dan pekerja)

Kedua bisa dilakukan penundaan apabila perusahaan tidak mampu sama sekali sesuai waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan, dengan waktu sesuai kesepakatan para pihak,

Ketiga kesepakatan ini juga mengatur tatacara denda keterlambatan pembayaran sesuai dengan pasal 10 permenker 6/2016.

Pertama, DPP konfederasi Sarbumusi mempunyai sikap bahwa untuk menjamin kesepakatan itu dilaksanakan maka kesepakatan ini wajib dilaporkan kepada Disnaker setempat. Dan pengawas harus pro aktif dalam mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap pelanggaran bagi perusahaan yang tidak melakukan pembayaran THR dan atau tidak melaporkan ke Disnaker, pengawas bisa memberikan sanksi pelanggaran norma kerja kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut.

Kedua, perlu kita pahami bersama, surat edaran ini hanya berlaku bagi perusahaan yang terdampak covid-19, bukan yang nyata nyata mampu karena perusahaan yang mampu harus dan wajib membayar sesuai dengan permenaker 6/2016, selain itu ketentuan ini berlaku hanya karena dampak covid-19. Bila situasi normal yang berlaku adalah Permenaker 06/2016.

Ketiga,DPP konfederasi Sarbumusi melalui presiden DPP konfederasi Sarbumusi menghimpau kepada perusahaan untuk mengedepankan dialog dan terbuka pada kemampuan dan kesulitan perusahaan sehingga pekerja/buruh tidak dipersulit dalam kondisi yang kesulitan ini.

Keempat, DPP sarbumusi menyerukan kepada semua pihak untuk sama-sama menjaga hubungan industrial yang harmonis, tidak saling mengorbankan dan bersama sama menghadapi dampak pandemi covid-19 ini.

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending