Connect with us

POLITIK

‘Airlangga Tidak Ciptakan Tata Kerja Partai yang Baik’

Published

on

JAKARTA – Wakil Koordinator Bidang DPP Partai Golkar, Darul Siska, menyebut kisruh dalam partainya diakibatkan kepengurusan Airlangga Hartarto tidak memahami aturan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART).

Darul, yang juga loyalis Bambang Soesatyo atau Bamsoet, menilai kepengurusan Airlangga tidak membuat tata kerja partai yang baik.

“Ini yang membuat kisruh, pengurus tidak memahami aturan AD/ART, PO (peraturan organisasi), yang ada yang tidak mengetahui tata kerja yang dibuat pengurus yang sebelumnya . Karena pengurus yang sekarang tidak membuat tata kerja,” kata Darul Siska dalam diskusi ‘AD/ART sebagai landasan dan pondasi utama Partai Golkar’ di Posko Kemenangan Bamsoet, Jl HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).

Menurut Darul, tak segera dilaksanakannya rapat pleno itu jadi bukti pengurus DPP Golkar saat ini tak memiliki tata kerja. Padahal, rapat pleno itu sudah diatur dalam tata kerja partai.

“Ini yang jadi perdebatan sekarang, kok tidak ada pleno. Padahal itu diatur di tata kerja. Pleno itu harus sekurang 1 kali dalam 2 bulan, kemudian rapat harian sekurang 1 kali dan 1 bulan. Kenapa sekurang-kurang 1 kali dalam 2 bulan, dalam dua bulan itu pasti ada situasi yang dibicarakan dalam Partai Golkar selama dua bulan pasti ada kebijakan-kebijakan yang diambil,” tandasnya. (dwi)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

Bawaslu Jakarta Utara Serahkan Laporan Hasil Pengawasan 2019 ke Bawaslu RI

Published

on

Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Jakarta Utara Telah menyelesaikan dan menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu 2019, ke Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di kantor Bawaslu RI, Jumat (13/9/2019). penyerahan berkas Langsung di terima oleh Dr. La Bayoni Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu Bawaslu RI

Penyampaian laporan ini sesuai dengan Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Abhan, SH, MH Nomor 1408 tentang penyampaian langsung laporan hasil pengawasan pemilu 2019 ke Bawaslu RI.

Ketua Bawaslu Kota Jakarta Utara Mochamad Dimyati mengatakan, penyampaian laporan ini serentak bersama 6 kabupaten/kota se DKI Jakarta yang didampingi oleh Anggota Bawaslu Propinsi DKI Jakarta yang juga Kordiv PHL Propinsi DKI Jakarta Burhanuddin.

“Laporan ini adalah bukti nyata kita bekerja sungguh-sungguh dalam mengawasi pemilu 2019 di daerahnya masing masing sesuai dengan Undang-undang Pemilu dan peraturan yang ada”, ujarnya.

Oleh karena itu, harapan kita bersama untuk pengawasan pada kegiatan Pemilu maupun Pilkada kedepannya kita tetap sukses melaksanakan tugas Pengawasan,” ungkapnya.

Bawaslu Kota Jakarta Utara mengucapkan terimakasih kepada Anggota Bawaslu Kota Jakarta Utara atas kerjasamanya dalam ikut serta penyusunan laporan ini begitu juga seluruh Tim Penyusunan Laporan sehingga laporan ini bisa diselesaikan dan disampaikan langsung ke Bawaslu RI, ujarnya Moch Dimyati Kordiv PHL

Disamping itu, Ucapaan terimakasih juga kami sampaikan kepada KaPolres Metro Jakarta Utara beserta jajaran dan Kejari Kota Jakarta Utara beserta jajaran yang bersama sama tergabung dalam Gakkumdu Kota Jakarta Utara bersama Bawaslu yang luar biasa bersinergi menegakkan keadilan Pemilu di Jakarta Utara.

Tak lupa juga kepada Walikota Jakarta Utara dan aparatur Pemda di lingkungan Jakarta Utara selain memfasilitasi juga selalu berkoordinasi untuk sukses pemilu, Stekholder dan seluruh masyarakat Jakarta Utara yang telah bersama-sama mengawasi setiap tahapan pemilu 2019, begitu juga jajaran Pengawas dari tingkat kecamatan, Desa dan PTPS yang telah melaksanakan tugas pengawasan dengan baik sehingga di Jakarta Utara tidak ada resiko setelah Pemilu.

Kesuksesan pengawasan pada pemilu 2019 ini diharapkan sukses kembali pada Pilkada 2022 di DKI Jakarta,”paparnya” .

Continue Reading

POLITIK

Edi Muntaha: Ada Oknum yang Bermain dalam Proses Penetapan Ketua DPRD Dompu

Published

on

JAKARTA – Mantan Wakil Ketua DPD Partai NasDem Dompu Edi Muntaha angkat bicara terkait proses penjaringan dan penetapan ketua DPRD Dompu. Edi melihat ada upaya dari oknum Partai NasDem di Dompu yang mencoba bermain dan tidak netral dalam proses penjaringan dan penetapan ketua DPRD.

“Jika ini terus dilakukan, rakyat yang telah menyalurkan suaranya kepada Muttakun akan marah. Jangan membuat rakyat marah,” tegasnya kepada kabarakyat.com, Jumat (13/9/2019).

Mereka pun, sambung Edi, mempertanyakan mengapa justru Partai NasDem Dompu tidak berterima kasih kepada rakyat yang telah memberikan kepercayaan, sehingga Muttakun mampu menarik dan meraih suara terbanyak.

“Suara besar itu juga mengantarkan NasDem memperoleh dua kursi di Dapil 1. Jika saja suara Muttakun tidak besar, maka tidak mungkin NasDem mendapat jatah ketua DPRD sesuai Undang-undang,” ungkapnya.

Karena itu, Edi mengharapkan dan mengingatkan kepada DPP agar tidak salah dalam menetapkan ketua DPRD Dompu. Jika DPP Partai NasDem dalam hal ini Surya Paloh ingin mendapat informasi yang lengkap tentang bagaimana sesungguhnya yang terjadi di internal Partai NasDem saat ini, Edi siap membantu memberikan informasi real.

Dengan demikian, DPP tidak hanya sepihak menerima informasi dari oknum pimpinan Partai NasDem yang justru dikhawatirkan akan merugikan NasDem ke depan. “Dan, jika DPP ingin mengamankan suara NasDem pada Pemilu 2024 nanti dan ingin NasDem bisa menjadi besar, pilihan yang tepat harusnya jatuh pada figur Muttakun,” cetus Edi.

Sebelumnya, mantan Sekretaris DPD Partai NasDem Dompu Periode 2012-2017, Drs. Yusuf Hasan mengingatkan agar dalam Calon Ketua DPRD Dompu tersebut tidak mengabaikan kedaulatan rakyat yang telah memberikan dukungannya pada Caleg NasDem.[]

Continue Reading

POLITIK

NasDem Diminta Tak Abaikan Kedaulatan Rakyat dalam Menetapkan Calon Ketua DPRD Dompu

Published

on

JAKARTA – Posisi Ketua DPRD Kabupaten Dompu Periode 2019-2024, dipastikan menjadi jatah Partai Nasional Demokrat (NasDem). Terkait hal itu, mantan Sekretaris DPD Partai NasDem Dompu Periode 2012-2017, Drs. Yusuf Hasan mengingatkan agar dalam Calon Ketua DPRD Dompu tersebut tidak mengabaikan kedaulatan rakyat yang telah memberikan dukungannya pada Caleg NasDem.

“Muttakun yang merupakan Caleg dari Partai NasDem mampu meraih suara terbanyak baik di internal NasDem maupun di seluruh Caleg dari 14 parpol peserta Pemilu,” kata Yusuf, saat dihubungi Kemarin.

Menurutnya, selama kontestasi Pemilu dengan sistem proporsional terbuka, baru kali ini ada seorang Caleg di Kabupaten Dompu memperoleh suara sah dengan jumlah yang sangat fantastis. Yakni Caleg atas nama Muttakun.

“Karena itu, kami memberi saran sekaligus mengingatkan kepada pimpinan Partai NasDem di Kabupaten Dompu agar tidak salah memperjuangkan kadernya yang akan menjadi Ketua DPRD,” ungkapnya.

Ketika pimpinan Partai NasDem Dompu keliru mengambil langkah, misalnya memperlihatkan dukungan kepada salah satu calon selain Muttakun, Yusuf menegaskan, hal itu akan berisiko menghancurkan kepercayaan rakyat terutama di Dapil 1 (Kecamatan Dompu, Pajo dan Hu’u). “Tentu saja, itu akan berdampak merugikan Partai NasDem kedepan,” paparnya.

Dampak secara langsung, menurut dia, tidak akan ada lagi yang merespon undangan terbuka yang disampaikan Surya Paloh kepada masyarakat Indonesia di setiap perhelatan Pemilu untuk masyarakat Indonesia yang akan menjadi Caleg di Partai NasDem. Ketika seseorang yang telah menjadi Caleg dan meraih suara terbanyak, kemudian tidak diprioritaskan dan diperjuangkan oleh pimpinan Partai NasDem Dompu untuk menjadi ketua DPRD, bisa berakibat fatal bagi NasDem pada Pemilu mendatang.

Yang Yusuf ketahui, Muttakun adalah deklarator yang membawa Ormas NasDem sekaligus menjadi pengurus Partai NasDem dan sukses mengantarkan NasDem saat itu lolos menjadi kontestan Pemilu 2014. “Lalu mengapa ada sebagian (oknum) petinggi NasDem Kabupaten Dompu yang menyebut bahwa Muttakun bukan pengurus, bahkan dihembuskan dipecat,” ujarnya dengan nada tanya.

“Muttakun tidak Pernah Dipecat,” tegasnya lagi.

Sebagai mantan Sekretaris DPD NasDem Dompu dan ketika itu masih bersama Muttakun, Yusuf mengaku tahu persis bahwa Muttakun tidak pernah dipecat. Informasi yang menyatakan bahwa Muttakun dipecat adalah informasi yang sengaja dihembuskan oleh oknum di dalam Partai NasDem untuk mengganjal Muttakun agar tidak mulus. “Bahkan dengan target agar tidak lolos dalam penjaringan dan penetapan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Dompu,” tegasnya.

Yusuf kembali menegaskan, kalau cara-cara itu yang dilakukan, dia khawatir 2.884 orang (rakyat) pemilik kedaulatan dari Dapil 1 sejumlah yang telah memberikan suaranya kepada Muttakun akan marah. “Mereka akan mempertanyakan kepada Partai NasDem, mengapa seorang yang telah berjasa membesarkan partai dan memimiliki suara terbanyak tidak mendapat prioritas didukung NasDem untuk menjadi ketua DPRD Dompu,” cetusnya.

Dia menilai, masih ada upaya dari oknum di internal Partai NasDem yang bermain agar penetapan Muttakun sebagai Ketua DPRD Dompu terhambat. Ini bisa dilihat dengan lamanya Partai NasDem menetapkan Ketua DPRD. “Saat ini, rakyat khususnya pemilik kedaulatan, menunggu untuk mengetahui penetapan dari Partai NasDem,” ulasnya.

Dikatakannya, proses penetapan Ketua DPRD yang terlalu lama, bisa jadi akan memunculkan prasangka publik yang bukan-bukan terhadap NasDem. Jika melihat track record, kapasitas dan kepemimpinan Muttakun baik di LSM maupun selama merintis Partai NasDem di Dompu, maka DPP tidak perlu meragukan lagi.

“Sudah selayaknya Muttakun sebagai peraih suara tertinggi, mendapat sebagian besar kepercayaan rakyat di Dapil 1 ditetapkan sebagai ketua DPRD,” tandasnya.[]

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending