Connect with us

POLITIK

Alasan Ini PKS Mantap Jadi Oposisi

Published

on

JAKARTA – Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menanggapi santai pertemuan Joko Widodo dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan Probowo Subianto.

Menurut Jazuli komunikasi politik itu wajar saja. Apakah kemudian berujung koalisi di pemerintahan? Menurutnya, itu juga sah-sah saja jika benar terjadi. “Sebagai sebuah pilihan politik, PKS menghormati.”

“PKS tidak pernah menutup diri dari komunikasi politik apalagi untuk tujuan silaturahim kebangsaan. Bangsa ini tidak mungkin bisa dibangun sendirian, kita membutuhkan kerja sama atau gotong royong untuk kemaslahatan bangsa dan negara,” ungkapnya.

Meski demikian, lanjut Jazuli, komunikasi atau silaturahim antar elit politik tidak lantas harus dimaknai atau dilihat sebagai bagi-bagi kekuasaan an-sich. Lebih dari itu kita berharap terjadi diskusi mendalam tentang permasalahan fundamental yang dihadapi bangsa dan perspektif solusinya. Sehingga pimpinan negara dan elit politik diharapkan bicara solusi-solusi dan optimisme di hadapan rakyat yang menyaksikan pertemuan tersebut.

“Kita berharap kalau pimpinan negara dan elit politik bertemu itu bicara gagasan bagaimana mengatasi masalah fundamental bangsa seperti pelambatan ekonomi, hutang yang kian menumpuk, solusi BPJS agar tidak naik, bencana kabut asap agar tidak terulang, mengatasi konflik dan sparatisme, serta bicara bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum,” ungkap Jazuli.

Dalam konteks itulah, menjawab pertanyaan media apakah PKS tidak tergoda untuk masuk pemerintahan? Anggota DPR Dapil Banten ini mengatakan dengan tegas akan lebih mantap dan objektif sikap PKS dalam memberikan perspektif dan alternatif solusi terhadap permasalahan bangsa jika tetap berada di luar pemerintahan.

“PKS akan lebih leluasa, terhormat, bermartabat, dan objektif dalam menawarkan perspektif dan alternatif solusi kebangsaan jika tetap berada di luar pemerintahan. Oleh karena itu, insya Allah PKS komitmen tetap berada di luar pemerintahan,” tandas Jazuli.

Lagipula, lanjut Jazuli, PKS ingin memberi contoh budaya politik yang sehat: PKS tidak ingin masuk kabinet karena ingin menghormati partai-partai yang berkringat memenangkan Jokowi-Makruf Amin.

“Kami ingin memaksimalkan peran parlemen dalam hal check and balances sesuai konstitusi. Lagipula, kami merasa tetap di Pemerintahan Republik Indonesia karena PKS punya kader-kader terbaik yang menjadi gubernur dan bupati/walikota. Di situ PKS hadir dan meberikan cinta dan pengabdian untuk Indonesia,” pungkas Jazuli. (J3)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLITIK

Jubir Bamsoet: Kalau Bamsoet Dukung Airlangga Itu agar Golkar Kondusif hingga Munas

Published

on

By

JAKARTA – Juru Bicara Calon Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet), Viktus Murin, menilai kubu Airlangga Hartarto mengalami sesat logika karena mempersoalkan kepastian sikap Bamsoet untuk mencalonkan diri menjadi Caketum Golkar pada Munas Golkar 3 sampai 6 Desember 2019.

Hal tersebut dikatakan Viktus, menanggapi pernyataan Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (22/11/2019). :Khusus untuk Pak Bamsoet, kami tidak pernah menghalangi beliau untuk maju menjadi caketum. Kami hanya ingin mempertanyakan soal komitmen yang pernah diucapkannya di depan publik soal kesepakatannya untuk memberikan dukungan kepada Pak Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar,” kata Ace sebagaimana dikutip media.

Menurut Viktus, apa yang disebut sebagai komitmen antara Bamsoet dan Airlangga itu tidak sama maknanya dengan Bamsoet batal maju menjadi Caketum.

“Kalau Bamsoet mendukung Airlangga, itu bentuk dukungan untuk membuat Partai Golkar kondusif sampai pelaksanaan Munas. Dukungan kepada Airlangga itu kan dukungan kepada kepemimpinan yang sedang berlangsung seorang ketua umum, bukan dukungan untuk Airlangga jadi Caketum lalu Bamsoet batal jadi Caketum. Wajar kan mendukung seorang ketua umum sampai selesai masa jabatan? Tetapi, kalau dukungan itu dimengerti sebagai Bamsoet batal mencalonkan diri, nah itu tafsir sepihak yang sesat logika,” papar Viktus yang juga Wasekjen DPP Partai Golkar bidang kajian strategis dan intelijen.

Merujuk pada penjelasan Bamsoet dalam pernyataan pers pada Jumat (22/11/2019) di kompleks parlemen Senayan, Viktus menegaskan, yang terjadi antara Bamsoet dan Airlangga adalah “moral agreement”. Viktus menjelaskan, substansi dari moral agreement itu berbeda sama sekali dengan kontrak politik. Basis dan panduan moral agreement itu adalah kesadaran etik untuk kebaikan kolektif Partai Golkar. Kalau kontrak politik itu tendensinya pertukaran kepentingan pragmatis dan sempit. “Kalau moral agreement dimengerti sebagai kontrak politik, apa itu bukan sesat logika?” tanya Viktus.

Mantan Sekjen Presidium GMNI yang juga aktivis mahasiswa 1998 ini mengatakan, dengan pertimbangan dan basis kesadaran etik untuk memperbaiki tata kelola organisasi sekaligus mengembalikan Partai Golkar ke khittah sejarahnya, maka Bamsoet dengan sikap tegas mengulangi sikapnya untuk maju bersaing dengan Airlangga dalam Munas 2019.

“Tidak mungkin dan tidak boleh Bamsoet membiarkan tata kelola Partai Golkar menjadi semakin amburadul. Masa sih Bamsoet rela membiarkan Partai Golkar akibat kepemimpinan bergaya suka-suka sebagaimana dipraktekkan rezim Airlangga saat ini. Melanggar AD/ART seenaknya, memecat pengurus di daerah, mencopot nama-nama panitia munas yang tidak mereka sukai, atau yang lebih tidak manusiawi memberhentikan tenaga ahli fraksi di DPR yang dicurigai atau dituduh mendukung Bamsoet. Mau jadi apa Partai Golkar ke depan kalau situasi buruk ini dibiarkan Bamsoet? Kami tidak rela Partai Golkar akan jadi fosil politik,” tegas Viktus, mantan pemimpin redaksi portal online Partai Golkar pada era kepemimpinan Ketua Umum Akbar Tanjung hingga Jusuf Kalla.

Bamsoet meluruskan tudingan

Sebagaimana ramai diberitakan media, pada Jumat sore Bamsoet telah meluruskan tudingan bahwa dirinya melanggar kesepakatan dengan Airlangga. Bamsoet mengatakan memang ada kesepakatan antara dia dan Airlangga, tetapi itu semata-mata untuk dmenjaga kondusivitas politik.

“Penting juga kita sampaikan adalah untuk meluruskan hal-hal di mana saya selalu disudutkan seolah-olah saya tidak berkomit atau saya tidak memiliki komitmen atau tidak menunjukkan komitmennya terhadap saudara Airlangga. Perlu saya jelaskan di sini komitmen kami berdua dengan Pak Airlangga adalah komitmen semacam gentlemen agreement,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat.

Continue Reading

POLITIK

Jubir Bamsoet, Viktus Murin: Golkar Bakal Terbelah Akibat Praktek Politik ‘Devide et Impera’

Published

on

By

 

Jakarta РJuru Bicara Calon Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) Viktus Murin mengingatkan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto agar tidak membiarkan Partai Golkar terbelah, akibat terjadinya politik pecah belah atau adu domba (devide et impera).

Viktus, yang juga Wasekjen DPP Partai Golkar bidang kajian strategis dan intelijen, ini menunjuk adanya indikasi politik pecah belah yang terjadi di internal Partai Golkar saat ini, diantaranya: Pertama, tidak dipenuhinya komitmen sebelum pemilihan Ketua MPR RI untuk merangkul dan mengakomodir para pendukung Bamsoet dalam susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI. Kondisi ini membuat gerbong politik Bamsoet semakin militan melakukan perlawanan terhadap kubu Airlangga.

Kedua, beredar informasi terkini mengenai penggusuran atau pencopotan anggota tim pendukung Bamsoet dari kepanitiaan Musyawarah Nasional Partai Golkar tahun 2019. Munas Golkar akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 3-6 Desember 2019. Ketiga, dicopotnya sejumlah Tenaga Ahli (TA) Anggota DPR RI yang dicurigai mendukung Bamsoet. Padahal, eksistensi para TA itu tidak berkorelasi langsung dengan kegiatan Munas Golkar.

Menurut Viktus, yang juga mantan aktivis mahasiswa 1998, ini suasana persatuan yang diidealkan oleh Presiden Joko Widodo terjadi dalam tubuh Golkar, tidak akan terealisasi. “Seperti diketahui publik, beberapa pekan sebelum pelantikan Presiden dan Wapres RI tanggal 20 Oktober 2019, Presiden Jokowi mengirimkan ajakan agar elite-elite Golkar tidak membuat kegaduhan politik. Tetapi, sebagaimana yang kita saksikan saat ini, tidak ada itikad baik dari kubu Airlangga Hartarto untuk menjaga suasana persatuan di dalam tubuh Golkar,” tegas Viktus, mantan Sekjen Presidium GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia).

Viktus menegaskan, apabila dalam sisa dua pekan menjelang Munas 2019, kubu Airlangga tidak mampu menjaga suasana kondusif dengan mempersiapkan Munas secara fair dan dalam suasana kebersamaan, maka tragedi perpecahan internal, seperti pada tahun 2014 yakni Munas Ancol versus Bali, sulit dihindari.

“Partai Golkar ini milik publik, juga milik semua anggota, kader, dan pengurus Golkar. Partai ini bukan milik kelompok atau milik orang per orang. Kami mengingatkan agar kubu Airlangga tidak memicu keterbelahan partai. Jangan pula membuat keputusan yang bersifat sepihak dan suka-suka yang melenceng dari AD/ART. Kalau hal-hal buruk ini terus terjadi menjelang Munas 2019, maka sangat mungkin tragedi dualisme Ancol versus Bali bakal terulang,” tegas Viktus yang berlatar jurnalis ini.

Arus Dukungan ke Bamsoet menguat

Menanggapi arus dukungan yang menguat dari berbagai elemen kepada Bamsoet untuk maju menjadi calon ketua umum Partai Golkar, Viktus mengatakan hal tersebut membuktikan bahwa tuntutan perubahan di Partai Golkar tidak dapat dibendung lagi.

Setelah terus didesak maju oleh DPD II-DPD II Golkar dari berbagai wilayah Indonesia, pada Rabu (20/11/2019) sore, tiga elemen organisasi kemasyarakatan yakni SOKSI (pemilik hak suara dalam Munas), serta Pemuda Pancasila dan FKPPI yang aspirasi politiknya sejak dulu disalurkan melalui Partai Golkar, telah menegaskan dukungan politiknya kepada Bamsoet.

Dukungan kolektif ketiga ormas berpengaruh itu disampaikan dalam Konperensi Pers di Hotel Sultan Jakarta. Hadir dalam jumpa pers itu tokoh-tokoh senior dari ketiga Ormas tersebut diantaranya Freddy Latumahina, Ahmadi Noor Supit, dan Asis Samual (SOKSI), Paskah Suzetta, Robert Joppy Kardinal, dan Junaedi Elvis (Pemuda Pancasila), dan Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo. Hadir pula tokoh senior Golkar di era kepemimpinan tujuh presiden, Marzuki Darusman, serta mantan Menteri Perindustrian MS Hidayat.

Dalam konperensi pers ini, tokoh-tokoh SOKSI, Pemuda Pancasila, dan FKPPI sependapat bahwa Bamsoet adalah kader terbaik yang dipersembahkan kepada Partai Golkar, untuk nanti dipersembahkan oleh Partai Golkar kepada bangsa Indonesia dalam momentum Pilpres 2024. (Dwi )

Continue Reading

POLITIK

FKPPI Solid Dukung Bamsoet Ketum Partai Golkar

Published

on

By

JAKARTA – Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI-Polri (FKPPI) mendukung penuh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menjadi Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024. FKPPI dan Partai Golkar punya semangat yang sama dalam menjaga kedaulatan Indonesia, baik dari serangan ideologi maupun dari serangan terhadap eksistensi kebudayaan bangsa. Karena itu, Partai Golkar harus dipimpin oleh orang yang punya visi dan misi kebangsaan.

“Rekam jejak Bambang Soesatyo sebagai Kepala Badan Bela Negara FKPPI, Ketua Komisi III DPR RI, Ketua DPR RI, dan kini sebagai Ketua MPR RI tak perlu diragukan. Semua orang sudah tahu. Hanya dalam waktu lebih kurang dua tahun, Bamsoet mampu menaikan citra DPR RI, membuat berbagai terobosan serta warna baru di DPR RI. Partai Golkar membutuhkan Bamsoet agar bisa melakukan banyak terobosan, sebagaimana yang telah ia lakukan di DPR dan MPR RI,” ujar Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo dalam jumpa pers di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (20/11/19).

Sebagai orang yang termasuk senior di Partai Golkar, Pontjo Sutowo menilai Bamsoet merupakan kader FKPPI yang paling berpotensial menjadi Ketum Golkar. Karenanya, FKPPI meminta Bamsoet memegang komitmen untuk tetap maju sebagai Ketum Golkar.

“Kami minta Bamsoet untuk tetap komitmen maju. Karena dari seluruh kader FKPPI, Bamsoet yang paling berpotensi,” kata Pontjo.

Pontjo mengatakan maju atau tidaknya Bamsoet bukan merupakan urusan Bamsoet pribadi. Tetapi, karena ada amanah dan permintaan dari banyak pihak.

“Sehingga Bamsoet penting menjalankan komitmen. Tidak boleh ada kata mundur,” tegas Pontjo.

Pontjo menegaskan, dirinya akan meminta seluruh kader FKPPI all out mendukung Bamsoet. Terlebih, FKPPI memiliki kepentingan terhadap Partai Golkar karena saat Orde Baru merupakan bagian dari Partai Golkar.

“FKPPI solid menyongsong Munas Partai Golkar Desember mendatang. Saya instruksikan seluruh kader FKPPI dan KBA yang ada di Partai Golkar solid dan bersatu memperjuangkan Caketum Partai Golkar dari FKPPI,” pungkas Pontjo. (Dwi)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending