Connect with us

HUKUM

Alasan RUU P-KS Ditunda Pembahasannya

Published

on

JAKARTA – Ketua DPR Bambang Soesatyo atau akrab dipanggil Bamsoet menegaskan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) tidak akan disahkan DPR pada periode ini. Ia mengatakan waktu kerja yang tinggal sedikit lagi tidak memungkinkan DPR dan pemerintah menyelesaikan RUU P-KS.

“Saya sudah berkoordinasi dengan pimpinan Panja terkait, karena waktunya yang pendek dan masih banyak masalah yang belum selesai dibahas, maka kita putuskan ditunda,” ujar Bamsoet di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Bamsoet mengatakan pembahasan RUU P-KS akan dibawa di masa jabatan DPR periode 2019-2024 yang akan dilantik pada 1 Oktober mendatang. Bamsoet menjelaskan bahwa DPR saat ini bisa melakukan carry over terhadap RUU yang belum selesai setelah mengesahkan revisi UU Peraturan Pembentukan Perundangan Perundang-undangan (P3).

Sementara itu, perkembangan terkini mengenai RUU P-KS adalah DPR dan pemerintah sepakat membentuk tim perumus (Timus). Timus RUU P-KS bakal efektif bekerja di periode mendatang.

“Saya mendengar dari Ketua Panja P-PKS bahwa sampai saat ini untuk judul RUU saja belum ada kesepakatan. Sehingga tidak bisa diteruskan karena waktu yang pendek,” ujar Bamsoet. (DWI)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

Terindikasi Bermotif Bisnis Pribadi, Forum Indonesia: Copot PPK Wilayah Bali

Published

on

JAKARTA – Forum Masyarakat Indonesia Bersih dan Adil (Forum Indonesia) kembali melontarkan pernyataan adanya indikasi kuat pengaturan tender proyek oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wilayah Bali terkait proses lelang Proyek Pekerjaan jalan APBN PUPR Wilayah Bali.

Sebelumnya, Forum Indonesia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK), Mabes Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung), serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan pemantauan dan monitoring lapangan terkait kasus tersebut.

“Data yang kami dapatkan dari beberapa sumber di lapangan menunjukkan adanya upaya mengarahkan dimenangkan oleh PT. Sanur Jaya Utama dalam lelang Proyek Pekerjaan jalan APBN PUPR Wilayah itu”, kata Ketua Forum Indonesia, Hikma Ma’ruf Asli di Jakarta, kamis (20/2/2020).

Lelang Proyek Pekerjaan jalan APBN PUPR Wilayah Bali di bawah koordinasi Balai Jalan Wilayah 8 menurut Ma’ruf, sarat kepentingan bisnis dari PPK proyek tersebut.

“Kami memiliki sejumlah data yang menunjukkan adanya kedekatan khusus dan saling menguntungkan secara imbal balik antara PPK dan PT. Sanur Jaya Utama. Salah satunya, kami mendapat informasi bahwa oknum tersebut memiliki usaha penjualan material dan usaha paving block,” ungkapnya.

Terkait hal itu, selaku Ketua Forum Indonesia, Ma’ruf mendesak dihentikannya semua proses lelang itu dan mengganti oknum PPK tersebut.

“Semestinya semua proses lelang itu dihentikan dan oknum PPK diganti untuk mencegah penyimpangan lebih jauh yang dapat merugikan keuangan negara,” tandas Ma’ruf.

Bukan hanya PPK, pihak kontraktor juga menurutnya sudah harus di black list. Sebab bukan saja telah berusaha menang dengan cara curang melainkan juga tidak memiliki kualifikasi yang baik untuk pekerjaan itu.

Beberapa catatan Forum Indonesia yang ditunjukkannya memperlihatkan bahwa PT. Sanur Jaya Utama memiliki track record kurang baik. Antara lain pernah di denda karena pekerjaan melewati batas waktu. Pekerjaan jembatan di Ampenan mendapat protes serta pekerjaan di Batam merenggut korban nyawa pekerjanya.

Bahkan Ma’ruf menengarai, PT. Sanur Jaya Utama sekitar beberapa tahun terakhir sepertinya hanya broker pekerjaan proyek karena tak memiliki kualifikasi SKN (Sisa Kemampunyan Nyata) sesuai PERKA LKPP No 09/2018 dan SE PUPR no 10/2018

Belum lagi menurut data yang dimilikinya, perusahaan tersebut tak memiliki peralatan memadai.dalam pekerjaan proyek sebesar yang dimenangkannya dalam proses lelang.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ma’ruf menjelaskan bahwa dari 6 paket pekerjaan jalan di biayai APBN 2020 Kementrian PUPR sebanyak 4 paket dimenangkan satu nama perusahaan kontraktor berdasarkan pengumuman hasil lelang di halaman LPSE, yaitu PT. Sanur jaya utama.

Ma’ruf mengatakan, empat paket di Provinsi Bali itu, pertama preservasi jalan klungkung-penelokan,sakah-ubud,teges-istana presiden, pagu anggaran Rp. 29.756.314.000 .Kedua preservasi jalan sp. Cokroaminoto-kosamba, sp tohpati – nusa dua,jimbaran – uluwatu. Pagu anggaran sebesar RP23.547.249.000.

Ketiga, preservasi jalan sp. kediri bts kota singaraja,mengwitani – dalam kota denpasar. pagu anggaran sebesar RP11.891.987.000.

Keempat, preservasi jalan dalam kota singaraja-kubutambahan-bts.kota amlapura.pagu anggaran sebesar rp. 40.878.932.000. Sehingga total pagu yang di kuasai sebesar RP106.074.482.000.

“Kami masih telusuri juga bahwa ada dugaan kuat group yang sama di Bali menguasai beberapa paket pekerjaan juga di NTB atau di balai jalan 9,” tutup maaruf.

Continue Reading

HUKUM

ART Minta Kapolri Idham Azis Sikapi Penanganan Kasus di Makassar

Published

on

JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Abdul Rachman Thaha (ART) meminta Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis untuk memberikan perhatian terhadap penanganan salah satu kasus di wilayah Polrestabes Makassar.

ART mempertanyakan tentang kasus berkaitan dengan sengketa lahan dengan terlapor bernama Hengki Lisady yang dinilainya hak-haknya sebagai warga negara dizalimi.

“Saya selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai pengejawantahan aspirasi masyarakat perlu mengawal dari pada penegakan hukum, saya menggunakan Hak Bertanya saya selaku anggota DPD yangdiatur dalam Pasal 257 paragraf 1 Hak Anggota sebagaimana diatur dalam UU No 17 Tahun 2014,” kata ART, Kamis (20/2/2020).

Apalagi, kata dia, posisinya saat ini berada di Komite I yang membidangi hukum. ART melihat kasus yang disorotinya itu dipaksakan di tingkatkan ke penyidikan, penuntutan hingga ke putusan pengadilan.

“Bayangkan orang yang tidak punya legalitas hukum melaporkan terlapor dalam suatu perkara yang dimana obyek perkara tersebut adalah tanah, yang saya maksudkan adalah obyek tanah atas nama ibu Siani yang melaporakan malah Aco ke pihak kepolisian,” tuturnya.

Senator asal Sulewsi Tengah ini mengaku heran penyidik begitu mudah menerimanya laporan tersebut dan menetapkan tersangka terlapor.

Untuk itu, ART meminta kepada Kapolri untuk kembali melakukan gelar perkara untuk mengetahui kebenaran kasus tersebut.

“Apabila ada pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut yang membackup pelapor mohon Kapolri menindak tegas sehingga citra Kepolisan di mana selama ini sudah terkisis akibat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan merusak institusi Polri,” tuturnya.

ART mengungkapkan keyakinan Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Idham Azis akan bekerja lebih baik. “Saya yakin dan percaya di tangan seorang Jenderal Pol Idham Azis Polri ini akan lebih baik lagi,” ujarnya.

Continue Reading

HUKUM

ART: Kapolri Tidak Perlu Keluarkan Instruksi Tembak di Tempat terhadap Harun Masiku

Published

on

JAKARTA – Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Abdul Rachman Thaha (ART) meminta Kapolri, Jenderal Idham Aziz tidak perlu mengeluarkan instruksi tembak di tempat terhadap tersangka pergantian antar waktu (PAW), Harun Masiku yang saat ini buron.

Hal itu disampaikan Abdul Rachman, menanggapi pernyataan Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane menyatakan sudah saatnya Kepala Polri Jenderal Idham Azis mengeluarkan perintah tembak di tempat terhadap Harun Masiku.

Menurut dia, Neta S Pane tidak punya kewenangan untuk memrintahkan Kapolri tembak di tempat. Ia juga meminta Neta S Pane jangan mengurui dengan cara-cara tidak santun.

“Saya meminta kepada Kapolri terhadap Kasus Harun Masiku jangan mengeluarkan steatment apalagi peritntah untuk melakukan tembak ditempat terhadap kasus tersebut,” kata Abdul Rachman dalam keterangannya di Jakarta, Senin (10/2/2020).

Menurut senator Sulawesi Tengah (Sulteng) jika Kapolri Idham mengeluarkan perintah tembak ditempat terhadap Harun Masiku sudah sangat keliru.

Ia juga menilai hal itu dapat menyalahi beberapa aturan. Pertama adalah pelanggaran Ham dan kedua adalah menyalahi Perkap No 8 tahun 2009 tentang implemantasi prinsip dan standar Ham dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Ini kasus kan persoalan adalah melarikan, saya yakin dan percaya pihak-pihak yang terkait sementara melakukan pengejaran terhadap Harun masiku,” jelas dia.

Dengan demikian, Abdul Rachman, meminta Kapolri untuk tidak membuat pernyataan yang justru merugikan lembaga Kepolisian itu.

“Jangan selalu membuat kegaduhan keadaan percayakan kepada lembaga yang berwenang untuk melakukan sebuah proses tersebut. Tidak semudah itu untuk melakukan tempat ditempat, penggunaan senjata itu,” tandas dia.

Sebelumnya, Harun merupakan tersangka dalam kasus suap pengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang melibatkan eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Akhirnya, penetapan status tersangka atas Harun sendiri telah ditetapkan KPK sejak sebulan lalu. Namun, keberadaan Harun sendiri belum diketahui sehingga penyidikan perkara suap ini sedikit terkendala.[]

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending