Connect with us

EKONOMI

Alek Adrial: Gubernur Sumbar Gagal Tingkatkan Perekonomian Rakyat

Published

on

Kabarakyat,(Padang) – Tokoh Masyarakat Sumatera Barat Alek Adrial menilai Gubernur Sumbar gagal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Sumbar,akibatnya rakyat Sumbar sensara.

“Kalau kita bandingkan dengan Gubernur Sumbar sebelumnya rakyat sejahtera, namun saat ini rakyat marano (merana)” ujar Alek Adrial di Padang, Senin, 5 Agustus 2019.

Menurut Alek Adrial, pihaknya melihat perekonomian di Sumbar sangat jauh tertinggal dari daerah lain.

“Coba bandingkan harga- harga kebutuhan sembako telah mengalami peningkatan harga,”ujar Alek Adrial yang juga pimpinan umum Koran Salingka ini.

Lanjut Alek Adrial, Kalau Gubernur Sumbar tidak cepat memikirkan dan memberikan solusi kepada rakyat secara tepat.

“Turunlah Gubernur Sumbar ke tengah- tengah masyarakat, jangan hanya duduk-duduk saja,”ujar Alek tanpa memperlihatkan data.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik(BPS) Sumbar yang dirilis tangal 5 Agustus 2019, Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Triwulan II 2019.

Perekonomian Sumatera Barat yang diukur berdasarkan besaran produk domestik Regional Bruto(PDRB) atas dasar harga berlaku triwulanII-2019 mencapai Rp61,33triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp42,78triliun.

Ekonomi Sumatera Barat triwulanII-2019 tumbuh 5,02persen(y-on-y) melambat dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 5,09persen.

Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha kecuali lapangan Usaha industri Pengolahan dan Jasa Keuangan, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan,pertahanan,dan jasa jaminan Sosial wajib yang tumbuh 9,48persen.

Sementara dari sisi Pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Konsumsi Pengeluaran Pemerintah yang tumbuh 11,92persen.

EkonomiSumateraBarattriwulanII-2019 mengalami pertumbuhan sebesar 3,28 persen(q-to-q).

Dari sisi produksi,pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan Usaha transportasi dan Pergudangan sebesar 6,34persen.

Sedangkan dari sisi pengeluaran juga didorong oleh meningkatnya kinerja Konsumsi Pengeluaran Pemerintah yang sangat signifikan sebesar44,58persen.

Sementara Gubernur Sumbar Irwan Prayitno belum sempat dikonfirmasi. (adi)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI

Sebelum Naikan Cukai Rokok, DPR Sarankan Pemerintah Berantas Rokok Ilegal

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Badan Anggaran DPR Alex Indra Lukman menuturkan bahwa pemerintah sudah seharusnya mencari alternatif penambahan pendapatan lain selain meningkatkan cukai rokok. Padahal banyak sumber pendapatan lain yang bisa dimaksimalkan.

Diketahui, pemerintah merencanakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau pada Januari 2020 nanti. Padahal sebelumnya pemerintah telah berjanji untuk tidak hanya menggenjot penerimaan dari cukai rokok melalui kenaikan tarif.

Disisi lain, lanjut Alex, pemerintah belum sepenuhnya menunaikan komitmen untuk memberantas peredaran rokok ilegal.

“Kenaikan tarif tersebut merupakan bagian dari upaya optimalisasi penerimaan. Namun, pemerintah belum sepenuhnya melakukan opsi kebijakan cukai lainnya,” ujar Alex saat pembahasan draf RUU APBN 2020 dengan Sekjen Kemenkeu Hadiyanto di Ruang Rapat Banggar DPR RI,  Senin (16/09/2019).

Alex menyebutkan contoh opsi kebijakan cukai lain yang bisa diambil pemerintah adalah penegakan hukum atas peredaran rokok ilegal. Menurutnya, hal ini belum dilakukan secara konkrit.

“Pemerintah ini belum mempunyai upaya konkret untuk pemberantasan rokok ilegal, sebelum diberlakukan pada Januari 2020 untuk kenaikan cukai rokok. Saya harap pemerintah sudah punya langkah-langkah serius terkait upaya pemberantasan rokok illegal,” paparnya.

Diketahui pada awal 2020 nanti, berdasarkan Permenkeu, tarif cukai rokok akan mengalami kenaikan sebesar 23 persen. Diprediksi, harga rokok di pasaran pun akan mengalami kenaikan hingga 35 persen. (hs)

Continue Reading

EKONOMI

Cargill’s Global Scholar Cetak Pemimpin Masa Depan Indonesia

Published

on

JAKARTA – Cargill Indonesia bermitra dengan Institute of International Education (IIE), secara resmi membuka program tahunan Global Scholars di Jakarta.

“Sebanyak 50 generasi muda Indonesia yang cerdas, berbakat, dan potensial dari universitas negeri terkemuka di berbagai daerah, telah bergabung dengan program Cargill’s Global Scholar yang diadakan sejak 2015 di Indonesia”, kata Direktur Senior Sumber Daya Manusia Cargill Indonesia Chika Hutauruk, dalam rilisnya di Jakarta, kemarin.

Chika menambahkan, program ini dirancang untuk mempersiapkan bakat baru, sekaligus mengambil peluang dan tantangan yang menarik di dunia saat ini. “Pada tahun kelima ini, program Cargill Global Scholars di Indonesia, tidak hanya sekadar menawarkan dukungan keuangan”, ujar dia.

Program ini juga, lanjut Chika, menyediakan serangkaian kegiatan kepemimpinan dan pengayaan yang dirancang untuk meningkatkan bakat muda dengan keterampilan berpikir kritis, pengambilan keputusan dan keterampilan kepemimpinan yang diperlukan untuk menavigasi karir profesional mereka di dunia yang terus berubah dan mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin.

Menurut Chika, sebagai bagian dari pelatihan kepemimpinan, para siswa akan berpartisipasi dalam seminar kepemimpinan tiga hari. “Di mana mereka akan mendapatkan kesempatan berharga untuk mengamati dan belajar dari pelaku bisnis, pemimpin masyarakat, dan juga pemimpin Cargill”, kata Chika.

Peserta Cargill Global Scholars juga mendapat manfaat dari peluang pengayaan kepemimpinan melalui program mentoring dengan pemimpin Cargill di Indonesia. “Melalui program bimbingan ini, mereka akan mendapatkan bimbingan langsung langsung tentang cara membangun dan menumbuhkan karir profesional mereka setelah lulus dari perguruan tinggi”, jelas Chika.

Selain itu, lanjut Chika, pada tahun kedua masa beasiswa, mereka akan mengikuti seminar tingkat kepemimpinan global, yang memungkinkan mereka bertemu dan bekerja sama dengan mahasiswa dari negara lain. Sekaligus memberikan pengalaman untuk berpikir secara global. “Mereka juga akan bergabung dengan jaringan alumni global Cargill Global Scholars, sehingga membuat peluang pengayaan pengetahuan dan jejaring akan terus berlanjut”, papar Chika.

Chika mengaku sangat bangga dengan semua peserta Cargill Global Scholars dari Indonesia. “Mereka menjadi representasi dari Indonesia selama seminar global di kantor pusat Cargill di Minneapolis bulan lalu. Saya yakin tahun ini, perwakilan Cargill Global Scholars dari Indonesia memiliki kualitas yang tidak kalah baik dari sebelumnya,” tutur dia.

Lebih lanjut, Chika menjelaskan, Cargill memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Salah satu cara yang Cargill lakukan dengan berinvestasi dalam mendidik calon pemimpin pada sektor pertanian, pangan, dan nutrisi.

“Melalui Cargill Global Scholars, perusahaan berupaya mendukung Indonesia dengan memberi pengetahuan generasi muda dengan pemikiran global, sambil tetap setia pada budaya lokal karena mereka akan memberikan kontribusi kepada komunitas dan negara di masa depan,” papar Chika.

Dari lebih dari 800 siswa yang mendaftar untuk program ini, setelah melewati proses seleksi yang dilakukan secara independen oleh Institute of International Education (IIE), hanya 10 siswa berprestasi yang dipilih. Siswa-siswa ini dianggap telah memenuhi proses seleksi dan memenuhi semua kriteria termasuk catatan akademik dan potensi kepemimpinan yang tinggi.

“Cargill Global Scholars adalah bagian dari upaya tanggungjawab perusahaan perusahaan yang lebih luas untuk memberi nutrisi kepada dunia, melindungi planet ini dan memperkaya masyarakat”, pungkas Chika.[]

Continue Reading

EKONOMI

Bamsoet: Kementerian ESDM Tak Perlu Percepat Larangan Ekspor Nikel

Published

on

By

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 yang memuat ketentuan pelarangan ekspor bijih nikel kadar rendah dilakukan mulai tahun 2022 masih relevan diberlakukan. Sehingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tak perlu mengeluarkan peraturan menteri untuk mempercepat pelarangan ekspor tersebut menjadi akhir Desember 2019.

“Sebagaimana hari ini disampaikan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), bahwa dari sisi pengusaha tambang nasional, mereka masih membutuhkan kuota ekspor sampai 2022, sebagaimana PP No. 1/2017. Menyambut aspirasi mereka, DPR RI akan segera mengirim surat kepada Kementerian ESDM sebagai respon atas penjelasan Dirjen Mineral dan Batu Bara yang siang ini mengumumkan bahwa Kementerian ESDM akan mengeluarkan Peraturan Menteri yang intinya menghentikan insentif ekspor nikel bagi pembangun smelter per tanggal 1 Januari 2020,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus APNI, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Senin (02/09/19).

Pengurus APNI yang hadir antara lain, Ketua Umum Komjen Pol (purn) Insmerda Lebang, Wakil Ketua Umum I Wiratno, Sekretaris Umum Meidy Katrin Lengkey, Bidang Humas Tri Firdaus, Bidang Perizinan Al Maodudi, Bidang Lingkungan Maria Chandra dan Bidang SDM I.D. Susantyo. Sedangkan Ketua DPR RI ditemani Anggota Komisi IV DPR RI Robert Kardinal, Anggota Komisi VII DPR RI Fadel Muhammad, Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait dan Mukhammad Misbakhun.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini meminta Kementerian ESDM lebih sensitif lagi dalam mendukung kelangsungan pengusaha tambang nasional. Jangan sampai karena kebijakan yang terburu-buru, malah menyebabkan kerugian besar bagi pengusaha nasional. Karena itu, Kementerian ESDM perlu membangun dialog dan kesepahaman dengan para pelaku tambang nasional.

“Dari perhitungan APNI, apabila pelarangan ekspor tersebut dipercepat, akan ada potensi kehilangan penerimaan negara dari ekspor sebesar USD 191 juta. DPR RI melalui Komisi XI akan mendalami hal ini, karena menyangkut potensi penerimaan negara,” tutur Bamsoet.

Selain menghilangkan potensi penerimaan negara dari ekspor, Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey menambahkan akan ada potensi kerugian terhadap pengusaha tambang nasional yang sedang progres membangun 16 smelter. Kerugian yang ditaksir mencapai Rp 50 triliun.

“Progres pembangunan 16 smelter sudah 30 persen. Target kami selesai pada tahun 2022 sesuai PP No. 1 Tahun 2017. Modal pembangunan tersebut salah satunya didapat dari keuntungan mengekspor nikel. Jika pelarangan ekspor dipercepat, pembangunan smelter tidak bisa dilanjutkan. Akibatnya sekitar 15.000 tenaga kerja lokal yang berada di 16 smelter bisa jadi dirumahkan. Tidak beroperasinya 16 smelter di tahun 2022 juga membuat negara kehilangan potensi penerimaan mencapai USD 261,273 juta pertahun dari output produk smelter berupa NPI/FeNi,” jelas Meidy Katrin Lengkey.

Lebih jauh APNI menuturkan, saat ini mereka juga tak bisa menjual bijih nikel ke investor asing yang membangun smelter di dalam negeri, lantaran selisih harga yang sangat rendah dibanding ekspor. Sebagai gambaran, harga wet metric ton (WMT) free on board Tongkang (lokal) bijih nikel kadar Ni 1,7 persen sebesar USD 15, sedangkan harga free on board vessel (expor) sebesar USD 35. Jika dijual di market domestik, APNI mengaku rugi karena cost produksinya saja mencapai USD 16,57 WMT, diluar biaya perizinan, pembangunan sarana, PPN dan lainnya.

“Selain itu para investor asing yang memiliki smelter di Indonesia menggunakan surveyor yang tidak ditetapkan oleh pemerintah, yaitu INTERTEK. Padahal dalam Permen ESDM No. 26 Tahun 2018, pemerintah tegas mengatur surveyor yang bisa digunakan antara lain Sucofindo, Surveyor Indonesia, Carsurin, Geo Services, Anindya, dan SCC,” terang Meidy.

Menanggapi lebih lanjut aduan APNI, Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menjelaskan bahwa tugas pemerintah bersama DPR RI adalah mendistribusikan keadilan, baik itu keadilan sosial maupun ekonomi. Termasuk melindungi pengusaha nasional agar tetap bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

“Kita tidak anti terhadap investor asing. Namun, jangan karena kondisi tata kelola niaga yang tidak bagus, justru membuat pengusaha nasional gulung tikar. Karena itu perlu regulasi dan aturan main yang jelas dari pemerintah untuk memastikan hadirnya keadilan ekonomi. Agar investor dan pengusaha nasional bisa sama-sama diuntungkan. Jangan sampai kita memberi karpet merah terhadap investor asing dengan cara menyingkirkan pengusaha nasional,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending