Connect with us

HUKUM

Alim Ulama Banten Dukung PKS Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

Published

on

Serang (10/11) – Sikap tegas Fraksi PKS DPR menolak UU (Omnibus Law) Cipta Kerja mendapat dukungan luas dari alim ulama Banten yang terhimpun dalam organisasi Forum Silaturahim Pondok Pesantren (FSPP). Hal itu disampaikan langsung kepada Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini di Kota Serang Banten, Minggu (11/10).

Alim ulama menyampaikan deklarasi dukungan sikap PKS tersebut secara terbuka kepada sejumlah awak media yang hadir. Dalam kesempatan tersebut alim ulama berpesan agar PKS istiqomah membela kepintingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara, dengan menolak omnibus law cipta kerja yang dinilai akan menjerumuskan bangsa pada liberalisasi dan eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia bangsa Indonesia.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PKS yang secara tegas menolak omnibus law cipta kerja. Alim ulama Banten mendukung sikap tersebut dan berharap PKS di DPR terus istiqomah dalam membela kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,” bunyi pernyataan yang disampaikan Kiai Sulaeman Maruf, Kiai Enting, Kiai Jawari, dan Kiai Hasanudin sebagai sesepuh dan pimpinan FSPP.

Dalam dialog yang digelar dan difasilitiasi oleh Jazuli Juwaini sebagai Anggota DPR Dapil Banten tersebut mengemuka berbagai catatan kritis alim ulama yang menilai UU Cipta Kerja memiliki kecenderungan kuat merugikan pekerja (buruh), menimbulkan permasalahan pertanahan, liberalisasi ekonomi, eksploitasi sumber daya alam, dan berpotensi merusak lingkungan akibat pelonggaran amdal.

“Kami titip pesan agar Fraksi PKS di DPR bisa menjaga kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Jangan sampai tergadai atas nama kepentingan investasi dan modal asing. Juga jangan sampai mengorbankan buruh karena Banten ini sumbernya pekerja atau buruh pabrik,” ujar seorang kiai.

Atas dukungan alim ulama tersebut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini merasa mendapat kekuatan besar dalam menolak UU Cipta Kerja. Dirinya berjanji akan istiqomah dalam memperjuangkan aspirasi tersebut dan mendorong serta mendukung penuh pihak-pihak yang akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

“Kami hari ini banyak mendengar, semua masukan kiai dan alim ulama kami catat. Buat kami di PKS dukungan para kiai memberi barokah dan semangat luar biasa bagi perjuangan di parlemen. Terus nasihati kami, doakan kami, dan dukung perjuangan kami,” pungkas Jazuli. (J3)

HUKUM

Putusan Omnibus Law, Sekjen PKS: Semua Pihak Harus Menghormati dan Menjalankan Putusan MK dengan Baik

Published

on

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pengujian Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sejalan dengan sikap PKS.  Menurut Habib Aboe, partainya sejak awal menolak pengesahannya.

“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 seolah menjadi legitimasi atas sikap politik PKS terhadap UU Cipta Kerja,” kata Habib Aboe pada wartawan Lintas Parlemen, Jumat (26/11/2021).

Habib Aboe menyampaikan, pada waktu pembahasan PKS sudah mengingatkan bahwa cakupan RUU Cipta Kerja sangat luas luas, karenanya pembahasannya harus dilakukan secara mendalam.

“Perlu ada pertimbangan apakah aspek formil dan materiil dari RUU Cipta Kerja sejalan dengan koridor politik hukum kebangsaan yang disepakati bersama,” terang Habib Aboe.

Semua pihak, jelas Ketua MKD DPR RI ini, harus menghormati dan menjalankan putusan MK ini dengan baik, tentunya juga pemerintah. Karena kita semua telah bersepakat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara hukum.

“Salah satu point penting yang harus segera dilaksanakan dari amar putusan MK ini adalah penangguhan kebijakan strategis terkait UU Cipta Kerja,” terang Anggota Komisi III DPR RI ini.

“Dimana amar putusan MK menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tentu ini wajib dipatuhi dan segera dilaksanakan oleh pemerintah,” papar Politisi senior asal Dapil Kalimantan Selatan ini. (Mm)

Continue Reading

HUKUM

Habib Aboe: Kami Dukung Kapolri Tindak Polisi Nakal untuk Tingkatkan Kedisiplinan

Published

on

JAKARTA – Sekjen DPP PKS sekaligus Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendukung Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo akan menindak pemimpin kepolisian yang tidak mampu mengurus bawahanya sebagai pimpinan di institusi Polri sebagai teladan bagi anggotanya.

“Kita mendukung sikap tegas Kapolri, saya kira memang itu yang dibutuhkan saat ini. Ketika banyak dinamika oknum anggota yang negatif, memang diperlukan kepemimpinan yang kuat agar meningkatkan kedisiplinan personel,” kata Habib Aboe saat Listyo menyampaikan arahan pada bawahannya menutup pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-30, Sespimen Polri Dikreg ke-61, dan Sespimma Polri Angkatan ke-66, Kamis (28/10/2021).

Menurut Habib Aboe, pesan kuat dari Kapolri itu, diharapkan akan lebih mampu mengelola personelnya dengan baik. Sehingga akan dapat dihindarkan berbagai peluang tindakan indisipliner setiap unit kerja dalam tubuh Polri.

Ketua MKD DPR RI ini menjelaskan, ada dua langkah yang bisa dilakukan untuk meminimalisir tindakan indisipliner oleh anggota. Pertama, lanjutnya, dapat dilakukan pembinaan spiritualitas, misalkan saja melalui pengajian rutin atau ceramah rohani.

“Melalui cara ini diharapkan akan bisa meningkatkan integritas dan kinerja personel,” ujar Habib Aboe.

Kedua, sambungnya, dapat di optimalisasi mekanisme pengawasan di internal kepolisian. Dengan demikian meningkatkan kepatuhan personel terhadap prosedur dan aturan internal.

Bagi Habib Aboe, melalui pengawasan internal kepolisian tersebut diharapkan akan bisa meningkatkan kedisiplinan anggota.

“Kepatuhan terhadap prosedur dan kedisiplinan yang tinggi diyakini akan membuat kinerja Polri akan semakin lebih baik lagi,” terang Habib Aboe. (HMS)

Continue Reading

HUKUM

Gugatan KSP Moeldoko Tidak Punya Legal Standing, Demokrat: Hukum Itu Akal Sehat

Published

on

JAKARTA – Kuasa hukum DPP Partai Demokrat, Bambang Widjojanto, menyebut pokok gugatan pihak Kongres Luar Biasa (KLB) illegal Deli Serdang yang dipimpin KSP Moeldoko tidak memiliki legal standing. Hal ini disampaikan usai sidang lanjutan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Kamis (21/10) siang,

Bambang menjelaskan bahwa Pihak Penggugat tidak bisa berkilah terlambat mengetahui perubahan AD/ART dan perubahan struktur kepengurusan Partai Demokrat (PD). Karena Partai Demokrat sudah menyampaikan perubahan tersebut kepada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KPU, Menteri Dalam Negeri dan Percetakan negara. Bahkan, perubahan tersebut sudah diunggah di website resmi PD.

“Ketika Pihak Penggugat sebelumnya tidak protes atas perubahan itu, apakah dia sekarang masih punya legal standing (untuk mengajukan gugatan ke pengadilan)?” tanya Bambang.

Bambang juga menyoroti UU No 2 Tahun 2011 tentang Parpol, Pasal 23 dan penjelasannya, yang menegaskan bahwa jika ada sengketa maka harus diselesaikan dengan mekanisme internal. Bambang kemudian melandaskan argumennya berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014, yang mensyaratkan kalau ingin mempersoalkan sebuah keputusan dari pejabat administrasi negara, maka terlebih dahulu mengajukan keberatan.

“Hukum itu akal sehat. Kalau merasa dirugikan harusnya ada banyak mekanisme yang bisa ditempuh. Sehingga kita dengan akal sehat bertanya, apakah Anda ini ingin menggunakan haknya atau sedang mencari-cari alasan untuk mendekonstruksi dan mendelegitimasi organisasi partai agar partai ini tidak bisa ikut dalam pemilihan. Apakah orang seperti ini masih layak gugatannya diperiksa?” tegas Bambang.

Bambang menduga gugatan kelompok KLB Deli Serdang terhadap AD/ART Partai Demokrat ke PTUN hanya siasat untuk mendekonstruksi dan mendelegitimasi Partai Demokrat.

“Dengan akal sehat kita bertanya, apakah gugatan ini benar hanya sebatas menggunakan haknya atau sedang mencari-cari alasan untuk mendekonstruksi dan mendelegitimasi organisasi partai agar partai ini tidak bisa ikut dalam pemilihan,” tegas Bambang.

Lebih lanjut, Bambang menyebut gugatan tersebut bisa mengganggu demokratisasi yang sedang berjalan apabila terus berlanjut.

“Jika ini dibiarkan terus menerus, ini akan mengganggu seluruh proses demokratisasi yang berjalan. Jadi keputusan ini bisa menunjukkan apakah pengadilan berpihak pada proses demokratisasi yang sedang berlangsung dan dikonsolidasikan,” pungkasnya. (jz)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending