Connect with us

HUKUM

Alim Ulama Banten Dukung PKS Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

Published

on

Serang (10/11) – Sikap tegas Fraksi PKS DPR menolak UU (Omnibus Law) Cipta Kerja mendapat dukungan luas dari alim ulama Banten yang terhimpun dalam organisasi Forum Silaturahim Pondok Pesantren (FSPP). Hal itu disampaikan langsung kepada Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini di Kota Serang Banten, Minggu (11/10).

Alim ulama menyampaikan deklarasi dukungan sikap PKS tersebut secara terbuka kepada sejumlah awak media yang hadir. Dalam kesempatan tersebut alim ulama berpesan agar PKS istiqomah membela kepintingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara, dengan menolak omnibus law cipta kerja yang dinilai akan menjerumuskan bangsa pada liberalisasi dan eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia bangsa Indonesia.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PKS yang secara tegas menolak omnibus law cipta kerja. Alim ulama Banten mendukung sikap tersebut dan berharap PKS di DPR terus istiqomah dalam membela kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,” bunyi pernyataan yang disampaikan Kiai Sulaeman Maruf, Kiai Enting, Kiai Jawari, dan Kiai Hasanudin sebagai sesepuh dan pimpinan FSPP.

Dalam dialog yang digelar dan difasilitiasi oleh Jazuli Juwaini sebagai Anggota DPR Dapil Banten tersebut mengemuka berbagai catatan kritis alim ulama yang menilai UU Cipta Kerja memiliki kecenderungan kuat merugikan pekerja (buruh), menimbulkan permasalahan pertanahan, liberalisasi ekonomi, eksploitasi sumber daya alam, dan berpotensi merusak lingkungan akibat pelonggaran amdal.

“Kami titip pesan agar Fraksi PKS di DPR bisa menjaga kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Jangan sampai tergadai atas nama kepentingan investasi dan modal asing. Juga jangan sampai mengorbankan buruh karena Banten ini sumbernya pekerja atau buruh pabrik,” ujar seorang kiai.

Atas dukungan alim ulama tersebut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini merasa mendapat kekuatan besar dalam menolak UU Cipta Kerja. Dirinya berjanji akan istiqomah dalam memperjuangkan aspirasi tersebut dan mendorong serta mendukung penuh pihak-pihak yang akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

“Kami hari ini banyak mendengar, semua masukan kiai dan alim ulama kami catat. Buat kami di PKS dukungan para kiai memberi barokah dan semangat luar biasa bagi perjuangan di parlemen. Terus nasihati kami, doakan kami, dan dukung perjuangan kami,” pungkas Jazuli. (J3)

HUKUM

Sekjen PBB Yakin Polisi Bisa Rampungkan Dugaan Kasus UU Kekarantinaan

Published

on

By

KabaRakyat.com | BANDUNG – Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor mendukung langkah Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat dalam menuntaskan dugaan kasus pelanggaran UU Kekarantinaan. (lebih…)

Continue Reading

HUKUM

Ada 2 Alasan PPP Tolak RUU HIP Dimasukan Prolegnas 2021

Published

on

By

JAKARTA – PPP atau Partai Persatuan Pembangunan meminta Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) agar dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2021. Apa alasan PPP? 

 Sekjen PPP Arsul Sani menjelaskan,  menyikapi pembicaraan tingkat pertama antara Baleg DPR RI dan Pemerintah yang diwakili oleh Menkumham, PPP menyatakan bahwa secara substantif, RUU Haluan Idiologi Pancasila (HIP) tersebut harus di-drop atau dikeluarkan dari Prolegnas lima tahunan dan tidak dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2021endatang.

“Setidaknya ada dua alasan untuk itu. Pertama, Pemerintah pada 3 masa sidang lalu merespon RUU HIP dg merubah substansi RUU ini menjadi RUU kelembagaan saja yakni RUU BPIP. Respon ini tertuang dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yg disampaikan Pemerintah kpd DPR,” papar Arsul pada Lintas Parlemen, Kamis (26/11/2020).

Arsul menyampaikan, dari keseluruhan DIM tersebut maka substansi RUU yang dikehendaki Pemerintah menjadi merubah total materi muatan RUU HIP.

Oleh karena itu, lanjutnya, PPP berpendapat tidak relevan lagi untuk mencamtumkan RUU HIP dalam Prolegnas 2021.

Alasan kedua, sambung Wakil Ketua MPR ini, secara subtansi atau materiel, RUU HIP ini ditolak oleh berbagai kalangan masyarakat. Syarat diterima sosiologis dan filosofis yang seyogianya ada padasebuah UU menjadi tidak terpenuhi oleh RUU HIP.

“PPP mencatat tidak ada yang mendukung jika RUU dibahas dg substansi kontroversial seperti yang ada dalam RUU HIP,” ujar alumni HMI ini. 

“Karena itulah PPP meminta DPR dan Pemerintah tidak meneruskan pencantuman RUU HIP dlm Prolegnas. Namun PPP menghormati hak fraksi manapun atau Pemerintah untuk mengajukan RUU BPIP. Inipun seyogianya disosialisasikan dan dibuka dulu ruang konsultasi publiknya,” pungkas Arsul. (AS)

Continue Reading

HUKUM

UU Cipta Kerja dalam Sudut Pandang Empat Pilar Kebangsaan

Published

on

By

Lampung – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI) Junaidi Auly menjelaskan bahwa setiap Undang-Undang agar memperhatikan pilar kebangsaan seperti nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.

“Idealnya setiap undang-undang tidak bertentangan dengan pilar kebangsaan, undang-undang harusnya dapat memperkuat dan mendukung nilai-nilai pancasila dan UUD 1945” ujar Junaidi dalam agenda Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara di Desa Rama Indra, Seputih Raman, Lampung Tengah. Senin (9/11/2020)

Junadi menjelaskan bahwa sila kelima dalam pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia seharusnya dapat dijadikan rujukan dalam UU Cipta Kerja pada setiap klaster.

“Jangan sampai UU Cipta Kerja mendorong ekonomi yang tidak berkeadilan sosial termasuk didalamnya pada klaster ketenagakerjaan,” ungkap Junaidi.

Politisi asal Lampung ini berharap kedepan DPR dan pemerintah dalam merumuskan dan membahas UU harus mencermati nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara dengan mempertimbangkan berbagai pendapat, aspirasi, pemikiran, dan tanggapan yang berkembang di masyarakat sehingga tidak menimbulkan konflik dan penolakan secara luas yang mengancam persatuan. (hadi)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending