Connect with us

PENDIDIKAN

Anggota DPR Ini Minta Pesantren Disamakan Pendidikan Formal Ditetapkan 20 Persen dari APBN

Published

on

JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI H. Syafiuddin, S.Sos meminta Pondok Pesantren diberikan Anggaran APBN seperti sekolah umum alias pendidikan formal. Syafiuddin mengingatkan Pemerintah Jangan PHP (pemberi harapan palsu) umat Islam dengan UU Pesantren.

Syafiuddin ikut menyoroti UU Pesantren Nomer 18 tahun 2019, hampir satu tahun diundangkan. Namun, UU Pesantren itu menyisakan beberapa pekerjaan rumah (PR).

“Pentingnya pemerintah memberikan alokasi anggaran secara pasti sebagaimana pendidikan formal ditetapkan 20 persen dari APBN, sementara UU Pesantren tidak diamanatkan walaupun 1 persen,” jelas Syaifuddin yang disampaikan saat rapat kerja dengan Kementerian PUPR, Kamendes dan Kemenhub terkait laporan Keuangan Pusat Tahun Anggaran 2019 dan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2020 ,di Gedung Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta (31/8/2020).

Menurut, Politikus PKB asal Dapil XI (Madura) ini, sangat tidak adil dan bijak jika Pondok tidak dialokadikan anggaran, bahkan kalau perlu pesantren diberikan alokasi anggaran atau porsi yang lebih besar dengan pendidikan formal, mengingat sepak terjang perjuangan santri atau pesantren pra dan paska kemerdekaan .

Syafiuddin menjelaskan, UU Pesantren Nomer 10 di Undangkan,sampai saat ini, peraturan turunannya belum juga ada, baik itu Peraturan Pemerintah (PP) atau Keputusan Meteri (Kepmen), karena tanpan itu tidak bisa dieksekusi UU Pesantren tersebut, jangan sampai UU Pesantren hanya sekedar PHP.

“Oleh karena itu, mendorong Pemerintah Pusat dalam hal ini Presinden jangan setengah hati memperhatikan Pesantren, pemerintah harus memberikan ikatan yang jelas terkait alokasi dana tersebut, jika tidak, hanya seperti ini UU Pesantren hanya life service saja bagi pondok, hanya sekedar ngapusi (PHP) saja,” ujarnya.

“Pemerintah berkewajiban memberikan anggaran atau alokasi,walapupun pesantren sudah terbiasa mandiri,” sambungnya.

Sebagai catatan, meski Kementerian PUPR saat ini memberikan bantuan untuk 100 pondok di sepeluh Propinsi ini tidak ada nilanya, kecil banget dari total dana relokasi refokusing, harus maksimal pemerintah membantu pondok pesantren.

Mengingat beban yang di amanatkan oleh UU Pesanatren Nomor 18 tahun 2019 cukup berat, bukanya hanya sebagai lembaga pendidikan, tetap berfungsi sebagai lembaga dakwak dan pengajaran pendidikan agama Islam (pemberdayaan masyarakat).

Perlu di ketahui oleh pemerintah, bahwa santri yang saat ini sudah menjadi cluster baru terkait penyebaran virus Covid-19. Oleh sebab itu pemerintah harus serius, memberikan kucuran dana kepada pondok pesatren lewat alokasi atau anggaran di APBN khususnya di tahun 2021,” pungkasnya.  (Rofik)

PENDIDIKAN

Ini Tujuan PKS Konsisten Gelar Lomba Baca Kitab Kuning

Published

on

By

JAKARTA – Fraksi PKS DPR RI pada hari ini Selasa, 22 Desember 2020, sukses menyelenggarakan Final Lomba Baca Kitab Kuning (LBKK) 2020 yang telah memasuki periode ke-4. Berbeda dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya, LBKK tahun ini dilaksanakan secara virtual sebagai dampak pandemi covid-19.

Meski virtual sama sekali tidak mengurangi antusiasme peserta yang tercatat diikuti 1744 santriwan dan santriwati dari 635 pondok pesantren dan tersebar di 216 Kabupaten/Kota dari 21 Provinsi. Lomba memperebutkan hadiah senilai total Rp. 752.220.000,- dengan hadiah utama yaitu Umroh ke Tanah Suci. Tampil sebagai dewan juri KH Syuhada’ Syarkun (Pengasuh Ponpes Tebuireng Jombang), KH Muslih Abdul Karim (Ketua Umum MAPADI), KH Ali Akhmadi (Ketua BPKD PKS).

Acara LBKK ke-4 dibuka secara resmi oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan ditutup oleh Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Aljufri. Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam Sambutannya, Lomba Baca Kitab Kuning yang sudah memasuki tahun ke-4 ini adalah bentuk konsistensi Fraksi PKS dalam mensyiarkan khasanah keilmuan pesantren.

“Fraksi PKS adalah yang pertama menggelar lomba baca kitab kuning di DPR sejak Indonesia merdeka. Lomba baca kitab kuning ini kita selenggarakan sebagai bentuk kecintaan kepada khasanah keilmuan Islam. Sebagai bentuk kecintaan pada ulama. Dan sebagai upaya untuk menjaga aqidah ahlussunah wal jama’ah,” terang Jazuli.

Hal ini, lanjut Jazuli Juwaini, sejalan dengan garis perjuangan Fraksi PKS yang memperjuangkan kerakyatan, keummatan, dan pengokohan nasionalisme Indonesia.

“Dalam wilayah keummatan, Fraksi PKS bersama-sama Fraksi lainnya telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Pesantren. Ini adalah bentuk penghormatan kepada pesantren, ulama, dan santri yang begitu besar kontribusinya bagi bangsa dan negara sejak masa perjuangan kemerdekaan,” jelasnya.

Anggota Komisi I DPR ini menegaskan bahwa negara ini adalah warisan para ulama dan santri pejuang. Mereka bukan saja terlibat aktif dalam perjuangan fisik tapi juga meletakkan dasar negara Indonesia. Untuk itu, dunia pesantren, para ulama dan santri harus ditempatkan pada posisi terhormat agar dapat berkontribusi besar dan menentukan perjalanan bangsa ke depan.

“Bangsa ini tidak cukup dikelola oleh orang-orang pintar. Lebih dari itu kita butuh orang-orang yang punya komitmen, berintegritas, beriman kuat, serta berakhlak mulia. Dan itu semua banyak dikontribusikan dari kalangan pesantren, ulama, dan santri,” tandas Jazuli.

Anggota DPR Dapil Banten ini percaya keberkahan bangsa Indonesia ada pada ulama, santri, dan pesantren. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu.

“Oleh karena itu, Fraksi PKS selalu memohon doa dan bimbingan para habaib, kiai, ulama, abuya dan pengasuh pesantren seluruh Indonesia. Karena doa dan bimbingan beliau-beliau sangat penting dan membawa keberkahan bukan hanya bagi Fraksi PKS tapi juga untuk seluruh bangsa dan negara Indonesia,” pungkas Jazuli.

Juara LBKK 2020 Fraksi PKS DPR

Juara I
a.n Maulana Ansori Perwakilan dari Provinsi Ponpes Al-Ansori
Lebak Provinsi Banten.

Juara II
a.n Hanif Juwardi Perwakilan dari Ponpes Al-Fatah Kubu raya
Kalimantan Barat

Juara III
a.n Hilmi Taftajani Perwakilan dari Ponpes Ar-Rafi’ Jagakarsa
Provinsi DKI Jakarta

Juara harapan I
a.n Maya Nur Halizza
Perwakilan dari Ponpes
Diponegoro Klungkung Bali

Juara harapan II
a.n Ahmad Fitriyadi
Perwakilan dari Ponpes
Darussalam Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan

Juara harapan III
a.n. M. Agus Efendi Perwakilan dari Ponpes Al-Barokah,
Karangwaru, Tegalrejo, Provinsi D.I Yogyakarta (J3)

Continue Reading

PENDIDIKAN

Bamsoet Ajak Kaum Milenial Optimalkan Potensi Diri Hadapi Pandemi

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai penyelenggaraan training ESQ ‘The Amazing You 2020’ menjadi oase di tengah dahaga mental-spiritual masyarakat. Khususnya, bagi mereka yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19. Steven Taylor, seorang psikiatri dari University of British Columbia menyatakan bahwa bagi 10 hingga 15 persen kelompok masyarakat, pandemi akan berdampak pada kesehatan mental mereka dalam jangka panjang.

“Australia’s Black Dog Institute, sebuah organisasi penelitian kesehatan mental independen yang terkemuka di Australia, menyatakan bahwa pengaruh pandemi pada sebagian kelompok masyarakat akan berdampak pada kecemasan dalam jangka panjang. Beberapa pakar kesehatan masyarakat di Inggris melalui British Medical Journal, menyatakan bahwa dampak pandemi terhadap kesehatan mental kemungkinan akan bertahan lebih lama daripada dampak kesehatan fisik,” ujar Bamsoet saat mengisi Training ESQ ‘The Amazing You 2020’ bersama Pendiri dan Pimpinan ESQ Leadership Center, Ary Ginanjar Agustian, secara virtual di Jakarta, Minggu (13/12/20).

Hadir dalam acara tersebut pendiri ESQ Arry Ginandjar dan Nanan Soekarna serta para alumni ESQ yang tersebar di seluruh Indonesia dan manca negara melalui virtual.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, kondisi ini semakin diperparah dengan hadirnya infodemi, yaitu berita-berita menyesatkan terkait pandemi Covid-19 yang menyebabkan kecemasan dan kekeliruan persepsi masyarakat. Bila dicermati, infodemi ini sama berbahayanya dengan virus Covid-19 itu sendiri. Karena, informasi yang tidak benar akan memicu respon yang juga keliru.

“Sebagai gambaran, Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat hingga akhir Oktober 2020, jumlah berita hoax terkait pandemi mencapai 2.020 konten. Karenanya, saya berharap kegiatan yang dapat menguatkan aspek mental-spiritual masyarakat sebagaimana yang diselenggarakan oleh DPP Forum Komunikasi Alumni ESQ ini dapat diteladani oleh lembaga training lainnya. Sehingga narasi yang menghidupkan sikap positif dan optimis dapat mengisi ruang publik, yang terlanjur dijejali berita yang cenderung menimbulkan kecemasan masyarakat,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan peserta training adalah para milenial dari berbagai kalangan, profesi dan datang dari seluruh Indonesia maupun luar negeri. Menjaring generasi muda sebagai peserta training adalah langkah yang tepat, sangat relevan dan kontekstual dengan kondisi yang kita hadapi.

“Karena saat ini kita berada di titik awal menuju periode puncak bonus demografi, di mana mayoritas penduduk berada pada kelompok usia produktif. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, rentang waktu antara tahun 2020 hingga 2035 adalah periode di mana jumlah penduduk usia produktif akan berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk Indonesia,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengingatkan, nilai kemanfaatan bonus demografi bukanlah sesuatu yang didapatkan secara cuma-cuma, tanpa daya dan upaya. Bonus demografi hanya akan bermanfaat optimal apabila keberlimpahan penduduk usia produktif adalah sumberdaya-sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkarakter tangguh.

“Di sinilah nilai urgensi penyelenggaraan training hari ini. Peserta training merupakan generasi muda bangsa yang akan menjadi duta-duta milenial yang akan menyebarluaskan nilai-nilai kepercayaan diri, ketangguhan mental, pandangan positif, dan sikap optimis di tengah masyarakat yang sedang menghadapi masa-masa sulit di tengah pandemi,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading

PENDIDIKAN

Hermanto Minta Generasi Milenial Memiliki Pemahaman Benar dan kuat pada Nilai Sejarah Lahirnya Pancasila

Published

on

By

TANAH DATAR – Anggota MPR RI Hermanto menilai, saat ini generasi milenial menghadapi tantangan arus informasi digital global dengan berbagai macam informasi yang masuk tanpa melalui instrumen penyaring. Dampaknya terbentuk pola pikir dan gaya hidup yang sangat berbeda dengan yang dicita-citakan para pendiri bangsa yaitu beradab, sopan santun, dialogis, menghormati orang lain, menjaga etika dan moral.

Hal tersebut disampaikan Hermanto pada kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Ruang Pertemuan Restoran Angin Berembus, Ombilin, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar belum lama ini.

Lebih jauh Hermanto meminta generasi milenial agar memiliki pemahaman yang benar dan kuat terhadap nilai dan sejarah lahirnya Pancasila.

“Hal tersebut penting guna menumbuh suburkan rasa kebangsaan ditengah semakin kuatnya arus informasi global yang dapat mempengaruhi gaya hidup permisivisme dan individualisme yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadaban dan keguyuban bangsa Indonesia,” papar legislator dari FPKS ini.

“Sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merupakan karakter bangsa Indonesia yang mesti melekat dan menjadi perilaku kehidupan sehari hari bagi anak bangsa untuk menguatkan kohesivitas sosial,” tambah Hermanto.

Menurut Hermanto, ditengah keringnya nilai-nilai spiritualitas akibat globalisasi informasi yang sangat bebas tanpa instrumen penyaring tersebut, sejatinya Negara memiliki tugas dan kewajiban untuk membentengi dan melindungi rasa kebangsaan generasi milenial agar tidak kehilangan semangat juang mempertahankan NKRI.

“Salahsatu caranya dengan mengintensifkan dan terus menerus melakukan sosialisasi empat pilar kepada generasi milenial,” pungkas legislator dari dapil Sumbar I ini. (Joko)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending