Connect with us

NASIONAL

Anggota DPR Kritisi Lemahnya Mitigasi Bencana

Published

on

Jakarta – Lemahnya manajemen terhadap korban bencana alam menjadi sorotan anggota Komisi V DPR RI, Rendy Lamadjido, yang hadir sebagai narasumber dalam diskusi publik bertema, “Mitigasi Bencana Masih Menjadi PR”, yang diselenggarakan Jitunews, hari ini Rabu, 3 Januari 2019, di salahsatu Cafe di Rawamangun, Jakarta Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Rendy mengatakan, DPR RI sangat konsen dengan keberadaan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, dimana salahsatunya adalah mendeteksi gejala alam sebelum terjadinya bencana.

Menurut Rendy, tahun 2007, BMKG mendapatkan alokasi dana sebesar 7 triliun rupiah untuk pengadaan peralatan pendeteksi bencana, namun sayang ternyata peralatan tersebut saat ini sudah banyak yang kadaluarsa, sehingga harus segera di ganti.

“Sejak tahun 2007, pihak kami telah memberikan bantuan peralatan senilai kurang lebih 7 triliun rupiah, tetapi sayang, saat ini kami mendapati keberadaan peralatan tersebut sudah kadaluarsa dan harus segera di ganti”, ujar Rendy.

Untuk itu, Rendy berharap pada anggaran tahun 2019 ini, pemerintah dapat menambah anggaran untuk pengadaan barang dan hal tersebut telah di sampaikan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia. Menurut Rendy, pihak pemerintah menyatakan siap membantu, selama peralatan tersebut berguna bagi BMKG dalam mendeteksi gejala alam sebelum terjadinya bencana.

“Kami telah berbicara dengan menteri keuangan, dan menteri setuju untuk menambah dana dalam membeli peralatan yang di butuhkan pihak BMKG, selama peralatan tersebut berguna dalam mendeteksi gelaja alam sebelum terjadinya bencana”, demikian tambah Anggota Komisi V DPR RI, Rendy Lamadjido.

Lebih lanjut Rendy menyoroti kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang tidak maksimal dalam menanggulangi bencana. Menurutnya, BNPB telah gagal dalam menjalankan fungsinya. Ada 3 tahapan yang harus dilakukan oleh BNPB, yaitu penanganan sebelum bencana, pada saat terjadinya bencana dan penanganan pasca bencana.

“Ada 3 tugas yang harus dilakukan oleh BNPB, yaitu sebelum terjadinya bencana, saat bencana terjadi dan keadaan setelah bencana terjadi, saya melihat BNPB gagal dalam mengantisipasi hal-hal ini”, tambah Rendy.

Untuk itu, Rendy mendesak kinerja BNPB dan BMKG lebih dioptimalkan dalam mengantisipasi terjadinya bencana, maupun penanganan pasca bencana.

Selain di hadiri anggota Komisi V DPR RI, Rendy Lamadjido, acara diskusi publik ini juga di hadiri oleh Mantan Kepala Basarnas, Marsdya (Purn) Daryatmo, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, Kepala Badan Geologi, Rudy Suhendar, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho dan Surono/Mbah Rono, Ahli Vulkanologi. (*)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

DPP KNPI: Kami Turut Berbela Sungkawan terhadap Masyarakat yang Terkena Dampak Kabut Asap

Published

on

By

JAKARTA – Ketua Bidang Perindustrian DPP KNPI Muhammad Syafii angkat suara terkait kebakaran hutan yang terjadi di pulau Sumatera dan sekitarnya. Syafii mengkecam sikap pengusaha di sana.

Syafii menjelaskan, saat pemerintah sedang melakukan kampanye dan diplomasi tentang sawit baik dan ramah lingkungan dihadapan masyarakat Indonesia dan Uni Eropa dalam rangka menuju Sustanaible Palm Oil bersamaan itu. Malah perusahan-perusahaan perkebunan sawit swasta lagi-lagi melakukan tindakan deforestasi, kebakaran hutan dan alih fungsi lahan di wilayah sumatera dan kalimantan hingga berdampak kesehatan, pendidikan dan perekonomian.

“Kami dari DPP KNPI turut berbela sungkawan terhadap masyarakat yang terkena dampak kabut asap,” kata Syafii pada Lintas Parlemen, Selasa (17/9/2019).

“Kami juga sesalkan perusahaan industri sawit yang melakukan tindakan deforestasi, pembakaran hutan dan alih fungsi lahan (Karhutla) di wilayah Sumatera dan Kalimantan,” tambahnya.

Dalam rangka menuju Sustainable Development Goals (SDGs), tegasnya, Indonesia perlu menangani secara cepat dan tegas, sebab hal ini akan mengakibatkan pada kesehatan, pendidikan dan ekonomi serta citra industri sawit yang tidak bagus dimata dunia.

Sementara itu Arsyad Prayogi selaku Bidang Industri DPP KNPI menambahkan, kebakaran hutan di Sumatera merugikan masyarakat. Bukan hanya kesehatan, juga merugikan secara ekonomi.

“Selain berdampak pada pendidikan dan kesehatan, peristiwa karhutla akan berdampak terhadap perekonomian neraca perdagangan dan investasi asing dibidang industri sawit Indonesia, maka perlunya penanganan secara cepat dan tindak tegas secara hukum,” terang Arsyad.

Seperti diwartakan, bersatu Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS akan melaporkan kebakaran hutan itu ke PBB. KontraS menilai kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang semakin memburuk sepanjang 2019 sudah tergolong dalam kejahatan lingkungan atau ekosida.

Bagi KontraS mengatakan dampak parah terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat itu menjadi alasan karhutla disebut sebagai kejahatan lingkungan. (En)

Continue Reading

NASIONAL

Hadiri Munas HIPMI, Ini Pesan Bamsoet untuk Pengusaha Muda Indonesia

Published

on

By

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tak hanya berkutat menjalankan usaha ekspor barang mentah saja. Melainkan mengembangkannya menjadi berbagai ragam komoditas lain yang memiliki nilai tambah. Khususnya bagi para pelaku di usaha pertambangan mineral, perkebunan, maupun perikanan.

“Para pengusaha muda yang energik perlu melihat limpahan sumber daya alam yang ada di darat, laut, maupun dalam kandungan bumi Indonesia bisa dikembangkan menjadi aneka ragam kegiatan industri. Sehingga, tak hanya mengandalkan kegiatan usaha ekspor barang mentah saja. Dengan demikian pengusaha muda bisa turut berkontribusi menekan defisit transaksi berjalan yang seringkali dialami Indonesia,” ujar Bamsoet saat menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIMPI) yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Senin (16/9/19).

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini juga memaparkan, survei Sea Group bekerjasama dengan World Economic Forum (WEF) yang dirilis April 2019 lalu memperlihatkan 24,4 persen milenial Indonesia berusia dibawah 36 tahun lebih tertarik menjadi wirausaha, ketimbang menjadi pegawai negeri sipil (17,1 persen), mengembangkan usaha keluarga (16,5 persen), maupun bekerja di perusahaan multinasional (11,4 persen). HIPMI bersama pemerintah tak boleh diam merespon survei tersebut.

“Keinginan milenial menjadi wirausaha harus disambut cepat oleh pemerintah maupun HIPMI. Sehingga Indonesia bisa melahirkan banyak wirausaha baru, khususnya yang bisa membuat nilai tambah di berbagai industri pertambangan mineral, perkebunan, maupun perikanan. Sehingga kedepan yang kita ekspor tak hanya bahan mentah, melainkan juga barang jadi yang sudah diproduksi di dalam negeri,” tutur Bamsoet.

Kepala Bada Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, walaupun saat ini jumlah wirausaha Indonesia sudah mencapai 3,1 persen dari populasi penduduk, atau sekitar 8,06 juta jiwa dari 260 juta jiwa penduduk, namun jumlah tersebut belum mampu mendongkrak perekonomian nasional menjadi lebih bergeliat. Indonesia masih perlu mengejar berbagai negara tetangga seperti Singapura dengan rasio wirausaha mencapai 7 persen ataupun Malaysia yang berada di 5 persen.

“Melihat hasil Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2015, yang memproyeksikan pada tahun 2020 penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 269,6 juta jiwa, dimana 185,34 juta jiwa merupakan kelompok usia produktif (15-64 tahun), membuat Indonesia dilimpahi bonus demografi. Hal ini harus dimanfaatkan sebesarnya untuk melahirkan wirausaha baru, sehingga penduduk usia produktif tak hanya menjadi beban negara, melainkan menjadi berkah bagi bangsa,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

NASIONAL

Kebakaran Hutan, PKS: Pedih Kita Lihat Kondisi Faktual di Pekanbaru dan Sekitarnya

Published

on

By

JAKARTA – Kebakaran hutan di Provinsi Riau berdampak serius bagi masyarakat setempat. Yang paling krusial menyangkut kesehatan, aktivitas pendidikan, dan ekonomi. Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini meminta Presiden turun tangan untuk mengatasinya secara efektif.

“Fraksi PKS prihatin atas bencana kebakaran hutan di Riau yang berdampak serius kepada warga. Kejadian ini mengancam tidak hanya aktivitas warga tapi juga keselamatan jiwa karena gangguan kesehatan,” ungkap Jazuli.

Untuk itu, Anggota Komisi I DPR ini, meminta seluruh jajaran pemerintah daerah hingga pusat bekerja keras memitigasi dan mengatasi dampak kahutla ini agar tidak semakin parah terutama dampaknya kepada kesehatan masyarakat.

“Presiden harus turun tangan langsung menginstruksikan jajarannya agar berkoordinasi sangat efektif untuk mengatasi bencana ini. Apalagi kebakaran hampir setiap tahun terjadi, harusnya sudah bisa diantisipasi,” tetasnya.

“Pedih kita melihat kondisi faktual di Pekanbaru Riau dan sekitarnya. Semoga bisa segera diatasi,” pungkas Jazuli.

PKS sendiri, kata Anggota DPR Dapil Banten ini, telah mendirikan posko bantuan di Provinsi Riau dan memobilisasi kader untuk membantu proses mitigasi bencana di sana. (J3)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending