Connect with us

RAKYAT

ART Akan Sampaikan Langsung Aduan Masyarakat Sulteng ke Kapolri dan Jaksa Agung

Published

on

SULTENG – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolri dan Jaksa Agung, pada bulan Januari 2020 mendatang.

Melalui moment tersebut, Anggota Komite I DPD RI, Abdul Rachman Thaha (ART) bakal menyampaikan secara langsung keluhan dan aduan masyarakat di dapilnya yakni Sulawesi Tengah (Sulteng) saat penjaringan aspirasi atau reses di dapilnya, kepada Kapolri dan Jaksa Agung.

“Saya sendiri telah melakukan rangkaian berbagai reses ke beberapa daerah pemilihan saya, begitu banyak aspirasi masyarakat yang dititipkan untuk ditindaklanjuti nantinya,” ujar ART beberapa waktu lalu.

ART pun menyebutkan beberapa persoalan yang menjadi aduan masyarakat Sulteng tersebut, seperti persoalan pendidikan, kesehatan, dana pasca bencana masyarakat. Kemudian juga ada dibidang hukum dan masalahkesehahteraan para pendidik agama yang ada di daerah-daerah pelosok Sulteng.

Namun menurut Senator Dapil Sulteng tersebut, masalah yang paling menonjol dan banyak diadukan oleh masyarakat adalah masalah korupsi dan narkoba yang mestinya menjadi prioritas aparat penegak hukum.

“Tapi yang paling menonjol persoalan yang ada di daerah ini adalah persoalan narkoba dan korupsi yang belum di tindaklanjuti serius oleh aparat,” kata dia.

ART juga mengaku mendapatkan kenyataan di lapangan bahwa ada orang yang dianggap tak tersentuh hukum, bahkan bisa mempermainkan hukum.

“Dan bahkan ada juga warga sampai saat ini sedang mencari keadilan dan meminta kepastian hukum dalam proses hukum yang dialaminya,” katanya.

Untuk itu, Ia menegaskan, pada awal tahun depan pihaknya telah mengagendakan RDP dengan Kapolri dan Jaksa Agung, agar masalah seperti yang diterangngkan di atas bisa diselesaikan, dan masyarakat di daerah mendapat kepastian hukum dan merasakan kehadiran negara dalam setiap persoalan yang menimpa mereka.

“InshaAllah bulan januari nantinya kami akan mengundang Kapolri dan Jaksa Agung, untuk rapat dengar pendapat dengan kedua institusi tersebut sehingga semua permasalahan hukum yang ada di daerah bisa di selesaikan dengan cara profesional dan proporsional menempatkan masalah hukum itu sendiri,” jelas ART.

“Tidak boleh ada tebang pilih dalam masalah hukum karena kita semua sama di mata hukum. Jika ada terjadi sesuatu hukum yang tidak menempatkan masalah hukum itu secara proporsional, itu adalah oknum yang bermain bukan institusi, oknum-oknum inilah yang mau diberantas, jangan karena kewenangan dia mau seenaknya saja perlakukan orang,” pungkasnya.[]

RAKYAT

Revisi RTRW Pelalawan Tidak Berpihak ke Rakyat

Published

on

PELALAWAN – Mantan Ketua DPRD Pelalawan H. Nasarudin, SH, MH angkat bicara terkait persetujuan tentang revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Ia menilai persetujuan revisi Perda RTRW Kabupaten tersebut tidak memihak kepada masyarakat.

“Tidak memihak kepada masyarakat, sebab Perda yang kita sahkan sebelumnya, hasil revisi sangat jauh berbeda terutama menyangkut hutan lindung banyak hilang. Dengan demikian Semenanjung Kuala Kampar mau dikemanakan?,” terang H. Nasarudin, SH, MH beberapa waktu lalu.

Begitu juga untuk kawasan industri hanya berkisar 7.000 hektare lantas kata dia kawasan Teknopark mau dikemanakan dan apa mamfaatnya buat masyarakat.

“Persetujuan revisi Perda ini jangan hanya untuk kepentingan perusahaan kemudian lahan pertanian berkurang,” tegasnya.

Menurut hematnya, semestinya pembahasan di DPRD harus serius tidak seperti membeli kucing dalam karung. “Jika menyangkut kebijakan pusat dan provinsi mestinya DPRD Pelalawan konsultasikan ke pihak-pihak terkait,” tegasnya.

Ia memandang tidak ada gunanya juga persetujuan Perda RTRW ini disahkan. Pasalnya masih ada desa-desa di Pelalawan masuk kepada kawasan. Alasan tak bisa membangun daerah lantaran tidak memiliki kekuatan hukum menurutnya itu hanya alasan pembenaran. Sebab tak mungkin juga Pemkab membangun dikawasan.

“Sebagai bagian dari masyarakat, pengesahan RTRW ini dalam waktu yang singkat dirasa kurang adil. Karena itu tadi, banyak kawasan kampung kita yang belum terakomodir untuk kelangsungan kehidupan masyarakat ditingkat desa,” tandasnya.[]

Continue Reading

RAKYAT

Sejarah Singkat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura

Published

on

Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura merupakan salah satu Kesultanan besar yang pernah mendiami nusantara dengan sejarah yang panjang. Asal usul Kesultanan ini dapat dirujuk jauh hingga abad ke-4 masehi, ketika Kesultanan masih berbentuk Kerajaan Kutai (biasa disebut sebagai Kerajaan Kutai Martapura/Kutai Martadipura). Kerajaan Kutai Martapura bertempat di sebrang kota Muarakaman, Kalimantan Timur. Berdasarkan tujuh buah prasasti yupa yang ditulis menggunakan bahasa sansekerta dengan huruf pallawa, Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua di Nusantara yang pernah dipimpin oleh Raja Mulawarman, putra dari Raja Asmawarman, cucu dari Maharaja Kudungga pada awal abad ke-5 masehi. Daerah kekuasaan Kerajaan Kutai meliputi hampir seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur saat ini.

Pada abad ke-13 masehi, muncul sebuah kerajaan baru di Tepian Batu atau Kutai Lama dengan nama Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan ini dipimpin oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti. Kemunculan kerajaan baru ini dianggap mengkhawatirkan bagi kerajaan Kutai Martapura. Singkat cerita, friksi antara dua kerajaan di sekitar Sungai Mahakam ini menghasilkan konflik yang berpuncak pada perang di abad ke-16. Perang ini dimenangkan oleh Kerajaan Kutai Kartanegara dibawah kepemimpinan Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa. Setelah menaklukkan Kerajaan Kutai Martapura, raja Kerajaan Kutai Kartanegara merubah namanya menjadi Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Memasuki abad ke-17, ajaran Islam diterima dengan baik oleh Kerajaan. Perlahan-lahan, adat dan budaya Kerajaan bertransformasi menyesuaikan dengan ajaran Islam. Gelar raja pun berubah menjadi Sultan. Adalah Sultan Aji Muhammad Idris, pemimpin pertama Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang menjadi Sultan dengan gelar beragama Islam pada tahun 1735. Pada tahun 1932, Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura memindahkan Ibukota dari Kutai Lama ke Pamerangan (saat ini bernama Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara).

Pada tahun 1782, Sultan Aji Muhammad Muslihuddin memindahkan ibukota Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dari Pamerangan ke Tepian Pandan. Pemindahan ibukota ini akibat adanya serangkaian konflik yang terjadi di Pamerangan. Nama Tepian Pandan kemudian berubah menjadi Tangga Arung yang berarti rumah raja, kemudian dikenal dengan istilah Tenggarong hingga saat ini.

Setelah dua abad lebih kolonialis barat menginjakkan kakinya di Nusantara, baru pada abad ke-19 terdapat penjajah di tanah Tenggarong. Tepatnya pada tahun 1844, dua kapal dagang asal Inggris dibawah pimpinan James Erskin Murray memasuki perairan di Tenggarong. Karena gagal mencapai kesepakatan dagang, Murray mulai menembakkan meriam ke arah istana Kutai. Hal ini ditindaklanjuti oleh Kesultanan dengan mengusir pasukan Inggris, yang turut menggugurkan Murray dalam peristiwa tersebut. Berita ini sampai di telinga pemerintahan Belanda, yang kemudian menyerang Kesultanan Kutai dibawah komando t’Hooft. Kesultanan cukup kesulitan menghadapi ribuan pasukan Belanda, hingga mengungsikan Sultan saat itu, yakni Sultan A.M. Salehuddin ke Kota Bangun. Pasukan Kutai pada akhirnya harus takluk pada Belanda. Pada 11 Oktober 1844, Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura kemudian menandatangani perjanjian dengan Belanda yang menyatakan bahwa Sultan mengakui pemerintahan Hindia Belanda di Kalimantan yang diwakili oleh seorang Residen di Banjarmasin. Walaupun demikian, kendali ekonomi dan politik tetap dibawah komando Sultan. Pada tahun 1953, pemerintah Hindia Belanda menetapkan seorang wakil residen bernama J. Zwager di Samarinda.

Pada tahun 1863, Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura kembali menyepakati perjanjian dengan pemerintah Hindia Belanda. Dalam perjanjian tersebut, disebutkan bahwa Kesultanan Kutai berada dalam bagian pemerintahan Hindia Belanda. Namun perlu digarisbawahi bahwa Kesultanan tetap berdiri dan menguasai wilayahnya. Bahkan semenjak perjanjian tersebut, pemerintah Hindia Belanda harus membayar upeti untuk eksplorasi batubara dan minyak yang menyejahterakan masyarakat Kutai pada saat itu. Inisiasi eksplorasi tambang dimulai pada tahun 1888, dimana royalti langsung diberikan kepada Sultan Aji Muhammad Sulaiman, dan mengangkat derajat sosial-ekonomi masyarakat Kutai.

Kekuatan ekonomi Kesultanan Kutai terus tumbuh pada awal abad ke-20. Hal ini dapat terjadi seiring dengan kesuksesan Kesultanan dalam mendirikan perusahaan dagang Borneo Sumatra Trade Co yang meraih surplus laba setiap tahunnya. Berdasarkan catatan, kekayaan Kesultanan mencapai 3.280.000 gulden pada tahun 1924, sesuatu yang sangat fantastis untuk jumlah kekayaan Kesultanan di tahun tersebut.

Ketika Jepang berhasil mengalahkan Belanda pada tahun 1942, Kesultanan Kutai tunduk kepada Tenno Heika, Kaisar dari Jepang. Kaisar Jepang kemudian memberikan kehormatan kepada Sultan dengan gelar Koo, serta menamai Kesultanan dengan nama Kooti. Kekalahan Jepang pada perang dunia kedua kemudian menimbulkan vacuum of power. Dua tahun setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, Kesultanan Kutai yang berstatus sebagai daerah swapraja bersama dengan Kesultanan Lain di Kalimantan Timur antara lain Kesultanan Bulungan, Sambaliung, Pasir, dan Gunung Tabur masuk kedalam Federasi Kalimantan Timur dan membentuk Dewan Kesultanan. Sultan Aji Muhammad Parikesit dari Kesultanan Kutai menjadi ketua Dewan Kesultanan saat itu. Sadar dengan adanya upaya pecah belah dari Belanda dalam membentuk “negara-negara boneka”, ditambah dengan tingginya gerakan nasionalisme di tengah masyarakat, Sultan Parikesit mewakili Dewan Kesultanan  mengirimkan telegram kepada Soekarno pada tahun 1948, dengan maksud bergabung dibawah naungan pemerintah Indonesia. Pada tahun 1949, Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura secara resmi masuk kedalam Republik Indonesia Serikat.

Berdasarkan UU Darurat No 3 Tahun 1953, status Daerah Swapraja diubah menjadi Daerah Istimewa Kutai yang merupakan daerah otonom/daerah istimewa tingkat Kabupaten. Status Daerah Istimewa kemudian diubah berdasarkan UU No 27 tahun 1959 tentang “Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan”. Daerah Istimewa Kutai kemudian dipecah menjadi tiga, yakni Daerah Tingkat II Kutai dengan ibukota Tenggarong, Kotapraja Balikpapan dengan ibukota Balikpapan, serta Kotapraja Samarinda dengan ibukota Samarinda. Dalam sidang khusus DPRD Istimewa Kutai pada tanggal 21 Januari 1960, Sultan Aji Muhammad Parikesit melakukan serah terima kepada Aji Raden Padmo selaku Bupati Daerah Tingkat II Kutai, Aji Raden Sayid Mohammad selaku Walikota Balikpapan, dan Kapten Soedjono selaku Walikota Samarinda. Sejak saat itu, wewenang pemerintahan dan politik Sultan sudah berakhir. Sultan Parikesit hidup selayaknya masyarakat biasa.

Berakhirnya wewenang pemerintahan dan politik tidak otomatis menghapuskan marwah dan budaya Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Masyarakat Kalimantan Timur khususnya masyarakat Kutai tetap mengakui keberadaan Sultan sebagai pemimpin adat. Menyadari pentingnya faktor adat dalam kehidupan masyarakat Kutai sekaligus upaya untuk menjaga warisan budaya dan sejarah, Bupati Kutai Kartanegara Drs. H. Syaukani, HR. MM berupaya kembali meresmikan Kesultanan dalam bentuk pemimpin adat. Hal ini disetujui oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2000. Pada 22 September 2001, putra mahkota Aji Pangeran Praboe Anoem Soerja Adiningrat diangkat menjadi Sultan Kutai Kartanegara dengan gelar Sultan Aji Muhammad Salehuddin II. Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura kemudian terus aktif hingga saat ini.

Continue Reading

RAKYAT

Cari Pemimpin Pemuda Terbaik, Panpel Musda KNPI Jaktim Gelar Uji Publik Bakal Calon Ketua KNPI

Published

on

By

JAKARTA – Panitia Pelaksana Musda XIII Pemuda/KNPI Jakarta Timur gelar Uji Publik Bakal Calon Ketua Periode 2019-2021 pada besok hari di Aula Gedung Pemuda/ KNPI Provinsi DKI Jakarta Jalan Veldrom, Rawamangun Jakarta Timur.

Ketua DPD KNPI Abdurauf Haulani AP mengemukakan “Musda merupakan tugas terakhir setiap kepengurusan DPD KNPI, untuk itu saya ingin meninggalkan yang nantinya mampu menjadi estafet kepengurusan yang baik bagi Pemuda Jakarta Timur di masa yang akan datang”

Dihubungi terpisah Rasminto selaku Ketua SC menuturkan “kebutuhan zaman hari ini harus mampu melahirkan generasi-generasi unggul, generasi yang memiliki kompetensi mumpuni, integritas yang terjaga, serta berdaya saing dan mampu mengelola satu kesatuan pemuda yang berkontribusi bangi kemajuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, uji publik merupakan rangkaian proses seleksi kepemimpinan pemuda Jaktim agar teruji kapasitas dan visi misi nya mau dibawa kemana pemuda Jaktim ke depan”. Ujar Rasminto.

Uji publik ini akan menjadi ciri khas dalam pencarian pemimpin pemuda di KNPI Jaktim.

“Berangkat dari dasar pemikiran ini kami Panpel Musda mematangkan konsep acara ini dengan meminta masukan dari berbagai stakeholder kepemudaan, terutama dari Ketua MPI KNPI Jaktim dan jajaranya dan senior-senior KNPI sehingga dapat terumuskan rangkaian acara Musda yang menghasilkan keputusan-keputusan strategis dan berkualitas, khususnya acara uji publik Bakal Calon Ketua KNPI Jaktim, agar nantinya setiap Bakal Calon semakin teruji visi misinya, karena akan di pertajam oleh Panelis Pakar pada bidangnya masing-masing”, lanjut Rasminto.

Secara tahapan rekrutmen pendaftaran bakal calon Ketua KNPI Jaktim sudah dibuka sejak 1 November 2019 lalu.

“Tahapan pembukaan pendaftaran Bakal Calon Ketua telah kami buka sejak 1 November lalu, ada 8 orang Balon Ketua yang mengambil formulir, namun hanya 4 Balon Ketua yang mengembalikan sampai pada penutupan tanggal 21 November, dan tahapan penetapan akan kami lakukan pada Esok Minggu (24/11) secara terbuka pada saat Pra Musda berlangsung” ujar Alam S Barkah selaku Ketua OC.

Lebih rinci Bobby selaku Sekretaris OC menjelaskan terdapat empat Balon Ketua KNPI Jaktim dengan berbagai latar belakang dan masing-masing memiliki karakter dan usia kandidat rata-rata di bawah 30 tahun.

“Bakal Calon Ketua KNPI Jaktim ada 4 orang, secara berturut-turut yang mengembalikan formulir yakni Erlangga Putra Pratama dengan latar belakang dari OKP AMPG, Iksan Akbar dari OKP Sapma Pemuda Pancasila, Yaser Muhammad Hatim dari HMI, dan Rajes Sahat M Samosir dari unsur PK Pulogadung, dan alhamdulillah semua kandidat rata-rata di bawah usia 30 tahun,” tutup Bobby Darmanto. (To)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending