Connect with us

HUKUM

ART: Kapolri Tidak Perlu Keluarkan Instruksi Tembak di Tempat terhadap Harun Masiku

Published

on

JAKARTA – Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Abdul Rachman Thaha (ART) meminta Kapolri, Jenderal Idham Aziz tidak perlu mengeluarkan instruksi tembak di tempat terhadap tersangka pergantian antar waktu (PAW), Harun Masiku yang saat ini buron.

Hal itu disampaikan Abdul Rachman, menanggapi pernyataan Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane menyatakan sudah saatnya Kepala Polri Jenderal Idham Azis mengeluarkan perintah tembak di tempat terhadap Harun Masiku.

Menurut dia, Neta S Pane tidak punya kewenangan untuk memrintahkan Kapolri tembak di tempat. Ia juga meminta Neta S Pane jangan mengurui dengan cara-cara tidak santun.

“Saya meminta kepada Kapolri terhadap Kasus Harun Masiku jangan mengeluarkan steatment apalagi peritntah untuk melakukan tembak ditempat terhadap kasus tersebut,” kata Abdul Rachman dalam keterangannya di Jakarta, Senin (10/2/2020).

Menurut senator Sulawesi Tengah (Sulteng) jika Kapolri Idham mengeluarkan perintah tembak ditempat terhadap Harun Masiku sudah sangat keliru.

Ia juga menilai hal itu dapat menyalahi beberapa aturan. Pertama adalah pelanggaran Ham dan kedua adalah menyalahi Perkap No 8 tahun 2009 tentang implemantasi prinsip dan standar Ham dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Ini kasus kan persoalan adalah melarikan, saya yakin dan percaya pihak-pihak yang terkait sementara melakukan pengejaran terhadap Harun masiku,” jelas dia.

Dengan demikian, Abdul Rachman, meminta Kapolri untuk tidak membuat pernyataan yang justru merugikan lembaga Kepolisian itu.

“Jangan selalu membuat kegaduhan keadaan percayakan kepada lembaga yang berwenang untuk melakukan sebuah proses tersebut. Tidak semudah itu untuk melakukan tempat ditempat, penggunaan senjata itu,” tandas dia.

Sebelumnya, Harun merupakan tersangka dalam kasus suap pengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang melibatkan eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Akhirnya, penetapan status tersangka atas Harun sendiri telah ditetapkan KPK sejak sebulan lalu. Namun, keberadaan Harun sendiri belum diketahui sehingga penyidikan perkara suap ini sedikit terkendala.[]

HUKUM

KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi di Dinas Kesehatan Papua

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Mesakh Mirin angkat suara terkait sejumlah tenaga medis di Puskesmas Arso Kota dan Rumah Sakit Kwaingga, Kabupaten Keerom, Papua, melakukan mogok kerja akibat tunjangan kerja insentif penanganan covid-19 mereka belum dibayarkan sehingga mereka memalang atau memblokir gedung Puskesmas tersebut.

Sebagai informasi, aksi mogok kerja di Puskesmas Arso Kota Senin, 25 Mei 2020 dan Rumah Sakit Kwaingga sejak, Jumat, 22 Mei 2020 lalu mengakibatkan aktivitas pelayanan kesehatan lumpuh total.

“Pihak terkait harus menyelesaikan persoalan ini. Mengingat pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan masyarakat di Keeroom,” kata Mesakh Mirin pada Bela Rakyat saat dihubungi, Jumat (29/5/2020).

Mesakh menyampaikan, puluhan dan perawat di Puskesmas dan Rumah Sakit itu melakukan aksi mogok lantaran tak diterimanya upah insentif Covid-19, sehingga membuat pasien terlantar.

Politisi PAN itu mengungkapkan, ada indikasi korupsi yang terjadi sehingga tenaga medis mendapatkan haknya selama menangani pasien Covid-19. Menurutnya, jika ada indikasi itu, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus turun tangan.

“Kita buka ke KPK(kasus) ini, jika benar dugaan ada penyelewengan. Ini meresahkan rakyat di sana. Segera lakukan investigasi,” terang Mesakh.

Sementara itu, saat dihubungi secara terpisah Kepala Puskesmas Arso Kota, Yusnita Pabeno menjelaskan, aksi mogok kerja rekannya itu lantaran tak menerima upah insentif Covid-19. Ia menyadari aksinya itu mengakibatkan pasien terlantar.

“Kami tahu ada tersedia insentif Covid-19, masalahnya kami tak diberitahu mengenai (insentif) ini,” kata Yusnita Pabeno.

Yusnita menegaskan, aksi pemalangan itu bentuk kekecewaan dari tenaga medis yang sama sekali tidak menerima insentif covid-19. Padahal sejumlah tenaga medis ini telah melakukan pelayanan pada pasien Covid-19 di Kabupaten Keerom, Papua.

“Karena tidak dibayarkanya insetif kami, sehingga tenaga medis di sini membuat pelayanan medis di puskesmas itu tidak berjalan sesuai,” ujar Yusnita.

Baik Mesakh maupun Yusnita sangat berharap permasalahan ini segera diselesaikan oleh Bupati Keerom Muhammad Markumagar pelayanan kesehatan di daerah tersebut segera membaik. (HMS)

Continue Reading

HUKUM

Komisi I DPR: Pelantikan PAW Dirut TVRI Melanggar UU MD3

Published

on

By

SOLO – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI yang melantik Direktur Utama Pergantian Antar Waktu (PAW) TVRI periode 2020-2022 sebagai tindakan yang melanggar Undang-Undang MD3. Komisi I DPR RI dalam RDP dengan Dewas LPP TVRI pada tanggal 25 Februari 2020 menghasilkan kesimpulan dalam point 1 bahwa Dewas LPP TVRI menerima Keputusan Rapat Intern Komisi I DPR RI yang meminta Dewas LPP TVRI untuk menghentikan sementara proses seleksi calon Direktur Utama LPP TVRI.

”Langkah Dewas LPP TVRI untuk melanjutkan proses seleksi dan pada akhirnya menetapkan Iman Broto sebagai Dirut PAW, sebagai bentuk tidak mengindahkan dari hasil keputusan Rapat yang jelas dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 98 ayat (6) UUD MD3 yang menyebutkan bahwa keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan Pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh Pemerintah,” jelas Kharis dalam keterangan tertulis kepada media Jum’at 29 Mei 2020.

Anggota DPR dari fraksi PKS ini menambahkan dalam Pasal 317 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyebutkan bahwa setiap keputusan rapat DPR, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak.

“Jelas sekali langkah Dewas LPP TVRI melanjutkan seleksi dan menetapkan Dirut PAW Iman Brotoseno tanpa persetujuan dari Komisi I DPR RI mengingat Komisi I DPR RI tetap mengacu pada hasil kesimpulan rapat pada tanggal 25 Februari 2020, agar Dewas LPP TVRI menghentikan sementara proses seleksi calon Dirut LPP TVRI,” tegas Kharis.

Anggota DPR RI asal Solo ini juga menyesalkan kemelut/kekisruhan yang terjadi di LPP TVRI dan mengharapkan agar kekisruhan tersebut tidak mengganggu kinerja dan operasional LPP TVRI dan meminta kepada Dewas untuk memastikan bahwa permasalahan yang terjadi tidak menganggu TVRI.

“Sebagaimana hasil kesimpulan RDP Komisi I DPR RI dengan Dewas LPP TVRI pada tanggal 21 Januari 2020 poin 3 (tiga) yang berbunyi: “Komisi I DPR RI meminta kepada Dewas LPP TVRI untuk memastikan bahwa permasalahan yang terjadi tidak menganggu kinerja LPP TVRI sebagai media pemersatu bangsa, harusnya itu yang diutamakan,” tutup Kharis. (fajar)

Continue Reading

HUKUM

Mukhtarudin: RUU Cipta Kerja Ini akan Mengatur Sistem Kemitraan Usaha

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Partai Golkar Mukhtarudin menilai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) akan memberi kemudahan dan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berkembang ke depannya.

Bagi Mukhtarudin, setidaknya RUU Ciptaker tersebut memuat empat poin sehubungan dengan sektor yang dibahas dalam RUU tersebut.

“Di antaranya ada penyederhanaan terkait perizinan basis data tunggal memakai sistem OSS (one single submission) kemudahan bagi UMKM untuk pengajuan nomor induk berusaha (NIB) yang merupakan perizinan tunggal yang berlaku bagi semua kegiatan usaha, seperti perizinan usaha, SNI, sertifikasi jaminan produk halal dan lain sebagainya,” terang Mukhtarudin seperti dikutip Antara Jakarta, Kamis (28/5/2020).

Menurut Mukhtarudin, pada program itu ada kemudahan akses pembiayaan di kegiatan UMKM yang bisa dijadikan jaminan kredit. Di mana lembaga pembiayaan itu berorientasi pada kelayakan usaha, bukan lagi pada jaminan atau collateral.

“Dalam RUU itu juga mengatur insentif/ketersediaan dana alokasi khusus (DAK) dalam mendanai kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM,” terangnya.

Tak hanya itu, dalam RUU Cipta Kerja itu akan mengatur sistem kemitraan antara usaha menengah/besar dengan usaha mikro/kecil dalam menjalankan bisnis besar itu lewat pembinaan dan pendampingan.

“Ada yang diatur soal pengecualian upah minimum bagi UMKM, sehingga diharapkan akan mendorong kemitraan dan menjadikan UMKM lebih kompetitif di tengah persaingan global,” kata Mukhtarudin.

Keempat, lanjutnya, perluasan akses pasar bagi UMKM dalam RUU ini akan memberikan perluasan dan kepastian bagi pemasaran produk dan jasa. Yakni, dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik di kementerian atau Lembaga, BUMN maupun BUMD.

Untuk itu, RUU Cipta Kerja itu diharapkan mampu memberikan kemudahan dan perlindungan terhadap kepentingan pelaku UMKM. Tujuannya,  agar UMKM diperlakukan secara adil dan dipastikan tidak ada kebijakan yang menyulitkan untuk meningkatkan usahanya.

“Untuk menindaklanjuti RUU itu, Kementerian Koperasi dan UKM diharapkan untuk menyiapkan peraturan pemerintah yang akan menjelaskan lebih rinci mengenai aturan cipta kerja klaster UMKM dan koperasi agar dapat dilaksanakan dengan baik,” bebernya.

Ia berharap, dalm RUU Cipta Kerja itu bisa meningkatkan kinerja UMKM menjadi lebih optimal. Jika bisa bekerja optimal sehingga mampu menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia yang lebih baik dan mampu menyerap tenaga kerja seluas-luasnya di tengah pandemi Covid-19. (Antara) (lebih…)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending