Connect with us

NASIONAL

Ayo Awasi Dana Bantuan Gempa Tsunami Sulteng

Published

on

Jakarta – Berkaca dari permasalahan penyelewengan dana bantuan di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong menegaskan bahwa DPR RI sebagai badan yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran telah mengingatkan dan memantau seluruh instansi pemerintah agar dana bantuan untuk Provinsi Sulawesi Tengah dan sekitarnya dapat disalurkan sesuai peruntukkannya.

Dalam diskusi Forum Legislasi bertema “Cegah Selewengkan Dana Bantuan Sulteng: Bagaimana Regulasi dan Pengawasannya?”, Ali Taher menjelaskan bahwa sejauh ini tidak terjadi penyelewengan dana.

Selain penjarahan, lanjut Ali, yang dilakukan oleh beberapa oknum warga dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan harian yang saat ini belum mendapatkan bantuan.

“Ini kan juga menjadi persoalan. Penjarahan mulai terjadi karena warga belum mendapat bantuan karena akses sulit dijangkau. Maka dari itu, dua hari bencana kita mengusulkan kalau memang laut masih masalah, darat juga masalah, terbangkan saja lewat helikopter. Itu memang usul dari DPR,” tutur Ali dalam diskusi di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (09/10/2018).

Senada dengan Ali Taher, Inspektur Jenderal Kementerian Sosial (Irjen Kemensos) Dadang Iskandar mengklaim telah melakukan upaya preventif pencegahan pada saat terjadinya bencana di Sulteng.

Ia menyampaikan bahwa Kemensos kurang lebih memiliki anggaran Rp 43 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) guna menanggulangi kemiskinan dan akan coba dialokasikan untuk penanganan bencana.

“Artinya, dari sisi angaran di Kemensos misalkan anggaran secara keseluruhan kurang lebih Rp 41 triliun, ditambah Rp 2 triliun kurang lebih Rp 43 triliun. Rp 43 triliun itu untuk program PKH dan penanganan fakir miskin, tetapi untuk penanganan bencana alam itu kecil sekali hanya Rp 252,7 miliar dan teralokasi pusat Rp 120 miliar didekontraksi Rp 132 miliar. Itu pun sudah terdistribusikan ke kegiatan lain,” jelasnya.

Sementara itu, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro meminta agar penyaluran bantuan ini diawasi secara ketat karena saat ini Indonesia dalam pantauan media asing. Terlebih lagi bantuan-bantuan dari luar negeri itu juga telah berdatangan, sehingga menurutnya tidak boleh ada opini bahwa penyaluran bantuan ini berjalan lamban.

“Jadi bantuan itu yang akan datang itu harus dipikirkan bagaimana mekanisme prosesnya supaya tidak ada kesan yang dari luar itu kok terbata-bata, beda dengan waktu tsunami di Aceh. Jangan sampai ada kesan karena ini sedang memasuki Pemilu 2019. Jangan sampai ada kesan seperti itu dari luar, terutama karena negara-negara luar itu simpati dan ingin menggelontorkan bantuan,” jelas Siti. (dpr/kabarakyat)

 

NASIONAL

Muktamar IPM ke-21, Anna Luthfie Berharap Lahirkan Tunas Baru Untuk Umat dan Bangsa

Published

on

Sidoarjo – Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Jatim II (Sidoarjo) nomor urut 1, Anna Luthfie.

Dirinya mengucapkan selamat dan sukses Muktamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) ke-21 yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo pada tanggal 16-20 November 2018.

“IPM perlu memilih dan konsentrasi di dalam rangka menyiapkan dan menfasilitasi akan tumbuh dan berkembangnya bibit-bibit atau tunas-tunas baru calon pemimpin umat dan bangsa,” tegas Anna melalui pesan singkat ke awak media. Minggu, (20/11/2018).

Masih dengan Anna, IPM bisa menjadi pelopor di dalam rangka mengembangkan tradisi yang sehat atas kebinekaan, IPM bisa menjadi laboratorium di dalam rangka membangun umat di tengah keragaman.

IPM bergairah menebalkan semangat toleransi dan menguatkan spirit persatuan dan kesatuan untuk Indonesia yang bermartabat dan berkemajuan.

“Dan yang terakhir, sudah saatnya IPM membikin peta potensi kader, kader yang punya potensi menjadi pengusaha musti difasilitasi dengan jaringan yang ada.

Untuk bisa lahir menjadi pengusaha, kader yang punya potensi menjadi akademisi difasilitasi untuk kemudian bisa mendapat beasiswa program S1, S2, dan S3 nya,” ujarnya.

Lanjut Pemuda yang disapa akrab mas AL itu, semua kader yg memiliki potensi yang lain bisa tumbuh dan berkembang sesuai talentanya. 

“Dengan demikian kader-kader ini nantinya akan menyebar dan berkontribusi di dalam memperjuangan umat dan Indonesia menjadi negara yang kuat, mandiri dan berkemajuan,” pungkas Anna yang juga anggota keluarga besar Muhammadiyah. (ari)

Continue Reading

NASIONAL

Janji: Pemerintah dan DPR Sepakat Selesaikan Permasalahan Tenaga Honorer Secara Bertahap

Published

on

By

PURBALINGGA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjelaskan untuk menjawab kegelisahan masyarakat di berbagai daerah, pemerintah dan DPR RI sepakat menyelesaikan permasalahan tenaga honorer secara bertahap. Salah satunya dengan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2018 dengan formasi keseluruhan sekitar 238.000 orang.

“Dari total formasi CPNS, sekitar 112.000 orang akan dialokasikan untuk tenaga guru, termasuk guru honorer dan guru agama yang belum diangkat. Selain tenaga guru, pemerintah juga mengalokasikan penerimaan CPNS tenaga kesehatan sekitar 60.000 orang, meliputi tenaga dokter, bidan, perawat, dan apoteker yang belum diangkat menjadi PNS. Formasi penerimaan CPNS ini, baik tenaga honorer maupun yang baru lulus, tetap melalui proses tes yang diselenggarakan pemerintah,” ujar Bamsoet saat acara Reses DPR RI di Purbalingga, Senin, (19/11/16). Dalam pertemuan tersebut, Bamsoet sekaligus meresmikan Rumah Aspirasi Bambang Soesatyo di Purbalingga.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini menambahkan, terhadap tenaga honorer yang telah berusia melampaui 35 tahun, akan diberikan kesempatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai honorer yang akan ditetapkan menjadi PPPK tetap harus melalui proses seleksi.

“Sedangkan pegawai honorer yang ikut seleksi CPNS tapi dinyatakan tidak lulus, akan dikembalikan kepada pemerintah daerah ataupun kementerian/lembaga yang mempekerjakan pegawai honorer tersebut sebelumnya. Gaji yang diberikan tidak di bawah UMR (upah minimum regional). Dengan demikian kesejahteraan dan kepastian pekerjaan mereka tetap terjamin,” urai Bamsoet.

Lebih jauh mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menerangkan, menyambut tahun 2019 pemerintah dan DPR RI sudah menyepakati berbagai asumsi makro dalam APBN 2019.

Antara lain, lanjut Bamsoet, angka pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,3 persen, laju inflasi 3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp 15.0000 per USD, harga minyak mentah 70 dolar per barel, lifting minyak 775.000 barel per hari dan lifting gas setara 1.250.000 barel per hari.

“DPR RI akan pastikan agar APBN direalisasikan dalam rangka pemerataan pembangunan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui pembangunan manusia, pengurangan kesenjangan antar wilayah, peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja serta pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air,” imbuh Bamsoet.

Dalam APBN 2019, Ketua Badan Bela Negara FKPPI ini mendukung peningkatan anggaran dana desa. Tahun 2015, dana desa sebesar Rp 20 triliun. Di 2016 meningkat menjadi Rp 47 triliun dan pada tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp 60 triliun. Di APBN 2019 di alokasikan Rp 73 triliun.

“Besarnya dana yang didapat setiap desa yang bisa mencapai Rp 800 juta, harus digunakan untuk pembangunan desa. Pengerjaan pembangunannnya tak boleh menggunakan kontraktor, namun harus padat karya. 30 persen dari nilai proyek harus digunakan untuk membayar upah masyarakat yang bekerja. Dengan demikian geliat ekonomo di desa akan tumbuh, jiwa gotong royong juga akan berkembang,” tegas Bamsoet.

Tak hanya itu, di tahun 2019 akan ada terobosan baru dimana kelurahan juga mendapatkan bantuan dana. Dana tersebut akan difokuskan untuk peningkatan pelayanan dan infrastruktur, sehingga masyarakat di setiap kelurahan bisa terlayani dengan baik dan bisa menikmati hasil pembangunan.

“Total alokasi dana kelurahan mencapai Rp 3 triliun yang akan dibagikan kepada 8.122 kelurahan di Indonesia. Saya minta masyarakat pro aktif mengawasi kucuran dana tersebut. Partisipasi masyarakat akan meminimalisir penyalahgunaan dana desa ataupun dana kelurahan dari oknum-oknum tidak bertanggungjawab,” jelas Bamsoet.

Dalam kesempatan bertemu konstituennya di Purbalingga, politisi Partai Golkar ini sekaligus meresmikan Rumah Aspirasi Bambang Soesatyo. Selain itu, Bamsoet juga menyempatkan diri meminta doa restu agar pembangunan Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA) yang sedang dilakukannya bisa selesai tepat waktu. Sehingga, tahun depan sudah mulai bisa menerima mahasiswa dan melakukan kegiatan perkuliahan.

“Pendirian UNPERBA sebagai ikhtiar saya ikut serta dalam pembangunan manusia Indonesia yang unggul. Tak hanya cerdas secara pemikiran, namun juga punya kearifan lokal yang membudaya. Dengan biaya perkuliahan yang terjangkau, warga Purbalingga dan sekitarnya bisa memanfaatkan keberadaan UNPERBA untuk mencari ilmu pengetahuan. Nanti juga akan disiapkan berbagai tawaran beasiswa,” pungkas Bamsoet. (MM)

Continue Reading

NASIONAL

Angker dan Membosankan: Penyebab Rendahnya Masyarakat Kunjungi Museum

Published

on

By

Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menilai museum sebagai  tempat yang sarat akan pengetahuan. Untuk itu, fungsi museum perlu dioptimalkan, agar dapat menunjang dan menjadi sarana alternatif pembelajaran di luar kelas.

Alasannya, menurut Sutan, animo masyarakat untuk mengunjungi museum masih rendah. Salah satunya karena masyarakat menganggap museum itu angker dan membosankan.

“Mereka terkesan melupakan sejarah. Namun tentu kita tidak bisa menyalahkan mereka begitu saja, karena faktanya masih sebagian besar museum memang masih menyiratkan kesan menyeramkan dengan lorong tanpa ujungnya yang gelap dan berdebu,” ungkap Sutan dalam rilis yang diterima wartawan, Jumat (16/11/2018).

Oleh karena itu, legislator Partai Gerindra itu memberikan beberapa saran untuk meningkatkan kunjungan masyarakat ke museum. Pertama, perlu dilakukan revitalisasi. “Revitalisasi ini bisa dilakukan dengan menata kembali objek yang ditampilkan agar terlihat lebih menarik dan menghilangkan persepsi negatif masyarakat tentang museum,” jelasnya.

Selain melakukan revitalisasi, kebersihan dan keindahan museum juga perlu dijaga. “Pihak pengelola museum harus sering-sering membersihkan barang-barang yang dimuseumkan, karena museum menyimpan barang-barang tua yang tentu akan menjadi lebih tidak menarik lagi apabila kotor,” pesan Sutan.

Setelah masalah itu teratasi, legislator dapil Jambi itu menyarankan, pengelola perlu melakukan promosi. Pasalnya, selama ini sebagian besar pengelola museum hampir tidak pernah mempromosikan museumnya. Akibatnya, tak heran bila masyarakat hanya mengetahui museum-museum yang letaknya dekat dengan tempat tinggal mereka.

“Nah untuk itu, pengelola museum bisa berpromosi melalui surat kabar, sosial media, atau secara langsung. Selain itu, pengelola museum juga perlu menyediakan tour guide yang kompeten agar masyarakat benar-benar memahami benda-benda yang dimuseumkan beserta sejarahnya,” ingat Sutan.

Selama ini, dalam meningkatkan fungsi museum sebagai alternatif pembelajaran, Sutan mengaku pihaknya giat mendorong publikasi tentang pentingnya keberadaan museum sebagai sarana pembelajaran. Caranya, pengelola museum bisa membagikan brosur yang berisi sejarah dan tujuan dibangunnya museum tersebut. Ia juga meminta komitmen  pemerintah, sekolah, dan agen pariwisata dalam meningkatkan fungsi museum.

“Pemerintah bisa mewajibkan kegiatan wajib kunjung ke museum, lalu sekolah memasukkan kunjungan ke museum ke dalam serangkaian acara wisata. Jadi, pelajar tidak hanya dimanjakan dengan piknik tahunan ke berbagai objek wisata, tetapi pelajar juga harus mulai dibiasakan dengan sejarah, salah satunya melalui kunjungan ke museum,” tandasnya.

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending