Connect with us

HUKUM

Bakornas LKBHMI PB HMI Minta Polri Usut Tuntas Kasus Novel dan Skandal Buku Merah

Published

on

Jakarta – Terkait kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK terhadap Novel Baswedan yang diduga melibatkan Jendral Polisi dan skandal buku merah. 

Bakornas LKBHMI PB HMI pada Jumat petang pukul 18.47 WIB melakukan aksi simbolik dengan memberikan “keranda kematian” sebagai bentuk keprihatinan terhadap instusi penegak hukum yang hingga kini belum juga mampu mengungkap dua kasus besar tersebut.

“Aksi ini sebagai tindak lanjut dari aksi Bakornas LKBHMI PB HMI, sebelumnya di setiap DPP Partai politik,” terang Abdul Rahmatullah Rorano (Direktur Eksekutif Bakornas LKBHMI PB HMI) pada keterang tertulisnya yang diterima di media ini. Jumat, (12/4/2019).

Oleh sebab itu, LKBHMI mendesak agar Kapolri harus tegas dan transparan dalam menuntaskan dua kasus tersebut sehingga menghilangkan stigma publik yang sebagian besar menganggap kedua kasus tersebut cenderung dipolitisasi, apalagi di tahun politik ini. 

Selain itu, terdapat beberapa tuntutan LKBHMI PB HMI diantaranya : (1) Meminta Pimpinan Parpol agar mendesak Fraksi-Fraksi Parpol di DPR RI khususnya di Komisi III untuk segera memanggil Kapolri guna mempertanyakan kasus novel yang diduga melibatkan Jendral Polisi.

Selain itu memanggil KPK untuk mempertanyakan skandal kasus buku merah yang sampai hari in juga belum menemukan Titik terang. 

(2) Mendesak Presiden Jokowi agar melakukan evaluasi terhadap Polri sebagai bentuk komitmen dalam penegakkan hukum sebagaimana nawacita yang selama ini beliau sampaikan di berbagai forum publik.

Lanjut Rorano, karena dua kasus ini punya kecenderungan mendelegitimasi kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. LKBHMI PB HMI meminta isu tersebut menjadi concern para pemangku kepentingan. 

“Desakan ini akan terus kami suarakan dan ikut serta mengawal hingga tuntas dan transparan. Dalam beberapa hari kedepan kami juga akan melakukan diskusi secara terbuka untuk kedua kasus tersebut,” tegasnya. (ari)

HUKUM

DPP KNPI Dukung Penuh Upaya Penguatan KPK Berantas Korupsi

Published

on

By

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendukung sepenuhnya upaya-upaya penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini, yang terpenting adalah semua pihak harus mendukung terciptanya KPK yang kuat dan bersih dari politisasi pihak manapun.

“Mengenai RUU KPK, tidak penting mau direvisi ataupun tidak. Yang penting KPK harus bersih dari politisasi oknum-oknum. Itu yang menjadi concern kami,” kata Koordinator Tim Hukum Pengacara Muda DPP KNPI, Tegar Putuhena di Kantor DPP KNPI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).

DPP KNPI pun saat ini menyerahkan sepenuhnya kepada DPR dan pemerintah terkait apakah memang diperlukan revisi UU KPK. Namun demikian, segala upaya yang dilakukan sebaiknya tidak keluar dari cita-cita pendirian KPK.

“Revisi kita serahkan sepenuhnya kepada elit yang kita percayai, yang jelas pemberantasan korupsi berjalan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Kita berada pada posisi KPK harus kuat dan bersih,” ujarnya.

Tim Pengacara muda DPP KNPI, Widad Thalib, menjelaskan, KNPI sendiri menilai perbedaan pandangan terkait revisi UU KPK sebagai sesuatu hal yang wajar. Namun demikian jangan sampai terjadi benturan horizontal yang tidak perlu.

“Perbedaan pandangan ini sebagai hal yang wajar. Masih ada banyak pekerjaan rumah yang mesti dilakukan demi perbaiki dan menguatkan lembaga anti rasuah,” kata Widad Thalib.

Tim Pengacara muda DPP KNPI lainnya, Mohamad Zen El, menjelaskan, walaupun berada pada posisi netral, Namun KNPI juga memberikan beberapa catatan penting terkait KPK. Yakni, sebagai lembaga anti korupsi, KPK seharusnya dapat memberikan teladan yang baik dalam hal transparansi serta Good Corporate Governance (GCG).

“Di tahun 2018, BPK pernah memberikan opini WDP terhadap laporan keuangan KPK. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan publik, bagaimana bisa lembaga anti korupsi sekelas KPK justru lalai dalam tata kelola anggarannya,” kata Mohamad Zen El. (JODIRA)

Continue Reading

HUKUM

Razikin: Sikap Jokowi Terhadap Revisi UU KPK Merupakan Jalan Tengah

Published

on

JAKARTA – Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mendukung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyetujui sebagai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah Jokowi itu dinilai menjadi jalan tengah di dalam polemik revisi UU KPK.

Ketua Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Razikin Juraid memperhatikan poin-poin yang disetujui Jokowi dalam draf revisi UU KPK inisiatif DPR. Menurut Razikin, hal itu bisa menjadi jalan keluar disaat RUU KPK yang masih diramaikan dengan nada pro dan kontra.

“Saya pikir catatan presiden terhadap draf revisi UU KPK inisiatif DPR tersebut merupakan jalan tengah ditengah polemik antara pihak yang pro maupun kontra,” kata Razikin melalui keterangan tertulisnya, Jumat (13/9/2019).

Razikin kemudian memperhatikan salah satu poin revisi yang disetujui oleh Jokowi yakni pembentukan Dewan Pengawas untuk KPK. Menurutnya, langkah itu membuktikan Jokowi yang tegas dalam pemberantasan korupsi.

“Yang saya tangkap dari poin itu adalah presiden akan memimpin langsung pemberantasan korupsi dan hal itu sejalan dengan usulan kami karenanya kami sangat mendukung langkah Presiden,” ujarnya.

Lebih lanjut Razikin mengatakan, DPR RI masih memiliki tugas lanjutan untuk membahas draft revisi UU KPK itu.

“Tinggal kita lihat saja perkembangannya nanti,” pungkasnya.[]

Continue Reading

HUKUM

Bamsoet: Korupsi Bisa Dilawan dengan Sistem Audit Keuangan Negara yang Profesional dan Berintegritas

Published

on

By

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, virus korupsi yang membahayakan keamanan ekonomi dan keharmonisan sosial, bisa dilawan dengan anti virus berupa sistem audit keuangan negara yang profesionalitas dan berintegritas. Karenanya, DPR RI akan terus memperkuat dukungan dalam kerangka konseptual good governance, terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga bisa mengawasi proses pengunaan dana negara menjadi lebih baik dan efisien.

“Sebagai lembaga yang sama-sama berfungsi mengawasi pemerintah, sinergi DPR RI dengan BPK sebaiknya juga didukung sistem pemerintahan yang modern. Ditandai kinerja yang terkontrol dan akuntabilitas yang tinggi. Dengan demikian, kendali atas korupsi semakin maksimal,” ujar Bamsoet dalam peluncuran buku ‘Pemikiran Rizal Djalil’,  ‘Perjalanan Lurus Rizal Djalil’ dan ‘Respon Terhadap Masalah-Masalah Aktual’, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (04/09/19).

Hadir dalam acara ini Anggota IV BPK Prof. Rizal Djalil, Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait dan Menteri Penerangan 1998-1999 Letjen TNI (Purn) Yunus Yosfiah.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini menuturkan, dirinya mengenal Rizal Djalil sebagai sosok berintegritas, kritis dan peduli terhadap segala hal permasalahan keuangan. Baik sebagai politikus maupun pejabat negara, Rizal Djalil produktif mencurahkan gagasannya dengan detail dalam bentuk buku maupun karya-karya ilmiah.

“Pemikiran Rizal Djalil relevan dengan tugas dan fungsi DPR RI. Apa yang tertulis dalam buku ini, mengingatkan kita untuk senantisa waspada dan kritis pada persoalan-persoalan keuangan. Suksesnya sebuah negara, sangat dipengaruhi oleh faktor keuangan yang teraudit secara transparan dan akuntabel,” tutur Bamsoet.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menyampaikan, Indonesia masih terus membutuhkan perbaikan di sektor penggunaan dan pengawasan APBN. Karenanya, rekomendasi-rekomendasi Rizal Djalil, terkait peningkatan fungsi BPK yang muaranya menghilangkan korupsi, harus didukung penuh.

“Dalam tiga buku ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pemikiran Rizal Djalil baik selama menjadi politisi maupun ketua BPK, memberikan kontribusi yang signifikan untuk menciptakan lembaga yang modern. Sekaligus menjadi cerminan atau bahkan teknik untuk membentuk birokrat- birokrat yang bertanggungjawab dan organisasi pemerintahan yang kuat dan efisien,” tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai, buku-buku Rizal Djalil tersebut bisa menjadi referensi utama bagi semua pihak yang ingin mendeteksi, menolak, dan menyingkirkan virus korupsi melalui penguatan tugas dan fungsi BPK. Dengan memahami buku tersebut, para akuntan negara seharusnya bisa menggali lebih dalam lagi berbagai hal tentang keuangan negara.

“Sehingga dari percikan pemikiran Rizal Djalil dalam bukunya ini, bisa lahir kembali berbagai pemikiran lain dari siapapun yang peduli terhadap sistem keuangan negara. Penyempurnaan maupun kajiannya tak boleh hanya berhenti di Rizal Djalil, melainkan harus dilanjutkan oleh para generasi akuntan negara yang muda,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending