Connect with us

NASIONAL

Bamsoet Ajak Pemuda Aktif Pemberdayaan Masyarakat, Sebut MPR tak Bisa Jalan Sendiri

Published

on

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak semua pihak untuk bersama-sama lebih mengenali dan memahami landasan ideologi, konstitusi, komitmen kebangsaan serta semangat kesatuan dalam perbedaan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral serta alat pemersatu bangsa; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional; Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai konsensus yang harus dijunjung tinggi serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu dalam untaian kemajemukan bangsa, adalah nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dikenali, dipahami dan diimplementasikan.

“Sudah lama, tepatnya dimulai sejak 2004, MPR RI berikhtiar melakukan sosialisasi  Empat Pilar dalam rangka menanamkan nilai-nilai luhur bangsa kepada seluruh lapisan masyarakat. Materi yang sudah disusun sebagai guidance bagi anggota MPR RI kemudian diturunkan dalam metode yang diserahkan kepada Badan Sosialiasi yang bertugas melakukan sosialisasi sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang,” ujar Bamsoet dalam acara Serah Terima Kepengurusan DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), di Jakarta, Jumat (11/10/19).

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, dalam melakukan salah satu tugas sesuai amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, yakni “mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pelaksanaanya, serta menyerap aspirasi,” MPR RI melalui alat kelengkapan yakni Badan Pengkajian pada tahun 2018 melakukan survei tentang efektifitas pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar dan Ketetapan MPR RI.

“Hasil survei menunjukan sebanyak 32,8 persen masyarakat secara nasional telah mengikuti sosialisasi Empat Pilar MPR yang dilakukan oleh MPR. Jika angka tersebut dikonversi sesuai dengan proyeksi BPS dan Bappenas yang menyebut jumlah penduduk Indonesia di tahun 2018 sebanyak 265 juta, maka jumlahnya menyentuh sekitar 87 juta jiwa,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, hasil survei terkait Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada publik juga menunjukkan sikap yang positif. Sebanyak 99,1 persen publik mengaku bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitupun dengan Bhinneka Tunggal Ika, sebanyak 99,8 persen berpendapat bahwa setiap warga negara Indonesia wajib menghormati warga lain, walaupun berbeda agama dan keyakinan.

“Salah satu pertanyaan survei yang ditanyakan ke respoden yakni tentang paparan Sosialisasi Empat Pilar berhasil memberikan efek ataukah tidak. Temuannya, sebanyak 65,1 persen responden mengaku mengalami perubahan pandangan dan sikap setelah mengikuti sosialisasi. Sisanya 34,9 persen mengaku tidak ada perubahan. Hal ini mengindikasikan bahwa Sosialisasi Empat Pilar MPR yang dilaksanakan berjalan cukup efektif. Selain juga memberikan catatan bagi MPR untuk terus meningkatkan efektifitas Sosialiasasi Empat Pilar dalam bidang materi dan media yang digunakan,” tandas Bamsoet.

Bendara Umum Partai Golkar 2014-2016 ini memandang, MPR RI tak bisa berjalan sendiri. Karenanya perlu dukungan pemuda untuk aktif dalam gerakan pemberdayaan masyarakat berbasis kemasyarakatan dalam perspektif kebangsaan.

“Selain tentang kemajemukan, sebagai sebuah bangsa kita juga berada ditengah bayang-bayang tantangan kebangsaan yang berat. Antara lain, masalah kemiskinan, belum optimalnya sektor pendidikan dalam membangun bangsa, kegaduhan para elit politik, terjadinya kerusakan sumberdaya alam, kondisi masyarakat di daerah-daerah perbatasan, konflik horisontal, terorisme, dan masalah ancaman kedaulatan negara di tengah cengkraman hegemoni ekonomi-politik dunia,” urai Bamsoet.

Sebagai salah satu kekuatan sosial masyarakat, Ketua DPR RI 2018-2019 ini mendorong pengurus dan anggota GAMKI terus aktif dalam kegiatan pemberdayaan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Tujuannya untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bangsa yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Hal tersebut memang bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana.

“Sebagai langkah konkrit, bisa diawali dengan menggali dan mengamalkan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia. Pemahaman dan pengimplementasian nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara dalam setiap aspek kehidupan secara menyeluruh dan konsisten, diharapkan mampu menumbuhkan komitmen yang kuat bagi seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

Audiensi dengan Wagub DKI, AMBI Siap Bersinergi dengan Pemprov Membangun Jakarta

Published

on

JAKARTA – Angkatan Muda Bima Indonesia (AMBI) melakukan audiensi bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Minggu (14/06/2020).

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum AMBI Yusri Al Bima menyampaikan bahwa AMBI merupakan wadah atau organisasi yang menghimpun anak muda Bima seluruh Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang.

“Di AMBI ini berkumpul anak muda Bima dari bermacam latar belakang. Ada mahasiswa, advokat, pengusaha, akademisi,” Yusri sambil meperkenalkan satu persatu pengurusnya kepada Wagub DKI Jakarta.

Secara khusus, Yusri juga memperkenalkan salah satu sesepuh Bima dan Dewan Pembina AMBI Drs. H. Burhanuddin, MM yang juga hadir dalam kesempatan tersebut.

“Beliau ini merupakan orang tua dan sesepuh kami di Jakarta. Beliau juga adalah mantan Wali Kota Administrasi Jakarta Barat,” jelas Yusri.

Selain itu, Yusri juga menyampaikan bahwa AMBI mendukung penuh semua program yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan warga Ibu Kota.

Yusri menegaskan AMBI juga siap bersinergi dan mengawal Pemprov DKI dalam menjalankan semua programnya, terutama yang sedang difokuskan saat ini adalah menyukseskan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam melawan pandemi Covid-19.

“Kami siap mengawal dan berada di belakan Pak Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Riza Patria dalam menyukseskan program-program Pemprov DKI Jakarta,” tegas dia.

Dalam kesempatan itu juga, AMBI pun mendaulat Wagub DKI menjadi warga kehormatan Bima sekaligus Dewan Pembina AMBI.

Sementara itu, Wagub DKI menyambut baik dan mengapresiasi kehadiran AMBI khususnya di Ibu Kota DKI Jakarta, sekaligus mengucapkan terimakasih karena telah didaulat menjadi warga kehormatan Bima dan Dewan Pembina AMBI.

Wagub juga mengajak AMBI untuk bersinergi dan berpartisipasi dalam setiap program Pemprov DKI terutama berkaitan dengan sosial budaya dan menjaga kedamaian serta kerukunan di DKI Jakarta.

“Kita kerja sama apa yang bisa dikerjasamakan. Kepada Kesbangpol saya harap AMBi ini dicatat dan diajak dalam setiap progam Pemprov DKI,” ujar Politisi Partai Gerindra tersebut.

Di akhir acara, Ketua Umum dan Dewan Pembina mendaulat secara simbolis dengan menyematkan sambolo dan tembe nggoli kepada Wagub DKI, Riza Patria. Dengan demikian Wagub DKI resmi menjadi warga kehirmatan sekaligus Dewan Pembina AMBI.

Continue Reading

NASIONAL

Sosialisasi Virtual Empat Pilar MPR-HMI, Bamsoet: Kegotong Royongan Pancasila Mampu Cegah Indonesia Seperti Amerika, Brazil dan India

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersyukur di tengah berbagai tantangan yang menerpa demokrasi akibat pandemi Covid-19, tingkat kepercayaan publik terhadap MPR RI terbilang masih tinggi. Bisa dilihat dari temuan survei nasional dari Lembaga Survei Indikator pada 16-18 Mei 2020 tentang Evaluasi Publik terhadap Penanganan Covid-19, Kinerja Ekonomi dan Implikasi Politiknya. TNI berada diurutan pertama 85,5 persen, kedua Presiden 82,8 persen dan ketiga Polri 79,4 persen.

“Tingkat kepecayaan publik terhadap TNI, Presiden dan Polri yang masih tinggi itulah yang menjelaskan kepada kita, mengapa Indonesia tetap teduh dan kondusif secara politik. Tidak seperti yang terjadi di beberapa negara dalam menghadapi pandemi covid-19 antara lain Brazil, India dan Amerika Serikat? Karena kita punya nilai-nilai kegotong-royongan yang terkandung dalam Pancasila,” ujar Bamsoet.

Seperti diketahui, hasil survei itu juga mengungkap terdapat perbedaan yang cukup tajam antara kepuasaan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dengan kinerja pemerintah secara umum. Kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo masih tinggi yakni di angka 66,6%. Sementara kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah hanya 56,4%.

“Ada gap kepuasaan publik terhadap presiden dengan para pembantunya. Penyebab besarnya gap tersebut bisa jadi lantaran rakyat menilai para pembantu presiden kalah cepat dalam bertindak, dibanding presiden yang kerap kali turun ke bawah blusukan langsung ke rakyat,” ujar Bamsoet mengutip hasil lembaga survei Indikator pimpinan Burhanudin Muhtadi.

Temuan hasil survei tersebut tambah Bamsoet, hanyalah potret sesaat, bukan hasil akhir. Karenanya MPR RI berharap seluruh anggota Kabinet Indonesia maju perlu menyamakan langkah dalam mewujudkan visi dan misi presiden untuk memberikan kesejahteraan pada rakyat. Masih banyak tantangan dan pekerjaan rumah kita sebagai bangsa. Tidak hanya pemeritah. Tapi juga MPR yang perlu ditingkatkan. Salah satunya memasifkan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI secara virtual sebagai jalan keluar atas pandemi Covid-19 yang masih menyelimuti bangsa kita,” ujar Bamsoet saat mengisi Sosialisasi Empat Pilar Empat Pilar MPR RI secara virtual kepada kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Kamis (11/6/20).

Turut hadir Wakil Sekjen PB HMI Aidil Pananrang dan Ketua Bidang Infokom PB HMI Firman Kurniawan. Sedangkan PJ Ketua Umum PB HMI Arya Kharisma Hardi hadir secara dari Lampung dan ratusan kader HMI lainnya mengikuti secara virtual dari daerah masing-masing.

Bamsoet yang semasa kuliah merupakan aktifis HMI dan kini menjabat Dewan Pakar KAHMI ini mengungkapkan, sejak awal lahir dari alam Yunani kuno, demokrasi selalu dihadapkan para besarnya kekuatan oligarki yang tak senang melihat rakyat turut serta mengawasi jalannya pemerintahan. Kini, demokrasi juga dihadapkan pada tantangan baru berupa bencana non alam, seperti pandemi Covid-19 yang mengganggu tatanan kehidupan sosial.

“Lembaga Internasional untuk Demokrasi dan Pendampingan Pemilu (International IDEA) mencatat hingga April 2020, akibat pandemi Covid-19 sebanyak 47 negara, termasuk Indonesia, terpaksa menunda tahapan pemilihan umum. Misalnya, Inggris Raya menunda pemilihan lokal yang seharusnya dilakukan pada Mei 2020, Italia menunda referendum pengurangan anggota parlemen 29 Maret 2020, Bolivia menunda pemilihan presiden 3 Mei 2020, serta Indonesia menunda pemilihan walikota/bupati 23 September 2020,” papar Bamsoet.

Mantan Ketua DPR RI ini menilai, pandemi Covid-19 telah menjadi momen penting bagi setiap negara bangsa mencari solusi efektif meningkatkan demokrasi disaat situasi sosial tidak berlangsung normal. Karena tak menutup kemungkinan setelah pandemi Covid-19 selesai, di masa depan bisa jadi akan datang pandemi lainnya.

“Masa depan demokrasi Indonesia berada di tangan 64,19 juta jiwa kaum mudanya. Karena itulah, kaum muda tak boleh antipati terhadap politik. Kehidupan politiklah yang akhirnya paling menentukan mau dibawa kemana arah bangsa dan negara. Semakin kuat atau justru semakin hancur berantakan kondisi bangsa, ditentukan kualitas kaum mudanya,” tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, atas dasar itulah MPR RI sejak tahun 2014 menjalankan fungsi sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada berbagai kalangan, utamanya kaum muda. Agar benang merah perjalanan dan nilai luhur budaya bangsa tak terputus di tengah jalan. Sekaligus sebagai bekal bagi generasi muda agar jika kelak menerima tongkat estafet kepemimpinan nasional, mereka bisa menjaga demokrasi, serta menjaga masa depan dan kedaulatan Indonesia.

“Demokrasi Indonesia, sebagaimana diwariskan para pendiri bangsa seperti Bung Karno dan Bung Hatta, bukanlah demokrasi liberal ala Barat yang hanya menguntungkan kaum borjuis sehingga menjadi tempat tumbuhnya kapitalisme. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang berpusat pada Gotong Royong dan bertumpu pada keadilan sosial. Serta memberikan kesempatan kepada siapapun terlibat dalam pemerintahan, memberikan kepada siapapun untuk makmur bersama,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

NASIONAL

Sekretaris HMI Badko Jabagbar, Ridwan Syah: Quo Vadis HMI-MPO?

Published

on

Jakarta – Pasca Kongres HMI ke-XXXII di Kendari bulan Maret 2020 menyisahkan permasalahan baru di internal HMI-MPO. Affandi Ismail asal HMI Cabang Makassar memperoleh 66 suara yang disusul oleh dua kandidat lainnya, yaitu Ahmad Latupono asal HMI Cabang Jakarta dengan 63 suara dan Abdul Rahim asal HMI Cabang Yogyakarta 51 suara. Namun, sebagian Cabang-cabang mempermasalahkan status perkaderan Affandi Ismail melalui surat mosi tidak percaya, serta beberapa pihak juga mempersoalkan pengabdiannya di HMI-MPO. (lebih…)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending