Connect with us

NASIONAL

Bamsoet: Ancaman Paling Nyata Indonesia ke Depan Itu Radikalisme

Published

on

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyadari situasi politik Indonesia hari ini jauh lebih baik dibanding dekade-dekade sebelumnya. Bisa dilihat dari majunya demokratisasi yang bergerak menuju konsolidasi, serta transparansi yang semakin jelas. Tumbuhnya institusi-institusi pengawasan dan maraknya civil society yang aktif mendukung atau memberi kritik terhadap lembaga-lembaga politik, juga kian mempertegas ukuran akuntabilitas lembaga-lembaga politik di Indonesia. Namun di tengah kemajuan demokrasi itu, mengintai ancaman paling nyata bangsa Indonesia, yakni radikalisme.

Menurut Bamsoet, mereka seperti penumpang gelap dalam sistem demokrasi Indonesia. Dalam Pemilu langsung, khususnya di Pilpres kemarin mereka hampir saja berhasil menancapkan pengaruh dan membelah NKRI dengan isu agama dan ideologi terhadap calon tertentu.

“Walaupun demikian, Indonesia masih terus dan tidak akan berhenti memenuhi tuntutan tujuan bernegara kita, yakni menjawab apakah institusi politik kita hari ini sudah mencerdaskan kehidupan bangsa? Apakah fungsi institusi politik kita mampu menciptakan kesejahteraan umum? Atau malah membuka pintu lebar-lebar bagi tumbuh dan berkembangnya paham radikalisme? Saya kira jawabannya akan menimbulkan beberapa opsi. Tapi paling tidak, Indonesia hingga hari ini sedang bergegas memperbaiki diri dalam rangka memenuhi tuntutan itu,” ujar Bamsoet saat menjadi narasumber focus group discussion ‘Mengukuhkan Kebangsaan yang Berperadaban: Meraih Cita-Cita Nasional dengan Paradigma Pancasila’ yang diselenggarakan Aliansi Kebangsaan & Forum Rektor Indonesia, di Jakarta, Jumat (26/07/19).

Hadir menjadi narasumber FGD antara lain Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo; Ketua Forum Rektor Indonesia Prof. DR. Sofyan Anif, M.SI; Dr. Yudi Latif; Prof. Syarif Hidayat; Prof. Sofian Efendi; Prof. Airlangga Pribadi; Prof. Ravik Karsidi Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnarki dan Mayjen TNI (Purn) I Putu Sasto Wingarta.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini menjelaskan, sistem pemerintahan Indonesia menganut convergence of power, bukan sparation of power. Artinya, dalam skema itu, tiap lembaga politik di Indonesia sangat tergantung pada keutuhan sikap, yakni sinergisitas.

“Sinergitas antar lembaga adalah kunci cita-cita bangsa ini. Karenanya, kekuatan penyelenggaran negara harus dibina dari satu komitmen, yakni penghayatan terhadap Pancasila, yang ditopang oleh sikap saling percaya. Dan terpenting, bukan institusinya yang berperan, melainkan manusia di dalamnya,” tutur Bamsoet.

Berpayung pada Pancasila dan UUD 45, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini meyakini pembangunan ekonomi dan politik di Indonesia seharusnya menjadi lebih mudah terkonsolidasi. Pertama, setiap lembaga politik yang di dalamnya terdapat manusia-manusia unggul dituntut untuk memahami kelemahan dan kelebihan bangsa ini. Mereka adalah pancasilais sejati yang tidak akan tega memanfaatkan celah-celah kekayaan negara untuk kepentingan pribadi.

“Kedua, para birokrat negeri wajib meneladani arti penting kemanusiaan yang adil dan beradab demi mencapai pelayanan maksimal. Para birokrat, sebagai mesin penggerak pemerintahan, memahami arti penting asas akuntabilitas, proporsionalitas, dan profesionalitas. Jika tidak, maka lagi-lagi akan terjebak ke kondisi koruptif. Maka lembaga pelayanan harus eksis sesuai fungsinya,” papar Bamsoet.

Ketiga, lanjut Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini, sinergitas antar lembaga membentuk pola segitiga yang terkoordinasi. Yakni, menghubungkan penguasa, dunia usaha dan civil society. Sinergitas dalam pengaplikasian hubungan tersebut bukanlah tindakan hegemoni, tapi saling menopang dan memberi.

“Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, pemerintah dan lembaga perwakilan saling mendukung demi terciptanya dunia usaha sehat, yang pada akhirnya mengembangkan kesejahteraan,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menilai, cita-cita bangsa Indonesia menjadi negara maju di bidang ekonomi dengan mengutamakan prinsip berkeadilan dan kemanusian, sangat dapat diwujudkan dengan syarat mengubah paradigma diri menjadi manusia yang pancasilais. Karena sebagus apapun sistemnya, pribadi seseoranglah yang akan menjadi penentunya.

“Saya mengembalikan persoalan ini ke keinginan manusia, bukan pada sistem. Sistem akan berjalan dengan proporsional apabila dikerjakan dengan nurani yang baik,” pungkas Bamsoet. (fwi)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

Raih Nilai A IPK 3,90, Pengukuhan Gelar Doktor Boy Rafli Dihadiri Kapolri Tito Karnavian

Published

on

By

BANDUNG – Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Wakalemdikpol) Irjen Pol Boy Rafli Amar raih gelar doktor ilmu komunikasi dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Jawa dengan nilai sangat memuaskan, A IPK 3,90.

Boy Rafli raih nilai A dari disertasi “Integrasi Manajemen Media dalam Strategi Humas Polri sebagai Aktualiasasi Prometer” di Gedung Balai Sawala Unpad, Rabu (14/8/2019) pagi tadi di Jatinagor.

Luar biasanya, Boy Rafli berhasil mempertahankan disertasinya di depan Dekan Fakultas Komunikasi Universitas Padjajaran doktor Dadang Rahmat Hidayat.

Disertasi itu menganalisis manajemen media Polri sekaligus merespon opini publik terkait peran Divisi Humas Polri sebagai pengelola manajemen media, implementasi siber publik relation Polri, serta integrasi manajemen media dalam strategi Kehumasan di Polri.

Boy Rafli melakukan pendekatan penelitian secara kualitatif dengan paradigma konstruktifisme untuk menjelaskan itu secara komprehensif suatu organisasi di institusi Polri.

Tak hanya itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun menjadi penguji dalam sidang doktor Ilmu itu. Tito didampingi Kadivhumas Polri Irjen Pol M Iqbal dan Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Sufahriadi.

Boy Rafli pun tercatat sebagai mahasiswa pasca sarjana Ilmu Komunikasi UNPAD dengan nomor mahasiswa 210130140034.

Boy Rafli diuji sembilan penguji yakni Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.Sos.,SH.,M.Si., Dr. Dadang Sugiana, M.Si., Prof. Deddy Mulyana, MA.,Ph. D, Dr. Edwin Rizal, M.Si., Dr. Atwar Bajari, M.Si., Dr. Ninis Agustini Damayani, M.Lib., Dr. Siti Karlinah, M.Si., dan Jendral Pol. Prof. H.M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D.

“Disertasi ini merupakan studi kasus dari implementasi manajemen media salah satu program prioritas Polri. Pendekatan studi kasus digunakan untuk menjelaskan secara komprehensif suatu organisasi dan program yang dikembangkan oleh institusi Polri,” kata Boy Rafli.

“Namun tidak dapat kita pungkiri, kinerja petugas kepolisian sering diterpa kritik tajam dari masyarakat. Kritik tersebut lahir karena adanya harapan publik tentang sosok petugas kepolisian yang memiliki karakter sempurna dan dapat menjadi manusia ‘super’ pelindung masyarakat. Publik menginginkan polisi menjadi pahlawan yang selalu siap menjawab tantangan yang hadir di masyarakat,” sambung Roy Rafli.

Boy Rafli dengan analisisnya mengungkapkan, polisi perlu mewujudkan jiwa humanis dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan anggota Polri yang SMART (Sigap Mengelola Aspek Rasional Teknologi).

“Terkahir, untuk mewujudkan aktualisasi postur Polri yang profesional, modern dan terpercaya (promoter), perlu mewujudkan anggota Polri yang memiliki kualifikasi PRIMA (profesionalisme, responsif, integritas, modern dan adaptif),” pungkasnya. (L3)

Continue Reading

NASIONAL

DPP KNPI Menerima Hewan Kurban dari Aster Panglima TNI

Published

on

By

JAKARTA – Menjelang Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriyah, DPP KNPI mendapat bantuan 1 sapi dari Aster TNI.

Hewan kurban diserahkan oleh Waaster Panglima TNI Brigjen TNI Mar Purnomo kepada DPP KNPI, di halaman Masjid Soedirman, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (9/8/2019).

“Penyerahan hewan kurban dalam rangka Idul Adha, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kami mengundang KNPI, TNI AD, TNI AL, TNI AU untuk menerima hewan kurban,” ucap Waaster Panglima TNI Brigjen TNI (Mar) Purnomo mewakili Aster Panglima TNI Mayjen TNI George E Supit

Hewan kurban ini merupakan amanah dari ACT untuk bisa berbagi bersama dengan masyarakat.

“KNPI akan menerima satu ekor sapi, TNI AD (Sterad) menerima empat ekor sapi, TNI AL (Spotmar) menerima empat ekor sapi, TNI AU (Spotdirga) menerima empat ekor sapi,” tutur Waaster Panglima TNI.

Wasekjen Bidang Agama, A. Sugiyono yang mewakili DPP KNPI menyampaikan ucapan terima kasih kepada Aster Panglima TNI

“Kami datang ke Mabes TNI Cilangkap untuk mengambil hewan kurban. Ucapan terima kasih kepada Aster Panglima TNI atas kepercayaan kepada DPP KNPI sebagai penyalur hewan kurban,” ungkapnya

Pada tahun ini DPP KNPI membuat program Pemuda Indonesia Berkurban. Selain dari donatur banyak pengurus juga yang menyalurkan hewan kurbannya ke DPP KNPI.

“Kita mengadakan penyembelian dan pembagian daging kurban untuk disalurkan kepada yang berhak. Selain dari pengurus berbagai pihak akan memberikan hewan kurban, seperti Panglima TNI, Kapolda Metro Jaya, dan lainnya. Sampai saat ini sudah ada lima sapi dan sebelas kambing, kemungkinan akan bertambah,” pungkas ketua panitia, Sugiyono yang akrab dipanggil ogie. (HMS)

Continue Reading

NASIONAL

Bamsoet Figur Unggulan 2019 Majalah Men’s Obsession

Published

on

By

JAKARTA – Dipercaya memimpin DPR, pria yang akrab disapa Bamsoet ini mampu menarik wibawa DPR dari jurang ketidakpercayaan.

Bamsoet mengakui untuk mengembalikan citra DPR di awal kepemimpinananya memang tidak mudah. Karenanya, sejak dilantik menjadi Ketua DPR RI pada 15 Januari 2018, ia terus melakukan berbagai gebrakan. Ia yakin citra DPR bisa diperbaiki dengan meningkatkan kinerja.

Tak bisa dipungkiri Bamsoet mewarisi kepemimpinan DPR, saat Parlemen berada dalam kondisi terpuruk. Kinerja DPR pun menjadi terganggu, fungsi koordinasi dan kolaborasi antara anggota serta pemerintah juga tidak efektif.

Akibatnya, sistem kontrol menjadi tidak jalan dan kinerja legislasi pun akhirnya diam di tempat. Melihat kondisi itu, maka tugas pertama yang dilakukan ia adalah mensolidkan kembali para anggota sehingga DPR bisa kembali kepada khitahnya dalam menyelesaikan program legislasi, budgeting, dan controling terhadap pemerintah.

Caranya cukup sederhana, sebagai langkah awal, beberapa minggu sejak dilantik menjadi Ketua DPR RI, legislator Partai Golkar ini langsung mengumpulkan para pimpinan DPR RI, fraksi, komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) untuk secara rutin mengadakan makan siang dan ngopi bareng.

Pertemuan informal semacam ini rutin dilakukan di awal pekan. Cara Bamsoet untuk kembali merapatkan anggota patut diapresiasi. Sebab, adakalanya untuk mengurangi ketegangan dan mencari jalan keluar dari situasi yang buntu, perlu sejenak untuk cooling down.

Karena tidak semua hal bisa diselesaikan di meja rapat. Pertemuan santai sambil makan siang dan ngopi bareng terbukti mampu mencairkan suasana.

Masing-masing pihak juga bisa menyampaikan unek-unek dan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian jalan keluar lebih mudah dicari. Terbukti melalui pertemuan rutin tersebut, program legislasi yang kerap disorot masyarakat satu persatu bisa terselesaikan.

Misal, Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Terorisme yang sempat mangkrak, bisa diselesaikan hanya dalam waktu lebih kurang dua minggu. Selain itu, DPR RI juga sudah mengesahkan RUU Kekarantinaan Kesehatan dan RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Terbaru, DPR mengesahkan RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) menjadi UU. Lalu, mengesahkan RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) menjadi undang-undang.

RUU PIHU ini resmi disahkan menjadi Undang-undang setelah melewati proses pembahasan yang panjang selama tiga tahun antara Komisi VIII DPR dan pemerintah.

Selanjutnya, RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan. Dengan disahkannya RUU ini diharapkan akan meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang industri pertahanan antar kedua negara, Indonesia-Rusia.

Ada juga UU Perjanjian antara Indonesia dan Republik Islam Iran tentang tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana serta RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi.

Harus diakui DPR memang satu-satunya lembaga yang paling banyak disorot dibanding lembaga negara lain. Karena itu setiap kebijakan serta prilaku para anggotanya selalu menjadi bahan seksi untuk diperbincangkan. Namun, di bawah kepemimpinan Bamsoet, DPR tetap terbuka. Ia berusaha mendekatkan DPR RI dengan rakyat.

Di tengah sorotan berbagai kalangan yang mengatakan DPR RI tidak ubahnya tembok besi yang kebal terhadap kritik, Bamsoet malah membuat festival lomba kritik DPR RI. Rakyat dipersilakan menyampaikan kritiknya melalui stand up comedy, essai dan meme.

“Cara ini dibuat agar para Anggota DPR RI juga tidak kaku dengan perkembangan zaman, khususnya dari kalangan milenial,” tutur Bamsoet.

Tidak hanya itu, kehadiran aplikasi DPR NOW! yang digagas oleh mantan Ketua Komisi III DPR RI ini juga semakin menguatkan legacy yang luar biasa bagi kemajuan DPR RI menuju Parlemen Modern.

Dikombinasikan dengan kehadiran ruang pusat informasi dan penyiaran parlemen, DPR RI membuka pintu selebar-lebarnya bagi rakyat agar bisa mengawasi aktifitas kedewanan secara real time dan real life, detik per detik. DPR NOW! merupakan jalan bagi DPR RI menuju Parlemen Modern yang menekankan pada tiga aspek utama, yaitu meningkatkan partisipasi publik dan keterbukaan informasi, memanfaatkan teknologi informasi digital, dan optimalisasi performa fungsi representasi.

Dalam mewujudkan Open Parliament menuju Parlemen Modern, Bamsoet juga telah menghadirkan Sistem Data dan Informasi Penelitian (SDIP) DPR RI yang bisa diakses melalui situs www.sdip.go.id. SDIP memuat berbagai hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Keahlian Dewan DPR RI. Mulai dari jurnal, buku, kajian analisis, hasil diskusi, sampai policy brief. Berbagai hasil penelitian juga ditampilkan dalam infografis yang menarik.

Masyarakat bisa memanfaatkan open data ini untuk melihat sejauh mana kinerja penelitian kedewanan maupun untuk keperluan ilmiah penunjang kegiatan akademik lainnya. Sehingga bisa merangsang tradisi penelitian dan kegiatan ilmiah di lingkungan kedewanan maupun di kehidupan masyarakat luas.

Bamsoet bersyukur tren kepercayaan masyarakat terhadap DPR terus meningkat. Survei Nasional Tren Persepsi Publik tentang Korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia bersama Indonesian Corruption Watch, beberapa waktu lalu, menunjukan 60 persen masyarakat menaruh kepercayaan besar kepada DPR RI meningkat dibanding tahun sebelumnya. ***

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending