Connect with us

EKONOMI

Bamsoet Apresiasi Jokowi Cabut Relaksasi UMKM

Published

on

Solo – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi ketegasan presiden yang langsung mencabut ketentuan relaksasi UMKM dari Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang mengancam sektor UMKM. “Kita patut memberikan acungan jempol kepada Presiden yang telah menunjukan keberpihakannya kepada sektor UMKM.” ujar Bamsoet saat penutupan Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia di Solo, Rabu (28/11/18).

Bamsoet yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, menegaskan salah satu cara mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang berkeadilan adalah dengan memperkuat UMKM serta mendorong ekspor nasional dan mendorong pembangunan industri yang berdaya saing. Meningkatnya ekspor khususnya dari sektor UMKM akan menjadikan neraca perdagangan Indonesia surplus dan dalam waktu bersamaan akan memperkuat cadangan devisa negara.

“Pemerintah harus bisa mendorong UMKM berorientasi ekspor dan menjadikan ekspor lebih atraktif, sehingga pelaku industri tertarik memasarkan produknya di luar negeri. Pemerintah bisa memberikan insentif yang menarik kepada para pelaku industri untuk meningkatkan ekspor,” ujar Bamsoet usai Presiden menyampaikan sambutannya kepada seluruh peserta Rapimnas Kadin yang mayoritas berasal dari UMKM.

Penutupan Rapimnas KADIN Indonesia ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Hadir pula antara lain Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Akbar Tandjung, Ketua Umum KADIN Indonesia Rosan P Roeslani, serta Ketua KADIN Indonesia Provinsi se-Indonesia.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menuturkan, salah satu insentif yang bisa diberikan adalah insentif fiskal. Insentif ini berupa pemotongan atau penghilangan pajak untuk produk barang dan jasa yang diekspor.

“Sesuai rekomendasi Rapimnas KADIN Indonesia, diharapkan dengan pemberian insentif fiskal maka ekspor menjadi lebih menarik bagi para pelaku industri. Sehingga, memacu mereka menghasilkan produk unggulan agar bisa bersaing di pasar dunia,” kata Bamsoet.

Tak hanya itu, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, insentif berupa pemotongan bea masuk untuk produk yang sifatnya bahan baku, bahan penolong atau mesin-mesin untuk mendukung industri yang berorientasi ekspor perlu pula dilakukan. Insentif ini akan menarik minat pelaku industri yang awalnya berorientasi pasar dalam negeri menjadi pelaku industri yang berorientasi ekspor.

“Masih tingginya bea masuk untuk barang-barang impor yang menjadi bahan baku dan bahan penolong industri, mengakibatkan biaya produksi dalam negeri meningkat. Ini membuat produk-produk yang berasal dari Indonesia menjadi lebih mahal dan sukar bersaing dengan produk negara lain,” urai Bamsoet.

Lebih lanjut politisi Partai Golkar ini berharap, pemerintah dan KADIN Indonesia juga mampu mendorong UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Karenanya, para pelaku UMKM dan industri kreatif di daerah perlu didorong untuk lebih memanfaatkan kemajuan teknologi melalui e-commerce.

“Pemerintah perlu mendorong perusahaan-perusahaan telekomunikasi untuk membangun infrastruktur e-commerce di daerah. Untuk mempercepat program digitalisasi daerah tersebut, pemerintah bisa melibatkan KADIN Indonesia sehingga tercipta sistem e-commerce yang baik  dan murah,” urai Bamsoet.

Langkah lain yang perlu dilakukan, lanjut mantan Ketua Komisi III DPR RI ini, pemerintah diminta mengambil kebijakan afirmatif dalam rangka memecahkan masalah kurangnya akses UMKM terhadap pasar keuangan, teknologi dan inovasi serta sumber daya manusia yang berkompeten. Pemerintah diharapkan dapat mendorong lembaga keuangan, baik bank maupun non bank, untuk membuka dan memberi akses keuangan kepada UMKM.

“Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan juga perlu didukung dengan kualitas dan kompetensi SDM kompeten dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia industri. Dalam hubungan ini, pemerintah bersama KADIN Indonesia dapat mengembangkan program-program pendidikan dan pelatihan vokasional untuk menciptakan tenaga kerja yang dibutuhkan dunia industri,” papar Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI yang juga Ketua Umum ARDIN Indonesia ini menegaskan DPR RI mendukung penuh langkah Presiden Jokowi mengenai 16 Paket Kebijakan Ekonomi guna meningkatkan upaya reformasi struktural, daya saing perekonomian serta menarik investasi dalam dan luar negeri. Sejak diluncurkan pada bulan September 2015 lalu, hasil dari 16 Paket Kebijakan Ekonomi tersebut dirasa cukup signifikan.

Data dari World Economic Forum menyebutkan daya saing Indonesia di level internasional pada tahun 2017, naik 5 peringkat dari peringkat 41 ke peringkat 36. ‘Easy of doing business’ di Indonesia juga mengalami peningkatan ke posisi 72 dari peringkat ke 91. Di tahun 2017, Indonesia mendapatkan peringkat layak investasi dari lembaga pemeringkat dunia Standard & Poor’s. Sebelumnya, Indonesia juga mendapat peringkat layak investasi dari dua lembaga pemeringkat dunia lainnya, Moody’s Investor dan Fitch Ratings.

“Capaian yang diraih pemerintahan Jokowi tersebut harus ditingkatkan lagi. DPR RI bersama pemerintah dan KADIN Indonesia akan terus berusaha meningkatkan ekspor dalam rangka menciptakan surplus neraca perdagangan yang berkesinambungan. Selain terus mendorong pembangunan industri yang berdaya saing, sehingga mampu mendukung peningkatan ekspor di pasar regional dan global,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

EKONOMI

PKS: Tunggakan Pembayaran BPJS Ancaman Serius Jaminan Kesehatan Rakyat oleh Negara

Published

on

By

Jakarta – Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini merasa prihatin dengan besarnya tunggakan pembayaran BPJS kepada pihak rumah sakit yang belum diselesaikan. Sampai akhir 2018 diperkirakan hutang BPJS mencapai 8,02 triliun.

Hal ini mengancam keberlangsungan operasional rumah sakit dan yang lebih bahaya mengancam layanan kesehatan bagi warga masyarakat yang membutuhkan dimana taruhannya adalah nyawa pasien.

“Sudah banyak rumah sakit mengeluh ke DPR bahkan terbuka di ruang publik soal tunggakan dan keterlambatan pembayaran BPJS. Rumah sakit tidak mungkin bisa berjalan tanpa biaya operasional. Akibat tunggakan ini banyak rumah sakit yang terancam tidak bisa melayani lagi pasien BPJS atau setidaknya membatasi pelayanan pasien BPJS. Pasien pun sudah banyak yang mengeluh karena banyak rumah sakit kini mengurangi jumlah pasien BPJS dan layanannya,” kata Jazuli seperti keterangannya pada wartawan, Sabtu (8/12/2018).

Hal ini, lanjut Anggota DPR Dapil Banten ini, bisa berdampak sistemik terhadap jaminan kesehatan masyarakat. Akibat pasien yang tidak tertangani atau setidaknya tidak terlayani sebagaimana mestinya menyebabkan angka kematian meningkat. Ini lampu merah bagi kita. Jika negara gagal memberikan jaminan kesehatan bisa saja terperosok kepada negara gagal (failed state).

“Jaminan kesehatan merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara kepada rakyatnya. Ini amanat konstitusi dan undang-undang. Jangan sampai negara ini menjadi negara gagal akibat abai atau gagal melayani rakyatnya yang membutuhkan pertolongan kesehatan,” Jazuli mengingatkan.

Oleh karena itu, Anggota Komisi I DPR ini berharap Pemerintah segera mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait upaya penyelesaian masalah tunggakan pembayaran BPJS ini secara komprehensif dengan solusi yang bersifat jangka panjang dengan melihat faktor-faktor penyebab sesungguhnya.

“Jangan sampai kebijakan pemerintah berhenti pada solusi jangka pendek dan parsial yakni sekadar menambal defisit dana BPJS tanpa menyelesaikan penyebab sistemik defisit tersebut. Jangan sampai masalah terus berulang dan akhirnya BPJS bangkrut/collaps dan seluruh rakyat terkena dampaknya,” tandasnya.

Untuk itu, Fraksi PKS DPR akan benar-benar mengawal dan mengawasi upaya dan langkah serius Pemerintah dalam menyelesaikan permasalan krusial ini. Fraksi PKS turut mengkaji permasalahan ini dan merekomendasikan langlah konstruktif kepada Pemerintah.

“Jika pemerintah tidak juga sigap menyelesaikan permasalahan ini secara komprehensif, Fraksi PKS DPR bisa jadi akan mengusulkan penggunaan Hak DPR dengan membentuk Pansus BPJS. Hal ini semata-mata untuk mengurai permasalahan dan solusinya secara komprehensif sehingga jaminan kesehatan terhadap seluruh warga negara tetap dapat ditunaikan secara bertanggung jawab oleh negara,” pungkas Jazuli. (J3)

Continue Reading

EKONOMI

Melimpahnya Produksi Pertanian di Jatim, Begini Penjelasan Anna Luthfie

Published

on

Sidoarjo – Politikus asal Partai Amanat Nasional (PAN), Anna Luthfie berkata, dilihat dari aspek postur anggaran, keberpihakan pemerintah terhadap alokasi ke sektor pertanian masih rendah.

“Artinya, pemerintah belum sepenuh hati menjadikan sektor pertanian sebagai roda ekonomi paling dasar bagi masyarakat, khususnya di Jawa Timur,” ucap Anna saat ditemuinya di Sidorjo. Sabtu, (08/12).

Tambah Anna, stok pangan di Jatim dalam statistik terus menunjukkan optimisme memenuhi kebutuhan pangan nasional. Tapi, pertanyaannya apakah melimpahnya produksi pertanian di Jawa Timur memberikan kontribusi positif bagi petani, meningkatkan kesejahteraan para petani.

“Pertanyaan tersebut tentu masih relevan dalam kondisi menciptakan ketahanan pangan,” tegas Calon Legislatif DPRD Jawa Timur dari Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Sidoarjo nomor urut 1 ini.

Masih dengan Anna, pertanian menjadi potensi luar biasa selain sektor UMKM. Tentu ini harus diimbangi dengan kebijakan politik pemerintah. Ada dua solusi strategis kebijakan politik di sektor pertanian. 

Pertama, politik anggaran yang berpihak untuk sektor pertanian. Peran Kepala Daerah, Gubernur Jawa Timur dan DPRD Jawa Timur serta stakeholder lainnya menjadi penting untuk terus mendorong politik anggatan yang berpihak ke sektor pertanian. 

“Dengan penganggaran yang cukup tentu dapat memperkaya berbagai program peningkatan kuantitas serta kualitas di sektor pertanian,” tambah Wakil Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jatim tersebut.

Kedua, inovasi pada tahap pasca panen. Sentuhan teknologi pasca panen tentu harapannya meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. 

“Ini sekaligus menjawab persoalan bagaimana menumbuhkan ketertarikan generasi muda di sektor pertanian. Yaitu dengan menunjukkan prospek keuntungan secara ekonomi apabila sektor pertanian ini dikelola dengan serius,” tutupnya. (ari)

Continue Reading

EKONOMI

Di Era Jokowi, Ini 10 BUMN dengan Utang Tertinggi

Published

on

By

Jakarta – Komisi VI DPR RI hari ini menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan direksi badan usaha milik negara (BUMN). Rapat membahas soal utang milik perusahaan plat merah.

Berdasarkan informasi yang dipaparkan dalam RDP di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (3/12/2018) itu, ada 10 BUMN dengan utang terbesar, mulai dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) hingga Pupuk Indonesia. Berikut adalah rinciannya:

1. BRI menanggung utang Rp 1.008 triliun
2. Bank Mandiri menanggung utang Rp 997 triliun
3. BNI menanggung utang Rp 660 triliun
4. PLN menanggung utang Rp 543 triliun
5. Pertamina menanggung utang Rp 522 triliun
6. BTN menanggung utang Rp 249 triliun
7. Taspen menanggung utang Rp 222 triliun
8. Waskita Karya menanggung utang Rp 102 triliun
9. Telekomunikasi Indonesia menanggung utang Rp 99 triliun
10. Pupuk Indonesia menanggung utang Rp 76 triliun.

Total utang dari 10 BUMN tersebut adalah Rp 4.478 triliun atau 84,9% dari total utang BUMN yang senilai Rp 5.271 triliun. Sementara utang dari BUMN lain adalah Rp 793 triliun.

Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan, BUMN BUMN ini masih memiliki kesanggupan membayar utang dengan aman.

“Dari 10 BUMN dengan utang terbesar dapat disimpulkan relatif menunjukkan kesanggupan membayar utang jangka panjang dan pendek serta dapat dikatakan aman,” jelasnya. (detik/kabarakyat)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending