Connect with us

HUKUM

Bamsoet Apresiasi Polri Berhasil Menangkap Djoko Tjandra dan Minta Aparat Buru Buron Koruptor Lain

Published

on

BALI – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi keberhasilan Kabareskrim Listio Sigit dan jajaran Polri menangkap serta membawa kembali buronan koruptor Djoko Tjandra. Terpidana kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali ini dibekuk saat bersembunyi di Malaysia. Setelah kasus Djoko Tjandra, Polri, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu bersinergi memburu puluhan buron koruptor lainnya.

‘’Menangkap dan membawa kembali buron Djoko Tjandra patut diapresiasi karena hal itu membuktikan pimpinan Polri berhasil mengatasi berbagai hambatan. Termasuk hambatan internal, dalam tugas mencari dan menangkap buronan kakap yang lari atau bersembunyi di luar negeri. Namun, keberhasilan menangkap Djoko Tjandra belum cukup untuk memuaskan rasa keadilan bersama. Karena publik masih mencatat ada puluhan buronan koruptor yang belum ditangkap aparat penegak hukum,’’ ujar Bamsoet di Bali, Jumat (31/7/21).

Masyarakat masih ingat Djoko Tjandra menghilang serta terus bersembunyi sejak awal tahun 2000-an. Kendati berstatus buron, dia diketahui bebas keluar masuk Indonesia. Djoko Tjandra mendapatkan keleluasaan itu karena ada oknum aparat penegak hukum yang berkonspirasi dengannya. Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetio, sebagai tersangka atas dugaan keterlibatannya dalam kasus perbantuan pelarian Djoko Tjandra.

“Penetapan tersangka seorang Brigjen hingga penangkapan Djoko Tjandra, menjadi angin segar dalam mewujudkan kepolisian yang semakin profesional, modern, dan terpercaya (Promoter). Selanjutnya tinggal menunggu proses persidangan, sehingga kasus tersebut bisa dituntaskan dan hukum ditegakan,” kata Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR dan mahtan Ketua DPR RI ini mengajak masyarakat mengawasi proses hukum terhadap Djoko Tjandra dan berbagai orang disekitarnya yang diduga membantu pelariannya ke Malaysia. Mengingat bola penegakan hukum selanjutnya akan berada di pengadilan, yang tak bisa disentuh ataupun di intervensi presiden maupun kekuasaan lainnya.

“Partisipasi rakyat sangat penting dalam melakukan pengawasan di peradilan. Sehingga bisa meminimalisir potensi terjadinya penyelewengan kekuasaan kehakiman. Jangan sampai kepolisiannya sudah bekerja keras, malah dimentahkan di pengadilan,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini juga mengapresiasi kerjasama pemerintah dan kepolisian Malaysia yang mendukung proses penangkapan Djoko Tjandra. Kejadian ini menjadi bukti betapa hubungan baik Indonesia dengan berbagai negara, yang ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian ekstradisi, bisa memudahkan proses penegakan hukum terhadap berbagai buronan.

“Indonesia harus memperluas lagi perjanjian ekstradisi dengan berbagai negara lainnya, khususnya Singapura yang terkenal menjadi surga persembunyian buronan asal Indonesia. Sehingga bisa semakin mempersempit celah para buron melarikan diri ke luar negeri,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

UU Cipta Kerja dalam Sudut Pandang Empat Pilar Kebangsaan

Published

on

By

Lampung – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI) Junaidi Auly menjelaskan bahwa setiap Undang-Undang agar memperhatikan pilar kebangsaan seperti nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.

“Idealnya setiap undang-undang tidak bertentangan dengan pilar kebangsaan, undang-undang harusnya dapat memperkuat dan mendukung nilai-nilai pancasila dan UUD 1945” ujar Junaidi dalam agenda Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara di Desa Rama Indra, Seputih Raman, Lampung Tengah. Senin (9/11/2020)

Junadi menjelaskan bahwa sila kelima dalam pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia seharusnya dapat dijadikan rujukan dalam UU Cipta Kerja pada setiap klaster.

“Jangan sampai UU Cipta Kerja mendorong ekonomi yang tidak berkeadilan sosial termasuk didalamnya pada klaster ketenagakerjaan,” ungkap Junaidi.

Politisi asal Lampung ini berharap kedepan DPR dan pemerintah dalam merumuskan dan membahas UU harus mencermati nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara dengan mempertimbangkan berbagai pendapat, aspirasi, pemikiran, dan tanggapan yang berkembang di masyarakat sehingga tidak menimbulkan konflik dan penolakan secara luas yang mengancam persatuan. (hadi)

Continue Reading

HUKUM

Sering Salah Ketik UU, Perlukah Pusat Legislasi Nasional?

Published

on

By

Jakarta – Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya sangat mendukung langkah Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensetneg untuk menjatuhkan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab kesalahan ketik pada UU Cipta Kerja. Bagi Willy, hukuman perlu ditegakkan  agar kesalahan yang sama tidak terulang lagi di masa akan datang.

“Kalau namanya kesalahan ya tetap sebuah kesalahan. Kesalahan perlu ada punishment yang diberikan agar hal semacam ini tidak lagi terulang. Saya pikir, dari langkah dari Kemensetneg sudah sangat benar. Dan langkah Kemensetneg ini bagian dari pertanggungjawaban publik agar kesalahan serupa tak terjadi lagi,” kata Wakil kepada wartawan, Kamis (5/11/2020) kemarin.

Salah ketik terkait UU Cipta Kerja menjadi bulan-bulanan di media sosial. Netizen salah ketik UU Ciptak Kerja bukan bukan hanya sekali ini terjadi.

Namun, menurut Willy salah ketik hanyalah kesalahan teknik. Dan kesalahan ketik itu tidak akan mempengaruhi substansi dari UU itu, meski UU Cipta Kerja telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi.

“(Salah Ketik) memang tidak berefek pada substansi UU itu. Kalau kita perhatikan, mestinya merujuk pada pasal yang ada bunyinya. Sementara ini seperti menemui zonk, tidak ada bunyi apa-apa pada pasal yang dimaksud salah ketik. Ini menandakan bahwa ini benar-benar human error atau kesalahan teknis belaka,” terangnya.

Untuk itu, Willy menjelaskan, ranah pengecekan UU Cipta Kerja itu sudah menjadi domain Setneg setelah diserahkan oleh DPR RI. Alasan itu Willy pun menyinggung soal Pusat Legislasi Nasional yang sempat disebutkan oleh Presiden Jokowi.

“Kejadian salah ketik ini mengingatkan saya kembali tentang sebuah lembaga yang menjadi pusat legislasi nasional yang dulu pernah diungkapkan Pak Presiden Jokowi. Saya pikir kebutuhan akan lembaga ini menjadi sangat penting melihat kejadian ini. Lembaga itu, tidak hanya untuk mencegah kesalahan teknis semacam ini yang menjadi mustahil terjadi. Namun lebih dari itu, supaya produk legislasi kita perlahan semakin tertata rapi,” ujar Willy.

Sebagai informasi, sebelumnya terkait salah ketik pada isi UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 ramai mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Salah seorang pejabat Sekretariat Negara (Setneg) dikenai sanksi disiplin sebagai pertanggung jawabannya. (HMS)

Continue Reading

HUKUM

Kejati Papua Perlu Usut Segera Dugaan Korupsi di Keerom

Published

on

By

JAYAPURA – Praktisi Hukum asal Papua Yosep Titirlobi, SH mendesak pihak  Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua segera menindaklanjuti laporan dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom. Hal itu tindak lanjut dari dilaporkan LSM Gempur Papua, dan tenaga Kesehatan Kabupaten Keerom September 2020 lalu.

Sebagai informasi, LSM Gempur Papua dan sejumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Keerom, Papua ikut melaporkan mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom berinisial “RS” ke Kejaksaan Tinggi Papua dengan dugaan korupsi dana operasional kesehatan setempat sebesar Rp 69.898.640.000. Waoo.

Menurut Yosep, Kejati Papua perlu mengusut segera dugaan kasus korupsi tersebut. Mengingat dugaan korupsi Dinkes Keerom senilai Rp. 69 miliar itu milik rakyat.

Bagi Yosep, tindak cepat menangani kasus ini untuk mengembalikan kepercayaan publik pada kinerja penegak hukum di Keerom, khususnya di Papua.

“Indikasi dugaan korupsi di Dinkes Keerom itu harus segera diusut tuntas hingga selesai,” terang Yosep kepada wartawan, Selasa (27/10/2020) kemarin.

Alasan itu, Yosep kembali menegaskan bahwa Kejari Papua harus menjalankan Nawacita Jokowi memberantas korupsi. Jika Kejati tidak mampu menyelesaikan kasus itu, maka KPK diminta segera mengambil alih laporan dugaan korupsi Dinkes tersebut.

“Selama ini masyarakat merasa aparat penegak hukum di sini, dalam hal ini Kejati Papua sangat lamban menangani dalam memberantas atau menyelesaikan kasus korupsi itu,” terang Yusep.

Tak hanya itu, Yosep menyakini, jika aparat penegak hukum serius menangani dugaan kasus korupsi di Papua, maka akan muncul kepermukaan terkait masalah hukum yang akan terungkap ke publik.

“Untuk itu, sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik di Papua. Pimpinan tertinggi Kejati Papua yang juga orang asli Papua, perlu menyelesaikab dugaan kasus korupsi di Dinkes  Keerom,゛pungkasnya. (P3)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending