Connect with us

POLITIK

Bamsoet: Demokrasi Itu Harus Mampu Mensejahterakan Rakyat!

Published

on

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan bahwa demokrasi dan hak politik rakyat harus sejalan dan tidak boleh tergadaikan oleh kepentingan apapun.

“Bila demokrasi dan hak politik rakyat hanya dipermainkan oleh kelompok tertentu yang hanya mementingkan diri sendiri, unsur pesimisme yang disampaikan oleh filsuf Giorgio Agamben atas demokrasi menjadi terbukti. Karena yang akan muncul bukanlah demokrasi yang sejati, tetapi hanyalah tirani mayoritas. Dimana yang terjadi adalah adanya ketidakseimbangan antara hukum publik dan fakta politik,” ujar Bamsoet saat memberikan pengantar peluncuran buku ‘Demokrasi dan Kedaruratan: Memahami Filsafat Politik Giorgio Agamben’, karya Agus Sudibyo, di Hall Dewan Pers, Jakarta, Selasa (25/06/19).

Hadir dalam acara ini antara lain Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman, budayawan Sujiwo Tejo, Ilham Bintang serta Eduard Depari.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menilai kehadiran buku tersebut sangat bermanfaat dalam proses pendidikan politik Bangsa Indonesia. Khususnya mendewasakan pola pikir masyarakat dalam memahami, menganalisa dan mempraktekkan nilai-nilai demokrasi. Sehingga, demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi yang substansial, tidak hanya demokrasi yang prosedural semata.

“Buku yang berangkat dari desertasi ini menunjukkan semangat akademis yang konsisten dari Agus Sudibyo untuk mendukung proses pembelajaran berdemokrasi yang terus-menerus di Indonesia. Buku semacam ini akan memperkaya khazanah pemikiran politik di Indonesia. Gagasan-gagasan dalam buku ini mampu menjadi penunjang dalam perjuangan mewujudkan penyelenggaraan demokrasi Pancasila yang lebih baik dari waktu ke waktu,” tutur Bamsoet.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar periode 2014-2016 ini menambahkan, hadirnya buku tersebut juga akan memberikan tawaran solusi untuk mengatasi berbagai persoalan dan tantangan Indonesia dalam mewujudkan nilai-nilai demokrasi. Dimana dalam kondisi tertentu, tantangan yang ada bahkan dapat dipandang sebagai ‘darurat’ dalam proses belajar berdemokrasi.

“Keadaan darurat ini misalnya adanya potensi diskriminasi, kekerasan, terorisme dan eksploitasi sebagai persoalan yang berpola oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang memang tidak menghendaki Indonesia berdiri kuat dengan landasan demokrasi Pancasila-nya,” urai Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan tulisan Agus Sudibyo tersebut semakin menguatkan keyakinan akan pentingnya mempertahankan keunggulan demokrasi Pancasila. Dan, bila diimplementasikan secara murni dan konsekwen, tantangan-tantangan yang bersifat ‘darurat’ demokrasi dapat teratasi dengan baik.

“Sebagai Bangsa Indonesia yang memiliki demokrasi Pancasila, kita harus berjuang semaksimal mungkin agar kondisi-kondisi kedaruratan sebagaimana yang digambarkan dalam filsafat Giorgio Agamben tidak terjadi di negeri ini. Dan, saya sangat optimis itu tidak akan terjadi di negeri ini,” pungkas Bamsoet. (dwi)

POLITIK

PSR Ajak Mahasiswa Menjadi Marketing Empat Pilar

Published

on

Anggota Komisi VI DPR Putu Supadma Rudana mengajak mahasiswa untuk menjadi agen penyebar gagasan gagasan empat pilar kebangsaan. Menutut Putu, gagasan empat pilar harus disebarluaskan kepada seluruh masyarakat. Mahasiswa sebagai agen perubahan pun diajak turut serta dalam mensosialisasikan nilai kebangsaan ini.
Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber sosialisasi empat pilar kebangsaan yang  digelar di Museum Rudana, Gianyar, Bali pada 10 Februari 2020.
“Jika nilai kebangsaan terus disebarluaskan secara masif maka saya yakin ancaman radikalisme kian minim. Karena itu mahasiswa dirasa perlu untuk mengambil peran dalam menyebarluaskan nilai kebangsaan,” ujar Putu.
Politisi Partai Demokrat ini menyoroti maraknya kasus kasus intoleransi atas nama agama yang kerap muncul di masyarakat. Menurutnya hal itu bisa diminimalisir manakala seluruh elemen masyarakat bersatu melawan radikalisme. Namun khusus untuk Bali, Putu menilai tindakan anakis atas nama agama pun jarang sekali atau tidak pernah terjadi di masyarakat.
“Meskipun kasus intoleransi ini hampir sebagian besar terjadi di luar Bali, namun sebagai anggota dewan pastinya harus berfikir skala nasional. Di beberapa daerah luar Bali masih kerap terjadi karena itu mari sama sama kita bersatu melawan radikalisme itu,” sambungnya.
Mahasiswa yang hadir dalam kegiatan tersebut sangat antusias dan menyimak dengan saksama terkait apa yang dipaparkan Putu. Para mahasiswa pun berharap kegiatan ini terus dilakukan secara konsisten. (krr)

Continue Reading

POLITIK

Sosialisasi 4 Pilar Penting Untuk Cegah Radikalisme

Published

on

Anggota Komisi VI DPR Putu Supadma Rudana berkomitmen untuk terus melakukan edukasi pada masyarakat tentang empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Edukasi ini menurut Putu betmanfaat dalam menghalau ancaman radikalisme agama yang kerap terjadi.
“Saya selaku wakil rakyat akan terus turun ke masyarakat dalam memberikan edukasi tentang pentingnya pilar negara. Apabila masyarakat diberikan pemahaman tersebut maka masyarakat akan sendirinya dijauhkan dari ancaman radikalisme yang mengancam NKRI,” ujar Putu saat memberikan sosialisasi empat pilar di Museum Rudana, Gianyar Bali pada Senin, 10 Februari 2020.
Masyarakat yang hadir sangat antusias dan sesekali memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar kebangsaan kepada PSR. Putu pun mengaku senang tiap memberikan edukasi kebangsaan seperti ini karena semakin mendekatkan dirinya dengan masyarakat.
“Saya sebagai legislator tentu sangat senang bila berada ditengah masyarakat seperti ini. Tak sekedar edukasi, masyarakat pun juga bisa menyampaikan keluh kesah secara langsung terkait kebijakan pemerintah saat ini,” terang Putu.
Masyarakat Gianyar pun berharap kegiatan sosialisasi empat pilar seperti ini dapat terus dilanjutkan. Karena selain ada transfer kwowledge, masyarakat bisa mrnyampaikan aspirasi secara langsung kepada anggota dewan yang mewakilinya. (hs)

Continue Reading

POLITIK

Apa Bedanya Sunda Empire dengan Haris jika Terus Ngaku Ketum KNPI tanpa SK?

Published

on

By

JAKARTA – Menyikapi polemik SK DPP KNPI, Haris Pertama menggelar konferensi pers yang diadakan di pelataran gedung DPP KNPI, Kuningan karena aset gedung tersebut masih dalam “police line” Kepolisian.

Haris Pertama mengklaim sebagai pimpinan DPP KNPI yang sah dan legal karena merasa dirinyalah yang telah memenangkan kongres dengan hasil bukti video. Dan foto-foto mereka bersama Menteri Yasonna Laolly. Ketika ditanyakan apakah dirinya mempunyai SK Haris Pertama mengaku SK-nya telah dicuri oleh Noer Fajrieansyah.

“SK kami saat ini dicuri oleh Noer Fajrieansyah dengan mengaku-aku sebagai Ketua KNPI. Insya Allah akan segera terbit. Apa bedanya Sunda Empure, yang ngaku-ngaku? Saya hari ini membagikan surat jawaban dari Kemenkumham atas permintaan blokir SK DPP KNPI Noer Fajrieansyah yang telah dijawab bahwa telah diblokir per tanggal 21 Februari 2019 untuk akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Ditjen AHU,” Haris mengklaim akan segera melaporkan ke kepolisian apabila ada orang yang mengaku-ngaku sebagai ketua KNPI karena SK Fajrie dinyatakan telah diblokir oleh Kemenkumham.

Dilain pihak, Zieko C Odang Ketua OKK DPP KNPI yang diketuai Noer Fajrieansyah menyayangkan pengetahuan Haris yang tidak paham maksud kata blokir yang disampaikan oleh jawaban Surat Kemenkumham tersebut.

“Kami justru berterima kasih karena Kemenkumham tetap menjaga komitmennya untuk menjaga agar tidak ada lagi oknum yang mengaku sebagai KNPI dan hendak menerbitkan SK baru atas nama KNPI.

Zieko menyatakan meskipun mereka telah mengajukan permohonan blokir pada Januari 2020 dijawab oleh Kemenkumham memang telah diblokir pada 21 Februari 2019.

“Perlu diketahui bersama pemblokiran akses administrasi tersebut memang kesepakatan bersama kami dengan KNPI versi Abdul Azis agar ketika kami sedang menggodok proses penyatuan bersama tidak ada lagi akses bagi oknum seperti Haris bila mereka ingin membentuk atau melakukan perubahan terhadap SK organisasi KNPI,”

Zieko sekali lagi mengingatkan kepada Haris untuk segera berhenti berpolemik dengan mengaku-aku sebagai ketua KNPI atau akan ada konsekuensi hukum yang dapat menimpanya.

“Saat ini yang memiliki SK secara sah dan berlaku adalah kami dibawah pimpinan Noer Fajrieansyah. Jadi apabila Haris tetap menjalankan polemik ini dimana bukti digitalnya banyak maka kami tidak akan segan-segan melaporkan ini ke ranah hukum karena jelas bukti-buktinnya,” tegas Zieko.

“Kalau Haris tidak bisa membedakan antara blokir akses adminisrasi dan pembatalan SK sebaiknya belajar lagi kepada ahli tata administrasi,” sindir Zieko.

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending