Connect with us

NASIONAL

Bamsoet: Di Tongkat Komando Kapolri Melekat Tanggungjawab Sangat Besar

Published

on

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung terpilihnya Komjen (Pol) Idham Azis sebagi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), menggantikan Tito Karnavian yang mendapatkan amanah baru dari Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Indonesia Maju. Setelah ditunjuk Presiden Joko Widodo dan menghadapi fit and proper test yang dilakukan Komisi III DPR RI pada hari ini, Rabu (30/10/19), Idham Azis berhasil menunjukan profesionalitas dan kualitas dirinya sebagai seorang penjaga gerbang keadilan sekaligus patriot bangsa.

“Di tongkat komando Kapolri melekat tanggungjawab yang sangat besar. Bukan hanya untuk memajukan institusi Polri agar lebih dekat di hati rakyat, melainkan juga untuk memajukan Indonesia sebagai negara yang aman dan damai, dengan penegakan supremasi hukum yang tegas sebagai salah satu indikatornya. Pak Idham Azis sosok tepat menjadi Kapolri karena mempunyai track record yang teruji integritasnya, khususnya dalam bidang reserse, penanganan radikalisme dan terorisme. Dari mulai melumpuhkan teroris Dr. Azhari, dikirim ke wilayah konflik Poso, Kapolda Metro Jaya, hingga terakhir sebagai Kepala Bareskrim Polri,” ujar Bamsoet di Komplek MPR RI, Jakarta, Rabu (30/10/19).

Mantan Ketua Komisi III DPR RI dan juga Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga mengingatkan, selain persoalan radikalisme, dan terorisme, pekerjaan rumah terbesar Polri juga menyangkut pemberantasan korupsi dan peredaran narkoba. Kedua hal itulah yang turut mengusik rasa keadilan dan menjadi keresahan terbesar masyarakat.

“Rakyat menunggu taji kepolisian dalam mencegah dan menindak korupsi serta peredaran narkoba. Tren peningkatan kinerja Polri di kedua bidang tadi memang sudah terlihat membaik, namun seharusnya masih bisa lebih ditingkatkan lagi,” tutur Bamsoet.

Karena itulah, Mantan Ketua DPR RI dan juga Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, jam terbang panjang yang dimiliki Idham Azis harus dimaksimalkan untuk meninggalkan legacy yang kuat. Sehingga, bisa membuat standar tinggi bagi para generasi berikutnya yang akan menjadi Kapolri.

“Selain penegakan supremasi hukum dan peningkatan kualitas aparat, Polri juga perlu melakukan berbagai terobosan digitalisasi, baik di internal institusi Polri dari Polsek hinga Mabes, maupun dalam proses penegakan supremasi hukum. Digitalisasi merupakan sebuah keniscayaan yang tak terhindarkan, Polri tak boleh ketinggalan dalam menghadapinya,” tandas Bamsoet.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini juga menekankan wajah Polri yang humanis masih menjadi kerinduan yang diimpikan masyarakat di berbagai wilayah. Indonesia bukan hanya Jawa saja, dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote, seluruhnya harus mendapat kesempatan bertemu wajah Polri yang humanis.

“Jangan ada lagi cerita rakyat dibuat susah ataupun terganggu kenyamanan hidupnya akibat tingginya tingkat kriminal lantaran lemahnya penegakan hukum. Quick response dalam managemen penangangan perkara menjadi sangat penting untuk ditingkatkan. Sehingga setiap melihat wajah aparat kepolisian, baik yang sedang bertugas di lapangan maupun yag bertugas di kantor, rakyat bisa ceria karena merasa terlindungi, bukan justru merasa takut apalagi terintimidasi,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

Ketua MPR: Nilai Pancasila Tak Lekang Walau di Tengah Pandemi Covid-19

Published

on

By

JAKARTA – PERINGATAN hari lahir Pancasila pada hari ini walau berlangsung dalam suasana pandemi covid-19, namun Pancasila sebagai dasar filsafat dan pandangan hidup bangsa tetap menjadi landasan kukuh bagi semangat rakyat dalam menghadapi serangan musuh yang tak terlihat namun mematikan, yakni virus vovid-19.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan bahwa Pancasila akan selalu dan tetap relevan, kendati zaman terus berubah dan peradaban terus berkembang. Sistem nilai yang terkandung pada lima sila Pancasila itu universal, dan semua sistem nilai itu diadopsi beragam bangsa.

‘’Tak terbantahkan bahwa Sila Ketuhanan, Sila kemanusiaan dan Sila keadilan sosial sudah diterima dan dipraktikan sebagai sistem nilai universal. Semua bangsa juga selalu berusaha memperkokoh persatuan masing-masing demi menjaga dan merawat eksistensi. Demikian pula dengan Sila kerakyatan yang telah banyak dipraktikan untuk menjaga sekaligus memelihara tantanan hidup berbangsa dan bernegara. Musyawarah-mufakat mampu menyelesaikan berbagai perselisisihan di dalam kehidupan umat manusia,’’ ujar Bamsoet, Senin (1/6) di Jakarta.

Artinya, lima Sila Pancasila telah menginspirasi sekaligus menjadi sumber kekuatan serta sumber Kebijaksanaan. Karena itu, Ketua MPR mengajak generasi Milenial terus merawat Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia, dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dan tuntunan hidup dalam keberagaman.

Ketua MPR juga mendorong komunitas pendidik untuk mengenalkan, mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai lima sila Pancasila kepada generasi Z sebagai bekal dan kekuatan mereka merawat eksistensi Indonesia di masa depan.

Ketua MPR menambahkan, 1 Juni 2020 hari ini menandai 75 tahun tegaknya Pancasila sebagai pemersatu dan sumber kekuatan bangsa, sehingga Indonesia mampu merawat keberagaman suku, ras, agama dan budaya, serta merawat persatuan rakyat dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga pulau Rote. Karena kekuatan dan insipirasi Pancasila itulah bangsa Indonesia dihormati dan disegani oleh bangsa lain.

Selama 75 tahun itu, Pancasila telah mengalami beberapa kali ujian dan cobaan. Dan, oleh kokohnya kesepakatan semua elemen bangsa, Pancasila tak pernah bisa digoyahkan. Sebaliknya, Pancasila tetap tegak sebagai filosofi kebangsaan NKRI hingga kini. Semua upaya merongrong Pancasila itu sudah tercatat lengkap dalam sejarah dan dapat dipelajari oleh generasi Milenial dan Generasi Z.

Dalam konteks kekinian, jelas mantan Ketua DPR RI ini, terkait pandemi covid-19 yang telah melanda dunia termasuk Indonesia, tepat 75 tahun yang lalu Bung Karno dalam pidatonya mengatakan Negara Indonesia yang kita dirikan adalah negara gotong royong. Gotong royong yang dimaksudkan adalah pembanting tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bahu-membahu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua.

Semangat dan nilai-nilai gotong royong yang dikobarkan Bung Karno itulah yang saat ini sangat dirasakan di tengah-tengah masyarakat. Ada perasaan senasib dan sepenanggungan yang muncul spontan melalui berbagai aksi dalam membantu antara sesama warga. Begitu juga ketaatan rakyat membantu pemerintah dalam upaya memutus mata rantai virus covid-19 dengan menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah.

Lebih jauh Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan, bahwa dalam setiap perubahan zaman dan perkembangan peradaban, akan selalu ada tantangan atau akan ada upaya merongrong Pancasila. Kecenderungan ini harus diwaspadai generasi milenial dan genersai Z.

Pada dekade 60-an, upaya komunisme menggeser Pancasila gagal. Pada dekade terkini, ada upaya menggusur Pancasila dengan sistem nilai lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak azasi manusia (HAM) dan hakekat demokrasi.

‘’Untuk itu, Saya mengajak generasi milenial dan generasi Z untuk terus merawat dan mempraktikan nilai lima sila Pancasila dalam kebihinekaan kita. Orang muda Indonesia harus berani dan tegas menolak sistem nilai lain yang tidak demokratis dan melanggar prinsip-prinsip HAM,’’ pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading

INTERNASIONAL

Panitia Diskusi UGM Diancam Dibunuh Habib Aboe: Saya Yakin, Ada Pihak Ketiga Memancing di Air Keruh

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi angkat suara terkait pembatalan diskusi yang diinisiasi oleh Constitutional Law Society (CLS) atau Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Habib Aboe mengecam adanya ancaman pembunuhan sehingga oleh panitia kegiatan itu dibatalkan.

Sebagai informasi, rencananya diskusi bertajuk Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan itu sedianya akan digelar secara daring kemarin Jumat (29/05/2020) tepatnya pukul 14.00 WIB.

Kegiatan itu dibatalkan atas kesempatan panitia yang sebelumnya panitia telah berkoordinasi dengan pembicara.

Pertimbangannya, karena situasi dan kondisi dinilai tidak kondusif. Bahkan, menurut panitia,  panitia diskusi sempat mendapat ancaman.

“Saya sangat mengutuk adanya pengancaman yang dilakukan terhadap panitia diskusi ‘Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan’,” tegas Habib Aboe.

“Saya mendengar ada ancaman pemanggilan oleh Kepolisian, ancaman mengenakan pasal makar, hingga ancaman pembunuhan. Akibatnya diskusi tersebut dibatalkan, ini termasuk pemberangusan mimbar akademik,” sambung Habib Aboe.

Menurut Habib Aboe pengancaman seperti ini sangat berbahaya untuk forum akademik, karena akan memberangus kegiatan diskusi dan penumbuhan wacana.

“Tentunya hal ini sangat membahayakan untuk negara demokrasi, karena para akademisi di bungkam dengan berbagai ancaman. Hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, harus disikapi dengan serius,” terang Politisi senior PKS ini.

Habib Aboe tidak percaya aparat melakukan ancaman serius itu. Sementara FH UGM perlu untuk melindungi segenap civitas akademika, termasuk semua yang terlibat di dalam kegiatan itu, terlebih dengan terjadinya intimidasi, teror, dan ancaman yang ditujukan kepada pihak-pihak di dalam kegiatan tersebut, termasuk keluarga yang terlibat dalam acara itu.

“Saya yakin, ada pihak ketiga yang memancing di air yang keruh. Tidak mungkin aparat mengirim acaman dengan pola demikian. Karenanya, saya minta Polda DIY memberikan atensi serius tergadap persoalan ini. Mari kita tunjukkan bahwa aparat menjamin keamanan mimbar akademik. Hal itu dapat ditunjukkan dengan mengusut dan memproses secara hukum mereka yang menjadi dalang pengancaman tersebut,” jelasnya. (HMS)

Continue Reading

NASIONAL

Panitia Diskusi di UGM Diancam, Habib Aboe: Ini Pemberangusan Mimbar Akademik

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi angkat suara terkait pembatalan diskusi yang diinisiasi oleh Constitutional Law Society (CLS) atau Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Habib Aboe mengecam adanya ancaman pembunuhan sehingga oleh panitia kegiatan itu dibatalkan.

Sebagai informasi, rencananya diskusi bertajuk Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan itu sedianya akan digelar secara daring kemarin Jumat (29/05/2020) tepatnya pukul 14.00 WIB.

Kegiatan itu dibatalkan atas kesempatan panitia yang sebelumnya panitia telah berkoordinasi dengan pembicara.

Pertimbangannya, karena situasi dan kondisi dinilai tidak kondusif. Bahkan, menurut panitia,  panitia diskusi sempat mendapat ancaman.

“Saya sangat mengutuk adanya pengancaman yang dilakukan terhadap panitia diskusi ‘Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan’,” tegas Habib Aboe.

“Saya mendengar ada ancaman pemanggilan oleh Kepolisian, ancaman mengenakan pasal makar, hingga ancaman pembunuhan. Akibatnya diskusi tersebut dibatalkan, ini termasuk pemberangusan mimbar akademik,” sambung Habib Aboe.

Menurut Habib Aboe pengancaman seperti ini sangat berbahaya untuk forum akademik, karena akan memberangus kegiatan diskusi dan penumbuhan wacana.

“Tentunya hal ini sangat membahayakan untuk negara demokrasi, karena para akademisi di bungkam dengan berbagai ancaman. Hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, harus disikapi dengan serius,” terang Politisi senior PKS ini.

Habib Aboe tidak percaya aparat melakukan ancaman serius itu. Sementara FH UGM perlu untuk melindungi segenap civitas akademika, termasuk semua yang terlibat di dalam kegiatan itu, terlebih dengan terjadinya intimidasi, teror, dan ancaman yang ditujukan kepada pihak-pihak di dalam kegiatan tersebut, termasuk keluarga yang terlibat dalam acara itu.

“Saya yakin, ada pihak ketiga yang memancing di air yang keruh. Tidak mungkin aparat mengirim acaman dengan pola demikian. Karenanya, saya minta Polda DIY memberikan atensi serius tergadap persoalan ini. Mari kita tunjukkan bahwa aparat menjamin keamanan mimbar akademik. Hal itu dapat ditunjukkan dengan mengusut dan memproses secara hukum mereka yang menjadi dalang pengancaman tersebut,” jelasnya. (HMS)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending