Connect with us

NASIONAL

Bamsoet: DPR Tak Pernah Berhenti Berbenah Diri

Published

on

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memastikan walaupun masa bhakti DPR RI periode 2014-2019 akan berakhir pada 31 September 2019, namun ikhtiar membuat DPR RI lebih baik tidak akan berhenti. Berkaca pada periode-periode sebelumnya, di periode 2019-2024 ini setiap anggota DPR RI akan mendapat pembekalan tentang Pancasila, wawasan nusantara dan tujuan berbangsa dan bernegara.

“Bekerjasama dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), melalui pembekalan tersebut kita berharap wajah DPR RI 2019-2024 akan meningkat lebih baik dari periode sebelumnya. Mulai tahun 2018, kita juga sudah buat aplikasi DPR NOW sebagai bentuk transparansi kinerja, mendekatkan DPR RI dengan rakyat, serta sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik,” ujar Bamsoet saat menerima pengurus Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Kamis (25/07/19).

Pengurus Formappi yang hadir antara lain Ketua Formappi I Made Leo Wiratma, Lucius Karus, Veronica W Sulistyo, Albert Purwa, M Djabijono, Yani Kardono dan Subiyanto.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini juga memperlihatkan kepada Formappi sistem kontrol berbasis digital yang berada di ruang kerja Ketua DPR RI, sebagai turunan dari keberadaan aplikasi DPR NOW. Sehingga semua kegiatan di setiap komisi dapat dimonitor.

“Hingga 24 Juli 2019, pengguna DPR NOW mencapai 10.298. Masyarakat juga sangat aktif menyampaikan aspirasi. Sejak diresmikan pada 29 Agustus 2018 hingga 24 Juli 2019 sudah ada 385 aduan yang disampaikan masyarakat. Komisi X paling banyak menerima aduan, mencapai 91 aduan,” tutur Bamsoet.

Tak hanya itu, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga menyampaikan dalam Masa Persidangan V, DPR RI sudah menyelesaikan tiga rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang. Sebut saja, RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi.

“Pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana dan Ekstradisi diharapkan akan meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang pemberantasan tindak pidana antar kedua negara. Perjanjian kerja sama ini juga bertujuan untuk mengantisipasi timbulnya tindak pidana yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara,” papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, DPR RI juga telah mengesahkan RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Untuk menjadi bangsa yang maju dan modern, harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. RUU ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan nasional serta memenuhi hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Di bidang pengawasan, DPR RI telah menyetujui untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden RI agar saudari Baiq Nuril Maknun dapat diberikan amnesti. Disamping itu, DPR melalui Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII telah melakukan pengawasan terhadap temuan adanya limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di lingkungan pabrik Mie Instan milik PT. Indofood Tbk di Medan, Sumatera Utara. Panja ini meminta kepada Pemerintah untuk melakukan proses hukum terhadap temuan tersebut,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

Ermalena: Generasi Muda Pemimpin Masa Depan Bangsa

Published

on

By

MAKASSAR – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Sulawesi Selatan menggelar Latihan Kepemimpinan Kader Madya (LKKM) di Demelia Hotel sebagai upaya penguatan kader di kalangan milenial, Sabtu (7/12/2019).⁣

Wakil Ketua DPP PPP, Ermalena saat membuka acara mengatakan LKKM merupakan jenjang perkaderan di PPP yang saat ini juga menjadi program unggulan partai berlambang kakbah itu.⁣

“Selain kita akan terus mempertahankan kader-kader militan di kalangan generasi lama, kita juga terus bertransformasi agar partai ini semakin dicintai di kalangan milenial, itu merupakan tantangan,” paparnya.⁣

Dirinya optimis, partainya kedepan akan lebih maju lagi sehingga kedepan bisa lebih banyak berkontribusi bagi masyarakat Indonesia. ⁣

“Perkaderan ini akan menjadi fokus kita, dan PPP akan melibatkan mereka dalam setiap program-program yang dicanangkan, itu harus dilakukan karena generasi muda merupakan pemimpin masa depan bangsa,” katanya.⁣

Sementara itu, Ketua DPW PPP Sulsel, Muhammad Aras mengatakan LKKM menjadi ajang penguatan kader setelah sebelumnya mereka melakukan LKKD sebagai jenjang perkaderan PPP yang paling dasar. ⁣

“Di jenjang ini (LKKM), selain merupakan pelatihan untuk penguatan ideologi, mereka juga diberi materi-materi penerapan yang lebih aplikatif sehingga para kader yang sudah mengikuti pelatihan ini bisa menerapkannya di masyarakat. Mereka dilatih untuk menjadi pemimpin di masyarakat, sehingga kedepan partai ini bisa melahirkan pemimpin bangsa,” kata Anggota DPR RI Komisi V ini.⁣

Selanjutnya, kata Aras, kader yang telah mengikuti jenjang LKKM akan dikirim ke DPP PPP untuk digembleng di jenjang perkaderan yang lebih tinggi, Latihan Kepemimpinan Kader Utama (LKKU).⁣

“Setelah mengikuti semua jenjang perkaderan itu diharapkan para kader akan menjadi generasi unggulan partai yang bukan saja bisa memajukan partai ini, tapi bisa berkontribusi nyata terhadap pembangunan bangsa,” pungkasnya.⁣

Sementara itu, kader muda PPP, Muhammad Ramli mengatakan dirinya yakin PPP kedepan akan memiliki format baru yang bisa menciptakan generasi milenial yang kreatif dan produktif. Apalagi saat ini generasi Indonesia menghadapi tantangan era industri 4.0.⁣

“Oleh karena itu, para kader muda PPP harus dibekali dengan wawasan yang luas agar bisa berinovasi, tentunya dengan tanpa menghilangkan ideologi Islam, sebagai asas partai ini,” pungkasnya. (rml)

Continue Reading

NASIONAL

Ketua Umum PB HMI Lantik Pengurus HMI Cabang Padang

Published

on

Padang – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam melantik Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Padang Periode 2019-2020. Pelantikan ini mengambil tema “Transformasi Gerakan Kader HMI melalui Implementasi Khittah Perjuangan”. Sebagai Cabang yang mempunyai sejarah besar terhadap pergolakan HMI ditahun 80-an, HMI MPO Cabang Padang kembali mengikrarkan diri di ranah Minang. (lebih…)

Continue Reading

NASIONAL

Beritanya Soal LGBT Dipelintir, Arsul: Ini Jelas Framing

Published

on

By

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (Sekjen) Arsul Sani angkat suara terkait adanya framing dan pemelintiran berita terkait statemennya di sejumlah media yang menyebutkan bahwa PPP tidak terima lebian, jaga Gay, Biseks dan Transgender atau LGBT menjadi PNS di Kejaksaan Agung.

Untuk diketahui, di beberapa media beredar berita yang memuat penjelasan Arsul Sani, terkai larangan orang berstatus LGBT sebagai diskriminasi. Bahkan ada berita yang diturunkan dengan judul “Politikus PPP Tidak Terima LGBT jadi PNS Kejaksaan Agung”.

Untuk itu, Arsul Sani menyampaikan bahwa pemberitaan seperti ini jelas merupakan framing dan pemelintiran tehadap apa yang disampaikannya Kamis (21/11/2019) lalu di Komplek DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.

Menurut Arsul, yang ia sampaikan saat diwawancarai wartawan sehubungan dengan pandangan dari Ombudsman RI (ORI) menyatakan bahwa larangan itu adalah diskriminatif. Karena ORI sebagai institusi pengawasan pemerintahan menyatakan demikian.

“Maka Kejaksaan Agung harus menjelaskan soal kebijakan ini agar tidak dinilai diskriminatif. PPP sendiri melihat soal ini paling tidak pada dua hal. Pertama, penyandang LGBT dengan riwayat perbuatan cabul memang harus dilarang. Kedua, proses penerimaan CPNS harus memperhatikan betul soal LGBT ini seperti melalui pemeriksaan psikologis atau kejiwaan dan lain sebagainya,” jelas Arsul Sani.

Arsul Sani menegaskan PPP bahkan merupakan fraksi yang mengusulkan perluasan Pasal terkait orang dengan status LGBT dan berperilaku cabul dalam RKUHP.

“Jadi tidak sekedar dilarang sebagai ASN tapi PPP juga menginginkan agar hal terkait dengan perbuatan cabul LGBT ini diancam pidana melalui pengaturan di KUHP,” pungkas Arsul yang juga Wakil Ketua MPR RI ini. (HMS)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending