Connect with us

NASIONAL

Bamsoet Figur Unggulan 2019 Majalah Men’s Obsession

Published

on

JAKARTA – Dipercaya memimpin DPR, pria yang akrab disapa Bamsoet ini mampu menarik wibawa DPR dari jurang ketidakpercayaan.

Bamsoet mengakui untuk mengembalikan citra DPR di awal kepemimpinananya memang tidak mudah. Karenanya, sejak dilantik menjadi Ketua DPR RI pada 15 Januari 2018, ia terus melakukan berbagai gebrakan. Ia yakin citra DPR bisa diperbaiki dengan meningkatkan kinerja.

Tak bisa dipungkiri Bamsoet mewarisi kepemimpinan DPR, saat Parlemen berada dalam kondisi terpuruk. Kinerja DPR pun menjadi terganggu, fungsi koordinasi dan kolaborasi antara anggota serta pemerintah juga tidak efektif.

Akibatnya, sistem kontrol menjadi tidak jalan dan kinerja legislasi pun akhirnya diam di tempat. Melihat kondisi itu, maka tugas pertama yang dilakukan ia adalah mensolidkan kembali para anggota sehingga DPR bisa kembali kepada khitahnya dalam menyelesaikan program legislasi, budgeting, dan controling terhadap pemerintah.

Caranya cukup sederhana, sebagai langkah awal, beberapa minggu sejak dilantik menjadi Ketua DPR RI, legislator Partai Golkar ini langsung mengumpulkan para pimpinan DPR RI, fraksi, komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) untuk secara rutin mengadakan makan siang dan ngopi bareng.

Pertemuan informal semacam ini rutin dilakukan di awal pekan. Cara Bamsoet untuk kembali merapatkan anggota patut diapresiasi. Sebab, adakalanya untuk mengurangi ketegangan dan mencari jalan keluar dari situasi yang buntu, perlu sejenak untuk cooling down.

Karena tidak semua hal bisa diselesaikan di meja rapat. Pertemuan santai sambil makan siang dan ngopi bareng terbukti mampu mencairkan suasana.

Masing-masing pihak juga bisa menyampaikan unek-unek dan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian jalan keluar lebih mudah dicari. Terbukti melalui pertemuan rutin tersebut, program legislasi yang kerap disorot masyarakat satu persatu bisa terselesaikan.

Misal, Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Terorisme yang sempat mangkrak, bisa diselesaikan hanya dalam waktu lebih kurang dua minggu. Selain itu, DPR RI juga sudah mengesahkan RUU Kekarantinaan Kesehatan dan RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Terbaru, DPR mengesahkan RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) menjadi UU. Lalu, mengesahkan RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) menjadi undang-undang.

RUU PIHU ini resmi disahkan menjadi Undang-undang setelah melewati proses pembahasan yang panjang selama tiga tahun antara Komisi VIII DPR dan pemerintah.

Selanjutnya, RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan. Dengan disahkannya RUU ini diharapkan akan meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang industri pertahanan antar kedua negara, Indonesia-Rusia.

Ada juga UU Perjanjian antara Indonesia dan Republik Islam Iran tentang tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana serta RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi.

Harus diakui DPR memang satu-satunya lembaga yang paling banyak disorot dibanding lembaga negara lain. Karena itu setiap kebijakan serta prilaku para anggotanya selalu menjadi bahan seksi untuk diperbincangkan. Namun, di bawah kepemimpinan Bamsoet, DPR tetap terbuka. Ia berusaha mendekatkan DPR RI dengan rakyat.

Di tengah sorotan berbagai kalangan yang mengatakan DPR RI tidak ubahnya tembok besi yang kebal terhadap kritik, Bamsoet malah membuat festival lomba kritik DPR RI. Rakyat dipersilakan menyampaikan kritiknya melalui stand up comedy, essai dan meme.

“Cara ini dibuat agar para Anggota DPR RI juga tidak kaku dengan perkembangan zaman, khususnya dari kalangan milenial,” tutur Bamsoet.

Tidak hanya itu, kehadiran aplikasi DPR NOW! yang digagas oleh mantan Ketua Komisi III DPR RI ini juga semakin menguatkan legacy yang luar biasa bagi kemajuan DPR RI menuju Parlemen Modern.

Dikombinasikan dengan kehadiran ruang pusat informasi dan penyiaran parlemen, DPR RI membuka pintu selebar-lebarnya bagi rakyat agar bisa mengawasi aktifitas kedewanan secara real time dan real life, detik per detik. DPR NOW! merupakan jalan bagi DPR RI menuju Parlemen Modern yang menekankan pada tiga aspek utama, yaitu meningkatkan partisipasi publik dan keterbukaan informasi, memanfaatkan teknologi informasi digital, dan optimalisasi performa fungsi representasi.

Dalam mewujudkan Open Parliament menuju Parlemen Modern, Bamsoet juga telah menghadirkan Sistem Data dan Informasi Penelitian (SDIP) DPR RI yang bisa diakses melalui situs www.sdip.go.id. SDIP memuat berbagai hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Keahlian Dewan DPR RI. Mulai dari jurnal, buku, kajian analisis, hasil diskusi, sampai policy brief. Berbagai hasil penelitian juga ditampilkan dalam infografis yang menarik.

Masyarakat bisa memanfaatkan open data ini untuk melihat sejauh mana kinerja penelitian kedewanan maupun untuk keperluan ilmiah penunjang kegiatan akademik lainnya. Sehingga bisa merangsang tradisi penelitian dan kegiatan ilmiah di lingkungan kedewanan maupun di kehidupan masyarakat luas.

Bamsoet bersyukur tren kepercayaan masyarakat terhadap DPR terus meningkat. Survei Nasional Tren Persepsi Publik tentang Korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia bersama Indonesian Corruption Watch, beberapa waktu lalu, menunjukan 60 persen masyarakat menaruh kepercayaan besar kepada DPR RI meningkat dibanding tahun sebelumnya. ***

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

Gerindra Gabung Koalisi Jokowi, Habib Aboe: Kami Menghormati Pilihan Politik Pak Prabowo

Published

on

By

JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima keputusan Gerindra melalui Ketua Umumnya Prabowo Subianto memilih gabung koalisi Jokowi.

‘Tentu kami menghormati pilihan politik yang diambil oleh Pak Prabowo, kami tidak bisa mengurus dapur orang. Sedangkan PKS siap dengan segala situasi yang ada, Insha Allah kami siap di dalam pemerintahan ataupun di luar,’ kata Bendahara Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Jakarta, Sabtu (12/10/2019).

‘Saat zaman pak SBY kami bersama pemerintah, kemudian di zaman pak Jokowi kami di luar, semuanya baik-baik saja,’ sambung Habib Aboe.

Menurutnya, jika mengingat ketentuan Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945 kita dapat menyimpulkan bahwa Presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Ini menandakan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia menganut pola Presidensial.

Habib Aboe menjelaskan, sebenarnya dalam sistem presidensial, hubungan antara Presiden dan DPR tidak didesain dalam pola koalisi atau oposisi, melainkan lebih dalam pelaksanaan checks and balances.

‘Jika memang kami harus melaksanakan fungsi checks and balances sendirian, Insha Allah PKS siap menjalani. Ini adalah wujud kecintaan kami kepada bangsa dan negara ini. Artinya, tentu tetap harus ada pihak yang mengambil peran untuk melakukan proses checks and balances. Jangan sampai pemerintah dibiarkan berjalan sendiri tanpa kontrol,’ papar Habib Aboe.

‘Kita harus mendudukkan pilihan politik ini secara proporsional, tidak dalam satu kubu bukan berarti bermusuhan. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita membangun bangsa, harus ada yang mengambil peran menjaga keseimbangan, seperti ketika kita naik sepeda, perlu dikayuh kanan dan kiri agar bisa berjalan dan menjaga keseimbangan,’ tutupnya. (HMS)

Continue Reading

NASIONAL

Bamsoet Ajak Pemuda Aktif Pemberdayaan Masyarakat, Sebut MPR tak Bisa Jalan Sendiri

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak semua pihak untuk bersama-sama lebih mengenali dan memahami landasan ideologi, konstitusi, komitmen kebangsaan serta semangat kesatuan dalam perbedaan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral serta alat pemersatu bangsa; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional; Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai konsensus yang harus dijunjung tinggi serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu dalam untaian kemajemukan bangsa, adalah nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dikenali, dipahami dan diimplementasikan.

“Sudah lama, tepatnya dimulai sejak 2004, MPR RI berikhtiar melakukan sosialisasi  Empat Pilar dalam rangka menanamkan nilai-nilai luhur bangsa kepada seluruh lapisan masyarakat. Materi yang sudah disusun sebagai guidance bagi anggota MPR RI kemudian diturunkan dalam metode yang diserahkan kepada Badan Sosialiasi yang bertugas melakukan sosialisasi sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang,” ujar Bamsoet dalam acara Serah Terima Kepengurusan DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), di Jakarta, Jumat (11/10/19).

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, dalam melakukan salah satu tugas sesuai amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, yakni “mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pelaksanaanya, serta menyerap aspirasi,” MPR RI melalui alat kelengkapan yakni Badan Pengkajian pada tahun 2018 melakukan survei tentang efektifitas pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar dan Ketetapan MPR RI.

“Hasil survei menunjukan sebanyak 32,8 persen masyarakat secara nasional telah mengikuti sosialisasi Empat Pilar MPR yang dilakukan oleh MPR. Jika angka tersebut dikonversi sesuai dengan proyeksi BPS dan Bappenas yang menyebut jumlah penduduk Indonesia di tahun 2018 sebanyak 265 juta, maka jumlahnya menyentuh sekitar 87 juta jiwa,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, hasil survei terkait Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada publik juga menunjukkan sikap yang positif. Sebanyak 99,1 persen publik mengaku bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitupun dengan Bhinneka Tunggal Ika, sebanyak 99,8 persen berpendapat bahwa setiap warga negara Indonesia wajib menghormati warga lain, walaupun berbeda agama dan keyakinan.

“Salah satu pertanyaan survei yang ditanyakan ke respoden yakni tentang paparan Sosialisasi Empat Pilar berhasil memberikan efek ataukah tidak. Temuannya, sebanyak 65,1 persen responden mengaku mengalami perubahan pandangan dan sikap setelah mengikuti sosialisasi. Sisanya 34,9 persen mengaku tidak ada perubahan. Hal ini mengindikasikan bahwa Sosialisasi Empat Pilar MPR yang dilaksanakan berjalan cukup efektif. Selain juga memberikan catatan bagi MPR untuk terus meningkatkan efektifitas Sosialiasasi Empat Pilar dalam bidang materi dan media yang digunakan,” tandas Bamsoet.

Bendara Umum Partai Golkar 2014-2016 ini memandang, MPR RI tak bisa berjalan sendiri. Karenanya perlu dukungan pemuda untuk aktif dalam gerakan pemberdayaan masyarakat berbasis kemasyarakatan dalam perspektif kebangsaan.

“Selain tentang kemajemukan, sebagai sebuah bangsa kita juga berada ditengah bayang-bayang tantangan kebangsaan yang berat. Antara lain, masalah kemiskinan, belum optimalnya sektor pendidikan dalam membangun bangsa, kegaduhan para elit politik, terjadinya kerusakan sumberdaya alam, kondisi masyarakat di daerah-daerah perbatasan, konflik horisontal, terorisme, dan masalah ancaman kedaulatan negara di tengah cengkraman hegemoni ekonomi-politik dunia,” urai Bamsoet.

Sebagai salah satu kekuatan sosial masyarakat, Ketua DPR RI 2018-2019 ini mendorong pengurus dan anggota GAMKI terus aktif dalam kegiatan pemberdayaan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Tujuannya untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bangsa yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Hal tersebut memang bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana.

“Sebagai langkah konkrit, bisa diawali dengan menggali dan mengamalkan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia. Pemahaman dan pengimplementasian nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara dalam setiap aspek kehidupan secara menyeluruh dan konsisten, diharapkan mampu menumbuhkan komitmen yang kuat bagi seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

NASIONAL

Bawaslu Jakut Selenggarakan Evaluasi dan Monitoring Pengawasan Pemilu 2019

Published

on

Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Jakarta Utara menggelar acara Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Pengawasan Pemilu Tahun 2019 dengan jargon “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakan keadilan Pemilu “, di Hotel Swiss Belinn, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu (9/10).

Walikota Jakarta Utara Sigit Widjatmoko, mengatakan, berterima kasih kepada semua pihak khususnya Bawaslu Jakarta Utara yang sudah membantu terselenggaranya Pemilu dengan baik.

“Pemilu berjalan dengan lancar dan aman serta dalam situasi yang kondusif”, ujarnya

Lanjut, dalam ini kondisi Jakarta Utara yang bertengger di tingkat kedua dalam hal kerawanan.

“Dan ternyata Bawaslu bersama teman – teman di sini bisa mematahkan asumsi masyarakat luas dengan terselenggaranya Pemilu yang aman”.

Potensi konflik bisa dideteksi sejak awal, sehingga tidak mempengaruhi jalannya Pemilu 2019 kemarin. Peran Bawaslu Kota, KPU Kota sangat luar biasa,” tambah mantan Wakadishub ini.

Yang menjadi penting adalah apa yang menjadi hambatan, kendala pada Pemilu yang lalu bisa dijadikan catatan penting agar bisa diperbaiki sekaligus dicarikan solusinya.

Saya berharap kedepannya agar semua pihak yang hadir di sini baik Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Utara, Bawaslu Kota, KPU Kota sampai dengan Panwascam perencanaan yang lebih baik, lebih sempurna di tahun mendatang,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Jakarta Utara Moh. Dimyati, menjelaskan, kegiatan ini sebagai ajang evaluasi dan masukan terhadap apa yang telah dilakukan Bawaslu selama Pemilu 2019 lalu.
“Kegiatan ini selain sebagai evaluasi agar kedepan menjadi bahan Bawaslu untuk menjadi yang lebih baik juga sebagai ajang silahturahmi dengan pengurus Partai – Partai Peserta pemilu Tahun 2019 di Jakarta Utara,” jelas Dimyati.

Acara tersebut dihadiri Asisten Pemerintah Abdul Khalit dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Manson Sinaga. Kepala Sudin Dukcapil Eric, Kantor Kejaksaan, Polres Metro Jakarta Utara, Ketua Dewan kota M. Sidik Dahlan dan seluruh pengurus partai serta Panwascam se Jakarta Utara

Sementara itu Ketua Bawasku Kota Jakarta Utara M Dimyati menyerahkan plakat kepada Walikota Jakarta Utara Sigit Widjatmoko, KPU Jakarta Utara, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Kapolres KP 3,dan Kapolres Jakarta Utara, dalam acara Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Pemilu 2019.

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending