Connect with us

NASIONAL

Bamsoet: Idealnya Munas, atau Kongres Parpol Sebelum Pelantikan Presiden

Published

on

BALI – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendukung pelaksanaan Munas ataupun Muktamar partai politik dilakukan sebelum pelantikan presiden-wakil presiden 20 Oktober 2019.

Penting, agar Presiden Jokowi tidak perlu deal dua kali dengan partai politik dalam penyusunan kabinet ataupun kesepakatan politik strategis lainnya. Sebagaimana telah dilakukan PDI Perjuangan 11pada 8 Agustus 2019 dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 20 Agustus 2019. Rencananya, Partai Gerindra juga akan melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 21 September 2019.

“Penyelenggaraan Kongres, Muktamar atau Munas, sebelum pelantikan presiden-wakil presiden menandakan kesigapan partai politik menghadapi berbagai agenda kebangsaan pasca Pemilu 2019. Idealnya memang seperti itu, jadi presiden-wakil presiden terpilih sudah mengetahui arah dan garis perjuangan partai politik selama lima tahun ke depan. Apalagi pada 23 September 2020 akan ada Pilkada Serentak di 270 daerah, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota,” ujar Bamsoet disela acara Muktamar V PKB di Bali, Selasa malam (20/08/19).

Presiden Joko Widodo yang hadir membuka Muktamar PKB. Hadir pula Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Desa dan PDT Eko Putro Sandjojo, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Prof. Mohamad Nasir. Hadir pula para Ketua Umum Partai Politik seperti Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PSI Grace Natalie, serta Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini menambahkan, sebelum menghadapi Pilkada Serentak tahun 2020, partai politik terlebih dahulu juga dihadapkan pada penyusunan kabinet menteri sebagai pembantu presiden-wakil presiden, struktur fraksi dan alat kelengkapan di MPR dan DPR RI sebagai perpanjangan tangan partai politik, serta berbagai agenda politik lainnya yang harus direspon secara cepat dan tepat. Semuanya tentu membutuhkan persiapan yang matang sejak dini. Sehingga garis kebijakan partai politik tegak lurus, tidak bercabang di kemudian hari.

“Dari sisi kader dan simpatisan partai di daerah, tentu mereka juga menunggu suksesi kepemimpinan di tubuh masing-masing partai politik sehingga bisa mengetahui arah labuhan partainya. Tidak seperti Partai Golkar yang masih galau bahkan sekadar Rapat Pleno dan Rapat Pimpinan Nasional saja belum jelas. Kader dan simpatisan PDI Perjuangan dan PKB yang sudah menyelenggarakan Kongres/Muktamar sangat beruntung karena mereka tak lagi diselimuti tanda tanya. Demikian juga Partai Gerindra, walaupun baru menyelenggarakan Rakernas, tapi sudah cukup memberikan gambaran tentang road map pembangunan partainya kedepan,” tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan, PKB dan juga partai politik lainnya punya tugas yang tak mudah dalam menghadapi tantangan kebangsaan lima tahun kedepan. Visi besar Presiden Joko Widodo membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan kompetitif, harus didukung oleh partai politik dengan menyiapkan kader-kadernya. Bukan hanya menjadi insan Indonesia yang memiliki skill, namun juga punya integritas kebangsaan, sehingga tak minder menghadapi bangsa-bangsa lain di dunia.

“Sebagai bangsa yang besar, kita punya Pancasila yang sudah diakui dunia sebagai ideologi yang mampu menciptakan perdamaian. Namun ironisnya, hasil survei nasional Cyrus Network pada 22-28 Juli 2019 memotret hanya 70 persen responden yang firm menerima Pancasila sebagai ideologi dan perekat bangsa. Sementara 4,7 persen mendukung khilafah, dan 13 persen menyatakan Indonesia harusnya menerapkan hukum syariah Islam. Padahal Ibu dan Bapak bangsa telah menitipkan Indonesia untuk menjadi rumah besar yang nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan suku, golongan ataupu agama,” tandas Bamsoet.

Bagi Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini, hal tersebut menjadi tantangan terbesar bagi partai politik, termasuk PKB dengan basis massa muslim terbesar di Indonesia untuk menjaga, mengamalkan, dan melestarikan ideologi Pancasila ke berbagai sendi kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekaligus menunjukan wajah islam yang penuh cinta dan rahmat bagi seluruh umat.

“Satu hal yang perlu diingat, Pancasila bukan hanya bersumber dari jati diri kebudayaan, melainkan juga sangat kental dengan nilai-nilai spiritualitas keagamaan. Sehingga tidak perlu ada pertentangan antara Pancasila dengan Islam, atau Pancasila dengan agama lainnya. Membumikan Pancasila, khususnya kepada generasi milenial harus menjadi agenda utama bagi seluruh partai politik,” pungkas Bamsoet. (dwi)

NASIONAL

Gerindra Gabung Koalisi Jokowi, Habib Aboe: Kami Menghormati Pilihan Politik Pak Prabowo

Published

on

By

JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima keputusan Gerindra melalui Ketua Umumnya Prabowo Subianto memilih gabung koalisi Jokowi.

‘Tentu kami menghormati pilihan politik yang diambil oleh Pak Prabowo, kami tidak bisa mengurus dapur orang. Sedangkan PKS siap dengan segala situasi yang ada, Insha Allah kami siap di dalam pemerintahan ataupun di luar,’ kata Bendahara Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Jakarta, Sabtu (12/10/2019).

‘Saat zaman pak SBY kami bersama pemerintah, kemudian di zaman pak Jokowi kami di luar, semuanya baik-baik saja,’ sambung Habib Aboe.

Menurutnya, jika mengingat ketentuan Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945 kita dapat menyimpulkan bahwa Presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Ini menandakan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia menganut pola Presidensial.

Habib Aboe menjelaskan, sebenarnya dalam sistem presidensial, hubungan antara Presiden dan DPR tidak didesain dalam pola koalisi atau oposisi, melainkan lebih dalam pelaksanaan checks and balances.

‘Jika memang kami harus melaksanakan fungsi checks and balances sendirian, Insha Allah PKS siap menjalani. Ini adalah wujud kecintaan kami kepada bangsa dan negara ini. Artinya, tentu tetap harus ada pihak yang mengambil peran untuk melakukan proses checks and balances. Jangan sampai pemerintah dibiarkan berjalan sendiri tanpa kontrol,’ papar Habib Aboe.

‘Kita harus mendudukkan pilihan politik ini secara proporsional, tidak dalam satu kubu bukan berarti bermusuhan. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita membangun bangsa, harus ada yang mengambil peran menjaga keseimbangan, seperti ketika kita naik sepeda, perlu dikayuh kanan dan kiri agar bisa berjalan dan menjaga keseimbangan,’ tutupnya. (HMS)

Continue Reading

NASIONAL

Bamsoet Ajak Pemuda Aktif Pemberdayaan Masyarakat, Sebut MPR tak Bisa Jalan Sendiri

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak semua pihak untuk bersama-sama lebih mengenali dan memahami landasan ideologi, konstitusi, komitmen kebangsaan serta semangat kesatuan dalam perbedaan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral serta alat pemersatu bangsa; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional; Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai konsensus yang harus dijunjung tinggi serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu dalam untaian kemajemukan bangsa, adalah nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dikenali, dipahami dan diimplementasikan.

“Sudah lama, tepatnya dimulai sejak 2004, MPR RI berikhtiar melakukan sosialisasi  Empat Pilar dalam rangka menanamkan nilai-nilai luhur bangsa kepada seluruh lapisan masyarakat. Materi yang sudah disusun sebagai guidance bagi anggota MPR RI kemudian diturunkan dalam metode yang diserahkan kepada Badan Sosialiasi yang bertugas melakukan sosialisasi sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang,” ujar Bamsoet dalam acara Serah Terima Kepengurusan DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), di Jakarta, Jumat (11/10/19).

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, dalam melakukan salah satu tugas sesuai amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, yakni “mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pelaksanaanya, serta menyerap aspirasi,” MPR RI melalui alat kelengkapan yakni Badan Pengkajian pada tahun 2018 melakukan survei tentang efektifitas pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar dan Ketetapan MPR RI.

“Hasil survei menunjukan sebanyak 32,8 persen masyarakat secara nasional telah mengikuti sosialisasi Empat Pilar MPR yang dilakukan oleh MPR. Jika angka tersebut dikonversi sesuai dengan proyeksi BPS dan Bappenas yang menyebut jumlah penduduk Indonesia di tahun 2018 sebanyak 265 juta, maka jumlahnya menyentuh sekitar 87 juta jiwa,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, hasil survei terkait Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada publik juga menunjukkan sikap yang positif. Sebanyak 99,1 persen publik mengaku bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitupun dengan Bhinneka Tunggal Ika, sebanyak 99,8 persen berpendapat bahwa setiap warga negara Indonesia wajib menghormati warga lain, walaupun berbeda agama dan keyakinan.

“Salah satu pertanyaan survei yang ditanyakan ke respoden yakni tentang paparan Sosialisasi Empat Pilar berhasil memberikan efek ataukah tidak. Temuannya, sebanyak 65,1 persen responden mengaku mengalami perubahan pandangan dan sikap setelah mengikuti sosialisasi. Sisanya 34,9 persen mengaku tidak ada perubahan. Hal ini mengindikasikan bahwa Sosialisasi Empat Pilar MPR yang dilaksanakan berjalan cukup efektif. Selain juga memberikan catatan bagi MPR untuk terus meningkatkan efektifitas Sosialiasasi Empat Pilar dalam bidang materi dan media yang digunakan,” tandas Bamsoet.

Bendara Umum Partai Golkar 2014-2016 ini memandang, MPR RI tak bisa berjalan sendiri. Karenanya perlu dukungan pemuda untuk aktif dalam gerakan pemberdayaan masyarakat berbasis kemasyarakatan dalam perspektif kebangsaan.

“Selain tentang kemajemukan, sebagai sebuah bangsa kita juga berada ditengah bayang-bayang tantangan kebangsaan yang berat. Antara lain, masalah kemiskinan, belum optimalnya sektor pendidikan dalam membangun bangsa, kegaduhan para elit politik, terjadinya kerusakan sumberdaya alam, kondisi masyarakat di daerah-daerah perbatasan, konflik horisontal, terorisme, dan masalah ancaman kedaulatan negara di tengah cengkraman hegemoni ekonomi-politik dunia,” urai Bamsoet.

Sebagai salah satu kekuatan sosial masyarakat, Ketua DPR RI 2018-2019 ini mendorong pengurus dan anggota GAMKI terus aktif dalam kegiatan pemberdayaan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Tujuannya untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bangsa yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Hal tersebut memang bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana.

“Sebagai langkah konkrit, bisa diawali dengan menggali dan mengamalkan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia. Pemahaman dan pengimplementasian nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara dalam setiap aspek kehidupan secara menyeluruh dan konsisten, diharapkan mampu menumbuhkan komitmen yang kuat bagi seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

NASIONAL

Bawaslu Jakut Selenggarakan Evaluasi dan Monitoring Pengawasan Pemilu 2019

Published

on

Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Jakarta Utara menggelar acara Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Pengawasan Pemilu Tahun 2019 dengan jargon “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakan keadilan Pemilu “, di Hotel Swiss Belinn, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu (9/10).

Walikota Jakarta Utara Sigit Widjatmoko, mengatakan, berterima kasih kepada semua pihak khususnya Bawaslu Jakarta Utara yang sudah membantu terselenggaranya Pemilu dengan baik.

“Pemilu berjalan dengan lancar dan aman serta dalam situasi yang kondusif”, ujarnya

Lanjut, dalam ini kondisi Jakarta Utara yang bertengger di tingkat kedua dalam hal kerawanan.

“Dan ternyata Bawaslu bersama teman – teman di sini bisa mematahkan asumsi masyarakat luas dengan terselenggaranya Pemilu yang aman”.

Potensi konflik bisa dideteksi sejak awal, sehingga tidak mempengaruhi jalannya Pemilu 2019 kemarin. Peran Bawaslu Kota, KPU Kota sangat luar biasa,” tambah mantan Wakadishub ini.

Yang menjadi penting adalah apa yang menjadi hambatan, kendala pada Pemilu yang lalu bisa dijadikan catatan penting agar bisa diperbaiki sekaligus dicarikan solusinya.

Saya berharap kedepannya agar semua pihak yang hadir di sini baik Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Utara, Bawaslu Kota, KPU Kota sampai dengan Panwascam perencanaan yang lebih baik, lebih sempurna di tahun mendatang,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Jakarta Utara Moh. Dimyati, menjelaskan, kegiatan ini sebagai ajang evaluasi dan masukan terhadap apa yang telah dilakukan Bawaslu selama Pemilu 2019 lalu.
“Kegiatan ini selain sebagai evaluasi agar kedepan menjadi bahan Bawaslu untuk menjadi yang lebih baik juga sebagai ajang silahturahmi dengan pengurus Partai – Partai Peserta pemilu Tahun 2019 di Jakarta Utara,” jelas Dimyati.

Acara tersebut dihadiri Asisten Pemerintah Abdul Khalit dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Manson Sinaga. Kepala Sudin Dukcapil Eric, Kantor Kejaksaan, Polres Metro Jakarta Utara, Ketua Dewan kota M. Sidik Dahlan dan seluruh pengurus partai serta Panwascam se Jakarta Utara

Sementara itu Ketua Bawasku Kota Jakarta Utara M Dimyati menyerahkan plakat kepada Walikota Jakarta Utara Sigit Widjatmoko, KPU Jakarta Utara, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Kapolres KP 3,dan Kapolres Jakarta Utara, dalam acara Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Pemilu 2019.

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending