Connect with us

NASIONAL

Bamsoet: Idealnya Munas, atau Kongres Parpol Sebelum Pelantikan Presiden

Published

on

BALI – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendukung pelaksanaan Munas ataupun Muktamar partai politik dilakukan sebelum pelantikan presiden-wakil presiden 20 Oktober 2019.

Penting, agar Presiden Jokowi tidak perlu deal dua kali dengan partai politik dalam penyusunan kabinet ataupun kesepakatan politik strategis lainnya. Sebagaimana telah dilakukan PDI Perjuangan 11pada 8 Agustus 2019 dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 20 Agustus 2019. Rencananya, Partai Gerindra juga akan melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 21 September 2019.

“Penyelenggaraan Kongres, Muktamar atau Munas, sebelum pelantikan presiden-wakil presiden menandakan kesigapan partai politik menghadapi berbagai agenda kebangsaan pasca Pemilu 2019. Idealnya memang seperti itu, jadi presiden-wakil presiden terpilih sudah mengetahui arah dan garis perjuangan partai politik selama lima tahun ke depan. Apalagi pada 23 September 2020 akan ada Pilkada Serentak di 270 daerah, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota,” ujar Bamsoet disela acara Muktamar V PKB di Bali, Selasa malam (20/08/19).

Presiden Joko Widodo yang hadir membuka Muktamar PKB. Hadir pula Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Desa dan PDT Eko Putro Sandjojo, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Prof. Mohamad Nasir. Hadir pula para Ketua Umum Partai Politik seperti Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PSI Grace Natalie, serta Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini menambahkan, sebelum menghadapi Pilkada Serentak tahun 2020, partai politik terlebih dahulu juga dihadapkan pada penyusunan kabinet menteri sebagai pembantu presiden-wakil presiden, struktur fraksi dan alat kelengkapan di MPR dan DPR RI sebagai perpanjangan tangan partai politik, serta berbagai agenda politik lainnya yang harus direspon secara cepat dan tepat. Semuanya tentu membutuhkan persiapan yang matang sejak dini. Sehingga garis kebijakan partai politik tegak lurus, tidak bercabang di kemudian hari.

“Dari sisi kader dan simpatisan partai di daerah, tentu mereka juga menunggu suksesi kepemimpinan di tubuh masing-masing partai politik sehingga bisa mengetahui arah labuhan partainya. Tidak seperti Partai Golkar yang masih galau bahkan sekadar Rapat Pleno dan Rapat Pimpinan Nasional saja belum jelas. Kader dan simpatisan PDI Perjuangan dan PKB yang sudah menyelenggarakan Kongres/Muktamar sangat beruntung karena mereka tak lagi diselimuti tanda tanya. Demikian juga Partai Gerindra, walaupun baru menyelenggarakan Rakernas, tapi sudah cukup memberikan gambaran tentang road map pembangunan partainya kedepan,” tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan, PKB dan juga partai politik lainnya punya tugas yang tak mudah dalam menghadapi tantangan kebangsaan lima tahun kedepan. Visi besar Presiden Joko Widodo membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan kompetitif, harus didukung oleh partai politik dengan menyiapkan kader-kadernya. Bukan hanya menjadi insan Indonesia yang memiliki skill, namun juga punya integritas kebangsaan, sehingga tak minder menghadapi bangsa-bangsa lain di dunia.

“Sebagai bangsa yang besar, kita punya Pancasila yang sudah diakui dunia sebagai ideologi yang mampu menciptakan perdamaian. Namun ironisnya, hasil survei nasional Cyrus Network pada 22-28 Juli 2019 memotret hanya 70 persen responden yang firm menerima Pancasila sebagai ideologi dan perekat bangsa. Sementara 4,7 persen mendukung khilafah, dan 13 persen menyatakan Indonesia harusnya menerapkan hukum syariah Islam. Padahal Ibu dan Bapak bangsa telah menitipkan Indonesia untuk menjadi rumah besar yang nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan suku, golongan ataupu agama,” tandas Bamsoet.

Bagi Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini, hal tersebut menjadi tantangan terbesar bagi partai politik, termasuk PKB dengan basis massa muslim terbesar di Indonesia untuk menjaga, mengamalkan, dan melestarikan ideologi Pancasila ke berbagai sendi kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekaligus menunjukan wajah islam yang penuh cinta dan rahmat bagi seluruh umat.

“Satu hal yang perlu diingat, Pancasila bukan hanya bersumber dari jati diri kebudayaan, melainkan juga sangat kental dengan nilai-nilai spiritualitas keagamaan. Sehingga tidak perlu ada pertentangan antara Pancasila dengan Islam, atau Pancasila dengan agama lainnya. Membumikan Pancasila, khususnya kepada generasi milenial harus menjadi agenda utama bagi seluruh partai politik,” pungkas Bamsoet. (dwi)

NASIONAL

Ermalena: Generasi Muda Pemimpin Masa Depan Bangsa

Published

on

By

MAKASSAR – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Sulawesi Selatan menggelar Latihan Kepemimpinan Kader Madya (LKKM) di Demelia Hotel sebagai upaya penguatan kader di kalangan milenial, Sabtu (7/12/2019).⁣

Wakil Ketua DPP PPP, Ermalena saat membuka acara mengatakan LKKM merupakan jenjang perkaderan di PPP yang saat ini juga menjadi program unggulan partai berlambang kakbah itu.⁣

“Selain kita akan terus mempertahankan kader-kader militan di kalangan generasi lama, kita juga terus bertransformasi agar partai ini semakin dicintai di kalangan milenial, itu merupakan tantangan,” paparnya.⁣

Dirinya optimis, partainya kedepan akan lebih maju lagi sehingga kedepan bisa lebih banyak berkontribusi bagi masyarakat Indonesia. ⁣

“Perkaderan ini akan menjadi fokus kita, dan PPP akan melibatkan mereka dalam setiap program-program yang dicanangkan, itu harus dilakukan karena generasi muda merupakan pemimpin masa depan bangsa,” katanya.⁣

Sementara itu, Ketua DPW PPP Sulsel, Muhammad Aras mengatakan LKKM menjadi ajang penguatan kader setelah sebelumnya mereka melakukan LKKD sebagai jenjang perkaderan PPP yang paling dasar. ⁣

“Di jenjang ini (LKKM), selain merupakan pelatihan untuk penguatan ideologi, mereka juga diberi materi-materi penerapan yang lebih aplikatif sehingga para kader yang sudah mengikuti pelatihan ini bisa menerapkannya di masyarakat. Mereka dilatih untuk menjadi pemimpin di masyarakat, sehingga kedepan partai ini bisa melahirkan pemimpin bangsa,” kata Anggota DPR RI Komisi V ini.⁣

Selanjutnya, kata Aras, kader yang telah mengikuti jenjang LKKM akan dikirim ke DPP PPP untuk digembleng di jenjang perkaderan yang lebih tinggi, Latihan Kepemimpinan Kader Utama (LKKU).⁣

“Setelah mengikuti semua jenjang perkaderan itu diharapkan para kader akan menjadi generasi unggulan partai yang bukan saja bisa memajukan partai ini, tapi bisa berkontribusi nyata terhadap pembangunan bangsa,” pungkasnya.⁣

Sementara itu, kader muda PPP, Muhammad Ramli mengatakan dirinya yakin PPP kedepan akan memiliki format baru yang bisa menciptakan generasi milenial yang kreatif dan produktif. Apalagi saat ini generasi Indonesia menghadapi tantangan era industri 4.0.⁣

“Oleh karena itu, para kader muda PPP harus dibekali dengan wawasan yang luas agar bisa berinovasi, tentunya dengan tanpa menghilangkan ideologi Islam, sebagai asas partai ini,” pungkasnya. (rml)

Continue Reading

NASIONAL

Ketua Umum PB HMI Lantik Pengurus HMI Cabang Padang

Published

on

Padang – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam melantik Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Padang Periode 2019-2020. Pelantikan ini mengambil tema “Transformasi Gerakan Kader HMI melalui Implementasi Khittah Perjuangan”. Sebagai Cabang yang mempunyai sejarah besar terhadap pergolakan HMI ditahun 80-an, HMI MPO Cabang Padang kembali mengikrarkan diri di ranah Minang. (lebih…)

Continue Reading

NASIONAL

Beritanya Soal LGBT Dipelintir, Arsul: Ini Jelas Framing

Published

on

By

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (Sekjen) Arsul Sani angkat suara terkait adanya framing dan pemelintiran berita terkait statemennya di sejumlah media yang menyebutkan bahwa PPP tidak terima lebian, jaga Gay, Biseks dan Transgender atau LGBT menjadi PNS di Kejaksaan Agung.

Untuk diketahui, di beberapa media beredar berita yang memuat penjelasan Arsul Sani, terkai larangan orang berstatus LGBT sebagai diskriminasi. Bahkan ada berita yang diturunkan dengan judul “Politikus PPP Tidak Terima LGBT jadi PNS Kejaksaan Agung”.

Untuk itu, Arsul Sani menyampaikan bahwa pemberitaan seperti ini jelas merupakan framing dan pemelintiran tehadap apa yang disampaikannya Kamis (21/11/2019) lalu di Komplek DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.

Menurut Arsul, yang ia sampaikan saat diwawancarai wartawan sehubungan dengan pandangan dari Ombudsman RI (ORI) menyatakan bahwa larangan itu adalah diskriminatif. Karena ORI sebagai institusi pengawasan pemerintahan menyatakan demikian.

“Maka Kejaksaan Agung harus menjelaskan soal kebijakan ini agar tidak dinilai diskriminatif. PPP sendiri melihat soal ini paling tidak pada dua hal. Pertama, penyandang LGBT dengan riwayat perbuatan cabul memang harus dilarang. Kedua, proses penerimaan CPNS harus memperhatikan betul soal LGBT ini seperti melalui pemeriksaan psikologis atau kejiwaan dan lain sebagainya,” jelas Arsul Sani.

Arsul Sani menegaskan PPP bahkan merupakan fraksi yang mengusulkan perluasan Pasal terkait orang dengan status LGBT dan berperilaku cabul dalam RKUHP.

“Jadi tidak sekedar dilarang sebagai ASN tapi PPP juga menginginkan agar hal terkait dengan perbuatan cabul LGBT ini diancam pidana melalui pengaturan di KUHP,” pungkas Arsul yang juga Wakil Ketua MPR RI ini. (HMS)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending