Connect with us

TEKNOLOGI

Bamsoet: Kaum Perempuan Harus Tingkatkan Kiprah di Semua Sektor

Published

on

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai laporan World Economic Forum mengenai Global Gender Gap Report 2020 yang menempatkan Indonesia di posisi 85 dari 153 dengan skor 0.70, merupakan cambuk bagi semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada perempuan Indonesia berkiprah di berbagai sektor, dari mulai politik, ekonomi, sosial, hingga budaya. Laporan tersebut didasarkan pada empat penilaian utama yang dialami perempuan, yakni partisipasi dan peluang ekonomi; pencapaian pendidikan; kesehatan dan kelangsungan hidup; dan pemberdayaan politik.

“Di ASEAN, Indonesia masih kalah oleh Filipina yang menempati urutan 16, Laos 43, Singapura 54, maupun Thailand 75. Indonesia hanya jauh lebih baik dibanding Vietnam yang berada di urutan 87, Brunei Darussalam 95, Malaysia 104, Myanmar 114, dan Timor Leste 117. Kehadiran organisasi seperti Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) sangat membantu untuk mendongkrak kiprah perempuan Indonesia. Sehingga kedepannya posisi Indonesia bisa lebih unggul dibanding negara ASEAN lainnya,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus FPPI, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (21/1/20).

Pengurus FPPI yang hadir antara lain Ketua Umum Marlinda, Bendahara Umum Hirni Sudarti, serta pengurus lainnya antara lain Wartini, Rika Mustika, Salma Badar, Siti Aminah, Sherly Yosefa, dan Neneng Desi.

Bamsoet yang dalam pertemuan tersebut diangkat menjadi Dewan Pertimbangan FPPI menekankan pentingnya peran perempuan Indonesia, khususnya melalui FPPI, untuk ikut aktif dalam memajukan perekonomian nasional. Salah satunya dengan mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang sedang menggenjot UMKM meningkatkan produktifitasnya agar bisa bersaing dan menembus pasar internasional.

“Dengan kader yang jumlahnya luar biasa banyak dan tersebar di berbagai daerah, FPPI yang diisi para perempuan tangguh dan memiliki binaan 500 UMKM, punya andil besar dalam menyerap tenaga kerja sekaligus menstimulus perekonomian nasional. UMKM binaan FPPI yang antara lain memproduksi cokelat, kopi, hingga duren, juga sudah menembus pasar ekspor. Capaian tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan,” tutur Bamsoet.

Selain di bidang ekonomi, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga mengapresiasi peran FPPI di bidang sosial yang telah mendirikan rumah singgah untuk korban penyalahgunaan Narkoba. Sifat welas asih dan welas asuh merupakan kekuatan luar biasa yang dimiliki perempuan. Tak heran jika melalui rumah singgah tersebut, FPPI bisa menyelamatkan ratusan anak-anak dari jeratan Narkoba.

“Selain pengabdian di bidang ekonomi dan sosial yang telah dilakukan, FPPI juga harus terlibat dalam berbagai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan perempuan, anak, dan keluarga. Dari 50 RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020, ada beberapa RUU yang bisa disoroti FPPI, antara lain RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, RUU Ketahanan Keluarga, RUU Kependudukan dan Keluarga Nasional, RUU Larangan Minuman Beralkohol, dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TEKNOLOGI

Bamsoet Dorong Kementan Uji Klinik Produk Antivirus Corona

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi jajaran Kementerian Pertanian RI atas inisiatif dan keberanian mempromosikan kandungan minyak Atsiri dari daun kayu putih (eucalyptus) sebagai antivirus Covid-19. Namun, sebelum produk obat itu ditawarkan kepada masyarakat, Kementan harus mengikuti protokol pengujian obat baru.

‘’Saya mendukung penuh dan mengapresiasi inisiatif Kementerian Pertanian yang telah sampai pada produk antivirus Corona. Saya bahkan mendorong agar pekerjaan ini dilanjutkan. Namun, tentang khasiatnya, saya berharap agar jajaran Kementan bijaksana. Sebab, sejauh ini, baru jajaran Kementan RI yang membuat klaim tentang khasiat produk obat itu,’’ ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (5/7/20).

Seperti diketahui, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementan telah memublikasikan produk antivirus Corona berupa kalung, roll on, in haler, salep, balsem dan defuser. Kementan mengklaim produk tersebut mampu mematikan Covid-19.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai, di tengah kegelisahan karena tidak adanya vaksin yang mampu menetralisir ekses virus Covid-19, pencapaian Balitbangtan itu tentu layak untuk diapresiasi. Namun, seperti juga upaya serupa oleh para ahli di sejumlah negara, produk dari Kementan tersebut sebaiknya tetap menjalani prosedur uji klinik.

‘’Untuk menghindari kesan tentang klaim sepihak, produk antivirus Corona dari Kementan itu sebaiknya mengikuti dulu protokol pengujian atau uji klinik untuk produk baru obat dan herbal. Termasuk pengujian khasiatnya pada manusia,” kata Bamsoet.

Mantan Ketua DPR RI menambahkan, kehadiran dan keterlibatan pihak lain dalam uji klinik obat baru sangat diperlukan. Tidak hanya untuk kepentingan kebenaran tentang khasiat obat itu, melainkan juga untuk memperkuat klaim atas  khasiat obat atau herbal produk baru itu.

“Untuk kepentingan uji klinik itu, sangat relevan jika Kementan RI bersinergi atau bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebagai obat atau herbal produk baru, tahap pengujiannya pun harus melibatkan pihak lain yang relevan,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

TEKNOLOGI

Bamsoet: Hadapi Krisis Global, Saatnya Kembali ke Ekonomi Pancasila

Published

on

By

BOGOR – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, akibat pandemi Covid 19 dunia seperti menuju kebangkrutan massal. Sistem ekonomi dunia terkoreksi. Virus Covid-19 bukan hanya menciptakan krisis kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik, melainkan juga menciptakan krisis bagi globalisasi akibat hantaman keras terhadap liberalisasi dan kapitalisme. Hal ini menjadi peluang bagi negara dengan kekayaan sumber daya alam melimpah seperti Indonesia untuk menegakan kedaulatannya di bidang ekonomi, tak melulu bergantung pada globalisasi.

“Inilah waktunya Indonesia kembali kepada sistem ekonomi Pancasila warisan founding fathers dari mulai Soekarno – Hatta, yang kemudian dilanjutkan para ekonom seperti Emil Salim, Mubyarto, Dawam Rahardjo, hingga kini Didin S Damanhuri dan Erani Yustika. Sebagai sebuah sistem ekonomi yang khas dan genuine, Ekonomi Pancasila dijabarkan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai perwujudan dari sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” ujar Bamsoet saat menjadi keynote Speaker Seminar dan Bedah Buku ‘Ekonomi Pancasila dalam Pusaran Globalisasi’, kerjasama MPR RI, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan IPB Press, di Bogor, Sabtu (20/6/20).

Turut serta antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Rektor IPB Arif Satria, Rektor UI Ari Kuncoro, Wakil Rektor IPB Erika Budiarti Lakoni, Guru Besar UGM Mudrajat Kuncoro, Guru Besar IPB Didin S Damanhuri, Dekan Fakultas Ekonomi dan Managemen IPB Nunung Nuryantono, Staf Khusus Presiden Arif Budimanta, Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad, serta Ekonomi Senior INDEF Ahmad Erani Yustika.

Mantan Ketua DPR RI ini menjabarkan, para pendiri bangsa secara tegas merumuskan sistem perekonomian nasional Indonesia bukanlah sistem ekonomi sosialis, di mana negara menjadi dominan sebagai pelaku ekonomi. Bukan pula ekonomi kapitalis, dimana individu dan pasar menjadi dominan menentukan perilaku ekonomi.

“Sistem Ekonomi kita adalah Ekonomi Pancasila, yakni pengelolaan ekonomi negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, yang mengedepankan religiusitas, humanitas, nasionalitas, demokrasi, dan keadilan sosial. Sebagaimana etika ekonomi dan bisnis yang diatur dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menegaskan, cara-cara mengelola perekonomian negara yang bersifat etatisme, kolusi penguasa-pengusaha, dan perilaku monopolistik tidak sesuai dengan etika kehidupan berbangsa. Cara seperti ini berdampak negatif terhadap kesejahteraan sosial dan melukai nilai keadilan sosial.

“Untuk mempertegas politik ekonomi nasional yang berkeadilan sesuai tuntutan reformasi, maka MPR RI menerbitkan dua Ketetapan. Pertama, Ketetapan Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Sebagai arah kebijakan, stategi dan pelaksanaan pembangunan sistem perekonomian nasional yang kuat dan lebih memberikan kesempatan, dukungan dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional,” tutur Bamsoet.

Kedua, lanjut Dewan Pakar KAHMI ini, Ketetapan MPR RI Nomor IX MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Sebagai landasan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

“Namun pada prakteknya, pembangunan ekonomi sering kali tidak konsisten. Kerapkali dijumpai kecenderungan bersikap terlalu pragmatis di setiap era pemerintahan, sehingga landasan idiil dan landasan konstitusional dilupakan. Tak jarang karena alasan mengejar pertumbuhan ekonomi kita justru mengorbankan pemerataan. Efeknya lahirlah ekonomi konglomerasi yang diikuti ekploitasi sumber daya alam,” papar Bamsoet.

Akibatnya, lanjut Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini, kesenjangan sosial dan ekonomi masih sangat tinggi. Sebagai contoh, kesenjangan dalam penguasaan tanah, yang sangat timpang. Pada satu sisi satu orang atau satu kelompok menguasai ratusan ribu hektar atau bahkan jutaan hektar tanah. Tetapi pada sisi lain jutaan petani hanya memiliki rata rata 0,3 hektar saja dan bahkan lebih banyak lagi yang tidak memiliki tanah.

“Para pejabat baik di tingkat pusat maupun daerah lebih condong berpihak pada para pengusaha besar dengan berbagai motivasi jangka pendek untuk kepentingan personal atau kelompok. Sehingga kelompok ekonomi bawah maupun kecil yang seharusnya menjadi prioritas justru tertinggal sama sekali di belakang,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menilai, jika sistem yang kontradiksi dalam demokrasi politik dan demokrasi ekonomi ini terus terjadi, maka masalah kesejahteraan sosial sangat sulit diwujudkan. Ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi akan terus berjalan sehingga semakin jauh dari Pancasila dan cita-cita kemerdekaan bangsa.

“Tantangan terbesar Ekonomi Pancasila semata bukan hanya pada globalisasi, melainkan pada mental dan kualitas pejabatnya. Sebagus apapun konsep tatanan perekonomian tak akan membuahkan hasil maksimal jika dijalankan oleh para pejabat yang tak memiliki semangat nasionalisme dan berjiwa Pancasila,” ujar Bamsoet.

Seperti diketahui, lanjut Bamsoet di sektor pangan kondisi kedaulatan pangan Indonesia tampak mulai memprihatinkan sejak 2010. Sejak 2010 – 2013, setiap tahun Indonesia mengimpor 1,5 juta ton garam (50 persen kebutuhan garam nasional), 70 persen kebutuhan kedelai nasional, 12 persen kebutuhan jagung, 15 persen kebutuhan kacang tanah, 90 persen kebutuhan bawang putih, 30 persen konsumsi daging sapi nasional, 70 persen kebutuhan susu, dan impor buah serta sayuran yang terus meningkat.
Kondisi ini terus memburuk sehingga pada tahun 2017/2018 misalnya, Indonesia sudah menjadi importir gula terbesar dunia (4,45 juta ton) menggesar China (4,2 juta ton). Kondisi impor pangan yang lain juga tidak menunjukkan adanya perubahan yang berarti.

Saat ini, jelas Bamsoet, kondisi keuangan Indonesia dan juga banyak negara dunia lainnya sedang mengalami hantaman keras. Bisa dilihat dari penerimaan pajak yang terpukul, per April 2020 turun 3,1 persen menjadi Rp 376,3 triliun dengan defisit APBN mencapai Rp 74,5 triliun. Total hutang kita juga tak sedikit. Per April 2020, tercatat mencapai Rp 5.172,48 triliun yang terdiri dari Rp 4.338,44 triliun atau 83,9 persen dari Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 834,04 triliun atau 16,1 persen berasal dari pinjaman luar dan negeri. Dimana Rp 9,92 triliun berasal dari pinjaman dalam negeri dan Rp 824,12 triliun dari pinjaman luar negeri.

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini, dalam banyak pembahasan tentang sistem perekonomian Indonesia, disebutkan bahwa Indonesia memiliki sistem ekonomi tersendiri di luar sistem ekonomi besar dunia yang berlaku di banyak negara: Kapitalisame dan Sosialisme. Sistem perekonomian Indonesia adalah sebuah sistem khas dan genuine dirancang oleh para pendiri bangsa, yang merupakan “jalan ketiga” (the third way), dan bukan menjadi jalan tengah dari dua ideologi besar tersebut.

“Sistem perekonomian nasional, secara yuridis konstitusional sesungguhnya telah diatur secara tegas dalam konstitusi kita. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perwujudan dari sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. The founding fathers, secara tegas merumuskan sistem perekonomian nasional kita bukanlah sistem ekonomi sosialis, di mana negara menjadi dominan sebagai pelaku ekonomi, dan bukan pula negara dengan sistem ekonomi kapitalis, dimana individu dan pasar menjadi dominan menentukan perilaku ekonomi,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading

TEKNOLOGI

Hermanto Desak Pemerintah agar Lakukan Reboisasi Hutan secara Efektif

Published

on

By

PADANG – Anggota Komisi IV Hermanto menilai pemerintah lalai dalam menjaga kelestarian hutan yang menjadi habitat hewan langka yang mulai punah dan dilindungi undang-undang. Kawasan hutan itu semakin sempit dan akibatnya hewan langka tersebut sering kali memasuki perkampungan dan meresahkan warganya.

“Terakhir belum lama ini, dengan menggunakan perangkap, warga menangkap satu dari tiga ekor harimau Sumatera yang terlihat berkeliaran di Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Binatang buas itu akan punah seperti halnya harimau Jawa apabila tidak dilakukan perlindungan dan pengawasan yang ketat terhadap hutan yang menjadi habitat hidup binatang buas tersebut,” papar Hermanto kepada wartawan.

Hermanto minta Pemerintah agar mengembalikan harimau yang ditangkap oleh warga tersebut ke habitat aslinya.

“Namun sebelum dilepas, harimau tersebut terlebih dahulu harus dipulihkan kondisinya agar bisa bertahan hidup di habitat aslinya,” ucap legislator dari FPKS ini.

Lebih jauh Hermanto mendesak Pemerintah agar melakukan reboisasi hutan secara efektif.

“Juga pengawasan serta penindakan tegas terhadap pelaku illegal logging dan pemburu hewan langka di Sumatera, khususnya di Sumatera Barat,” tuturnya.

“Hutan di kawasan Sumatera Barat dan sekitarnya, belakangan ini mengalami penggundulan akibat aktivitas illegal logging dan penambangan,” pungkas legislator dari dapil Sumbar 1 ini. (joko)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending