Connect with us

TEKNOLOGI

Bamsoet: Kaum Perempuan Harus Tingkatkan Kiprah di Semua Sektor

Published

on

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai laporan World Economic Forum mengenai Global Gender Gap Report 2020 yang menempatkan Indonesia di posisi 85 dari 153 dengan skor 0.70, merupakan cambuk bagi semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada perempuan Indonesia berkiprah di berbagai sektor, dari mulai politik, ekonomi, sosial, hingga budaya. Laporan tersebut didasarkan pada empat penilaian utama yang dialami perempuan, yakni partisipasi dan peluang ekonomi; pencapaian pendidikan; kesehatan dan kelangsungan hidup; dan pemberdayaan politik.

“Di ASEAN, Indonesia masih kalah oleh Filipina yang menempati urutan 16, Laos 43, Singapura 54, maupun Thailand 75. Indonesia hanya jauh lebih baik dibanding Vietnam yang berada di urutan 87, Brunei Darussalam 95, Malaysia 104, Myanmar 114, dan Timor Leste 117. Kehadiran organisasi seperti Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) sangat membantu untuk mendongkrak kiprah perempuan Indonesia. Sehingga kedepannya posisi Indonesia bisa lebih unggul dibanding negara ASEAN lainnya,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus FPPI, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (21/1/20).

Pengurus FPPI yang hadir antara lain Ketua Umum Marlinda, Bendahara Umum Hirni Sudarti, serta pengurus lainnya antara lain Wartini, Rika Mustika, Salma Badar, Siti Aminah, Sherly Yosefa, dan Neneng Desi.

Bamsoet yang dalam pertemuan tersebut diangkat menjadi Dewan Pertimbangan FPPI menekankan pentingnya peran perempuan Indonesia, khususnya melalui FPPI, untuk ikut aktif dalam memajukan perekonomian nasional. Salah satunya dengan mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang sedang menggenjot UMKM meningkatkan produktifitasnya agar bisa bersaing dan menembus pasar internasional.

“Dengan kader yang jumlahnya luar biasa banyak dan tersebar di berbagai daerah, FPPI yang diisi para perempuan tangguh dan memiliki binaan 500 UMKM, punya andil besar dalam menyerap tenaga kerja sekaligus menstimulus perekonomian nasional. UMKM binaan FPPI yang antara lain memproduksi cokelat, kopi, hingga duren, juga sudah menembus pasar ekspor. Capaian tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan,” tutur Bamsoet.

Selain di bidang ekonomi, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga mengapresiasi peran FPPI di bidang sosial yang telah mendirikan rumah singgah untuk korban penyalahgunaan Narkoba. Sifat welas asih dan welas asuh merupakan kekuatan luar biasa yang dimiliki perempuan. Tak heran jika melalui rumah singgah tersebut, FPPI bisa menyelamatkan ratusan anak-anak dari jeratan Narkoba.

“Selain pengabdian di bidang ekonomi dan sosial yang telah dilakukan, FPPI juga harus terlibat dalam berbagai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan perempuan, anak, dan keluarga. Dari 50 RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020, ada beberapa RUU yang bisa disoroti FPPI, antara lain RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, RUU Ketahanan Keluarga, RUU Kependudukan dan Keluarga Nasional, RUU Larangan Minuman Beralkohol, dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TEKNOLOGI

Kaukus Muda PPP Ajak Mahasiswa Ikut Serta Kawal UU Pesantren

Published

on

By

Jakarta – Kemajuan pendidikan pesantren diperkirakan akan semakin pesat dengan disahkannya Undang-undang Pesantren pada September 2019 lalu, hal tersebut dikarenakan UU itu mengatur adanya 5 pos anggaran untuk pesantren yang bisa diserap dalam pengembangan dunia pendidikan pesantren.

“Lima pos anggaran itu diantaranya adalah APBN, APBD, bantuan kerjasama luar negeri, bantuan kerjasama masyarakat, dan dana abadi ummat/pesantren. Oleh karena itu, kita harus mengawal implementasinya begitupun juga peraturan turunannya agar 5 pos ini bisa benar-benar terealisasi dan diserap dengan baik oleh pesantren,” papar Erfandi MH. Wakil Sekretaris Bidang Hukum MUI saat mengisi sosialisasi Undang-undang Pesantren yang diselenggarakan Kaukus Muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di RM. Sunda Jakarta Selatan, Sabtu (21 Desember 2019).

Dikatakannya, sebagai alumni pesantren, ia tahu betul bagaimana kondosi pesantren selama ini. Ada beberapa diantara ustadz atau guru di pesantren yang hampir tidak pernah menerima gaji. Seperti di Madura, sebagian para ustadz itu terkadang hanya mendapat bayaran pada saat musim panen jagung atau padi.

“Sekarang dengan adanya UU Pesantren, kepastian alokasi anggaran dari negara untuk pesantren sangat jelas, sehingga bisa membantu gaji para ustadz dan pengembangan pesantren lainnya,” papar Erfandi yang juga aktif mengawal perumusan UU Pesantren sejak 2013.

Sementara itu, Koordinator Nasional Kaukus Muda PPP, Mj. Ja’far Shodiq mengatakan UU Pesantren dan Hari Santri merupakan sebuah hadiah bagi kaum Santri di Indonesia. Sebagai santri dirinya sangat bangga adanya UU Pesantren apalagi PPP merupakan partai yang paling konsisten dalam memperjuangkan terealsisasnya undang-undang tersebut.

“Kita bersyukur, pesantren yang sudah ada sejak berabad-abad lalu sebelum Indonesia merdeka akhirnya diakui keberadaannya melalui Uu Pesantren tersebut. Artinya, selama ini kita sebagai kaum sarungan dianggap tidak pernah ada, dan pemerintah selama itu tidak memperhatikan kita,” paparnya.

Di hadapan peserta diskusi yang didominasi mahasiswa UIN Jakarta, UMJ, Unpam dan lainnya, Ja’far menegaskan sebagai mahasiswa tentu memiliki kewajiban untuk memahamkan kepada masyarakat adanya Undang-undang tersebut.

“Mahasiswa juga mempunyai kewajiban untuk mengawal betul implementasi UU pesantren agar tepat sasaran, sehingga kedepan pesantren bisa lebih maju lagi dan semakin berkembang,” pungkasnya. (Rml)

Continue Reading

TEKNOLOGI

PSR Ajak Masyarakat Konsisten Tanamkan Nilai Pancasila

Published

on

Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana mengajak masyarakat Bali untuk tetap konsisten menjalankan nilai-nilai kebangsaan. Karena itu adalah kunci dalam menghasilkan persatuan dan kesatuan bangsa. Terlebih tantangan Indonesia kedepan sangat berat ditengah persaingan global.
Hal itu ia ungkapkan saat memberikan materi dalam kegiatan 4 pilar kebangsaan yang diadakan di Wantilan Desa Ampel, Kecamatan Nusa Penida, Provinsi Bali pada 25 November 2019.
Selain Putu Supadma Rudana, turut hadir Anggota DPRD Kabupaten Klungkung I Made Jana sebagai narasumber.
“Tantangan Indonesia kedepan sangat berat. Sehingga diperlukan soliditas bangsa kuat supaya Indonesia bisa memenangkan kompetisi global,” ujar Putu Supadma
PSR memaparkan soliditas bangsa harus diperkuat, selain juga penguatan kualitas SDM dan kemampuan digitalisasi di masyarakat. Karenanya kegiatan sosialisasi empat pilar yang rutin diadakan MPR harus dilakukan lebih intensif lagi. Karena ini adalah kunci bagi pertahanan ideologi pancasila.
“Kegiatan ini amatlah penting, karenanya saya selaku Anggota MPR akan selalu konsisten dalam memberikan pengetahuan akan pentingnya mengamalkan nilai pancasila. Sekaliguas ini sebagai wadah untuk mendekatkan wakil rakyat dengan masyarakat,” ujar Putu.
Legislator Partai Demokrat ini mengatakan akan senantiasa memberikan edukasi politik kepada masyarakat Bali. Karena Bali adalah jantungnya Indonesia, maka perlu ada penguatan nilai kebangsaan. Terlebih Bali adalah lumbung pariwisata yang selalu didatangi turis mancanegara. Sehingga nilai pancasila harus terus diimpelentasikan sebagai wujud identitas Bangsa Indonesia.
Masyarakat yang turut hadir dalam kegiatan ini memberikan apresiasi dan terima kasih kepada PSR karena selalu berupaya maksimal memberikan edukasi politik kepada masyarakat, terutama dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Salah satu masyarakat Nusa Penida yang bernama Made Juarsa berharap PSR untuk terus hadir di masyarakat, menurutnya kedekatan wakil rakyat dengan rakyat amat penting supaya aspirasi masyarakat bisa secara langsung diperjuangkan oleh DPR RI.
“Kami sebagai masyarakat sangat terbantu dengan kehadiran Pak Putu. Semoga edukasi politik ini bisa terus dilakukan,” ujar Made Juarsa. (hs)

Continue Reading

TEKNOLOGI

Gerindra Disebut Gubernur Anies hanya Pencitraan, kok Bisa?

Published

on

By

JAKARTA – Kamrussamad DPR RI Fraksi Gerindra menilai Gubernur Anies Baswedan kecolongan dalam kasus yang terjadi di Wilayah Ibukota DKI Jakarta.

“Anies kecolongan soal kasus nenek gendong jenazah cucu, warganya sampai gendong jenazah sendiri menunjukkan pelayanan publik kesehatannya belum berjalan optimal,” ujar Kamrussamad DPR RI Fraksi Gerindra.

Kasus Dian Islamiyati yang menggendong jenazah cucunya yang meninggal di Puskesmas Kecamatan Cilincing, Gubernur DKI Anies Baswedan menunggu investigasi di lapangan dan menegaskan SOP yang ada harus ditegakkan. Anies menjelaskan jika melihat SOP maka setelah ada yang meninggal harus menunggu 2 jam kemudian untuk dibawa dengan mobil jenazah.

Sebelumnya, diketahui pihak puskesmas tidak menawarkan ambulans, namun Dian melihat mobil ambulans, tetapi tidak bisa digunakan mengantar jenazah, hanya bisa digunakan untuk pasien darurat, sedangkan untuk mobil jenazah belum ada. Menurut Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, Yudi Dinyati, diketahui SA belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS).

Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta kembali kecolongan dengan kasus perjudian di Apartemen Robinson yang melibatakan ratusan orang.

“Pergubnya kan ada nomor 132 tahun 2018 tentang pembinaan pengelolaan rumah susun milik, kok bisa kecolongan apartemen jadi tempat perjudian besar, artinya Gubernur DKI Anies belum tuntas dalam sosialisasi dan pelaksanaan regulasinya,” ucap Kamrussamad di Gedung Nusantara I, Senayan.

Minggu (6/10/19) Polda Metro Jaya membongkar tempat judi di lantai 29 dan 30 Apartemen Robinson yang baru beroperasi 3 hari. Dalam tiga hari tempat perjudian yang bernama RBS29 mampu memperoleh keuntungan Rp 700 juta dalam sehari dari empat permaian yang disediakan yaitu Roullate, Pay Kiu, Baccarat, Tashio.

Polisi menangkap 133 orang mulai dari karyawan, pemain hingga orang yang menonton judi. Dari penangkapan itu, polisi menetapkan 91 orang sebagai tersangka, yang terdiri dari 42 tersangka dari penanggung jawab hingga karyawan dan 49 tersangka lainnya pemain.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi terbongkarnya praktek judi di Apartemen Robinson bisa dihindari jika pengelola melaksanakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 132 tahun 2018 tentang pembinaan pengelolaan rumah susun milik bersih dari persoalan sosial.

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending