Connect with us

EKONOMI

Bamsoet: Kementerian ESDM Tak Perlu Percepat Larangan Ekspor Nikel

Published

on

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 yang memuat ketentuan pelarangan ekspor bijih nikel kadar rendah dilakukan mulai tahun 2022 masih relevan diberlakukan. Sehingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tak perlu mengeluarkan peraturan menteri untuk mempercepat pelarangan ekspor tersebut menjadi akhir Desember 2019.

“Sebagaimana hari ini disampaikan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), bahwa dari sisi pengusaha tambang nasional, mereka masih membutuhkan kuota ekspor sampai 2022, sebagaimana PP No. 1/2017. Menyambut aspirasi mereka, DPR RI akan segera mengirim surat kepada Kementerian ESDM sebagai respon atas penjelasan Dirjen Mineral dan Batu Bara yang siang ini mengumumkan bahwa Kementerian ESDM akan mengeluarkan Peraturan Menteri yang intinya menghentikan insentif ekspor nikel bagi pembangun smelter per tanggal 1 Januari 2020,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus APNI, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Senin (02/09/19).

Pengurus APNI yang hadir antara lain, Ketua Umum Komjen Pol (purn) Insmerda Lebang, Wakil Ketua Umum I Wiratno, Sekretaris Umum Meidy Katrin Lengkey, Bidang Humas Tri Firdaus, Bidang Perizinan Al Maodudi, Bidang Lingkungan Maria Chandra dan Bidang SDM I.D. Susantyo. Sedangkan Ketua DPR RI ditemani Anggota Komisi IV DPR RI Robert Kardinal, Anggota Komisi VII DPR RI Fadel Muhammad, Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait dan Mukhammad Misbakhun.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini meminta Kementerian ESDM lebih sensitif lagi dalam mendukung kelangsungan pengusaha tambang nasional. Jangan sampai karena kebijakan yang terburu-buru, malah menyebabkan kerugian besar bagi pengusaha nasional. Karena itu, Kementerian ESDM perlu membangun dialog dan kesepahaman dengan para pelaku tambang nasional.

“Dari perhitungan APNI, apabila pelarangan ekspor tersebut dipercepat, akan ada potensi kehilangan penerimaan negara dari ekspor sebesar USD 191 juta. DPR RI melalui Komisi XI akan mendalami hal ini, karena menyangkut potensi penerimaan negara,” tutur Bamsoet.

Selain menghilangkan potensi penerimaan negara dari ekspor, Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey menambahkan akan ada potensi kerugian terhadap pengusaha tambang nasional yang sedang progres membangun 16 smelter. Kerugian yang ditaksir mencapai Rp 50 triliun.

“Progres pembangunan 16 smelter sudah 30 persen. Target kami selesai pada tahun 2022 sesuai PP No. 1 Tahun 2017. Modal pembangunan tersebut salah satunya didapat dari keuntungan mengekspor nikel. Jika pelarangan ekspor dipercepat, pembangunan smelter tidak bisa dilanjutkan. Akibatnya sekitar 15.000 tenaga kerja lokal yang berada di 16 smelter bisa jadi dirumahkan. Tidak beroperasinya 16 smelter di tahun 2022 juga membuat negara kehilangan potensi penerimaan mencapai USD 261,273 juta pertahun dari output produk smelter berupa NPI/FeNi,” jelas Meidy Katrin Lengkey.

Lebih jauh APNI menuturkan, saat ini mereka juga tak bisa menjual bijih nikel ke investor asing yang membangun smelter di dalam negeri, lantaran selisih harga yang sangat rendah dibanding ekspor. Sebagai gambaran, harga wet metric ton (WMT) free on board Tongkang (lokal) bijih nikel kadar Ni 1,7 persen sebesar USD 15, sedangkan harga free on board vessel (expor) sebesar USD 35. Jika dijual di market domestik, APNI mengaku rugi karena cost produksinya saja mencapai USD 16,57 WMT, diluar biaya perizinan, pembangunan sarana, PPN dan lainnya.

“Selain itu para investor asing yang memiliki smelter di Indonesia menggunakan surveyor yang tidak ditetapkan oleh pemerintah, yaitu INTERTEK. Padahal dalam Permen ESDM No. 26 Tahun 2018, pemerintah tegas mengatur surveyor yang bisa digunakan antara lain Sucofindo, Surveyor Indonesia, Carsurin, Geo Services, Anindya, dan SCC,” terang Meidy.

Menanggapi lebih lanjut aduan APNI, Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menjelaskan bahwa tugas pemerintah bersama DPR RI adalah mendistribusikan keadilan, baik itu keadilan sosial maupun ekonomi. Termasuk melindungi pengusaha nasional agar tetap bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

“Kita tidak anti terhadap investor asing. Namun, jangan karena kondisi tata kelola niaga yang tidak bagus, justru membuat pengusaha nasional gulung tikar. Karena itu perlu regulasi dan aturan main yang jelas dari pemerintah untuk memastikan hadirnya keadilan ekonomi. Agar investor dan pengusaha nasional bisa sama-sama diuntungkan. Jangan sampai kita memberi karpet merah terhadap investor asing dengan cara menyingkirkan pengusaha nasional,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI

Catatan PKS 2019: Pertumbuhan Ekonomi secara Umum Melambat dan Defisit Neraca Perdagangan Masih Terjadi

Published

on

By

Jakarta (31/5) Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini memberikan catatan dan evaluasi akhir tahun 2019. Jazuli menyoroti utamanya pada tiga poin besar di bidang ekonomi, politik dan hukum.

Dalam Bidang ekonomi dan Kesejahteraan rakyat. Jazuli melihat bahwa Pertumbuhan ekonomi secara umum melambat dan defisit neraca perdagangan masih terjadi. Tercatat pada kuartal III-2019, pertumbuhan ekonomi nasional secara tahunan sebesar 5,02 persen (yoy). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Sedangkan kinerja ekspor masih belum bisa diandalkan.

“Target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2019 sebesar 5,30 persen dan Outlook APBN 2019 sebesar 5,20 persen. Terbukti tidak akan tercapai hingga akhir tahun 2019. “Pemerintahan Jokowi tidak berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan baik dalam RPJMN 2015-2019 maupun APBN 2019,” tegasnya.

Selain itu Jazuli menambahkan, yang juga menjadi catatan penting dipenghujung tahun 2019 ini adalah munculnya mega skandal Jiwasraya dengan gagal membayar polis nasabahnya hingga 12.4 Triliun. Ini pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan pada tahun 2020.

Di bidang kesejahteraan rakyat rendahnya angka inflasi pada angka 3 persen justru menunjukkan daya beli masyarakat terus mengalami tekanan, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat tidak banyak mengalami perubahan. Ekonomi nasional masih tertolong dengan tumbuhnya sektor informal ditengah-tengah masyarakat. Program iuran BPJS yang direncanakan naik 100 persen dan tarif tol mulai Januari 2020 akan menambah beban rakyat dan menjadi kado tahun baru yang pahit bagi masyarakat.

Polarisasi dan segregasi politik di antara masyarakat masih sangat tajam. Hal ini karena adanya sikap pendikotomian yang terus dipelihara karena adanya beda pandangan dan sikap. Yang secara teknis sering disimplifikasi menjadi sikap toleran dan radikal, apalagi jika pandangan tersebut beda haluan dengan Pemerintah.

“Kedepan kita perlu menjaga stabilitas politik, diantaranya pihak eksekutif jangan banyak mengeluarkan statement atau komentar yang menyulut emosi serta menimbulkan kegaduhan publik” jelas Jazuli.

Sementara itu, dalam bidang penegakan hukum masih jauh dari rasa keadilan. misalnya, peristiwa demonstrasi pasca Pilpres 2019, yang berujung pada penangkapan, penahanan sewenang-sewenang dan jatuhnya korban jiwa. Bahkan, beberapa ulama dan tokoh agama ada yang dipersekusi dan dikriminalisasi dalam menyampaikan ceramah dan ajaran agama.

“Tahun 2020 adalah awal kita membuka lembaran baru, perlu keseriusan bersama menghadirkan iklim demokrasi yang mampu sehat, kompetitif dan membuahkan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (dwi)

Continue Reading

EKONOMI

Bamsoet: Alhamdulillah Bersyukur karena Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2019 Bisa Bertahan di Kisaran 5 Persen

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR Bambang Soesatyo mengapresiasi kinerja pemerintah yang berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi nasional 2019 pada kisaran 5 persen. Namun, karena dunia masih menghadapi ketidakpastian.

Untuk itu, Bamsoet mendorong pemerintah agar tetap menerapkan azas kehati-hatian (prudent) dalam pengelolaan ekonomi negara sepanjang tahun 2020.

“Patut untuk disyukuri karena pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019 masih bisa diupayakan bertahan di kisaran 5 persen. Gambaran tentang indikator pertumbuhan ekonomi ini seharusnya menjadi faktor pembangkit optimisme masyarakat,” kata Bamsoet, Ahad (29/12/2019).

Utamanya, lanjutnya, karena level pertumbuhan itu bisa dicapai ketika perekonomian global masih dirundung masalah ketidakpastian. Terjaganya kinerja perekonomian nasional yang positif itu tentunya berkat pengelolaan yang berlandaskan penuh kehati-hatian.

Bamsoet menyampaikan, dinamika perekonomian global tahun 2020 praktis masih sama dengan 2019. Dari aspek pertumbuhan tetap kurang prospektif. Faktor penyebab ketidakpastiannya tetap sama, yakni berlanjutnya perang dagang Amerika Serikat (AS) versus Tiongkok, plus faktor rumitnya pemisahan Inggris dari perekonomian atau pasar tunggal UE (Uni Eropa) alias Brexit.

“Bahkan ada potensi terjadinya eskalasi ketidakpastian oleh faktor AS. Pertama, kisruh mengenai keberlanjutan proses pemakzulan Presiden Donald Trump. Kedua, faktor pemilihan Presiden AS pada November 2020. Dunia pada umumnya, dan sektor bisnis pada khususnya, akan menunggu sosok presiden terpilih negeri Paman Sam itu,” jelasnya.

Menurutnya, ada faktor-faktor ketidakpastian global itu, menjadi sangat layak untuk merekomendasikan kepada pemerintah agar tetap bermain aman sepanjang tahun 2020, yakni kebijakan pengelolaan perekonomian yang realistis dan penuh kehati-hatian. Bukankah dengan semangat pengelolaan yang berhati-hati sepanjang 2019 Indonesia masih mampu mencatat pertumbuhan 5,02 persen.

Realistis dalam arti tetap berpijak pada sumber kekuatan pertumbuhan. Sumber kekuatan pertumbuhan ekonomi 2019 adalah konsumsi domestik yang sumbangannya mencapai 56,28 persen, sementara kontribusi investasi bagi pertumbuhan 32,32 persen.

Maka, sambungnya, untuk menjaga kekuatan konsumsi domestik, pemerintah hendaknya menghindari dulu penerapan kebijakan-kebijakan baru yang berpotensi memperlemah daya beli masyarakat. Rencana kebijakan menaikkan iuran BPJS misalnya, kalau masih bisa ditunda, tak ada salahnya jika diterapkan di kemudian hari.

“Kebijakan lain yang berpotensi menaikkan harga barang dan jasa pun hendaknya dipertimbangkan dengan matang dan jangan dipaksakan,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading

EKONOMI

Junaidi Auly : Sampai Kapan Neraca Dagang Defisit?

Published

on

By

Jakarta – 20 November 2019
Rilis BPS tentang neraca perdagangan Indonesia periode Januari-Oktober 2019 belum menunjukkan perkembangan menggembirakan. Pasalnya, defisit neraca perdagangan masih cukup tinggi mencapai US$1,78 miliar. Nilai ekspor mencapai US$139,75 miliar. Sedangkan nilai impor mencapai US$140,89 miliar. Nilai ekspor turun 7,8% (yoy) pada periode Januari-Oktober 2019; sedangkan nilai impor turun lebih tinggi mencapai 9,94% (yoy).

Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly menjelaskan surplus neraca perdagangan saat ini bisa jadi bukan karena perbaikan kinerja ekspor, tetapi lebih kepada penurunan impor yang lebih tinggi dibandingkan dari penurunan ekspor. Kita ingin perbaikan surplus neraca perdagangan didorong oleh kinerja ekspor yang lebih tinggi.

“Kita sepakat bahwa ekspor memiliki peranan penting bagi ekonomi nasional, baik terhadap pertumbuhan ekonomi, aliran cadangan devisa, hingga untuk mendorong investasi. Dapat dikatakan bahwa peranan ekspor terhadap tiga hal tersebut cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, perbaikan fundamental kinerja ekspor menjadi sangat mendesak”, tukas Junaidi.

Legislator PKS asal Lampung ini menegaskan kontribusi ekspor terhadap PDB tidak lebih dari 20% saat ini, sehingga peranan ekspor bersih terhadap pertumbuhan ekonomi masih negatif.

Lebih lanjut menurut Junaidi, akumulasi valas ke domestik semakin menurun karena gejolak perang dagang antara AS-China. Pada sisi investasi, penurunan permintaan ekspor menyebabkan kegiatan perusahaan-perusahaan berorientasi ekspor menurun. Sehingga memukul aliran investasi ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi itu diperparah dengan buruknya iklim investasi.

“Kami di DPR berharap pemerintah memiliki strategi-strategi jitu agar neraca perdagangan kita bisa surplus, dimana surplus yang ditopang oleh perbaikan fundamental ekspor,” jelas Junaidi. (hadi)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending