Connect with us

EKONOMI

Bamsoet: Kementerian ESDM Tak Perlu Percepat Larangan Ekspor Nikel

Published

on

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 yang memuat ketentuan pelarangan ekspor bijih nikel kadar rendah dilakukan mulai tahun 2022 masih relevan diberlakukan. Sehingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tak perlu mengeluarkan peraturan menteri untuk mempercepat pelarangan ekspor tersebut menjadi akhir Desember 2019.

“Sebagaimana hari ini disampaikan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), bahwa dari sisi pengusaha tambang nasional, mereka masih membutuhkan kuota ekspor sampai 2022, sebagaimana PP No. 1/2017. Menyambut aspirasi mereka, DPR RI akan segera mengirim surat kepada Kementerian ESDM sebagai respon atas penjelasan Dirjen Mineral dan Batu Bara yang siang ini mengumumkan bahwa Kementerian ESDM akan mengeluarkan Peraturan Menteri yang intinya menghentikan insentif ekspor nikel bagi pembangun smelter per tanggal 1 Januari 2020,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus APNI, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Senin (02/09/19).

Pengurus APNI yang hadir antara lain, Ketua Umum Komjen Pol (purn) Insmerda Lebang, Wakil Ketua Umum I Wiratno, Sekretaris Umum Meidy Katrin Lengkey, Bidang Humas Tri Firdaus, Bidang Perizinan Al Maodudi, Bidang Lingkungan Maria Chandra dan Bidang SDM I.D. Susantyo. Sedangkan Ketua DPR RI ditemani Anggota Komisi IV DPR RI Robert Kardinal, Anggota Komisi VII DPR RI Fadel Muhammad, Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait dan Mukhammad Misbakhun.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini meminta Kementerian ESDM lebih sensitif lagi dalam mendukung kelangsungan pengusaha tambang nasional. Jangan sampai karena kebijakan yang terburu-buru, malah menyebabkan kerugian besar bagi pengusaha nasional. Karena itu, Kementerian ESDM perlu membangun dialog dan kesepahaman dengan para pelaku tambang nasional.

“Dari perhitungan APNI, apabila pelarangan ekspor tersebut dipercepat, akan ada potensi kehilangan penerimaan negara dari ekspor sebesar USD 191 juta. DPR RI melalui Komisi XI akan mendalami hal ini, karena menyangkut potensi penerimaan negara,” tutur Bamsoet.

Selain menghilangkan potensi penerimaan negara dari ekspor, Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey menambahkan akan ada potensi kerugian terhadap pengusaha tambang nasional yang sedang progres membangun 16 smelter. Kerugian yang ditaksir mencapai Rp 50 triliun.

“Progres pembangunan 16 smelter sudah 30 persen. Target kami selesai pada tahun 2022 sesuai PP No. 1 Tahun 2017. Modal pembangunan tersebut salah satunya didapat dari keuntungan mengekspor nikel. Jika pelarangan ekspor dipercepat, pembangunan smelter tidak bisa dilanjutkan. Akibatnya sekitar 15.000 tenaga kerja lokal yang berada di 16 smelter bisa jadi dirumahkan. Tidak beroperasinya 16 smelter di tahun 2022 juga membuat negara kehilangan potensi penerimaan mencapai USD 261,273 juta pertahun dari output produk smelter berupa NPI/FeNi,” jelas Meidy Katrin Lengkey.

Lebih jauh APNI menuturkan, saat ini mereka juga tak bisa menjual bijih nikel ke investor asing yang membangun smelter di dalam negeri, lantaran selisih harga yang sangat rendah dibanding ekspor. Sebagai gambaran, harga wet metric ton (WMT) free on board Tongkang (lokal) bijih nikel kadar Ni 1,7 persen sebesar USD 15, sedangkan harga free on board vessel (expor) sebesar USD 35. Jika dijual di market domestik, APNI mengaku rugi karena cost produksinya saja mencapai USD 16,57 WMT, diluar biaya perizinan, pembangunan sarana, PPN dan lainnya.

“Selain itu para investor asing yang memiliki smelter di Indonesia menggunakan surveyor yang tidak ditetapkan oleh pemerintah, yaitu INTERTEK. Padahal dalam Permen ESDM No. 26 Tahun 2018, pemerintah tegas mengatur surveyor yang bisa digunakan antara lain Sucofindo, Surveyor Indonesia, Carsurin, Geo Services, Anindya, dan SCC,” terang Meidy.

Menanggapi lebih lanjut aduan APNI, Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menjelaskan bahwa tugas pemerintah bersama DPR RI adalah mendistribusikan keadilan, baik itu keadilan sosial maupun ekonomi. Termasuk melindungi pengusaha nasional agar tetap bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

“Kita tidak anti terhadap investor asing. Namun, jangan karena kondisi tata kelola niaga yang tidak bagus, justru membuat pengusaha nasional gulung tikar. Karena itu perlu regulasi dan aturan main yang jelas dari pemerintah untuk memastikan hadirnya keadilan ekonomi. Agar investor dan pengusaha nasional bisa sama-sama diuntungkan. Jangan sampai kita memberi karpet merah terhadap investor asing dengan cara menyingkirkan pengusaha nasional,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI

‘Bupati Jember harus Segera Menyiapakan Anggaran Khusus untuk Mencegah Santri Terhindar Covid-19’

Published

on

By

JAKARTA – Virus Corona atau Covid-19 tak memandang status sosial dan usia tertentu termasuk santri yang sedang menuntut ilmu di pesantren rawan terinfeksi. Sehingga perlu penangan khusus terhadap pesantren yang ada di Jember, Jawa Timur untuk mencegah penyebaran virus yang berbahaya itu.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur IV yang meliputi kabupaten  Lumajang dan Jember Syaiful Bahri Anshori‎. Seperti disampaikan pada wartawan Bela Rakyat,  Syaiful Bahri berharap Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR menyiapkan anggaran khusus untuk menangani Pesantren agar para santri terhindar dari Covid-19.

“Menurut saya Bupati dan Pemkab Jember segera menyiapakan anggaran khusus untuk mencegah pesantren biar santrinya terhindar dari Covid-19,” ujar Syaiful Bahri, Jumat (29/5/2020).

Bagi Syaiful Bahri, langkah pencegahan harus segera diambil. Mengingat Kabupaten Jember terdapat banyak pesantren dan ratusan ribu santri yang sedang menuntut ilmu agama.

“Di mana saat ini mereka yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, sudah mulai kembali ke pesantren di Jember,” ujar politisi PKB yang pernah menjabat Ketua Umum PMII ini.

Syaiful Bahri sangat khawatir dengan kondisi santri tersebut. Karena pemerintah Jember telah mewacanakan ke publik akan melakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke istilah barunya new normal. Padahal, virus tersebut belum sepenuhnya bisa dijinakan atau punah.

Syaiful Bahri menyampaikan, Bupati dan bersama jajarannya harus berpikir cerdas dan cepat untuk menyikapi persoalan tersebut. Ia meminta pemerintah setempat menyiapkan strategi khusus sejak ini.

“Langkah pertama, Pemkab Jember harus bergandeng tangan membantu ketersediaan masker dan hand sanitizer, wastafel portabel, penyemprotan disinfektan dan Rapid Test di sejumlah tempat,” terang Syaiful Bahri.

“Adapun langkah Kedua, dalam jangka panjang pemerintah Jember harus siap membantu pesantren untuk menyediakan sarana dan prasarana pesantren yang memadai agar penanganan penyebaran Covid-19 bisa bekerja optimal,” tegas Presiden K-Sarbumusi ini.

Ia mempertanyakan di mana anggaran yang sudah dianggarkan oleh Pemkab Jember sebesar Rp 479,4 milliar untuk penanganan Covid-19.  Namun, masyarakat belum merasakannya dengan anggaran yang cukup besar tersebut.

“Justru itu, saya dan juga masyarakat Jember bertanya-tanya kenapa anggaran untuk melawan Covid begitu besar kok belum dirasakan masyarakat hingga saat ini. Publik sudah bertanya-tanya ini,” pungkas Syaiful Bahri. (HMS)

Continue Reading

EKONOMI

Sri Mulyani Bertanggung Jawab atas Krisis Keuangan RI Akibat Diberlakukan Perppu 1/2020 Menjadi UU

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Badan Anggaran DPR Hermanto mengatakan Sri Mulyani bertanggung jawab atas krisis keuangan akibat diberlakukannya Perppu No. 1/2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menhadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

“Bila tidak lagi mampu mengatur keuangan negara, Sri Mulyani lebih baik mundur saja dari jabatan Menteri Keuangan,” papar Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan menanggapi pernyataan Sri Mulyani belum lama ini yang menyebutkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 bakal melebar hingga 6,72 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau mencapai Rp. 1.028,6 triliun.

Menurutnya, defisit anggaran hingga 6,72 persen mengindikasikan Pemerintah gagal menyusun APBN pada masa covid-19. Padahal Pemerintah telah melakukan tiga kali refocusing dan relokasi anggaran dengan prinsip pemotongan dan penghematan. “Pemotongan dan penghematan anggaran telah dilakukan, mengapa kok masih defisit juga ?”, tanya legislator dari FPKS ini.

Hal tersebut, lanjutnya, menandakan Pemerintah gagal menterjemahkan dan menjabarkan amanat yang terkandung dalam UU Nomor 2/2020.

“Lalu pertanyaan yang mendasar adalah darimana sumber dana untuk menutupi defisit tersebut ?,”tanyanya lagi.

Hermanto memprediksi, defisit 6,72 persen akan menjadi sumber krisis keuangan dan ekonomi nasional yang dapat menghadirkan krisis multidimensional.

“Pemerintah harus mewaspadai akan munculnya krisis sosial karena belum teratasinya wabah covid-19. Krisis sosial dapat berdampak pada krisis politik,” ucapnya.

Namun Hermanto berharap krisis multidimensional tidak terjadi. Hal tersebut bisa diusahakan sepanjang Pemerintah terbuka dan demokratis dalam menyusun APBN.

“Menerapkan prinsip good governance, menegakkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas legislator dari dapil Sumbar 1 ini. (Joko)

Continue Reading

EKONOMI

Usulan Syarief Hasan terkait Stimulus Ekonomi dan Penundaan Pembayaran Kredit UMKM dan Koperasi Direspon Pemerintah

Published

on

By

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengungkapkan tepatnya pada tanggal 3 Mei 2020 lalu pernah menghimbau kepada Pemerintah agar pelaku Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) dan Koperasi yang terkena dampak pandemi Covid-19 atau virus Corona diberikan stimulus ekonomi.

“Antara lain bantuan kredit dan penundaan cicilan pembayaran kredit sampai Corona virus berakhir,” kata Syarief kepada wartawan, Selasa (12/5/2020) malam.

Ternyata gagasannya itu mendapatkan tanggapan positif dari Menteri keuangan RI Sri MuLyani di sidang Patipurna DPR RI setelah disetujuinya PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang Undang tadi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Untuk diketahui, dalam pidato Sri Mulyani terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2021 (KEM-PPKF) Rapat Paripurna DPR digelar Selasa tadi, Sri menyebutkan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan berada di kisaran 4,5%-5,5%, inflasi 2.0%-4,0%, kemudian nilai tukar Rupiah 14.900 serta harga minyak mentah US$ 40-50 per barrel.

Dijelaskan pula oleh Syarief, bahwa sebagian anggaran dari Rp 70 Triliun akan dipergunalan antara untuk stimulus ekonomi dan penundaan pembayaran kredit bagi UMKM dan Koperasi.

“Harapan kita dan Rakyat agar realisasi kebijakan ini jangan ditunda tunda dan pihak Bank pelaksana agar mempermudah kebijakan ini dengan pengawasan yang transparan dan akuntabel agar tepat sasaran,” jelas politisi senior Partai Demokrat itu.

Menurutnya, sejatinya kerangka pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021 nanti mesti memproritaskan pada sektor UMKM dan sektor Informal lainya dengan alokasi pembiayaan modal kerja dengan skema bunga 0%, apalagi paparan pemerintah dalam postur maktro fiskal 2021 menempatkan investasi di posisi terpuruk antara 0,1-0,4.

“Bila kebijakan ini terlaksana dengan baik, maka peran para pelaku UMKM 60 juta dan Koperasi lebih 200.000 units akan signifikant membangun kembali ekonomi Indonesia sehingga minimal dapat bertahan sekitar 3.0 % tahun ini dan naik menjadi 4% tahun 2021,” pungkas Syarief. (HMS)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending