Connect with us

EKONOMI

Bamsoet: Menteri Keuangan Harus Aktif Jelaskan Pemanfaatan Utang Luar Negeri RI

Published

on

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta menteri keuangan, agar semakin aktif menjelaskan pengelolaan dan pemanfaatan utang luar negeri kepada masyarakat. Penjelasan yang komprehensif sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan memahami urgensi negara harus berutang.

‘’Kita semua berharap dan terus mengingatkan menteri keuangan untuk tetap berhati-hati dan bijaksana dalam mengelola utang luar negeri. Sudah puluhan tahun Indonesia berstatus sebagai debitur pada sejumlah lembaga keuangan multilateral seperti Bank Dunia, IMF atau Bank Pembangunan Asia. Indonesia sudah memiliki pengalaman yang mumpuni dalam mengelola utang luar negeri, namun tetap harus diperlukan kehati-hatian dan transparasi,” ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (22/10/20).

Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, belum lama Bank Dunia merilis International Debt Statistics (IDS). IDS dari Bank Dunia menyebutkan Indonesia berada di posisi tujuh dari daftar 10 negara berpendapatan kecil-menengah dengan utang luar negeri terbesar. Per 2019, utang luar negeri Indonesia tercatat 402,08 miliar dolar AS, akumulasi dari utang luar negeri pemerintah, BUMN dan swasta.

“Membiayai pembangunan bangsa dengan utang bukan aib. Karena pendekatan yang sama juga dilakukan banyak negara, termasuk negara-negara kaya. Eropa yang hancur akibat perang dunia II kembali dibangun dengan hibah dan utang. Korea Selatan dan Jepang juga membiayai pembangunan infrastruktur dengan utang,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, dapat dipahami Indonesia membutuhkan utang luar negeri untuk membiayai kebutuhan belanja yang mendesak. Seperti penyediaan fasilitas kesehatan, kebutuhan ragam infrastruktur, hingga aspek ketahanan pangan. Menunda-nunda kebutuhan mendesak itu hanya akan mengeskalasi masalah di kemudian hari.

“Dengan utang luar negeri, menteri keuangan mengklaim telah membiayai sejumlah proyek strategis seperti pelabuhan, penyediaan air bersih, sarana listrik, membiayai sektor pendidikan dan kesehatan hingga membangun bendungan, jalan, rel kereta api serta pemukiman,” jelas Bamsoet.

Namun, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini tetap mengingatkan pemerintah dalam hal ini menteri keungan untuk mengelola utang dengan bijaksana agar rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) terus ideal. Masyarakat juga didorong agar tidak terpaku pada jumlah atau angka-angka utang luar negeri. Jauh lebih penting bagi masyarakat adalah menyoal atau mempertanyakan pemanfaatan utang luar negeri itu sendiri.

“Semua elemen masyarakat harus mengawal penggunaan utang luar negeri Indonesia. Tak salah jika masyarakat menyoal atau mempertanyakan pemanfaatan utang sebagaimana yang telah diklaim menteri keuangan. Misalnya, mempertanyakan seberapa besar manfaat utang dalam memerangi kemiskinan di Indonesia. Termasuk mempertanyakan kepada Menkeu mengapa bunga utang yang dibayarkan Indonesia lebih tinggi,’’ pungkas Bamsoet. (dwi)

EKONOMI

Tiap Desa Miliki Satu BUMDes

Published

on

By

KabaRakyat.com | JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, setiap desa hanya boleh memiliki satu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Meski demikian, setiap BUMDes diperbolehkan untuk mendirikan berbagai unit-unit usaha. (lebih…)

Continue Reading

EKONOMI

Pasca Kemenangan Joe Biden, Ekspor PT Sunindo Adipersada Tbk ke Amerika Serikat Terbuka Lebar

Published

on

By

KabaRakyat.com | JAKARTA – Seperti prediksi banyak pelaku bisnis, perang dagang antara Amerika Serikat dengan China dinilai masih akan terus berlangsung. Namun, yang membedakan Joe Biden dengan pendahulunya adalah penerapan kebijakan yang lebih konsisten. Hal ini yang diharapkan oleh para pelaku bisnis untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara Amerika Serikat tersebut. (lebih…)

Continue Reading

EKONOMI

Amin, Ak: Kenaikan Cukai Rokok Harus Sejahterakan Petani Tembakau

Published

on

By

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana untuk menaikan tarif cukai rokok sebesar 17 % hingga 18% pada tahun 2021. Rencana kenaikan tarif cukai rokok itu sendiri terlihat dari adanya kenaikan target penerimaan cukai rokok sebesar Rp7,86 triliun atau 4,8%, dimana target penerimaan cukai rokok tahun 2021 sebesar Rp172,8 triliun.

Anggota DPR RI, Amin Ak mengatakan, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, proporsi target kenaikan cukai rokok diharapkan dapat dialokasikan lebih banyak untuk program kesehatan. Selain itu, merujuk perolehan Cukai Hasil Tembakau (CHT) sepanjang Januari-September 2020, kenaikan CHT seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani tembakau melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Berdasarkan data Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, realisasi CHT selama Januari-September 2020 sebesar Rp 111,46 triliun. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,53% dibanding tahun sebelumnya, yaitu senilai Rp 102,7 triliun. Bila dibandingkan dengan outlook penerimaan cukai rokok sepanjang 2020, realisasi penerimaan CHT selama Januari-September 2020 setara dengan 67,57% dari Rp 164,94 triliun.

“Pemerintah juga harus dapat mengendalikan Impor tembakau, agar tembakau hasil petani lokal dapat diserap industri secara maksimal” lanjut anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS itu.

Sementara itu Badan Pusat Statistik (BPS) melansir, pada tahun 2019 impor tembakau mencapai 110,92 ton per tahun. BPS juga mencatat, di tengah pandemi COVID-19 Industri Rokok dan Tembakau juatru mengalami pertumbuhan.

Berdasarkan data yang dilansir oleh Kemenko Perekonomian, per tanggal 17 Juni 2020 pertumbuhan Industri Rokok dan Tembakau mengalami peningkatan sebesar 46% secara year to date (YtD). Menurut Amin, kebijakan pemerintah menaikkan cukai rokok sejak tahun 2015 seharusnya diimbangi upaya untuk dapat menciptakan produk turunan hasil tembakau selain rokok, agar petani tembakau dapat terlindungi dan terus produktif.

“Selain itu, pemerintah harus dapat mengawasi peredaran rokok ilegal. Kenaikan CHT berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal, sehingga penerimaan cukai dari produk hasil tembakau tidak dapat terserap secara maksimal,” pungkas Wakil Rakyat dari Dapil Jatim IV (Kabupaten Jember dan Lumajang) tersebut. (A3)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending