Connect with us

PENDIDIKAN

Bamsoet: Penting Tumbuhkan Nasionalisme Bagi Pembangunan Karakter Generasi Muda

Published

on

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan rasa nasionalisme yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, dibangun dari kesadaran dan komitmen kebangsaan untuk hidup bersama dalam satu negara bangsa. Sekalipun Indonesia memiliki keberagaman yang sangat heterogen, dengan kehidupan masyarakat yang terpisah dalam wilayah kepulauan, yang memiliki 733 bahasa, terdiri dari 1.340 suku, dan memiliki 6 agama serta puluhan aliran kepercayaan. 

“Nasionalisme adalah manifestasi kebangsaan yang nyata. Di mana ketika bencana alam menimpa saudara-saudara kita di wilayah timur, secara spontan mendorong aksi solidaritas dari saudara-saudara kita di wilayah tengah dan wilayah barat. Dengan pemaknaan seperti ini, saya yakin nasionalisme akan menjadi jiwa bangsa yang tidak akan lekang oleh dinamika zaman,” ujar Bamsoet saat memberikan sambutan dalam acara ‘Nasional is Me: Indonesia Pasti Bisa’ yang diselenggarakan Yayasan Bentang Merah Putih dan Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa secara virtual di Jakarta, Minggu (2/5/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan konsep nasionalisme bukanlah hal yang secara given didapatkan begitu saja. Tetapi, harus diperjuangkan, diimplementasikan dalam realita, serta dirawat sebagai ikatan kebangsaan.

“Dalam masa perjuangan merebut kemerdekaan, nasionalisme kita terbentuk dari perasaan senasib sepenanggungan sebagai bangsa terjajah. Semangat itu kemudian mengkristal sebagai semangat kebangsaan, dan menjelma menjadi modal terbesar dalam memperjuangkan kemerdekaan,” kata Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan menumbuhkembangkan nasionalisme sangat penting bagi pembangunan karakter generasi muda bangsa. Terlebih saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada beragam tantangan kebangsaan yang muncul dalam berbagai dimensi. Semisal, melemahnya rasa toleransi dalam keberagaman, masih berkembangnya faham radikalisme, dekadensi moral generasi muda bangsa, memudarnya identitas dan jatidiri bangsa, dan masih adanya kesenjangan sosial ekonomi.

“Melemahnya rasa toleransi dalam keberagaman dapat kita rujuk pada data yang diungkapkan SETARA Institut, yang mencatat terjadinya 846 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dalam kurun waktu antara tahun 2014 hingga 2019. Contoh lain adalah penyalahgunaan politik identitas dalam kontestasi politik, sehingga menyebabkan renggangnya ikatan kohesi sosial, dan polarisasi masyarakat pada dua kutub yang berseberangan, baik sebelum, selama, hingga pasca penyelenggaraan Pemilu,” jelas Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menambahkan, menanamkan nasionalisme pada kelompok sasaran generasi muda bangsa adalah strategi yang tepat. Karena, di tengah periode bonus demografi saat ini, dari 70,72 persen penduduk Indonesia merupakan usia produktif. Hampir 69 persen atau sekitar 131,6 juta jiwa adalah sumberdaya manusia potensial yang berusia antara 15 hingga 44 tahun. 

“Seiring perkembangan dan kemajuan zaman, tantangan yang kita hadapi akan semakin kompleks dan dinamis. Untuk menjawab tantangan tersebut, salah satu faktor kuncinya adalah konsolidasi bangsa untuk memperkuat ikatan kebangsaan kita dalam mewujudkan Indonesia yang beradab. Indonesia yang beradab adalah yang memanusiakan manusia, di mana harkat dan martabat kemanusiaan dimuliakan, norma-norma sosial dijunjung tinggi, dihormati, dan dijadikan tuntunan dalam setiap laku sosial segenap anak bangsa, serta menjadi rujukan dalam setiap gerak langkah pembangunan,” pungkas Bamsoet. (dwi)

PENDIDIKAN

Pertemuan PKS-DDII: Kita harus Kerja Sama untuk Penguatan Pendidikan

Published

on

JAKARTA – Kembali hari ini Partai Keadilan Sejahtera atau PKS melanjutkan safari di Bulan Ramadhan ini. Kali ini kunjungan disebut silaturahim keummatan.

PKS ke Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Di mana pertemuan itu dilaksanakan di Kantor Pimpinan Pusat DDII di daerah Kramat Raya, Jakarta Pusat. 

Pada pertemuan itu, selain memperkenalkan kepengurusan baru dan logo yang baru, beberapa agenda penting juga dibahas bersama.

“Diantaranya adalah kerja sama untuk penguatan pendidikan,” kata Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi pada wartawan Lintas Parlemen usai pertemuan, Senin (3/5/2021).

Habib Aboe menjelaskan, isu peningkatan kualitas pendidikan masyarakat menjadi hal penting yang diperhatikan bersama. Oleh karenanya, lanjutnya, PKS bersama DDII memiliki kesepahaman untuk mendorong pendidikan untuk masyarakat lebih berkualitas lagi. 

Menurut Habib Aboe, pendidikan di masyarakat dikakukan melalui institusi pendidikan maupun pembinaan masyarakat melalui majelis-majelis taklim.

“Pada kesempatan ini PKS bersama DDII memiliki komitment untuk saling sinergi dalam melaksanakan pendidikan berkualitas untuk rakyat,” ujarnya. 

Pada pertemuan itu pula, secara khusus dilakukan penjajakan untuk melakukan kerja sama pendidikan untuk menyiapkan kader pemimpin bangsa.

“Diharapkan, melalui kerja sama ini akn diperoleh para pemimpin yang memahami aspek kebangsaan dan aspek keummatan sekaligus,” pungkas Ketua MKD DPR ini. (HP) 

Continue Reading

PARLEMEN

IMI dan Kakorlantas Polri Jalin MoU Pelatihan Safety Driving juga Pembangunan Sirkuit Off Road di Pusdik Lantas Polri

Published

on

TANGSEL – Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) bersama Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Istiono, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara IMI dengan Korlantas Polri untuk membangun Sirkuit Off Road di kawasan Indonesia Safety Driving Center (ISDC), Pusdik Lantas Polri, di Tangerang Selatan (Tangsel). Sekaligus memanfaatkan lahan seluas 10 hektar milik ISDC di Tangsel, serta lahan ISDC di berbagai daerah untuk pelatihan safety driving dan safety riding kepada berbagai kalangan masyarakat. 

“IMI akan menyediakan instruktur terlatih, yang berasal dari para pembalap profesional seperti Rifat Sungkar, Ananda Mikola, Moreno Soeprapto, Sean Gelael hingga Akbar Rais. Sejalan dengan kampanye keluarga besar IMI 2021-2024, yakni Indonesia Juara, Bebas Narkoba, Tertib Berlalu Lintas, Langit Biru, dan Jaga NKRI,” ujar Bamsoet usai menandatangani MoU IMI dengan Korlantas Polri, di Pusdik Lantas Polri, Tangerang Selatan, Rabu (10/3/21). 

Turut hadir Mantan Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (purn) Marciano Norman, pembalap Indonesia peraih double winner Asian Le Mans Sean Gelael. 

Hadir pula para pengurus IMI Pusat, antara lain Ketua Badan Pembina Letjen TNI AM Putranto, Pembina Komjen Pol (Purn) Nanan Soekarna dan Prasetyo Edi Marsudi, Sekjen IMI Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Umum Olahraga Sepeda Motor Sadikin Aksa, Wakil Ketua Umum Olahraga Mobil Ananda Mikola, Wakil Ketua Umum Mobilitas Rifat Sungkar, Wakil Ketua Umum IT dan Digital Tengku Irvan Bahran, dan Wakil Ketua Umum Internasional dan Event Judiarto, Wabendum Rudi Salim, Ketua Bidang Komunikasi dan Media Sosial Raffi Ahmad, Wakil Ketua Bidang Atta Halilintar, Joelene Marie, Dwi Nugroho dan Hasby Zamri, Ketua Dewan Pengawas Jeffry JP serta Dewan Pengawas IMI Kombes (Pol) Syamsul Bahri serta para anggota club dan komunitas mobil dan motor termasuk kominitas motor ladies.

Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan, pada periode Januari-Oktober 2020, kecelakaan lalu lintas mencapai 83.715 kejadian, dengan korban meninggal sebanyak 19.320 jiwa. Selain menyebabkan hampir 9 ribu luka berat dan lebih dari 95 ribu luka ringan, serta kerugian materiil sekitar Rp 163,3 miliar. Sebagai perbandingan, data tahun 2019 mencatat jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 23.530 jiwa. 

“Meskipun terjadi penurunan jumlah korban meninggal, namun angka 19.320 jiwa bukanlah angka yang dapat diabaikan begitu saja, karena dari data tersebut dapat dimaknai bahwa rata-rata dalam sehari ada sekitar 53 orang yang meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Yang memprihatinkan, sebagian besar korban kecelakaan lalu lintas,” papar Bamsoet. 

Mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum dan Keamanan ini menambahkan, tidak hanya di Indonesia, statistik angka kecelakaan dalam tataran global pun cukup memprihatinkan. Menurut laporan Global Status Report on Road Safety tahun 2018, tercatat pada periode 2000 hingga 2016 jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas selalu mengalami peningkatan. 

“Tingginya angka kecelakaan lalu lintas dipicu berbagai sebab. Pertama, sekitar 61 persen, adalah faktor manusia, yaitu kemampuan dan karakter pengemudi kendaraan. Kedua, sekitar 30 persen adalah faktor infrastruktur dan lingkungan, misalnya kerusakan jalan. Ketiga, sekitar 9 persen adalah faktor kendaraan yang tidak laik jalan, serta kurangnya kelengkapan teknis kendaraan lainnya sehingga tidak memberikan perlindungan yang optimal bagi pengendara,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

PENDIDIKAN

Sejalan dengan Muhammadiyah, Fraksi PKS Tegaskan Agama Menjadi Bagian Integral dari Visi Pendidikan Nasional

Published

on

SERANG – Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengapresiasi dan mendukung kritik yang dilontarkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir terhadap Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yang disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Pasalnya peta jalan itu disinyalir tidak sejalan dengan UUD 1945 Pasal 31 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama tidak dicantumkannya frasa “agama” dalam visi pendidikan Indonesia 2035.

“Kritik Ketum Muhammadiyah Profesor Haedar Nasir sangat fundamental dan elementer. Bagaimana mungkin agama iman dan takwa tidak termaktub dalam visi peta jalan pendidikan Indonesia, padahal hal itu jelas ada dalam visi pendidikan nasional menurut UUD 1945 dan UU Sisdiknas,” tanya Jazuli.

Sikap PP Muhammadiyah itu sejalam dengan sikap Fraksi PKS melalui anggotanya di Komisi Pendidikan. Ketua Fraksi PKS DPR ini telah mengecek dan mendengar penjelasan Anggota PKS di Komisi X DPR bahwa Peta Jalan tersebut juga telah mendapat respon dan kritik tajam dari Anggotanya, mulai dari alas hukum, hingga paradigmanya yang tidak mengacu pada UU Sisdiknas dan UUD 1945.

“Atas seluruh kritik dan masukan akhirnya di Komisi X hanya diakui sebagai pra konsep dan bukan peta jalan pendidikan. Untuk sampai pada peta jalan harus dilakukan secara cermat, dibahas secara terbuka dan transparan, melibatkan seluruh stakeholder pendidikan nasional, dan terpenting wajib merujuk UUD 1945 dan UU Sisdikanas,” terang Jazuli.

Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini mengucapkan terima kasih kepada ormas Islam seperti Muhammadiyah yang secara tekun dan konsisten menjaga ruh pendidikan nasional yang membentuk karakter generasi bangsa yang utuh dan menyeluruh baik secara kognitif, afektif, dan konatif.

“Pendidikan kita menurut konstitusi mementingkan karakter keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia sebagai pondasi kecerdasan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga benar-benar memadukan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual. Jadi peran agama sangat penting, jangan sampai dihilangkan sehingga pendidikan menjadi sekularistik,” tandas Jazuli.

Pasal 31 UUD 1945 jelas menegaskan : Ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang. Lalu disambung Ayat (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Sementara Visi Pendidikan Indonesia 2035 berbunyi, “Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila.”

“Dalam visi tersebut, frasa “agama” tidak termaktub. Justru budaya masuk sebagai acuan nilai mendampingi Pancasila. Padahal UUD 1945 Pasal 31 jelas menempatkan agama sebagai rujukan nilai pendidikan berdampingan dengan nilai-nilai kebangsaan dan tujuan bernegara”, pungkas Jazuli. (J3)

Continue Reading

Selamat Hari Raya Idul Fitri

Kategori

Topik Terkini

Trending