Connect with us

RAGAM

Bamsoet: Pokok-Pokok Haluan Negara Menjadi Arah Kebijakan Strategis Penyusunan Haluan Pembangunan Negara

Published

on

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan setelah mengalami empat kali perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tak lagi memberikan kewenangan kepada MPR RI untuk menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Fungsi GBHN digantikan UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

“Dalam Lampiran UU No. 17/2007, Bab Pendahuluan angka 4 dan 5 disebutkan: Tidak adanya GBHN akan mengakibatkan tidak adanya lagi rencana pembangunan jangka panjang pada masa yang akan datang. Pemilihan secara langsung memberikan keleluasaan bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden untuk menyampaikan visi, misi, dan program pembangunan pada saat berkampanye. Namun pada praktiknya, saat ini keleluasaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksinambungan pembangunan dari satu masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden ke masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden berikutnya,” ujar Bamsoet saat menjadi narasumber Focus Group Discussion ‘Rumusan dan Posisi Haluan Negara yang Dapat Diimplementasikan Saat ini’, yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANAS RI), di Jakarta, Senin (20/1/20).

Turut hadir antara lain Gubernur LEMHANAS Letnan Jenderal TNI (purn) Agus Widjojo, Sekretaris Utama LEMHANAS RI Komjen Pol Drs. Mochamad Iriawan, Deputi Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (BAPPENAS RI) Ir. Bambang Prijambodo, Pakar Hukum Tata Negara Dr. Refly Harun, Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof. Dr. Firman Noor, Tenaga Profesional Bidang Politik dan Ideologi LEMHANAS RI Kisnu Haryo, dan Pakar Ilmu Politik The Habibie Center Prof. DR. Indria Samego.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, selain ketiadaan GBHN, desentralisasi dan penguatan otonomi daerah disisi lain juga berpotensi mengakibatkan perencanaan pembangunan daerah tidak sinergi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Serta antara pembangunan daerah dan pembangunan secara nasional.

“Lahirnya UU. No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan pembangunan tahunan, didalamnya juga belum memberikan jaminan sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Maupun keberlanjutan antara satu periode presiden ke presiden penggantinya,” tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan, ketersebaran panduan arah pembangunan dari berbagai UU, justru malah menimbulkan kerancuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk mencegah kerancuan ini di satu di sisi, dan agar pelaksanaan pembangunan bisa terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik pada sisi lainnya, maka diperlukan penataan kembali rencana pembangunan nasional dalam satu naskah haluan negara yang utuh dan komprehensif.

“Secara filosofis, sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana model GBHN adalah dokumen hukum bagi penyelenggara pembangunan nasional yang berbasis kedaulatan rakyat. Artinya rakyatlah melalui wakil-wakilnya dalam lembaga MPR RI yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang merancang dan menetapkannya,” urai Bamsoet.

Mengenai polemik menghadirkan kembali GBHN, mantan Ketua DPR RI ini menegaskan berdasarkan rekomendasi MPR RI 2014-2019, nomenklatur yang digunakan adalah Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), bukan GBHN. Dalam pembahasan di Badan Pengkajian MPR, subtansi PPHN direkomendasikan hanya akan memuat arah kebijakan strategis yang menjadi arahan bagi penyusunan haluan pembangunan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya.

“Subtansi PPHN yang merupakan visi antara dari visi abadi bangsa Indonesia harus mampu menggambarkan wajah Indonesia 50 bahkan 100 tahun ke depan. Selain, mampu mengantisipasi megatrend dunia yang meliputi kemajuan teknologi, perubahan geopolitik, perubahan geoekonomi, demografi dunia, urbanisasi global, perdagangan internasional, keuangan global, kelas pendapatan menengah, persaingan sumber daya alam dan perubahan iklim yang semuanya akan berpengaruh pada pembangunan Indonesia,” tutur Bamsoet.

Nantinya, lanjut Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, hadirnya PPHN tidak akan mengurangi ruang kreatifitas Presiden untuk menerjemahkan ke dalam program-program pembangunan. Dengan adanya PPHN akan menjadi payung yang bersifat politik bagi penyusunan haluan pembangunan yang bersifat teknoratis.

“Dengan begitu, hadirnya PPHN sama sekali tidak bertentangan dengan sistem presidensial yang telah kita sepakati bersama,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

RAGAM

Bamsoet Berikan Bantuan Sembako ke Wartawan Press Room Parlemen

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Ketua Umum Gerak BS Aroem Alzier menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada para wartawan Press Room MPR RI. Kerja keras para wartawan ditengah pandemi Covid-19 yang selalu update menyajikan informasi kepada masyarakat, patut diapresiasi. Berkat merekalah, warga yang ‘terisolasi’ di rumah, masih tetap bisa terhubung ke dunia luar, mengetahui berbagai kejadian yang terjadi di luar rumah, bahkan belahan dunia lainnya.

Bantuan sembako dan ratusan ekor ayam beku diterima langsung oleh Ketua Press Room Donny dari Rakyat Merdeka.

“Jurnalisme ditengah pandemi Covid-19 tak hanya dituntut menyajikan informasi yang valid, namun juga mencerahkan dan mencerdaskan. Para wartawan dituntut tak hanya menuliskan berita yang penuh sensasi, namun harus lebih menyuguhkan informasi yang mengedepankan esensi. Apalagi disaat sebagian besar masyarakat berkegiatan di rumah, kemungkinan besar konsumsi mereka dalam mengakses berita juga akan meningkat,” ujar Bamsoet usai menyerahkan bantuan, di Jakarta, Selasa (19/5/20).

Mantan Ketua DPR RI yang pernah berkecimpung di dunia jurnalistik ini juga mengajak para wartawan selalu menjaga harkat, martabat, dan derajat sebagai jurnalis dengan tidak menuliskan pemberitaan secara serampangan. Berbeda saat dirinya menjadi wartawan yang harus mengejar narasumber kesana kemari, di masa kini para wartawan relatif lebih mudah mendapatkan narasumber. Bisa melalui telepon, whatsapp ataupun video call. Bahkan tak jarang, narasumberlah yang justru mengejar wartawan.

“Berbagai kemudahan tersebut seharusnya tak membuat wartawan terperdaya. Kualitas seorang jurnalis bukanlah hanya dinilai dari seberapa cepat ia mampu menuliskan sebuah berita. Namun juga dari seberapa akurat informasi yang berhasil didapat. Pemberitaan yang tak valid dengan narasumber yang tak kredibel, adalah bagian dari pembodohan bangsa,” tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, walaupun konsentrasi dunia dan juga Indonesia terfokus pada penanganan pandemi Covid-19, namun bukan berarti topik pemberitaan antar wartawan bisa seragam. Tema pandemi Covid-19 punya banyak topik yang bisa dielaborasi lebih jauh.

“Wartawan bisa menuliskan bagaimana penanganan pandemi Covid-19 di berbagai negara sehingga bisa menjadi pembelajaran bagi Indonesia. Kedisiplinan warga China, Korea Selatan, Selandia Baru dalam menjaga jarak dan membuat negara cepat keluar dari pandemi Covid-19, misalnya, juga bisa dielaborasi lebih jauh sehingga masyarakat kita bisa meniru hal serupa. Pandemi Covid-19 juga telah menguji kreatifitas,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading

NASIONAL

Jelang Lebaran, Ridwan Hisjam Bagikan 10.000 Paket Sembako

Published

on

By

MALANG – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Dapil Jatim V Malang Raya (Kabupaten Malang,Kota Malang,Kota Batu) membagikan 10.000 (Sepuluh Ribu ) paket sembako ini untuk masyarakat Malang Raya. Bantuan tersebut didistribusikan mulai tanggal 11 Mei 2020 hingga saat ini. Semua prosesnya berjalan oleh tim RHC (Ridwan Hisjam Center) dan relawan yang ada di tingkatan kecamatan dan di tingakat Desa/kelurahan.

Bantuan 10.000 paket sembako tepat menjelang hari raya, Ridwan Hisjam berharap dapat meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Dengan bantuan itu tidak lagi mengalami kendala untuk mencari bahan pangan pokok diluar rumahnya masing-masing sesuai anjuran pemerintah agar di rumah saja.

“Menjelang Idul fitri saya akan mendistribusikan 10.000 paket sembako untuk masyarakat,saya berharap dengan bantuan tersebut masyarakat malang raya tetap tenang dirumah dalam menghadapi pandemi covid-19,” kata Ridwan Hisjam.

Ridwan Hisjam menghimbau agar masyarakat tetap waspada akan virus corona ini, karena sampai detik ini belum ditemukannya vaksinnya,maka salah satu cara ialah memutus rantai penularannya,yaitu jaga jarak dan menjaga kebersihan.

Apalagi, Ridwan mengingatkan ungkapan dari Direktur kedaruratan WHO, dr Mike Ryan, memperingatkan bahwa virus corona SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 mungkin tak akan pernah hilang meski nanti ada vaksin.

Dengan di rumah, lanjut Ridwan Hisjam, itu sesuai anjuran Presiden Joko Widodo. Ridwan Hisjam yakin anjuran tersebut akan memutus rantai penularan virus corona/covid-19 dan berharap malang raya akan kembali normal kembali, perlu diketahui malang raya termasuk zona merah dalam penyebaran covid-19 yang di tetapkan oleh guburnur jawa timur.

Dengan kondisi tersebut pemerintah membatasi jam kerja masyarakat, tentu ini sangat merugikan masyarakat yang pendapatannya hanya bergantung pada pendapatan harian.

Banyak masyarakat mulai resah akan kebijakan dan situasi pandemi tersebut, apalagi dalam minggu ini malang raya akan menerapkan Pembatasan sosial berskala Besar (PSBB), tentu perekonomian masyarakat akan semakin sulit. Alasan itu, Ridwan Hisjam Hadir membagikan 10.000 paket sembako untuk meringankan masyarakatnya di dapil V Malang Raya.

Menurut  Ketua RH Center Achmad Fajar bahhwa pendistribuan tersebut akan di antar kerumah masing-masing masyarakat yang membutuhkan, karena achmad fajar tidak ingin melanggar aturan-aturan pemerintah dalam situasi pandemi ini.

“Kami berupaya akan mengantar sendiri kerumah masyarakat dengan bantuan Tim RH Center,untuk menghindari kerumunan yang bisa menyebabkan penularan virus corona/covid-19, pembagian 10.000 sembako tersebut sudah kami distribusikan sejak tanggal 11 Mei kemarin hingga saat ini, Alhamdulillah masyarakat senang akan hadirnya paket sembako oleh Ir.H.M Ridwan Hisjam,

Sekitar 10.000 paket sembako sudah kami distribusikan untuk masyarakat malang raya,hari ini tim kami masih jalan ke pelosok-pelosok desa untuk menyalurkan paket sembako tersebut, semoga dalam minggu ini sudah selesai dan semoga tepat sasaran. Kami di RH Center juga menerima layanan informasi bagi masyarakat yang membutuhkan paket sembako tersebut, kantor kami buka 24 jam, yang akan menampung aspirasi masyarakat, jelasnya.

Dalam pendistribusian turun juga anggota DPRD Kota Malang, yaitu Suryadi, S.Pd. Menurutnya paket sembako kini sudah sampai di seluruh pengurus fungsionaris DPD Partai Malang Raya sampai ke titik Pengurus Desa Partai Golkar Semalang Raya.

Kedepannya Tim RH Center akan lebih Fokus pendistribusian paket sembako Ke masyarakat secara merata dan tepat sasaran,agar masyarakat tetap tenang dirumah masing-masing dan mawas diri dalam menghadapi Covid-19. (Surya)

Continue Reading

RAGAM

Bamsoet Berikan Bantuan Sembako ke Seniman di Taman Ismail Marzuki

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) serta organisasi kemasyarakatan Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (GERAK BS) dan Relawan 4 Pilar kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan. Kali ini ditujukan kepada para seniman yang tergabung dalam Lembaga Teater Jakarta. Bantuan ratusan paket sembako berisi beras, mie instan, teh, kecap, Sardens, Kornet, minyak goreng dan sabun.

“Pandemi Covid-19 yang belum mereda dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memberikan dampak ekonomi yang besar bagi semua pihak. Tak terkecuali para seniman. Kehidupan panggung mereka terhenti. Akibatnya, pendapatan mereka pun menurun. Melalui bantuan ini, saya berharap para pengusaha dan masyarakat lainnya terinsfirasi dan tergugah untuk membantu para seniman atau pekerja seni yang juga membutuhkan perhatian,” ujar Bamsoet usai menyerahkan bantuan di Kompleks Taman Ismail Marzuki Jakarta, Kamis (7/5/20).

Hadir dalam acara itu Kepala BPIB Prof Yudian, Dewan Pembina BPIP Romo Beni dan Sestama Kardjono juga Ketua Umum Gerak BS Aroem Alzier.

Mantan Ketua DPR RI ini berharap bantuan yang diberikan bisa meringankan beban harian para pekerja seni. Apalagi dalam suasana pandemi Covid-19, PLN justru melakukan penyesuaian tarif listrik yang menyebabkan tagihan listrik menjadi naik.

“Ditengah pendapatan masyarakat yang tak stabil, apalagi pertunjukan panggung para seniman saat PSBB ini terhenti, kenaikan tagihan listrik tersebut tentu akan memberatkan kehidupan rakyat. Dan, pada akhirnya bisa berefek menambah beban kebutuhan harian,” kata Bamsoet.

Lebih jauh, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengajak para seniman melakukan perubahan dalam menampilkan karya seninya, sebagai bentuk adaptasi ditengah pandemi Covid-19. Jika pertunjukan maupun pameran langsung menghadirkan banyak orang sudah tak dimungkinkan, seniman bisa merambah dunia digital sebagai penyaluran ide dan kreatifitas.

“Karya tak boleh terhenti hanya karena pandemi. Diselimuti suasana krisis seperti ini, para seniman biasanya justru tertantang melahirkan banyak ide dan kreatifitas baru yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Digital merupakan keniscayaan yang perlu dirambah oleh berbagai kalangan seniman,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending