Connect with us

RAGAM

Bamsoet: Re-Branding MPR RI Diperlukan Agar Tidak Ketinggalan Zaman

Published

on

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai perlu dilakukan re-branding MPR RI yang akan memasuki usia ke-75 tahun pada tahun 2020. Tujuannya, agar MPR RI bisa tampil lebih segar, menarik, dan tak ketinggalan zaman.

“Banyak kalangan, khususnya millenial, yang tak mengetahui apa itu MPR RI. Lembaga ini seperti ada dan tiada, akibat tidak punya branding yang kuat di masyarakat. Dengan melakukan re-branding akan membuka lembaran sejarah baru bagi wajah MPR RI agar menjadi lebih mengakar dan menancap di hati publik,” ujar Bamsoet saat menerima MarkPlus.Inc yang dipimpin Hermawan Kertajaya, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu (22/1/20).

Mantan Ketua DPR RI ini menyambut baik niat MarkPlus.Inc, instansi profesional terkemuka dan sangat berpengalaman di bidang konsultasi, riset pemasaran, dan media, yang ingin berkolaborasi dengan MPR RI untuk membranding MPR RI agar tampil kekinian. Terlebih, branding yang dilakukan MarkPlus.Inc diberikan secara cuma-cuma alias tidak harus dibayar.

“Kolaborasi MPR RI dengan MarkPlus.Inc yang dipimpin Pak Hermawan Kertajaya, akan membuka lembaran sejarah baru bagi wajah MPR RI agar menjadi lebih mengakar dan menancap di hati publik,” kata Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, pada prinispnya MPR RI punya positioning kuat dalam pembagian tiga cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dalam sistem penyelenggaraan negara. Sebagai lembaga legislatif yang bergerak dalam semangat teknokratis kebangsaan, MPR RI juga berbeda dengan DPR RI yang day to day lebih banyak ke hal teknis politis, maupun DPD RI yang mengawal semangat kedaerahan.

“MPR RI juga punya Empat Pilar MPR RI yang terdiri dari empat konsensus dasar bangsa Indonesia, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika. Banyak yang tak tahu dan bahkan tak mau tahu betapa pentingnya Empat Pilar MPR RI tersebut, lantaran sosialisasi yang dilakukan selama ini terkesan jadul. Karenanya MPR RI kedepan ingin membranding sosialisasinya menjadi lebih fun, lebih fresh, dan lebih gress. Pendekatan sosialisasinya juga akan dibuat beragam. Sosialisasi ke millenial tentu berbeda dengan sosialisasi ke kalangan usahawan maupun sosialisasi ke pemuka agama,” papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, rencana MPR RI melakukan amandemen terbatas UUD NRI 1945 untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) juga merupakan penguat positioning MPR RI diantara lembaga legislatif lainnya. PPHN yang berisi Haluan Negara, tidak akan mengganggu kreatifitas presiden-wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dalam menjalankan Haluan Pembangunan.

“Haluan Negara lebih banyak bersifat teknokratis, sedangkan Haluan Pembangunan yang dijalankan presiden-wakil presiden bersifat teknis. PPHN akan menjadi acuan bagi presiden-wakil presiden hingga gubernur-wakil gubernur sampai walikota-wakil walikota/bupati-wakil bupati menjalankan berbagai agenda pembangunan. Sehingga terjamin integrasi dan kontinuitasnya. Sehingga antara pusat dan daerah bisa saling menguatkan, bukan seperti saat ini yang terkadang saling menegasikan,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menegaskan, dengan kehadiran PPHN, Indonesia akan mampu menghadapi situasi megatraden dunia. Misalnya, di saat negara maju sudah bergerak ke arah tenaga Nuklir untuk penyediaan listrik, apakah Indonesia masih tetap bergantung kepada batubara. Maupun mengenai kendaraan bermotor berbahan bakar minyak yang di berbagai negara Eropa sudah dilarang, dan beralih ke kendaraan listrik.

“China saja sejak 1953 mengadopsi pola pembangunan menyerupai GBHN. Mereka sudah melakukan pembangunan untuk menatap China 2050. Ironis memang, disaat di Indonesia Haluan Negara sedang mengalami pro kontra, di China justru sudah menerapkan pola pembangunan serupa. China menyadari, masa depan harus dipersiapkan sejak dini. Kita juga tak boleh ketinggalan,” pungkas Bamsoet. (dwi)

RAGAM

Bamsoet: Pokok-Pokok Haluan Negara Menjadi Arah Kebijakan Strategis Penyusunan Haluan Pembangunan Negara

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan setelah mengalami empat kali perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tak lagi memberikan kewenangan kepada MPR RI untuk menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Fungsi GBHN digantikan UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

“Dalam Lampiran UU No. 17/2007, Bab Pendahuluan angka 4 dan 5 disebutkan: Tidak adanya GBHN akan mengakibatkan tidak adanya lagi rencana pembangunan jangka panjang pada masa yang akan datang. Pemilihan secara langsung memberikan keleluasaan bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden untuk menyampaikan visi, misi, dan program pembangunan pada saat berkampanye. Namun pada praktiknya, saat ini keleluasaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksinambungan pembangunan dari satu masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden ke masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden berikutnya,” ujar Bamsoet saat menjadi narasumber Focus Group Discussion ‘Rumusan dan Posisi Haluan Negara yang Dapat Diimplementasikan Saat ini’, yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANAS RI), di Jakarta, Senin (20/1/20).

Turut hadir antara lain Gubernur LEMHANAS Letnan Jenderal TNI (purn) Agus Widjojo, Sekretaris Utama LEMHANAS RI Komjen Pol Drs. Mochamad Iriawan, Deputi Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (BAPPENAS RI) Ir. Bambang Prijambodo, Pakar Hukum Tata Negara Dr. Refly Harun, Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof. Dr. Firman Noor, Tenaga Profesional Bidang Politik dan Ideologi LEMHANAS RI Kisnu Haryo, dan Pakar Ilmu Politik The Habibie Center Prof. DR. Indria Samego.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, selain ketiadaan GBHN, desentralisasi dan penguatan otonomi daerah disisi lain juga berpotensi mengakibatkan perencanaan pembangunan daerah tidak sinergi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Serta antara pembangunan daerah dan pembangunan secara nasional.

“Lahirnya UU. No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan pembangunan tahunan, didalamnya juga belum memberikan jaminan sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Maupun keberlanjutan antara satu periode presiden ke presiden penggantinya,” tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan, ketersebaran panduan arah pembangunan dari berbagai UU, justru malah menimbulkan kerancuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk mencegah kerancuan ini di satu di sisi, dan agar pelaksanaan pembangunan bisa terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik pada sisi lainnya, maka diperlukan penataan kembali rencana pembangunan nasional dalam satu naskah haluan negara yang utuh dan komprehensif.

“Secara filosofis, sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana model GBHN adalah dokumen hukum bagi penyelenggara pembangunan nasional yang berbasis kedaulatan rakyat. Artinya rakyatlah melalui wakil-wakilnya dalam lembaga MPR RI yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang merancang dan menetapkannya,” urai Bamsoet.

Mengenai polemik menghadirkan kembali GBHN, mantan Ketua DPR RI ini menegaskan berdasarkan rekomendasi MPR RI 2014-2019, nomenklatur yang digunakan adalah Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), bukan GBHN. Dalam pembahasan di Badan Pengkajian MPR, subtansi PPHN direkomendasikan hanya akan memuat arah kebijakan strategis yang menjadi arahan bagi penyusunan haluan pembangunan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya.

“Subtansi PPHN yang merupakan visi antara dari visi abadi bangsa Indonesia harus mampu menggambarkan wajah Indonesia 50 bahkan 100 tahun ke depan. Selain, mampu mengantisipasi megatrend dunia yang meliputi kemajuan teknologi, perubahan geopolitik, perubahan geoekonomi, demografi dunia, urbanisasi global, perdagangan internasional, keuangan global, kelas pendapatan menengah, persaingan sumber daya alam dan perubahan iklim yang semuanya akan berpengaruh pada pembangunan Indonesia,” tutur Bamsoet.

Nantinya, lanjut Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, hadirnya PPHN tidak akan mengurangi ruang kreatifitas Presiden untuk menerjemahkan ke dalam program-program pembangunan. Dengan adanya PPHN akan menjadi payung yang bersifat politik bagi penyusunan haluan pembangunan yang bersifat teknoratis.

“Dengan begitu, hadirnya PPHN sama sekali tidak bertentangan dengan sistem presidensial yang telah kita sepakati bersama,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading

RAGAM

Bamsoet ke Pendukungnya: Tak Ada Perjuangan Sia-sia

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang sempat maju menjadi kandidat Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024 menegaskan tidak ada perjuangan yang sia-sia dalam sebuah kompetisi. Walaupun pada akhirnya dirinya memilih mundur demi kebaikan bersama, namun nilai-nilai yang telah diperjuangkan bersama kandidat lainnya seperti Indra Bambang Utoyo, Ridwan Hisyam dan Agun Gunanjar untuk membesarkan Partai Golkar tak akan pernah padam.

“Terimakasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan baik dalam bentuk doa maupun kerja bersama. Khususnya, selama lebih kurang lima bulan, sejak saya menerima amanah dari Depinas Soksi, pengurus Partai Golkar tingkat I dan II, Hasta Karya, termasuk FKPPI dan Pemuda Pancasila, kader maupun senior Partai Golkar serta organisasi pendiri, yang didirikan, maupun partner Partai Golkar, untuk maju menjadi kandidat Ketua Umum Partai Golkar pada deklarasi 18 Juli 2019. Kita semua tahu bahwa sebenarnya titik kemenangan sudah terjangkau. Tapi sudahlah. Kita harus dahulukan kepentingan yang lebih besar, yakni keutuhan Partai Golkar,” ujar Bamsoet saat bertemu para pendukungnya, di Jakarta, Jumat Malam (6/12/19).

Hadir dalam acara silahturahmi tersebut selain Dewan Pembina Paskah Suzeta, relawan, Tim Bamsoet dan para pendukung dari DPD I dan DPD II Partai Golkar juga hadir Erwan Sorkardja serta mantan kandidat Indra Bambang Utoyo, Ridwan Hisyam dan Agun Gunanjar.

Usai memberikan sambutan Bamsoet langsung Membawakan lagu “My Way” untuk memeriahkan acara. Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengungkapkan sama sekali tidak ada kekecewaan baik dalam dirinya maupun pihak yang mendukungnya. Semua berbesar hati menerima fakta politik dan tetap kompak serta semangat dalam membesarkan Partai Golkar.

“Politik itu seperti cuaca. Ketika matahari bersinak terik, pilihan terbaik adalah berteduh agar tidak gosong. Kita harus sabar menunggu perubahan cuaca. Karena itu, sejak selesainya penyelenggaraan Munas Partai Golkar, tidak ada lagi faksi-faksi. Mari jaga keutuhan barisan yang sudah tersusun. Perjuangan masih terus berlanjut bersama seluruh elemen dan kader Partai Golkar yang lain untuk menjadikan partai ini kembali mandiri dan jaya dimasa mendatang. No sacrifice is wasted,” tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menilai sudah menjadi tugas, tanggungjawab, sekaligus kebanggaan bagi dirinya sebagai bagian dari keluarga besar Partai Golkar untuk tetap menjaga kekompakan dan semangat juang. Karena itu, komitmen mengkonsolidasikan kembali kekuatan purnawirawan keluarga besar TNI/Polri, serta berbagai kekuatan Ormas pendiri Partai Golkar seperti SOKSI, Kosgoro, dan MKGR, akan tetap ia jalankan.

“Begitupun dengan Ormas yang didirikan Partai Golkar seperti Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Satkar Ulama Indonesia, Al-Hidayah, Himpunan Wanita Karya (HWK) dan Majelis Dakwah Indonesia (MDI). Serta Ormas yang menjadi rekan Partai Golkar seperti FKPPI dan Pemuda Pancasila. Banyak sahabat disana yang dulu memberikan dukungan, yang kini akan bersama-sama membangun Partai Golkar menjadi lebih hebat lagi,” papar Bamsoet.

Mantan Ketua DPR RI dan Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini berharap persaudaraan yang selama ini telah terbangun, tetap bisa terjalin erat hingga kapanpun, tanpa kelas, tanpa jarak, dan tanpa batas. Melalui persaudaraan ini, bukan hanya bisa membesarkan Partai Golkar namun juga mengawal kesuksesan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Bersama pemerintahan Presiden Joko Widodo, kita sukseskan jalannya roda pembangunan. Sehingga rakyat Indonesia semakin sejahtera, maju, adil, dan makmur. Serta tetap menjadi bangsa yang bermartabat di hadapan bangsa-bangsa lainnya,” ujar Bamsoet usai melantunkan lagu My Way atau Jalanku nya Frank Sinarta.

“Yes, there were times
Ya, memang ada saatnya

I’m sure you knew
Aku yakin kautahu

When I bit off more than I could chew
Kala aku menggigit lebih dari apa yang dapat kukunyah

But through it all when there was doubt
Menjalani semuanya saat ada keraguan

I ate it up and spit it out
Aku menghabiskannya dan meludahkannya

I faced it all
Aku menghadapi semua itu

And I stood tall
Dan aku berdiri tegak

And did it my way
Dan melakukan semuanya dengan caraku sendiri,” (dwi)

Continue Reading

RAGAM

Demi Kuliah ke Jepang, Gubernur Sulsel Tinggalkan Jabatan Ketua KNPI Sulsel

Published

on

By

Gubernur Sulsel Prof DR Ir Nurdin Abdullah bersama Wasekjen DPP KNPI Habibie Mahabbah

MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan Prof DR Ir Nurdin Abdullah bangga dan mengapresiasi Musda DPD I KNPI XV Sulsel digelar berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia melalui proses musyawarah mufakat. Nurdin Abdullah merasa senang dengan hal tersebut.

“Saya itu hadir kalau organisasi melakukan pemilihan anggota dengan musyawarah mufakat dan tidak hadir kalau proses pemilihan. Saya setuju dengan ketua knpi sulsel (Imran Eka Saputra) Dan saya satu visi dengan dia,” jelas Nurdin Abdullah saat pembukaan pembukaan Musda KNPI Sulsel di Baruga Karaeng Pattinggaloang di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Sabtu (7/12/2019).

Untuk diketahui, KNPI Sulsel telah menyepakati Nur Kanita Kahfi sebagai Ketua KNPI Sulsel. Nama Nur Kanita Kahfi disepakati pasca OKP dan DPD se-Sulsel hanya merekomendasikan nama kader Muhammadiyah itu dibawa ke arena Musda di Malino, Gowa.

Nurdin mengaku, dirinya pernah ditawari oleh Gubernur Sulsel Ahmad Amiruddin (1988-1993) untuk menggantikan Andi Mattalata sebagai Ketua KNPI Sulsel. Hanya saja dirinya mendapatkan beasiswa kuliah keluar negeri.

“Ketika itu saya dipanggil oleh Pak Gubernur untuk menggantikan ketua knpi waktu itu tapi saya dapat surat dari kantor pos untuk melanjutkan kuliah S2, ” ujar Nurdin.

Kala itu, kisah Nurdin, ada pertentangan batin dalam dirinya antara memilih memimpin pemuda Sulsel melalui KNPI atau melanjutkan kuliah Kyuzhu University, Tokyo, Jepang.

“Waktu itu saya berdialog dengan pak Gubernur (Ahmad Amirudin) dan saya diperintahkan kuliah ke Kyuzhu) daripada memimpin KNPI. Tapi kalau saya ambil Ketua KNPI Sulsel maka saya hanya dikenal Ir Nurdin Abdullah,” ungkap Nurdin.

Atas dasar itu, Nurdin sangat membutuhkan KNPI menyatukan potensi pemuda Sulse. Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Sulsel perlu kerjasama KNPI.

“Bagaimana kita membangun sinerji. Kita akui KNPI sebagai mitra strategis untuk membangun negeri ini. Dan tugas kita ke depan menyiapkan kader-kader politik. kita telah menyiapkan fasilitas yang cukup berupa gedung untuk mendukung pemuda di Sulsel. kita ingin membuat berupa kegiatan-kegiatan untuk pemuda,” paparnya. (hms)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending