Connect with us

TEKNOLOGI

Bamsoet Sampaikan 2030, Revolusi Industri 4.0 Berdampak Hilangnya 45-50 Juta Lapangan Kerja

Published

on

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memaparkan hasil riset lembaga Internasional McKinsey yang memperkirakan hingga tahun 2030, Revolusi Industri 4.0 akan berdampak pada hilangnya sekitar 45 juta hingga 50 juta pekerjaan. Akan ada banyak pegawai di seluruh dunia yang akan kehilangan pekerjaan.

Karena itu, Bamsoet sampaikan, sebagai gantinya diperlukan inovasi untuk menciptakan lapangan kerja baru serta sumber daya manusia (SDM) yang handal, kompeten serta memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam dunia kerja.

“Dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0, Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu dikuatkan dan diarahkan pada bagaimana perguruan tinggi dapat mempersiapkan dan meningkatkan kualitas SDM yang siap mengisi era ini dengan tantangan yang semakin berat. Program pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang sudah meningkat pesat,” ujar Bamsoet saat mengisi Kuliah Umum di Universitas Islam Atthahiriyah, di Jakarta, Sabtu (07/09/19).

Selain dihadiri para mahasiswa dari berbagai program studi, turut hadir Ketua Dewan Pembina Yayasan Adiniyah Attahariyah KH Khodori Tahir dan Rektor Universitas Islam Attahiriyah Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini menjelaskan, dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0, program pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang sudah meningkat pesat. Pada dharma pendidikan, perguruan tinggi diharapkan dapat melaksanakan sistem pembelajaran yang lebih inovatif melalui penyesuaian kurikulum pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa. Khususnya, dalam hal data Information Technology (IT), Operational Technology (OT), Internet of Things (IoT), Big Data Analitic, serta integrasi antara objek fisik, digital dan manusia.

Selain itu, Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar ini menambahkan, diperlukan peningkatan kapasitas mahasiswa dalam karakter dan pemikiran, sehingga mampu bersaing dan berjuang dalam kondisi tersulit. Proses pembelajaran juga perlu dioptimalkan sehingga tidak hanya dilaksanakan secara face to face, melainkan juga blended learning maupun full online learning, sehingga dapat meningkatkan intensitas komunikasi belajar antara mahasiswa dan dosen.

“Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif dan terampil. Terutama dalam aspek data literacy, technological literacy dan human literacy. Dengan demikian diharapkan dapat menciptakan generasi angkatan kerja yang memiliki daya saing untuk memenuhi tuntutan pasar dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks,” tandas Bamsoet.

Pada dharma penelitian, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan, perguruan tinggi diharapkan mampu responsif dan adaptif terhadap perkembangan iptek serta mengembangkan ilmu pengetahuan baru, menjembatani ilmu pengetahuan agar berdaya guna. Selain, memberikan terobosan dalam riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas riset, bersinergi dengan industri, serta selalu berinovasi untuk kemajuan institusi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Sedangkan pada dharma pengabdian pada masyarakat, perguruan tinggi dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung kemajuan institusi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian perguruan tinggi dapat melaksanakan perannya dalam menyiapkan, mengisi, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan SDM dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TEKNOLOGI

Kaukus Muda PPP Ajak Mahasiswa Ikut Serta Kawal UU Pesantren

Published

on

By

Jakarta – Kemajuan pendidikan pesantren diperkirakan akan semakin pesat dengan disahkannya Undang-undang Pesantren pada September 2019 lalu, hal tersebut dikarenakan UU itu mengatur adanya 5 pos anggaran untuk pesantren yang bisa diserap dalam pengembangan dunia pendidikan pesantren.

“Lima pos anggaran itu diantaranya adalah APBN, APBD, bantuan kerjasama luar negeri, bantuan kerjasama masyarakat, dan dana abadi ummat/pesantren. Oleh karena itu, kita harus mengawal implementasinya begitupun juga peraturan turunannya agar 5 pos ini bisa benar-benar terealisasi dan diserap dengan baik oleh pesantren,” papar Erfandi MH. Wakil Sekretaris Bidang Hukum MUI saat mengisi sosialisasi Undang-undang Pesantren yang diselenggarakan Kaukus Muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di RM. Sunda Jakarta Selatan, Sabtu (21 Desember 2019).

Dikatakannya, sebagai alumni pesantren, ia tahu betul bagaimana kondosi pesantren selama ini. Ada beberapa diantara ustadz atau guru di pesantren yang hampir tidak pernah menerima gaji. Seperti di Madura, sebagian para ustadz itu terkadang hanya mendapat bayaran pada saat musim panen jagung atau padi.

“Sekarang dengan adanya UU Pesantren, kepastian alokasi anggaran dari negara untuk pesantren sangat jelas, sehingga bisa membantu gaji para ustadz dan pengembangan pesantren lainnya,” papar Erfandi yang juga aktif mengawal perumusan UU Pesantren sejak 2013.

Sementara itu, Koordinator Nasional Kaukus Muda PPP, Mj. Ja’far Shodiq mengatakan UU Pesantren dan Hari Santri merupakan sebuah hadiah bagi kaum Santri di Indonesia. Sebagai santri dirinya sangat bangga adanya UU Pesantren apalagi PPP merupakan partai yang paling konsisten dalam memperjuangkan terealsisasnya undang-undang tersebut.

“Kita bersyukur, pesantren yang sudah ada sejak berabad-abad lalu sebelum Indonesia merdeka akhirnya diakui keberadaannya melalui Uu Pesantren tersebut. Artinya, selama ini kita sebagai kaum sarungan dianggap tidak pernah ada, dan pemerintah selama itu tidak memperhatikan kita,” paparnya.

Di hadapan peserta diskusi yang didominasi mahasiswa UIN Jakarta, UMJ, Unpam dan lainnya, Ja’far menegaskan sebagai mahasiswa tentu memiliki kewajiban untuk memahamkan kepada masyarakat adanya Undang-undang tersebut.

“Mahasiswa juga mempunyai kewajiban untuk mengawal betul implementasi UU pesantren agar tepat sasaran, sehingga kedepan pesantren bisa lebih maju lagi dan semakin berkembang,” pungkasnya. (Rml)

Continue Reading

TEKNOLOGI

PSR Ajak Masyarakat Konsisten Tanamkan Nilai Pancasila

Published

on

Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana mengajak masyarakat Bali untuk tetap konsisten menjalankan nilai-nilai kebangsaan. Karena itu adalah kunci dalam menghasilkan persatuan dan kesatuan bangsa. Terlebih tantangan Indonesia kedepan sangat berat ditengah persaingan global.
Hal itu ia ungkapkan saat memberikan materi dalam kegiatan 4 pilar kebangsaan yang diadakan di Wantilan Desa Ampel, Kecamatan Nusa Penida, Provinsi Bali pada 25 November 2019.
Selain Putu Supadma Rudana, turut hadir Anggota DPRD Kabupaten Klungkung I Made Jana sebagai narasumber.
“Tantangan Indonesia kedepan sangat berat. Sehingga diperlukan soliditas bangsa kuat supaya Indonesia bisa memenangkan kompetisi global,” ujar Putu Supadma
PSR memaparkan soliditas bangsa harus diperkuat, selain juga penguatan kualitas SDM dan kemampuan digitalisasi di masyarakat. Karenanya kegiatan sosialisasi empat pilar yang rutin diadakan MPR harus dilakukan lebih intensif lagi. Karena ini adalah kunci bagi pertahanan ideologi pancasila.
“Kegiatan ini amatlah penting, karenanya saya selaku Anggota MPR akan selalu konsisten dalam memberikan pengetahuan akan pentingnya mengamalkan nilai pancasila. Sekaliguas ini sebagai wadah untuk mendekatkan wakil rakyat dengan masyarakat,” ujar Putu.
Legislator Partai Demokrat ini mengatakan akan senantiasa memberikan edukasi politik kepada masyarakat Bali. Karena Bali adalah jantungnya Indonesia, maka perlu ada penguatan nilai kebangsaan. Terlebih Bali adalah lumbung pariwisata yang selalu didatangi turis mancanegara. Sehingga nilai pancasila harus terus diimpelentasikan sebagai wujud identitas Bangsa Indonesia.
Masyarakat yang turut hadir dalam kegiatan ini memberikan apresiasi dan terima kasih kepada PSR karena selalu berupaya maksimal memberikan edukasi politik kepada masyarakat, terutama dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Salah satu masyarakat Nusa Penida yang bernama Made Juarsa berharap PSR untuk terus hadir di masyarakat, menurutnya kedekatan wakil rakyat dengan rakyat amat penting supaya aspirasi masyarakat bisa secara langsung diperjuangkan oleh DPR RI.
“Kami sebagai masyarakat sangat terbantu dengan kehadiran Pak Putu. Semoga edukasi politik ini bisa terus dilakukan,” ujar Made Juarsa. (hs)

Continue Reading

TEKNOLOGI

Gerindra Disebut Gubernur Anies hanya Pencitraan, kok Bisa?

Published

on

By

JAKARTA – Kamrussamad DPR RI Fraksi Gerindra menilai Gubernur Anies Baswedan kecolongan dalam kasus yang terjadi di Wilayah Ibukota DKI Jakarta.

“Anies kecolongan soal kasus nenek gendong jenazah cucu, warganya sampai gendong jenazah sendiri menunjukkan pelayanan publik kesehatannya belum berjalan optimal,” ujar Kamrussamad DPR RI Fraksi Gerindra.

Kasus Dian Islamiyati yang menggendong jenazah cucunya yang meninggal di Puskesmas Kecamatan Cilincing, Gubernur DKI Anies Baswedan menunggu investigasi di lapangan dan menegaskan SOP yang ada harus ditegakkan. Anies menjelaskan jika melihat SOP maka setelah ada yang meninggal harus menunggu 2 jam kemudian untuk dibawa dengan mobil jenazah.

Sebelumnya, diketahui pihak puskesmas tidak menawarkan ambulans, namun Dian melihat mobil ambulans, tetapi tidak bisa digunakan mengantar jenazah, hanya bisa digunakan untuk pasien darurat, sedangkan untuk mobil jenazah belum ada. Menurut Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, Yudi Dinyati, diketahui SA belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS).

Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta kembali kecolongan dengan kasus perjudian di Apartemen Robinson yang melibatakan ratusan orang.

“Pergubnya kan ada nomor 132 tahun 2018 tentang pembinaan pengelolaan rumah susun milik, kok bisa kecolongan apartemen jadi tempat perjudian besar, artinya Gubernur DKI Anies belum tuntas dalam sosialisasi dan pelaksanaan regulasinya,” ucap Kamrussamad di Gedung Nusantara I, Senayan.

Minggu (6/10/19) Polda Metro Jaya membongkar tempat judi di lantai 29 dan 30 Apartemen Robinson yang baru beroperasi 3 hari. Dalam tiga hari tempat perjudian yang bernama RBS29 mampu memperoleh keuntungan Rp 700 juta dalam sehari dari empat permaian yang disediakan yaitu Roullate, Pay Kiu, Baccarat, Tashio.

Polisi menangkap 133 orang mulai dari karyawan, pemain hingga orang yang menonton judi. Dari penangkapan itu, polisi menetapkan 91 orang sebagai tersangka, yang terdiri dari 42 tersangka dari penanggung jawab hingga karyawan dan 49 tersangka lainnya pemain.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi terbongkarnya praktek judi di Apartemen Robinson bisa dihindari jika pengelola melaksanakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 132 tahun 2018 tentang pembinaan pengelolaan rumah susun milik bersih dari persoalan sosial.

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending