Connect with us

HUKUM

Bamsoet Temui Pimpinan Media Massa, Ini yang Dibahas

Published

on

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai ditengah disrupsi informasi akibat gejolak media sosial yang begitu dahsyat, siapapun bisa menyampaikan apapun melalui media sosial sehingga masyarakat kadang sulit membedakan mana yang fakta mana yang hoax, media massa seharusnya bisa menjadi oase menyegarkan bagi masyarakat yang ingin mengetahui kebenaran. Sebagai pilar ke-empat demokrasi, media massa harus tetap menjaga marwahnya sebagai penyaji informasi yang valid dan informatif.

“Namun demikian bukan berarti media massa tak menghadapi tantangan. Penyajian informasi di media sosial yang kadangkala menggunakan narasi bombastis yang keakuratannya belum tentu terjamin, terkadang justru malah menarik bagi publik. Media massa punya pekerjaan rumah tak ringan untuk mengembalikan minat publik mendapatkan informasi dari media massa yang sudah teruji check and recheck dan validasi kebenarannya,” ujar Bamsoet saat bertemu para pemimpin redaksi media massa, di Jakarta, Kamis (7/11/19).

Turut hadir para wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Basarah (F-PDI Perjuangan), Ahmad Muzani (F-Gerindra), Jazilul Fawaid (F-PKB), Sjarifuddin Hasan (F-Demokrat), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), dan Asrul Sani (F-PPP).

Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menjelaskan, setelah silaturahim dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Maruf Amin, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, pimpinan MPR RI menilai silaturahim dengan pemimpin media massa merupakan hal yang tak kalah pentingnya.

“Tulisan pemberitaan dalam media massa tak ubahnya seperti tenaga nuklir. Jika digunakan secara tepat, bisa menghasilkan energi yang bisa menerangi, jika tidak justru bisa membuat ledakan maha dahsyat yang merugikan banyak orang. Karenanya, sangat penting bagi media massa untuk membuat berita secara utuh, tajam, dan selalu mengedepankan prinsip cover both side. Karena publik berhak mendapatkan informasi valid, bukan hanya sekadar informasi bombastis,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga menerangkan. dalam menyikapi usulan perubahan terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) untuk menghadirkan Haluan Negara, MPR RI selain membutuhkan kajian mendalam dengan melibatkan partisipasi masyarakat, juga membutuhkan kesesuaian antara penafsiran tekstual (original intent) dengan penafsiran kontekstual (sesuai konteks). Sehingga ada benang merah yang selalu tersambung dari satu generasi bangsa ke generasi bangsa selanjutnya, terkait latar belakang maupun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap perubahan UUD NRI 1945.

“Keterlibatan para akademisi dan pakar hukum ketatanegaraan menjadi sangat penting. Dalam pembentukan Komisi Kajian Ketatanegaraan yang akan membahas secara mendalam tentang rencana perubahan UUD NRI 1945 ini, pimpinan MPR RI mendorong fraksi-fraksi dan Kelompok DPD untuk mengirimkan perwakilannya, yang bukan hanya memiliki ilmu pengetahuan ketatanegaraan dengan rekam jejak yang jelas serta kapabilitas diri yang sudah teruji, melainkan juga memahami urgensi nilai-nilai yang terkandung dalam UUD. Sehingga tidak ada benang merah yang terputus,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, UUD NRI 1945 bukan hanya jenis norma khusus yang berdiri di puncak piramida normatif, akan tetapi di dalamnya juga termaktub komitmen dan orientasi bangsa Indonesia. Sejak awal perancangan yang dilakukan para pendiri bangsa, maupun saat mengalami empat kali perubahan, selalu ditujukan untuk memberikan panduan arah bangsa dalam mengarungi kehidupan kebangsaan dan menjawab tantangan zaman.

“Di dalamnya ada nafas bangsa Indonesia yang merupakan norma fundamental negara, yang bersumber dari ideologi yang berangkat dari kosmologi bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Dengan dipandu oleh norma dasar itu, kita bercita-cita bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga Indonesia menjadi bangsa yang unggul dalam konteks pemikiran, kebudayaan, bahkan peradaban; menjadi bangsa yang berada di garda terdepan, yang derap sejarahnya selalu berada beberapa langkah di depan bangsa-bangsa lain di muka bumi,” papar Bamsoet.

Untuk menuju hal tersebut, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menuturkan, kini mulai ramai kembali usulan agar MPR RI menghadirkan Haluan Negara. Sehingga bangsa Indonesia memiliki peta jalan yang jelas mau dibawa kemana bangsa ini selama dua puluh atau puluhan tahun ke depan, dan apa yang perlu dilakukan dalam mewujudkan cita-cita besar tersebut.

“Tanpa adanya peta jalan berupa Haluan Negara, khawatirnya kita seperti sebuah kapal ditengah samudera yang tak memiliki kompas sebagai penunjuk jalan. Terombang-ambing tanpa tahu sedang berada dimana, serta bingung menentukan kemana arah dan tujuan,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

ART Apresiasi Jaksa Agung Tetapkan Tersangka Kasus Jiwasraya

Published

on

JAKARTA – Anggota Komite I DPD RI, Abdul Rachman Thaha (ART) mengapresiasi Jaksa Agung Burhanudin dalam menuntaskan skandal Jiwasraya dengan menetapkan dan menahan lima orang tersangka.

Adapun para tersangka tersebut antara lain: Hary Prasetyo (Direktur Keuangan Jiwasraya 2013-2018), Hendrisman Rahim (Direktur Utama Jiwasraya 2002-2018), Benny Tjokrosaputro (Komisaris PT Hanson International), Heru Hidayat (Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera), dan Syahmirwan (Pensiunan Jiwasraya).

“Saya sebagai Anggota Komite I DPD RI yang kebetulan bermitra dengan Kejaksaan Agung memberikan apresiasi atas penetapan lima orang tersangka tersebut,” ujar ART menanggapi penetapan lima tersangka skandal Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (16/1/20).

Menurut ART, penetapan tersangka atas skandal Jiwasraya tersebut merupakan bentuk komitmen dari Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi di Indonesia.

“Dalam hal ini, saya minta juga Kejaksaan Agung tidak boleh takut dalam menegakan hukum. Tak perlu gentar dengan hambatan, tekanan, maupun intimidasi,” tutur Senator dari Sulteng ini.

Ia pun berharap proses pengusutan kasus ini tak berhenti sampai disitu.

“Pengembangan kasus ini harus terus dilakuka dengan melakukan penyidikan lebih lanjut. Menurut saya, tidak menutup kemungkinan masih banyak yang berpotensi dijadikan sebagai tersangka, seperti pihak-pihak dari luar Jiwasraya juga yang diduga turut terlibat,” demikian ungkap ART.[]

Continue Reading

HUKUM

Alasan PKS Dukung Irjen Pol Nana Sudjana sebagai Kapolda Metro Jaya

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendukukung pengangkatan Irjen Pol Nana Sudjana menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya yang baru menggantikan Gatot Eddy. Bagi Habib Aboe, figur Nana sudah tepat menduduki jabatan itu.

“Saya mendukung Irjen Pol Nana Sudjana dimutasi menjadi Kapolda Metro Jaya yang baru menggantikan posisi Irjen Pol Gatot Eddy Pramono sangat tepat,” kata Habib Aboe pada Lintas Parlemen, Kamis (26/12/2019).

Habib Aboe menyampaikan, Polda Metro memerlukan profil seperti Irjen Nana Surdjana yang tidak banyak bicara namun banyak aksinya. Profilnya mirip dengan kapolda yang lama, kerja sangat taktis. Sehingga langkah yang diambil tidak menimbulkan kontroversi.

Ketua MKD DPR RI ini menjelaskan, latar belakang Irjend Nana Surdjana yang banyak menangani intelkam akan sangat bermanfaat untuk menjaga keamanan ibu kota.

“Beliau pernah dipercaya menjabat direktur Intelkam Polda Metro Jaya, pernah juga menjadi Analis Utama Tingkat III Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri, selain iti beliau pernah memimpin Direktorat Intelkam Polda Jateng. Kemudian beberapa kali menempati posisi di Baintelkam Polri, yang kemudian menjadi direktur Intelkam Polda Jatim,” ungkapnya.

Ketua DPP PKS ini menyebutkan, apresiasi gubernur NTB terhadap Irjen Nana adalah salah satu bukti keberhasilan beliau memimpin institusi dan menjalin hubungan dengan steakholder. Profil yang dapat berkomunikasi dengan baik kepada seluruh pihak seperti beliau ini samgay cocok memimpin polda metro, karena Jakarta di huni banyak pihak dengan berbagai dinamikanya. Karenanya kapolri tidak salah pilih menunjuk Irjen Nana sebagai Kapolda Metro.

“Harapan saya, Irjen Nana dapat melanjutkan program Pak Gatot sebelumnya. Kerja kerja bagus dari Kapolda sebelumnya harus dilanjutkan disertai dengan inovaai baru yanh dibutuhkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, pihak IPW sebelumnya merilis analisanya tentang penunjukan Irjen Pol Nana Sudjana sebagai Kapolda Metro Jaya, menggantikan Irjen Gatot Eddy Pramono yang dipromosikan sebagai Wakapolri.

Alasan itu, Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, mengungkapkan prestasi Nana semasa di kepolisian relatif biasa dan tidak menonjol. Tapi Nana merupakan mantan Kapolresta Solo semasa Jokowi menjabat sebagai wali kota di sana. (HMS)

Continue Reading

HUKUM

Habib Aboe: Dewan Pengawas KPK Cukup Keren

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menilai Dewan Pengawas KPK yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi cukup keren. Bagi Habib Aboe, nama yang ada cukup baik.

“Melihat nama nama yang dipilih dalam dewan pengawas KPK terlihat cukup keren. Siapa yang tak kenal Artijo Alkostar ataupun Albertina Ho. Tentunya kita punya harapan mereka akan bekerja dengan baik untuk mengawal KPK,” kata Habib Aboe pada Lintas Parlemen, Jakarta, Sabtu, (21/12/2019).

Seperti diberitakan sebelumnya, sebelumnya Dewan Pengawas KPK periode 2019-2023 membacakan sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo. Dan engucapan sumpah jabatan dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2019) kemarin.

“Tugas berat mereka adalah meluruskan kerja KPK jika ditengah jalan terlihat gak lempeng lagi. Tentunya ini tidak mudah, karena mereka perlu mengawasi dalam upaya perbaikan dan penguatan, bukan mengawasi untuk melemahkan,” jelas Habib Aboe yang juga Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR ini.

“Harus disadari oleh Timwas KPK, bahwa kehadiran mereka yang ditunjuk presiden cukup membawa kontroversi,” sambung Ketua DPP PKS Bidang Dakwah Wilayah Kalimantan ini.

“Tentunya langkah mereka akan ditunggu publik, jangan sampai langkah yang diambil menguatkan dugaan adanya muatan agenda pihak tertentu. Keberadaan Timwas harus meningkatkan profesionalitas dan independensi KPK,” pungkasnya.

Berikut 5 Dewan Pengawas KPK:

1. Tumpak Hatorangan Panggabean (Ketua)
2. Syamsudin Haris (Anggota)
3. Artidjo Alkostar (Anggota)

4. Albertina Ho (Anggota)
5.  Harjono (Anggota)

 

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending