Connect with us

HUKUM

Bamsoet Temui Pimpinan Media Massa, Ini yang Dibahas

Published

on

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai ditengah disrupsi informasi akibat gejolak media sosial yang begitu dahsyat, siapapun bisa menyampaikan apapun melalui media sosial sehingga masyarakat kadang sulit membedakan mana yang fakta mana yang hoax, media massa seharusnya bisa menjadi oase menyegarkan bagi masyarakat yang ingin mengetahui kebenaran. Sebagai pilar ke-empat demokrasi, media massa harus tetap menjaga marwahnya sebagai penyaji informasi yang valid dan informatif.

“Namun demikian bukan berarti media massa tak menghadapi tantangan. Penyajian informasi di media sosial yang kadangkala menggunakan narasi bombastis yang keakuratannya belum tentu terjamin, terkadang justru malah menarik bagi publik. Media massa punya pekerjaan rumah tak ringan untuk mengembalikan minat publik mendapatkan informasi dari media massa yang sudah teruji check and recheck dan validasi kebenarannya,” ujar Bamsoet saat bertemu para pemimpin redaksi media massa, di Jakarta, Kamis (7/11/19).

Turut hadir para wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Basarah (F-PDI Perjuangan), Ahmad Muzani (F-Gerindra), Jazilul Fawaid (F-PKB), Sjarifuddin Hasan (F-Demokrat), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), dan Asrul Sani (F-PPP).

Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menjelaskan, setelah silaturahim dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Maruf Amin, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, pimpinan MPR RI menilai silaturahim dengan pemimpin media massa merupakan hal yang tak kalah pentingnya.

“Tulisan pemberitaan dalam media massa tak ubahnya seperti tenaga nuklir. Jika digunakan secara tepat, bisa menghasilkan energi yang bisa menerangi, jika tidak justru bisa membuat ledakan maha dahsyat yang merugikan banyak orang. Karenanya, sangat penting bagi media massa untuk membuat berita secara utuh, tajam, dan selalu mengedepankan prinsip cover both side. Karena publik berhak mendapatkan informasi valid, bukan hanya sekadar informasi bombastis,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga menerangkan. dalam menyikapi usulan perubahan terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) untuk menghadirkan Haluan Negara, MPR RI selain membutuhkan kajian mendalam dengan melibatkan partisipasi masyarakat, juga membutuhkan kesesuaian antara penafsiran tekstual (original intent) dengan penafsiran kontekstual (sesuai konteks). Sehingga ada benang merah yang selalu tersambung dari satu generasi bangsa ke generasi bangsa selanjutnya, terkait latar belakang maupun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap perubahan UUD NRI 1945.

“Keterlibatan para akademisi dan pakar hukum ketatanegaraan menjadi sangat penting. Dalam pembentukan Komisi Kajian Ketatanegaraan yang akan membahas secara mendalam tentang rencana perubahan UUD NRI 1945 ini, pimpinan MPR RI mendorong fraksi-fraksi dan Kelompok DPD untuk mengirimkan perwakilannya, yang bukan hanya memiliki ilmu pengetahuan ketatanegaraan dengan rekam jejak yang jelas serta kapabilitas diri yang sudah teruji, melainkan juga memahami urgensi nilai-nilai yang terkandung dalam UUD. Sehingga tidak ada benang merah yang terputus,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, UUD NRI 1945 bukan hanya jenis norma khusus yang berdiri di puncak piramida normatif, akan tetapi di dalamnya juga termaktub komitmen dan orientasi bangsa Indonesia. Sejak awal perancangan yang dilakukan para pendiri bangsa, maupun saat mengalami empat kali perubahan, selalu ditujukan untuk memberikan panduan arah bangsa dalam mengarungi kehidupan kebangsaan dan menjawab tantangan zaman.

“Di dalamnya ada nafas bangsa Indonesia yang merupakan norma fundamental negara, yang bersumber dari ideologi yang berangkat dari kosmologi bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Dengan dipandu oleh norma dasar itu, kita bercita-cita bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga Indonesia menjadi bangsa yang unggul dalam konteks pemikiran, kebudayaan, bahkan peradaban; menjadi bangsa yang berada di garda terdepan, yang derap sejarahnya selalu berada beberapa langkah di depan bangsa-bangsa lain di muka bumi,” papar Bamsoet.

Untuk menuju hal tersebut, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menuturkan, kini mulai ramai kembali usulan agar MPR RI menghadirkan Haluan Negara. Sehingga bangsa Indonesia memiliki peta jalan yang jelas mau dibawa kemana bangsa ini selama dua puluh atau puluhan tahun ke depan, dan apa yang perlu dilakukan dalam mewujudkan cita-cita besar tersebut.

“Tanpa adanya peta jalan berupa Haluan Negara, khawatirnya kita seperti sebuah kapal ditengah samudera yang tak memiliki kompas sebagai penunjuk jalan. Terombang-ambing tanpa tahu sedang berada dimana, serta bingung menentukan kemana arah dan tujuan,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

Maraknya Grab Skuter, Sarifuddin: Saya Minta ke Polda Metro Jaya Tertibkan Itu

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding meminta kepada Polda Metro Jaya untuk menghentikan skuter listrik yang saat ini marak digunakan masyarakat di sepanjang jalan protokol Jakarta. Selain merusak jembatan penyeberangan orang (JPO) sehingga merusak JPO, skuter juga berpotensi menyebabkan kecelakan.

“Saya meminta ke Polda Metro Jaya menertibkan (skuter) gitu loh. Karena Grab Skuter ini, selain merusak JPO fasilitas umum juga bisa menganggu pejalan kaki,” kata Sarifuddin pada wartawan Lintas Parlemen, Jakarta, Selasa (12/11/2019) malam.

Menurut Sarifuddin, jika pihak kepolisian tidak melakukan langkah pencegahan, tak tertutup kemungkinan akan jatuh korban. Mengingat jalur dilewati skuter bisa mengganggu pejalan kaki yang sedang berjalan.

Sarifuddin mencontohan, Singapura telah melarang penggunaan skuter listrik di trotoar karena usai memakan banyak korban dan satu tewas. Di mana pelarangan ini dimulai sejak Senin (4/11/2019) lalu.

Bahkan, cerita Sarifuddin, bagi yang melanggar akan diancam dengan hukuman penjara. Tak hanya itu, sambung Sarifuddin, ada denda yang menanti sebesar SGD 2000 atau Rp 20,6 juta, atau hukuman penjara hingga tiga bulan lamanya.

“Dan di parlemen Singapura lalu, Menteri Transportasi Lam Pin Min akan melakukan penegakan hukum terkait pelarangan naik skuter listrik di sana. Bahkan ada sejumlah denda bagi pengendara e-skuter di Singapora yang nekat melakukannya. Kita di Indonesia harus melakukan langkah preventif sebelum ada jatuh korban,” paparnya.

Untuk itu, Politisi PAN asal Sulteng ini meminta, aktivitas itu dihentikan sementara hingga menunggu regulasi diterbitkan oleh pihak pemerintah. Dan jalur khusus buat pengendara.

“Aktivitas itu dihentikan  saja sementara, jangan beraktivitas dulu karena berbahaya. Kita buat aturannya dan kita buat jalur khusus dulu. Jangan sampai jatuh korban baru kita semua bersuara. Dan gaduh lagi, ” tegas Sarifuddin.

Seperti diberitakan, pihak Dinas Bina Marga DKI sudah bersuara dengan mengunggah beberapa foto dari rekaman CCTV mereka memperlihatkan ada sekelompok anak muda sedang  mengendarai skuter listrik di JPO. Di mana mereka memanfaatkan lift untuk naik ke JPO.

“Pihak Grab bersabar dululah, hingga ada regulasinya. Untuk para pengguna skateboard, scooter listrik (grabwheels) saya mohon untuk tidak menggunakan alat-alat tersebut itu dulu hingga aturannya turun, ” pungkasnya Sarifuddin. (HMS)

Continue Reading

HUKUM

Novel Baswedan Dipolisikan Politisi PDIP, Razikin: Sebaiknya Polri Tak Memproses

Published

on

JAKARTA – Pelaporan seorang Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap Novel Baswedan dengan tuduhan melakukan rekayasa penyiraman air keras pada dirinya sama sekali tidak dapat diterima akal sehat. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Hukum, HAM dan Advokasi Pimpinan Pusat Pemdua Muhammadiyah, Razikin.

“Tuduhan rekayasa penyiraman oleh Novel merupakan sebuah kekejian dan jauh dari nilai kemanusiaan,” ungkap Razikin di Jakarta, Jumat, (8/11).

Karena menurut Razikin, proses investigasi oleh tim yang dibentuk baik Kalpolri Tito Karnavian, maupun oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sama sekali tidak menemukan indikasi rekayasa Novel menyiram dirinya sendiri.

“Karena itu, sebaiknya Polri tak memproses laporan tersebut,” tegas Razikin.

Untuk itu, Alumni Universitas Indonesia ini meminta, jangan sampai ada rekayasa untuk memukul balik Novel Baswedan dengan cara-cara yang keji, kasus yang menimpa Novel Baswedan harus segera diungkap dan diselesaikan.

“Kami menyambut baik komitmen Pak Kapolri yang baru Pak Idham Aziz untuk mengungkap pelaku penyiraman terhadap Novel hal itu juga sebetulnya sejalan dengan arahan Pak Presiden,” ujarnya.

Selain itu, Razikin pun menyesalkan tindakan Dewi Tanjung, atau Dewi Ambarwati melaporkan Novel Baswedan ke Polda Metro Jaya.

“Saya menduga pelaporan itu semata-mata mengotori ekologi politik dan hukum yang sedang dibersihkan serta upaya untuk menyudutkan Novel Baswedan. Cara-cara seperti itu boleh terjadi,” katanya.

Ia juga menegaskan, jika ada persoalan yang terjadi di KPK, tidak boleh kita personifikasin pada seorang Novel Baswedan,

“Mari kita awasi, kita perbaiki sistemnya, sekarang UU KPK yang baru, KPK memiliki pengawas dengan kewenangan yang cukup kuat. Dengan demikian setiap saat publik dapat mengawasi kinerja KPK,” tutup Razikin yang juga mantan Jubir Milenial TKN Jokowi-KH. Ma’ruf Amin ini.[]

Continue Reading

HUKUM

Keluarga Kesultanan Kutai Kartanegara Layangkan Somasi ke Gubernur Kaltim

Published

on

JAKARTA – Keluarga Besar dan Kerabat Kesultanan Kutai Ing Martadipura 6 (enam) menggelar pertemuan di Hotel Grand Elty Singgasana, Kutai Kartanegara pada Rabu, 30 Oktober 2019.

Pertemuan ini menyikapi pernyataan dari Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor tentang harta miliki Kerajaan Kesultanan Kutai Ing Martadipura. Gubernur Noor menyebutkan bahwa harta milik Kesultanan Kutai Ing Martadipura menjadi milik negara sejak kerajaan itu menyatakan diri bergabung dengan NKRI.

Ketua Kerabat 6 pemangku hibbah Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, H. Adji Pangeran Ario Jaya Winata mengungkapkan, hasil dari pertemuan itu disepakati akan meyangkan surat somasi kepada Gubernur Kaltim Isran Noor.

“Tim hukum yang segera melayangkan surat somasi kepada Gubernur Kaltim,” ungkap Ario Jaya Winata di Kutai Kartanegara, Rabu (30/10/2019).

Ia menjelaskan, pernyataan Gubernur Kaltim harta milik Kesultanan Kutai Ing Martadipura menjadi milik negara tidak benar sama sekali. Sebab, dalam surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Nomor: 01/Pem/KKTI/1966 tanggal 6 Oktober 2019, menegaskan bahwa semua benda milik pribadi atau warisan dikembalikan pada pribadi sedangkan hanya benda milik Kerajaan menjadi milik negara.

“Hal ini menjadi kontraditif karena tanah waris milik kerabat yang telah di bagikan kepada seluruh kerabat pada tahun 1902 sesuai surat hibah kemurahan Sultan yang disahkan oleh notaris belanda waktu itu sudah pasti menjadi hak ahli waris secara pribadi bukan menjadi asset kerajaan sesuai surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur nomor 01/Pem/KKTI/1966 tanggal 6 Oktober tersebut,” tegas Ario Jaya.

Ia mengatakan, sesuai dengan surat BPN RI No. 2316/25.2-600/VII/2011, pada tanggal 8 Juli 2011 kepada Gubernur Kaltim dalam huruf 2b poin 2 menyatakan, sebagai pemegang tanah-tanah grant Sultan , secara hukum dapat memperoleh kompensasi dari pihak yang akan mengusahakan atau memanfaatkan tanah-tanah tersebut sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Dengan demikian, ia menilai bahwa pernyataan Gubernur Kaltim tersebut telah menyimpang dari surat yang dikeluarkan BPN RI.

“Sehingga gubernur dianggap oleh kerabat kesultanan kutai kartanegara ing martadipura juga menyimpangi apa yang telah menjadi perintah BPN RI kepada Gubernur Kaltim,” jelasnya.

Ia menuturkan, atas ketidakpatuhan Gubernur Kaltim terhadap surat Kejati Kaltim Nomor: 01/Pem/KKTI/1966 tanggal 6 Oktober 2019, dan Surat Perintah BPN RI itu, pihaknya membentuk tim hukum dan melayangkan surat somasi kepada Gubernur Kaltim Isran Noor.

Adapun anggota tim hukum yang dibentuk yakni Warman, SH., Rudi Ebon, SH.,Aji Dendi, SH., Elisason, SH., dan Aji Bambang Purnawarman, SH., M, hum., sebagai pengarah& koordinator tim advokasi.

Ahli waris yang hadir dalam pertemuan itu adalah ahli waris Adji Pangeran Kartanegara II, ahli waris Adji Pangeran Sosronegoro, ahli waris Adji Raden Ario Sosro atau Adji Mahligai, ahli waris Sultan Adji Muhammad Parikesit, ahli waris Adji Raden Ario Joyo Boyo, dan ahli waris Adji raden godang, juga hadir68 orang mewakili tokoh lintas Suku kaltim awang zulkifli, hadir pula satu-satunya anak Sultan Parikesit yang masih hidup yakni Adji Pangeran Hario Adiningrat Bin Sultan Adji Muhammad Parikesit yang merupakan sesepuh masyarakat adat kutai.[]

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending