Connect with us

POLITIK

Bamsoet: Tidak Boleh Ada Lagi Ketua DPD Golkar Jual Rumah dan Mobil untuk Bayar Saksi Pemilu.

Published

on

JAKARTA –  Calon Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2014 Bambang Soesatyo menegaskan dana Saksi Pemilu mutlak diperlukan agar perolehan suara partai Golkar di tiap-tiap tempat pemungutan suara atau TPS tetap terjaga. Begitu juga dengan dana pembinaan bagi DPD Partai Golkar di daerah sangat diperlukan. Sehingga, dengan dana tersebut dapat menggerakan mesin partai hingga tingkat desa.

“Belum pernah dalam sejarah Golkar pengadaan dana saksi pemilu amburadul seperti pemilu 2019 kemarin. Dimana dana saksi tidak turun sama sekali dibeberapa daerah. Kalaupun ada yang turun, pemilu sudah selesai. Sehingga tidak sedikit ketua-ketua daerah pontang-panting cari pinjaman dan bahkan ada yang terpaksa jual rumah dan mobil untuk menutup uang saksi yang semula dijanjikan oleh pusat,” ujar Bamsoet usai menerima beberapa ketua DPD tingkat II yang mengeluhkan soal pendanaan uang saksi di Jakarta, minggu (21/7/19).

Begitu juga, tambah Bamsoet soal dana pembinaan daerah.
Pada kepengurusan DPP Partai Golkar sebelum periode ini, dana pembinaan partai rutin diberikan. Sayangnya, saat ini pemberian dana bantuan dari DPP ke DPD Partai Golkar jauh dari harapan. “Saya tidak ingin lagi melihat pengurus daerah terlilit hutang atau sampai menguras harta kekayaan untuk menggerakan mesin partai akibat tidak adanya bantuan dana dari pusat,” tandas Bamsoet.

Bendahara Umum Partai Golkar periode 2014-2016 ini menambahkan, persoalan kurangnya dana saksi pada Pemilu lalu tidak boleh terulang kembali. Karena minimnya dana saksi yang diberikan DPP ke daerah, mengakibatkan banyak tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak memiliki saksi dari Partai Golkar.

“Padahal fungsi saksi partai ini sangat penting. Merekalah garda partai terdepan dalam mengawasi kecurangan Pemilu dan mengawal suara perolehan partai di daerah masing-masing. Saya tidak ikhlas melihat pengurus daerah dikambinghitamkan akibat turunnya suara Partai Golkar karena tidak bisa mengatur saksi di daerah” kata Bamsoet.

Selain itu, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini berharap tidak terjadi kegaduhan situasi politik nasional jelang Munas Partai Golkar. Karena persaingan menjadi ketua umum adalah urusan internal Partai Golkar.

“Kegaduhan terjadi jika ada pihak yang menggunakan kekuasaannya untuk mem-PLT-kan pengurus daerah atau memecat kader akibat berbeda pilihan dukungan. Hal seperti ini yang tak boleh dibiarkan terjadi. Merekalah yang sesungguhnya ingin merusak Partai Golkar,” tutur Bamsoet.

Kedepan, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini akan mereformasi Partai Golkar sebagai tempat yang nyaman bagi generasi millenial. Sehingga mendorong regenerasi secara sistematis dan berkelanjutan.

“Di Pemilu 2019, tidak sampai 5 persen millenial memilih Partai Golkar. Padahal di tubuh Partai Golkar ada Pemuda Pancasila, FKPPI, AMPI dan AMPG yang sayangnya tak pernah disentuh oleh DPP Partai Golkar. Rebranding menjadi partai modern dan gaul harus segera dilakukan. Partai Golkar harus menjadi Partai Jaman Now, bukan partai jadul yang ketinggalan zaman,” pungkas Bamsoet. (dwi)

POLITIK

Roadshow di Jabar, Sekjend PBB Terus Gaungkan Tiga Program Partai

Published

on

By

KabaRakyat | GARUT – DPP Partai Bulan Bintang terus melakukan konsolidasi internal partai untuk merelealisasikan tiga program utama partai. Yaitu infrastruktur, kaderisasi, dan pencitraan. Kali ini Sekjen PBB Afriansyah Noor melakukan roadshow di Jawa Barat. (lebih…)

Continue Reading

POLITIK

PKS Gelar Muswil dan Musda di Tengah Pandemi secara Virtual

Published

on

By

JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) pada 27 Desember 2020 dan Musyawarah Daerah (Musda) pada 28 Desember 2020. Kegiatan ini istimewa dan berbeda dengan Muswil dan Musda sebelumnya karena dilaksanakan secara virtual serentak dan dalam waktu bersamaan di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia.

Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan bahwa langkah ini diambil untuk menyiasati kondisi pandemi yang masih belum berakhir.

“Sampai saat ini kita masih pada masa pandemi Covid-19, sehingga pertemuan fisik dengan dalam jumlah yang banyak kita hindari. Hal ini yang mendorong PKS untuk melaksanakan kegiatan ini secara serentak dan dalam waktu bersamaan secara daring menggunakan teleconference. Ini adalah terobosan agar protokol kesehatan tetap terjaga dan mekanisme organisasi tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ungkap Habib Aboe Bakar.

Lebih lanjut Aboe Bakar menjelaskan bahwa peserta kegiatan ini terbagi dua, yaitu ada yang hadir secara fisik dan ada yang hadir secara virtual.

“Kehadiran peserta ada yang melalui daring ada pula yang luring. Kegiatan utama berada di DPP PKS yang akan dihadiri secara terbatas oleh para pimpinan PKS, antara lain Presiden PKS, Sekjen, Bendum, Ketua MPP, Ketua DSP, dan para Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah. Kemudian di seluruh Provinsi nantinya para pengurus DPW akan mengikuti kegiatan kegiatan ini secara bersama-sama. Selain itu para pengurus di berbagai tingkatan, anggota legislatif PKS di berbagai tingkatan, Kepala Daerah di berbagai tingkatan, dan seluruh kader serta simpatisan PKS juga akan mengikuti secara daring,” papar Aboe.

Habib Aboe Bakar menjelaskan bahwa agenda utama dari Muswil adalah pergantian kepengurusan di tingkat Wilayah/ Provinsi.

“Setelah kemarin dilaksanakan pergantian kepemimpinan di tingkat pusat melalui Munas V, ini adalah suksesi kepemimpinan PKS di tingkat Wilayah. PKS ini adalah partai kader, tentunya kita melakukan kaderisasi, salah satunya melalui forum Muswil V seperti ini; begitu juga dengan Musda untuk tingkat Kabupaten/ Kota”, paparnya.

“Agenda pelantikan dan pembacaan sumpah jabatan seluruh kader yang akan mengemban amanah sebagai pimpinan partai di tingkat Wilayah dan pimpinan partai di tingkat Kabupaten/ Kota merupakan hasil dari proses demokrasi yang dilaksanakan PKS dengan melibatkan seluruh kader.

“Terakhir akan ada Pidato Politik Presiden PKS, H, Ahmad Syaikhu dengan tema ‘Songsong Kemenangan 2024 dengan Mewujudkan Kepemimpinan yang Tangguh’ di level nasional dan daerah,” tambah Aboe.

Meskipun dilakukan secara daring, Aboe Bakar menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan Muswil dan Musda dilaksanakan sebagaimana mestinya. Mereka yang terpilih sebagai Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW), akan dilantik oleh Presiden PKS pada 27 Desember 2020 besok, sedangkan mereka yang terpilih sebagai Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD), akan dilantik oleh Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah masing-masing.

Setelah pelantikan, agendanya adalah membahas amanah Muswil dan amanah Musda, rencana kerja, serta rencana anggaran. Seluruh rangkaian Muswil dan Musda dilaksanakan sesuai panduan yang ditetapkan oleh partai,” terang Aboe Bakar. (H3)

Continue Reading

POLITIK

Politisi PBB Jurhum Lantong Dinilai Layak Jadi Menteri di Kabinet Jokowi-KH. Ma’ruf Amin

Published

on

By

KabaRakyat.com | Jakarta – Kekosongan 2 menteri di Kabinet Jokowi-KH. Ma’ruf Amin menjadi publik bertanya-tanya. Dan bukan saja Kementerian Sosial dan KKP yang diperbincangkan kalangan pengamat dan masyarakat, namun sejumlah Kementerian juga perlu untuk dievaluasi. Sehingga dibutuhkan orang yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut. (lebih…)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending