Connect with us

HUKUM

Bamsoet: Usulan Menghadirkan Kembali Utusan Golongan Perlu Dielaborasi

Published

on

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai usulan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) untuk menghadirkan kembali Utusan Golongan sebagai anggota MPR RI, merupakan wacana menarik yang perlu dielaborasi lebih jauh. Usulan serupa juga sudah diusulkan PP Muhammadiyah saat menerima kunjungan pimpinan MPR RI pada 16 Desember 2019.

“Ruang dialektika mengenai Utusan Golongan ataupun berbagai hal kebangsaan lainnya harus dibuka lebar, tak boleh ditutup apalagi buru-buru ditangkal. Baik yang pro maupun kontra bisa menyampaikan argumentasinya. Karena itulah, pimpinan MPR RI giat mendatangi berbagai organisasi kemasyarakatan. Kususnya yang berbasis keagamaan, seperti PBNU, PP Muhammadiyah, dan PGI. Sehingga kelak kita bisa tarik benang merah kesimpulannya. Terbukanya ruang dialektika, disisi lain juga akan semakin berkontribusi bagi proses pencerdasan kehidupan berbangsa,” ujar Bamsoet usai Silaturahim Kebangsaan MPR RI dengan PGI, di kantor pusat PGI, Jakarta, Rabu (22/1/20).

Bamsoet hadir bersama para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Basarah (F-PDI Perjuangan), Syarief Hidayat (F-Demokrat), Arsul Sani (F-PPP), dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD).

Sementara, para pengurus PGI yang hadir antara lain Ketua Umum Pdt. Gomar Gultom, Ketua Olly Dondokambey, Sekretaris Umum Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty, Ketua PGI Banten Pdt Elkarya Telaumbanua, Sekretaris Umum PGI DKI Jakarta Pdt. Ferry Simanjuntak, Wakil Bendahara Umum PGI DKI Jakarta Pdt. Franky Rompas, dan perwakilan dari berbagai sinode gereja.

Selain untuk menyerap aspirasi, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memandang dengan melakukan silaturahim kebangsaan ke berbagai Ormas, MPR RI bisa memahami isi hati terdalam dan pandangan Ormas terhadap berbagai masalah kebangsaan. Khususnya, terkait rencana MPR RI melakukan perubahan terbatas UUD NRI 1945 untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

“Sidang Tahunan PGI yang akan dilaksanakan pada 3-6 Februari 2020 di Lombok, NTB, salah satu agendanya akan membahas secara mendalam, terstruktur dan sistematis mengenai PPHN. Pandangan PGI tersebut nantinya akan melengkapi berbagai pandangan yang sudah diterima MPR RI dari berbagai ormas keagamaan lainnya. Seperti PBNU dan PP Muhammadiyah yang sudah terlebih dahulu menyatakan dukungannya kepada MPR RI untuk menghadirkan PPHN,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga meyakinkan jika kelak MPR RI melakukan perubahan terbatas UUD NRI 1945, pembahasannya tidak akan melebar diluar PPHN. Ketatnya aturan dalam melakukan perubahan terbatas juga akan menjadi tembok, sekaligus mengunci kemungkinan munculnya penumpang gelap yang akan mengusik ideologi Pancasila dan semangat Bhineka Tunggal Ika.

“Proses panjang mengamandemen UUD NRI 1945 diatur dalam Pasal 37 ayat 1-3 UUD NRI 1945. Dimulai dari diusulkan secara resmi minimal 1/3 dari jumlah anggota MPR RI, sekitar 237 dari 711 anggota (Ayat 1). Usulan perubahan pasal-pasal tersebut diajukan secara tertulis disertai penjelasan mengapa harus diubah (Ayat 2). Usulan merubah pasal-pasal tersebut ditetapkan dalam sidang MPR RI yang dihadiri 2/3 dari jumlah anggota MPR RI, yakni 474 dari 711 anggota (Ayat 3),” papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI ini menambahkan, di ayat 4 dijelaskan bahwa putusan mengubah pasal-pasal UUD NRI 1945 tersebut bisa dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 persen plus satu anggota MPR RI, sekitar 357 dari 711 anggota. Jadi prosesnya akan sangat panjang dan terbuka.

“Mengubah UUD NRI 1945 tidak sama dengan mengubah undang-undang yang bisa tiba-tiba memasukan perubahan diluar daftar inventaris masalah. Mengubah UUD NRI 1945 tidak bisa mendadak. Tidak bisa juga diam-diam lalu tiba-tiba sudah diputuskan diubah. Perubahannya harus sangat terbuka, melibatkan seluruh komponen rakyat, sekaligus melewati perdebatan dan dialektika yang mendalam. Sehingga perubahan yang dilakukan bisa menjawab persoalan bangsa, bukan justru menambah persoalan baru,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

Kenapa DPP Sarbumusi Resmi Keluar dari Tim Omnibus Law Cluster Ketenagakerjaan?

Published

on

By

JAKARTA – Presiden DPP Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K Sarbumusi), Syaiful Bahri Anshori mengatakan Sarbumusi telah resmi keluar dari tim koordinasi pembahasan dan Konsultasi Publik RUU Omnibus Law Bidang Ketenagakerjaan.

“Berdasarkan hasil rapat pleno yang digelar oleh pengurus DPP Sarbumusi, secara resmi Sarbumusi Keluar dari tim omnibus law bidang ketenagakerjaan yang dibentuk oleh Kemenko,” ungkap Syaiful, di Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Syaiful menjelaskan alasan keluarnya Sarbumusi dari tim omnibus law bidang ketenagakerjaan.

“Sarbumusi menilai bahwa dalam Draft RUU Cipta Lapangan Kerja yang telah dikirim oleh pemerintah ke DPR banyak merugikan pihak pekerja/buruh serta akan berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan, perlindungan pekerja, serta kebebasan dan kemerdekaan berserikat bagi pekerja/buruh dimasa yang akan datang serta pasar kerja liberal dengan membuka kran selebar-lebarnya untuk pekerja asing,” paparnya.

Selain itu Syaiful juga menyayangkan atas sikap pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Perekonomian yang tidak melibatkan Sarikat Pekerja/ Sarikat Buruh sejak awal penyusunan draft RUU Cipta Lapangan Kerja.

“Saat ini Draft dan Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja secara resmi telah disampaikan ke DPR sehingga tim tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan RUU tersebut, mengingat kewenangan saat ini ada di DPR,” katanya.

Lebih lanjut Syaiful meminta kepada pemerintah untuk tidak merugikan pekerja disaat pemerintah sedag gencar menarik investasi didalam negeri.

“DPP K-Sarbumusi memandang tidak seharusnya pemenuhan hak-hak pekerja/buruh beserta perlindungannya direduksi dan dikontradiksikan dengan investasi, tetapi harus sebaliknya, investasi mestinya ditujukan untuk kesejahteraan warga negara termasuk pekerja/buruh,” kata Syaiful

“DPP K Sarbumusi terus mendorong pemerintah agar dibangunnya dialog sosial yang konstruktif, saling mengedepankan kepentingan bersama dalam kerangka Tripartit,” pungkasnya

Sebelumnya Surat Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Nomor 121 tahun 2020, tanggal 7 Februari 2020 tentang Tim Koordinasi Pembahasan dan Konsultasi Publik RUU Omnibus Law Bidang Ketenagakerjaan. Dalam SK dimaksud dicantumkan pula bahwa Presiden Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (KSarbumusi) termasuk dalam anggota tim. (Syaefuddin A)

Continue Reading

HUKUM

Terindikasi Bermotif Bisnis Pribadi, Forum Indonesia: Copot PPK Wilayah Bali

Published

on

Ketua Forum Indonesia, Hikma Ma'ruf Asli saat memberikan dukungan pada Novel Baswedan

JAKARTA – Forum Masyarakat Indonesia Bersih dan Adil (Forum Indonesia) kembali melontarkan pernyataan adanya indikasi kuat pengaturan tender proyek oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wilayah Bali terkait proses lelang Proyek Pekerjaan jalan APBN PUPR Wilayah Bali.

Sebelumnya, Forum Indonesia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK), Mabes Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung), serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan pemantauan dan monitoring lapangan terkait kasus tersebut.

“Data yang kami dapatkan dari beberapa sumber di lapangan menunjukkan adanya upaya mengarahkan dimenangkan oleh PT. Sanur Jaya Utama dalam lelang Proyek Pekerjaan jalan APBN PUPR Wilayah itu”, kata Ketua Forum Indonesia, Hikma Ma’ruf Asli di Jakarta, kamis (20/2/2020).

Lelang Proyek Pekerjaan jalan APBN PUPR Wilayah Bali di bawah koordinasi Balai Jalan Wilayah 8 menurut Ma’ruf, sarat kepentingan bisnis dari PPK proyek tersebut.

“Kami memiliki sejumlah data yang menunjukkan adanya kedekatan khusus dan saling menguntungkan secara imbal balik antara PPK dan PT. Sanur Jaya Utama. Salah satunya, kami mendapat informasi bahwa oknum tersebut memiliki usaha penjualan material dan usaha paving block,” ungkapnya.

Terkait hal itu, selaku Ketua Forum Indonesia, Ma’ruf mendesak dihentikannya semua proses lelang itu dan mengganti oknum PPK tersebut.

“Semestinya semua proses lelang itu dihentikan dan oknum PPK diganti untuk mencegah penyimpangan lebih jauh yang dapat merugikan keuangan negara,” tandas Ma’ruf.

Bukan hanya PPK, pihak kontraktor juga menurutnya sudah harus di black list. Sebab bukan saja telah berusaha menang dengan cara curang melainkan juga tidak memiliki kualifikasi yang baik untuk pekerjaan itu.

Beberapa catatan Forum Indonesia yang ditunjukkannya memperlihatkan bahwa PT. Sanur Jaya Utama memiliki track record kurang baik. Antara lain pernah di denda karena pekerjaan melewati batas waktu. Pekerjaan jembatan di Ampenan mendapat protes serta pekerjaan di Batam merenggut korban nyawa pekerjanya.

Bahkan Ma’ruf menengarai, PT. Sanur Jaya Utama sekitar beberapa tahun terakhir sepertinya hanya broker pekerjaan proyek karena tak memiliki kualifikasi SKN (Sisa Kemampunyan Nyata) sesuai PERKA LKPP No 09/2018 dan SE PUPR no 10/2018

Belum lagi menurut data yang dimilikinya, perusahaan tersebut tak memiliki peralatan memadai.dalam pekerjaan proyek sebesar yang dimenangkannya dalam proses lelang.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ma’ruf menjelaskan bahwa dari 6 paket pekerjaan jalan di biayai APBN 2020 Kementrian PUPR sebanyak 4 paket dimenangkan satu nama perusahaan kontraktor berdasarkan pengumuman hasil lelang di halaman LPSE, yaitu PT. Sanur jaya utama.

Ma’ruf mengatakan, empat paket di Provinsi Bali itu, pertama preservasi jalan klungkung-penelokan,sakah-ubud,teges-istana presiden, pagu anggaran Rp. 29.756.314.000 .Kedua preservasi jalan sp. Cokroaminoto-kosamba, sp tohpati – nusa dua,jimbaran – uluwatu. Pagu anggaran sebesar RP23.547.249.000.

Ketiga, preservasi jalan sp. kediri bts kota singaraja,mengwitani – dalam kota denpasar. pagu anggaran sebesar RP11.891.987.000.

Keempat, preservasi jalan dalam kota singaraja-kubutambahan-bts.kota amlapura.pagu anggaran sebesar rp. 40.878.932.000. Sehingga total pagu yang di kuasai sebesar RP106.074.482.000.

“Kami masih telusuri juga bahwa ada dugaan kuat group yang sama di Bali menguasai beberapa paket pekerjaan juga di NTB atau di balai jalan 9,” tutup maaruf.

Continue Reading

HUKUM

ART Minta Kapolri Idham Azis Sikapi Penanganan Kasus di Makassar

Published

on

JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Abdul Rachman Thaha (ART) meminta Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis untuk memberikan perhatian terhadap penanganan salah satu kasus di wilayah Polrestabes Makassar.

ART mempertanyakan tentang kasus berkaitan dengan sengketa lahan dengan terlapor bernama Hengki Lisady yang dinilainya hak-haknya sebagai warga negara dizalimi.

“Saya selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai pengejawantahan aspirasi masyarakat perlu mengawal dari pada penegakan hukum, saya menggunakan Hak Bertanya saya selaku anggota DPD yangdiatur dalam Pasal 257 paragraf 1 Hak Anggota sebagaimana diatur dalam UU No 17 Tahun 2014,” kata ART, Kamis (20/2/2020).

Apalagi, kata dia, posisinya saat ini berada di Komite I yang membidangi hukum. ART melihat kasus yang disorotinya itu dipaksakan di tingkatkan ke penyidikan, penuntutan hingga ke putusan pengadilan.

“Bayangkan orang yang tidak punya legalitas hukum melaporkan terlapor dalam suatu perkara yang dimana obyek perkara tersebut adalah tanah, yang saya maksudkan adalah obyek tanah atas nama ibu Siani yang melaporakan malah Aco ke pihak kepolisian,” tuturnya.

Senator asal Sulewsi Tengah ini mengaku heran penyidik begitu mudah menerimanya laporan tersebut dan menetapkan tersangka terlapor.

Untuk itu, ART meminta kepada Kapolri untuk kembali melakukan gelar perkara untuk mengetahui kebenaran kasus tersebut.

“Apabila ada pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut yang membackup pelapor mohon Kapolri menindak tegas sehingga citra Kepolisan di mana selama ini sudah terkisis akibat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan merusak institusi Polri,” tuturnya.

ART mengungkapkan keyakinan Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Idham Azis akan bekerja lebih baik. “Saya yakin dan percaya di tangan seorang Jenderal Pol Idham Azis Polri ini akan lebih baik lagi,” ujarnya.

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending