Connect with us

POLITIK

Bangsa Indonesia Diminta Waspadai Penjajahan Modern

Published

on

SOLOK – Anggota MPR RI Hermanto meminta segenap elemen Bangsa Indonesia agar senantiasa mengingat kalimat yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu: ‘Kemerdekaan adalah hak segala bangsa’. Hal itu merupakan amanat pendiri bangsa.

“Dengan mengingat amanat tersebut, harapannya Bangsa Indonesia selalu waspada terhadap berbagai bentuk ancaman penjajahan modern yang akan melemahkan semangat kebangsaan,” papar Hermanto dihadapan peserta kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Aula SDIT Mutiara Qur’an, Jorong Pasang Baru, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok belum lama ini.

Bentuk penjajahan moderen saat ini, jelasnya, bukan menguasai suatu wilayah dangan pendudukan militer. Tetapi dengan perang proksi (proxy war). Perang proksi adalah perang ketika pihak (negara) yang berkepentingan tidak ikut terlibat langsung pada saat perang tersebut terjadi, namun tiba-tiba mendapatkan keuntungan dan manfaat dari hasil peperangan itu.

“Dengan perang proksi tersebut negara lain secara tiba-tiba menguasai sumberdaya alam, investasi, teknologi dan regulasi kita. Inilah penjajahan modern,” ujar Hermanto.

Akibat perang proksi, lanjutnya, Bangsa Indonesia menjadi tergantung dan tidak mandiri.

“Karena tidak mandiri, maka kemerdekaan kita semu,” tandas legislator dari FPKS ini.

Negara, tegasnya, harus membuat kebijakan strategis untuk membebaskan bangsa dari kemerdekaan semu lalu mewujudkan kemerdekaan sejati. Kebijakan strategis tersebut antara lain dengan memberikan penguatan dan penguasaan teknologi bagi anak bangsa serta membuat regulasi yang berpihak kepada pribumi untuk melindungi segenap tanah tumpah darah Indonesia.

“Sudah seharusnya Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang produktif dan mandiri. Bisa memenuhi segala bentuk kebutuhan sendiri, tidak tergantung pada asing,” tutur Hermanto.

Implementasi dari kemerdekaan sebagai hak segala bangsa harus terwujud dalam berbagai sektor dan bidang kehidupan yang luas. Mencakup diantaranya bidang ekonomi, hukum, regulasi, sosial, budaya, pendidikan, teknologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan.

“Kemerdekaan sejati adalah bila dapat mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Sementara kemerdekaan semu adalah Indonesia merdeka tetapi yang makmur rakyat negara lain,” pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini. (Joko)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

Jelang Lebaran, Ridwan Hisjam Bagikan 10.000 Paket Sembako

Published

on

By

MALANG – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Dapil Jatim V Malang Raya (Kabupaten Malang,Kota Malang,Kota Batu) membagikan 10.000 (Sepuluh Ribu ) paket sembako ini untuk masyarakat Malang Raya. Bantuan tersebut didistribusikan mulai tanggal 11 Mei 2020 hingga saat ini. Semua prosesnya berjalan oleh tim RHC (Ridwan Hisjam Center) dan relawan yang ada di tingkatan kecamatan dan di tingakat Desa/kelurahan.

Bantuan 10.000 paket sembako tepat menjelang hari raya, Ridwan Hisjam berharap dapat meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Dengan bantuan itu tidak lagi mengalami kendala untuk mencari bahan pangan pokok diluar rumahnya masing-masing sesuai anjuran pemerintah agar di rumah saja.

“Menjelang Idul fitri saya akan mendistribusikan 10.000 paket sembako untuk masyarakat,saya berharap dengan bantuan tersebut masyarakat malang raya tetap tenang dirumah dalam menghadapi pandemi covid-19,” kata Ridwan Hisjam.

Ridwan Hisjam menghimbau agar masyarakat tetap waspada akan virus corona ini, karena sampai detik ini belum ditemukannya vaksinnya,maka salah satu cara ialah memutus rantai penularannya,yaitu jaga jarak dan menjaga kebersihan.

Apalagi, Ridwan mengingatkan ungkapan dari Direktur kedaruratan WHO, dr Mike Ryan, memperingatkan bahwa virus corona SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 mungkin tak akan pernah hilang meski nanti ada vaksin.

Dengan di rumah, lanjut Ridwan Hisjam, itu sesuai anjuran Presiden Joko Widodo. Ridwan Hisjam yakin anjuran tersebut akan memutus rantai penularan virus corona/covid-19 dan berharap malang raya akan kembali normal kembali, perlu diketahui malang raya termasuk zona merah dalam penyebaran covid-19 yang di tetapkan oleh guburnur jawa timur.

Dengan kondisi tersebut pemerintah membatasi jam kerja masyarakat, tentu ini sangat merugikan masyarakat yang pendapatannya hanya bergantung pada pendapatan harian.

Banyak masyarakat mulai resah akan kebijakan dan situasi pandemi tersebut, apalagi dalam minggu ini malang raya akan menerapkan Pembatasan sosial berskala Besar (PSBB), tentu perekonomian masyarakat akan semakin sulit. Alasan itu, Ridwan Hisjam Hadir membagikan 10.000 paket sembako untuk meringankan masyarakatnya di dapil V Malang Raya.

Menurut  Ketua RH Center Achmad Fajar bahhwa pendistribuan tersebut akan di antar kerumah masing-masing masyarakat yang membutuhkan, karena achmad fajar tidak ingin melanggar aturan-aturan pemerintah dalam situasi pandemi ini.

“Kami berupaya akan mengantar sendiri kerumah masyarakat dengan bantuan Tim RH Center,untuk menghindari kerumunan yang bisa menyebabkan penularan virus corona/covid-19, pembagian 10.000 sembako tersebut sudah kami distribusikan sejak tanggal 11 Mei kemarin hingga saat ini, Alhamdulillah masyarakat senang akan hadirnya paket sembako oleh Ir.H.M Ridwan Hisjam,

Sekitar 10.000 paket sembako sudah kami distribusikan untuk masyarakat malang raya,hari ini tim kami masih jalan ke pelosok-pelosok desa untuk menyalurkan paket sembako tersebut, semoga dalam minggu ini sudah selesai dan semoga tepat sasaran. Kami di RH Center juga menerima layanan informasi bagi masyarakat yang membutuhkan paket sembako tersebut, kantor kami buka 24 jam, yang akan menampung aspirasi masyarakat, jelasnya.

Dalam pendistribusian turun juga anggota DPRD Kota Malang, yaitu Suryadi, S.Pd. Menurutnya paket sembako kini sudah sampai di seluruh pengurus fungsionaris DPD Partai Malang Raya sampai ke titik Pengurus Desa Partai Golkar Semalang Raya.

Kedepannya Tim RH Center akan lebih Fokus pendistribusian paket sembako Ke masyarakat secara merata dan tepat sasaran,agar masyarakat tetap tenang dirumah masing-masing dan mawas diri dalam menghadapi Covid-19. (Surya)

Continue Reading

NASIONAL

Bawaslu Jakarta Utara Melaksanakan SKPP

Published

on

Jakarta – Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jakarta-Utara bersama Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menggelar video conference Pembukaan Kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Dalam Jaringan (Daring), melalui aplikasi zoom dan YouTube channel untuk peserta SKPP se-DKI Jakarta pada hari Sabtu (2/5/20).

Setelah mengikuti video conference via zoom, Koordiv Pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Utara Mochamad Dimyati menegaskan, khusus kepada peserta SKPP asal Kota Jakarta Utara agar disiplin dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan SKPP Daring yang merupakan Kegiatan Bawaslu Republik Indonesia.

“Peserta harus secara maksimal memanfaatkan SKPP Daring ini sebagai media untuk pembelajaran bagaimana tata kelola Pengawasan dan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, terlebih narasumber merupakan ahli di bidangnya” ujarannya.

Bagi peserta yang ikut dalam SKPP Daring ini akan diseleksi secara ketat di setiap tahapan pelaksanaan, karena Bawaslu hanya akan meluluskan mereka yang memang secara serius mengikuti kegiatan ini.

Walaupun statusnya hanya sebagai peserta, tambahnya, tapi sudah menjadi bagian dari Bawaslu. Oleh karena itu, wajib untuk menjunjung tinggi dan menjaga marwah lembaga Bawaslu.

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Bapak Muhammad Jufri, dilanjutkan penyampaian arahan teknis SKPP Daring oleh Anggota Bawaslu Provinsi DKI Siti Khofifah.

Dinyatakan Dimyati, dari 20.055 peserta SKPP se-Indonesia, sebanyak 158 dari Kota Jakarta Utara dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) untuk mengikuti kegiatan SKPP.

“Yang namanya sekolah, tentu ada yang dinyatakan lulus dan tidak lulus. Bawaslu akan melakukan seleksi ketat, mulai dari proses belajar mengajar sampai diskusi. Penilaian akan dilihat dari keaktifan dan kehadiran dalam mengikuti setiap kegiatan section diskusi. Jumlah yang dinyatakan lulus itu, dalam proses belajar mengajar nantinya akan diberikan sertifikat dan reward lain sebagai bentuk apresiasi,” paparnya.jodira

Continue Reading

HUKUM

Gerbang Tani Desak Pembahasan RUU Cipta Kerja Dihentikan

Published

on

JAKARTA – Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia ( Gerbang Tani ) menyesalkan siakp DPR yang melanjutkan pembahasan Omnibus Law atau Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja di tengah pandemic Covid-19. Padahal, gelombang protes terhadap RUU tersebut terus mengalir.

“Krisis pangan adalah ancaman di depan mata karena pandemi virus covid-19, tetapi DPR seolah tak peduli dengan situasi nasional, dengan terus melanjutkan RUU Cipta Kerja yang bertentangan dengan semangat bangsa untuk melepaskan diri dari ketergantungan produk-produk pertanian impor, terutama pangan,” tegas Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Gerbang Tani, Idham Arsyad beberapa waktu lalu.

Meskipun Indonesia sebagai negeri agraris yang mempunyai lahan pertanian yang luas dan subur, akan tetapi pertumubuhan sektor pertanian selalu terendah dibandingkan dengan pertumbuhan sektor lain.

Data BPS menyebutkan bahwa pertumbuhan sektor pertanian triwulan III-2019 hanya mampu tumbuh 3.08%, bahkan untuk subsektor pangan pertumbuhannya justru minus 4.8%. Padahal tanaman pangan menjadi sangat penting karena penyumbang sekitar 30% terhadap total PDB pertanian.

“Pertumbuhan pertanian yang selalu lebih rendah dibandingkan sektor lain salah satunya dipengaruhi oleh kegiatan impor bahan pangan yang menjadi pekerjan rutin tahunan. Sejak 1960 sampai sekarang, kita terus mengimpor beras, dari tahun1989 hingga sekarang impor jagung tidak pernah absen, gula pasir persetuuan impornya sebanyak 781,88 ton sudah keluar dari Kemendag. Bawag putih, kacang tanah dan bahkan garam pun kita impor sekarang ini,” tegasnya.

Lebih jauh Idham Arsyad menjelaskan bahwa bahwa ketergantungan pada impor komoditas pertanian dan pangan inilah yang melatari lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Jelas dan tegas dalam konsideran disebutkan bahwa pangan adalah bagian hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945, pemenuhan pangan ini harus dilakukan oleh Indonesia secara mandiri dan berdaulat. Pasal 3 UU Pangan ini menyebutkan bahwa “penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan keberlanjutan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. “Upaya negara untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian dan ketahanan pangan inilah yang diporak-porandakan oleh Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Seluruh ketentuan pasal dalam UU Pasal yang terkait yang menguatkan produksi pangan dalam negeri diubah dan dihapus ketentuannya oleh RUU Cipta Kerja ini,” kata Idham Arsyad.

Idham mencontohkan, misalnya ketentuan pasal 1 ayat (7) UU Pangan No.18/2012 tentang pengertian ketersediaan pangan yang menyatakan bahwa “Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan”.

Pada draft RUU Cipta Kerja diubah ketentuannya menjadi “Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional dan impor pangan”.

“Penghapusan frasa “apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan” jelas menunjukkan RUU Cipta Kerja ini menjadikan impor pangan menjadi bagian utama ketersedian pangan nasional. Padahal dalam UU Pangan No.18/2012 tegas memposisikan produksi dalam negeri sebagai faktor utama ketersediaan pangan, sedang impor pangan hanya pelengkap,” kata dia.

Dipandang bertentangan dengan semangat anak bangsa untuk melepaskan Indonesia dari jebakan impor pangan, maka Dewan Pengurus Nasional Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) secara tegas menyatakan penolakannya terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan minta untuk dihentikan pembahasannya oleh DPR RI.

“Kami menolak RUUCipta Kerja ini yang hanya berujuan menjadikan Indonesia sebagai PENGIMPOR PANGAN SEJATI dengan melemahkan produksi dalam negeri serta memberi karpet merah pada impor pangan, sebagaimana terlihat dari revisi (mengubah, menghapus) terhadap ketentuan pada Pasal 1 ayat (7), Pasal 36, Pasal 39 dalam UU Pangan No.18/2012. Serta ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 30 dan Pasal 101 dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani No.19/2013” Kata Idham Arsyad.

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending