Connect with us

RAKYAT

Bantuan PKS untuk Korban Tsunami Selat Sunda Berlanjut Terus

Published

on

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini Pastikan Proses Rehabilitasi Pasca Tsunami Oleh Pemerintah

PANDEGLANG – Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini memastikan membantu korban tsunami Selat Sunda. Dan Jazuli kembali menyambangi wilayah terdampak tsunami Banten. Setelah sebelumnya ke wilayah Serang, ia bersama relawan PKS ke wilayah terdampak di Labuan dan Tanjung Lesung.

Kedatangan Jazuli selain menyerahkan bantuan hasil penggalangan dana Anggota Fraksi PKS dari gaji DPR bulan Desember juga dimaksudkan untuk memastikan proses rehabilitasi berjalan lancar sehingga masyarakat setempat bisa beraktivitas kembali.

“Setelah awal pekan lalu ke wilayah Serang, kali ini kami datang mengunjungi wilayah terdampak yang cukup parah di Labuan dan Tanjung Lesung. Kami bawa bantuan berupa bahan makanan, air minum, selimut, dan kebutuhan sehari-hari lainnya hasil pengumpulan dana Fraksi PKS DPR. Saya pribadi menyumbangkan seluruh gaji DPR bulan Desember untuk membantu saudara-sadara kita di sini,” kata Jazuli.

Selain itu, lanjut Anggota DPR Dapil Banten ini, sebagai wakil rakyat Fraksi PKS ingin melihat langsung dan mendengar aspirasi korban terdampak terkait keseluruhan penanganan dan proses rehabilitasi pasca musibah yang dilakukan pemerintah dan pemda dengan seluruh pihak terkait yang sudah membantu.

“Tadi kami dengar paparan di Posko Tanggap Bencana DPW PKS Banten tentang peta wilayah terdampak, lokasi pengungsian, dan kebutuhan korban termasuk harapan warga terhadap proses rehabilitasi,” kata Jazuli.

Menurut Anggota Komisi I DPR ini, diantara keluhan dan kebutuhan mendesak warga Labuan adalah pembersihan material sampah dan bangkai kapal yang menutup sungai di sepanjang Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Labuan karena sungai yang mampat menyebabkan banjir luapan sungai dan berhentinya aktivitas ekonomi di pasar pelelangan.

“Saya dan relawan PKS langsung sidak menemui warga di lokasi pelelangan dan bertemu dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Babar Surharso. Kami fasilitasi harapan warga dan alhamdulillah Pemda Banten maupun Pandeglang merespon cepat upaya rehabilitasi dengan pembersihan sampah sungai dan bangkai kapal saat itu juga. Dengan begitu pasar pelelangan ikan bisa beraktivitas ekonomi secara normal,” katanya.

Pada kesempatan berikutnya Jazuli Juwaini mengunjungi wilayah terdampak bencana di Tanjung Lesung untuk menyerahkan bantuan dan berdialog dengan warga masyarakat terdampak bencana. Tepatnya di Kampung Tanjung Jaya, Desa Cikujang, Kecamatan Tanjung Lesung.

“Harapan mereka agar mendapat bantuan dan kepastian untuk melanjutkan hidup di tengah kondisi rumah dan harta benda yang habis diterjang tsunami. Kami berharap pemerintah daerah dapat merealisasikan bantuan jaminan hidup ini dan membangun kembali rumah warga terutama yang rusak total agar mereka dapat kembali menjalankan kehidupan,” pungkas Jazuli. (J3)

RAKYAT

Hermanto: Ayo Optimalkan Ruang Laut untuk Kesejahteraan Nelayan Lokal

Published

on

By

PANGKALAN – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto mendesak Pemerintah agar menambah anggaran untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan manajemen dalam mengelola ruang laut Kepulauan Riau terutama yang berbatasan dengan negara tetangga. Bentuknya berupa pengembangan kapal tangkap, modernisasi teknologi tangkap, peningkatan kualitas SDM nelayan serta peningkatan pengawasan laut dan ikan.

“Upaya tersebut dalam rangka mengambil manfaat optimal ruang laut untuk kesejahteraan nelayan lokal khususnya dan bangsa Indonesia umumnya. Sekaligus juga menjaga NKRI dari pencurian ikan dan sumberdaya laut lainnya oleh nelayan negara asing”, papar Hermanto kepada wartawan di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR ke Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam, Jumat (21/2).

Ia mengungkapkan, 98 persen wilayah Propinsi Kepulauan Riau merupakan laut. Adapun yang 2 persen merupakan darat berbentuk pulau-pulau. Hamparan laut yang luas tersebut, berbatasan langsung dengan lima negara tetangga. “Sayangnya, pemerintah belum optimal menggali potensi sumberdaya kekayaan laut dan ikan di kawasan tersebut karena minimnya anggaran untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan”, ujar legislator FPKS ini.

Dalam Kunjungan Spesifik tersebut, rombongan Komisi 4 DPR mendengar langsung keluhan jajaran PSDKP Batam bahwa kapal patroli dan perlengkapan senjata untuk melakukan pengawasan sangat minim dan jauh tidak sebanding dengan kawasan laut yang harus dikawal. Kondisi ini sangat membuka peluang bagi nelayan asing masuk ke kawasan ZEE Indonesia. Kawasan yang kerap kali dimasuki kapal nelayan asing adalah Laut Natuna dan Cina Selatan.

“Di kedua laut tersebut petugas sering memergoki kapal nelayan asing dan tidak jarang pula terjadi insiden bentrokan. Karena itu penambahan armada kapal dan persenjataan modern untuk melindungi petugas sudah sangat urgen dan mendesak,” pungkas legislator dari Dapil Sumatera Barat 1 ini. (joko)

Continue Reading

RAKYAT

Anggota DPD Mendesak agar Dana Bantuan Gempa Sulteng Segera Disalurkan

Published

on

JAKARTA, Anggota DPD RI, Abdul Rachman Thaha mendesak empat pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah (Sulteng) agar segera menyalurkan dana hibah dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 1,9 triliun untuk korban gempa.

“Saya mendesak kepada pemerintah Kabupaten Donggala, Sigi, Parigi Moutong dan Kota Palu agar segera menyalurkan dana bantuan sebesar Rp1,9 Triliun itu,” tegas Pria yang akrab disapa ART tersebut dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (15/2/2020).

Seperti diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan dana hibah sebesar Rp 1,9 triliun untuk korban gempa Sulteng dan dana tersebut berasal dari Kementerian Keuangan.

ART mengaku mendengar informasi bahwa alasan belum disalurkannya bantuan tersebut karena adanya ketakutan dari dari pemerintah kabupaten dan kota tersebut terkait mekanisme penyaluran bantuan. Menurut ART, alasan tersebut tidak jelas dan mengada-ada.

“Jika alasannya seperti itu, sangatlah tidak masuk akal,” ujar Senator asal Sulteng tersebut.

ART pun mengingatkan, jika ada upaya penyelewengan dari oknum atau kelompok terkait dana bantuan tersebut, akan segera berhadapan dengan aparat penegak hukum.

“Jika ada kesengajaan atau penyelewengan, saya akan kejar dan siap-siap berhadapan dengan aparat kepolisian, kejaksaan dan KPK,” tegas ART.[]

Continue Reading

RAKYAT

China Maju Karena Terapkan Model GBHN yang Kini Pro-Kontra di Indonesia

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai jika di Indonesia saat ini tengah ramai pro kontra rencana MPR RI menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara, di China justru sudah menerapkan model serupa sejak 1953.

China merumuskan pembangunan nasional jangka pendek, menengah, dan panjangnya melalui lembaga National Development and Reform Commision/NDRC (Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional). Perencanaan program kerja kementerian serta pemerintah daerah di China juga harus mengacu pada perencanaan yang telah dibuat NDRC. Sehingga menjamin terwujudnya harmoni pembangunan.

“Tak heran jika dalam Kongres Partai Komunis China ke-19 pada Oktober 2017 lalu, sebagai forum yang menentukan kepemimpinan China serta arah pembangunan China, Presiden China Xi Jinping selama 3 jam lebih berbicara jauh mengenai Visi China hingga tahun 2050. Tak hanya membahas rencana sosial dan ekonomi, visi China 2050 juga bertekad menjadi super power di sepakbola, ditandai dengan rencana pembentukan 20.000 pusat pelatihan sepakbola dan 70.000 lapangan baru, sehingga bisa melahirkan 50 juta pemain sepak bola profesional. Sebuah rencana kerja yang konkret dan terukur, tak mengawang-awang,” jelas Bamsoet usai menerima Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (20/1/20).

Turut hadir dari MAHUTAMA antara lain Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, Prof. Zaenal Arifin Hoessein, dan Zulhidayat, MH.

Melihat berbagai keberhasilan pembangunan di berbagai sektor yang telah dilakukan China melalui model pembangunan semacam Pokok-Pokok Haluan Negara, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menyambut hangat dukungan Pengurus Pusat Muhammadiyah dan juga Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA) atas rencana kerja MPR RI melakukan perubahan terbatas UUD NRI 1945 untuk menghadirkan Haluan Negara. MPR RI akan memanfaatkan waktu golden time hingga 2023 untuk menyerap aspirasi dari berbagai kalangan lainnya.

“Selain dukungan menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara, PP Muhammadiyah dan MAHUTAMA juga mengusulkan penguatan kedudukan MPR RI dan menghidupkan kembali Utusan Golongan sebagai Anggota MPR RI. Seperti apa penerapannya, apakah bisa dilakukan atau tidak, biarkan mewarnai ruang dialektika publik terlebih dahulu. Sehingga nanti kita bisa menarik benang merah dan mengambil kesimpulan,” tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang & Industri (KADIN Indonesia) ini menambahkan, MAHUTAMA juga mengusulkan usulan menarik yang patut dielaoborasi lebih jauh. Usulan tersebut adalah perlunya memberlakukan doktrin Struktur Dasar (basic structure doctrine) dalam konstitusi negara, sebagaimana telah dilakukan di berbagai negara seperti India, Malaysia, dan Singapura.

“Doktrin Struktur Dasar menyangkut ketentuan yang tak dapat diubah, baik oleh MPR RI sendiri maupun oleh Mahkamah Konstitusi. Di UUD NRI 1945, kita hanya mempunyai satu ketentuan yang tak bisa diubah, yakni bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 37 ayat 5. Sedangkan negara seperti India, memiliki 17 doktrin Struktur Dasar seperti Supremasi Konstitusi, Negara Hukum, Prinsip Pemisahan Kekuasaan, Perlindungan HAM, hingga Sistem pemerintahan parlementer,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending