Connect with us

EKONOMI

Belanja Negara Lebih Besar dari Pendapatan Negara

Published

on

JAKARTA – Anggota Badan Anggaran DPR Hermanto menyebutkan, defisit APBN 2021 sebesar 5,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan tanda bahwa anggaran negara besar pasak dari tiang. Belanja negara lebih besar dari pendapatan negara.

“Sederhananya, APBN 2021 dibelanjai dengan hutang,” ucap Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.

Rapat Paripurna DPR kemarin menyetujui APBN 2021 yang pendapatan sebesar Rp. 1.743 triliun lebih, belanja Rp. 2.750 triliun lebih dan defisit 1.006,4 triliun.

“Meski disetujui, ada banyak catatan kritis yang patut diperhatikan oleh Pemerintah,” ujar legislator dari FPKS ini.

Menurutnya, defisit 5,7 persen mengindikasikan betapa tidak efisien anggaran negara dimana sisi pengeluaran yang besar tidak ditopang oleh pendapatan yang memadai. “Selain itu, persoalan APBN sebenarnya bukan sekedar menetapkan defisit atau surplus. Persoalannya, apakah APBN mampu mengatasi pandemi covid, memulihkan ekonomi, membuka lapangan kerja, mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan merangsang perolehan pajak ?,” tanyanya.

APBN, lanjutnya, minim keberpihakan pada rakyat. Proporsionalitas anggaran untuk masyarakat miskin perkotaan dan pedesaan lebih kecil dibanding untuk pembiayaan proyek.

“Indikasinya, Pemerintah kurang memberikan perhatian dalam mengatasi kelangkaan pupuk, penyediaan benih berkualitas, perbaikan irigasi dan UMKM,” tuturnya.

“Alokasi anggaran penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN yang rugi berbilang tahun seharusnya dibatasi. Sebelum diberi PMN, terlebih dahulu BUMN yang rugi tersebut harus melakukan efisiensi,” papar Hermanto.

APBN 2021 disusun pada 2020 disaat Indonesia menghadapi pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi. Pada kuartal II, kinerja perekonomian RI telah mencatatkan kontraksi hingga minus 5,23 persen. Kuartal III dan kuartal IV juga diperkirakan akan mengalami pertumbuhan minus. “Dalam kondisi demikian, sangat penting bagi pemerintah untuk memperhitungkan dampak siklus dan transmisi tahun 2020 ke tahun 2021,” ujar Hermanto.

Hermanto meminta Pemerintah agar konsisten mengelola anggaran yang secara garis besar untuk 2 hal yaitu keberhasilan mengatasi pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi.

“Hal tersebut perlu diingatkan karena saat ini tidak terjadi sinergi dan konsolidasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mencegah dan mengatasi penyebaran wabah covid-19, juga dalam upaya pemulihan ekonomi,” tuturnya.

Hermanto mengingatkan, jangan menjadikan kehati-hatian (prudent) dalam mengelola APBN sebagai retorika untuk menutupi kelemahan yang terjadi pada sektor riil dimana jumlah orang miskin dan pengangguran di perkotaan maupun pedesaan semakin bertambah ditengah pandemi covid yang belum jelas kapan akan berakhir.

Hermanto mendesak Pemerintah agar terus mengokohkan sinergi dan konsolidasi antar Kementerian/Lembaga, juga antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memotong mata rantai birokrasi.

“Rantai birokrasi sering menjadi alasan rendahnya serapan anggaran di setiap kementerian dan lembaga,” pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini. (Joko)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI

Tiap Desa Miliki Satu BUMDes

Published

on

By

KabaRakyat.com | JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, setiap desa hanya boleh memiliki satu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Meski demikian, setiap BUMDes diperbolehkan untuk mendirikan berbagai unit-unit usaha. (lebih…)

Continue Reading

EKONOMI

Pasca Kemenangan Joe Biden, Ekspor PT Sunindo Adipersada Tbk ke Amerika Serikat Terbuka Lebar

Published

on

By

KabaRakyat.com | JAKARTA – Seperti prediksi banyak pelaku bisnis, perang dagang antara Amerika Serikat dengan China dinilai masih akan terus berlangsung. Namun, yang membedakan Joe Biden dengan pendahulunya adalah penerapan kebijakan yang lebih konsisten. Hal ini yang diharapkan oleh para pelaku bisnis untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara Amerika Serikat tersebut. (lebih…)

Continue Reading

EKONOMI

Amin, Ak: Kenaikan Cukai Rokok Harus Sejahterakan Petani Tembakau

Published

on

By

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana untuk menaikan tarif cukai rokok sebesar 17 % hingga 18% pada tahun 2021. Rencana kenaikan tarif cukai rokok itu sendiri terlihat dari adanya kenaikan target penerimaan cukai rokok sebesar Rp7,86 triliun atau 4,8%, dimana target penerimaan cukai rokok tahun 2021 sebesar Rp172,8 triliun.

Anggota DPR RI, Amin Ak mengatakan, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, proporsi target kenaikan cukai rokok diharapkan dapat dialokasikan lebih banyak untuk program kesehatan. Selain itu, merujuk perolehan Cukai Hasil Tembakau (CHT) sepanjang Januari-September 2020, kenaikan CHT seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani tembakau melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Berdasarkan data Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, realisasi CHT selama Januari-September 2020 sebesar Rp 111,46 triliun. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,53% dibanding tahun sebelumnya, yaitu senilai Rp 102,7 triliun. Bila dibandingkan dengan outlook penerimaan cukai rokok sepanjang 2020, realisasi penerimaan CHT selama Januari-September 2020 setara dengan 67,57% dari Rp 164,94 triliun.

“Pemerintah juga harus dapat mengendalikan Impor tembakau, agar tembakau hasil petani lokal dapat diserap industri secara maksimal” lanjut anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS itu.

Sementara itu Badan Pusat Statistik (BPS) melansir, pada tahun 2019 impor tembakau mencapai 110,92 ton per tahun. BPS juga mencatat, di tengah pandemi COVID-19 Industri Rokok dan Tembakau juatru mengalami pertumbuhan.

Berdasarkan data yang dilansir oleh Kemenko Perekonomian, per tanggal 17 Juni 2020 pertumbuhan Industri Rokok dan Tembakau mengalami peningkatan sebesar 46% secara year to date (YtD). Menurut Amin, kebijakan pemerintah menaikkan cukai rokok sejak tahun 2015 seharusnya diimbangi upaya untuk dapat menciptakan produk turunan hasil tembakau selain rokok, agar petani tembakau dapat terlindungi dan terus produktif.

“Selain itu, pemerintah harus dapat mengawasi peredaran rokok ilegal. Kenaikan CHT berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal, sehingga penerimaan cukai dari produk hasil tembakau tidak dapat terserap secara maksimal,” pungkas Wakil Rakyat dari Dapil Jatim IV (Kabupaten Jember dan Lumajang) tersebut. (A3)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending