Connect with us

RAKYAT

Belum Ada Listrik di Dapil, Anggota DPR Ini Advokasi Penduduk Setempat

Published

on

LAMPUNG – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Junaidi Auly mengadvokasi kepentingan masyarakat Lampung disebabkan belum adanya listrik di beberapa desa. Junaedi meminta PLN Lampung untuk segera menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Kami menerima aspirasi dari masyarakat terkait belum adanya jaringan listrik di desa mereka seperti dibeberapa titik di Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji. Oleh karenanya kami langsung sampaikan aspirasi ini ke PLN Lampung,” kata Junaidi dalam pertemuannya dengan General Manajer PLN Provinsi Lampung (26/12/2018).

Berdasarkan aspirasi yang disampaikan, desa yang belum seluruhnya memiliki jaringan listrik diantaranya yaitu 1 dusun Desa Giri Mulyo Lampung Timur sebanyak 225 lebih rumah, belum adanya tiang listrik di 11 dusun Desa Rukti Basuki, Desa Tri Tunggal Jaya dan Banjar Agung Tulang Bawang, Desa Cabang kecamatan Bandar Surabaya di Dusun 3 dan Dusun 6, dan sebagian wilayah di Desa Kota Batu Lampung Tengah.

“PLN Provinsi Lampung harus bergerak cepat dengan adanya keluhan dari masyarakat. Ia berharap jangan dibiarkan terlalu lama masyarakat tidak punya listrik di rumahnya,” terang anggota legislatif dari Daerah Pemilihan Lampung II yang biasa disapa Bang Jun ini.

Mendengar aspirasi ini, General Manajer PLN Provinsi Lampung Julita Indah berterimakasih atas aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh Bang Jun. Ia berjanji akan segera memerintahkan jajarannya untuk segera melakukan survei ke lokasi untuk menyelesaikan persoalan ini.

Ke depannya, Julita berharap dapat semakin bersinergi dengan wakil rakyat di pusat untuk mempercepat kemajuan Provinsi Lampung.

Di akhir pertemuan tersebut, Bang Jun menegaskan bahwa dirinya senantiasa siap bersinergi dengan seluruh stakeholder di Lampung untuk bersama-sana menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Potensi Lampung sangat besar, listrik harus tersedia dengan baik agar sektor-sektor lain seperti usaha kecil menengah, industri, pariwisata, dan lainnya dapat berkembang,” pungkas Bang Jun yang juga kandidat Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN ini. (hadi)

 

RAKYAT

Lambat Tangani Polemik BPD, Kadis PMD dan Camat di Buton Diminta Mundur BUTON

Published

on

By

BUTON – Polemik Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Manuru, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara hingga saat ini tidak ada penyelesaian yang pasti. Hal itu dapat dilihat belum ada kepastian mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh panitia pemilihan BPD Manuru.

“Bupati diminta agar mencopot Kadis PMD dan Camat Siotapina karena lambat menangani polemik pemiihan BPD Manuru,” kata Pemerhati Pemerintahan Desa Kabupaten Buton, Muhammad Risman kepada Lintasparlemen.com, Kamis (30/5/2019) malam.

Risman meminta agar Bupati Buton segera memanggil Kepala PMD dan Camat Siotapina untuk menjelaskan dan menyelesaikan persoalan tersebut sebelum nantinya bisa menghambat proses penyelenggaraan pemerintahan.

“Masalah ini sudah lama di suarakan dan ini juga sebagai peringatan kepada Bupati Buton agar lebih fokus memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan di desa,  Bupati jangan juga hanya melantik tetapi di harapkan segala proses yang di laksanakan oleh bawahanya di perhatikan jika ada kesalahan maka harus di tindak karena jangan sampai merugikan pemerintahan terutama La Bakry sebagai Bupati Buton,” ujarnya.

Menurut Risman, persoalan tersebut terkesan diabaikan oleh Kadis PMD, Awaluddin dan Camat Siotapina, La Rahadi. Sebab, polemik pemilihan BPD Manuru yang diduga cacat hukum itu hingga kini belum juga ditindaklanjuti.

“Sehingga saya meminta ketegasan Bupati Buton untuk mencopot Kepala DPMD dan Camat Siotapina jika tidak menyelesaikan permasalahan pemilihan BPD Manuru,” tegasnya.

Risman menduga lambatnya penanganan persoalan tersebut dikarenakan Kadis PMD dan Camat Siotapina tidak memahaminya tupoksinya. Ia juga menduga pada persoalan itu ada indikasi keberpihakan instansi terkait dalam hal ini DPMD dan Camat Siotapina.

“Dan itu berbahaya. Maka saya meminta kepada Bupati Buton harus tegas bila perlu copot mereka karna dampaknya akan kepada pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan La Bakry sebagai Bupati,” pintanya. (La Ode Ali)

Continue Reading

NASIONAL

Anggota MPR RI ini Gelar Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan yang Dihadiri 500 Peserta

Published

on

Trenggalek – Gatot Sudjito Anggota MPR RI menggelar acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Gedung Serba Guna kecamatan Durenan kabupaten Trenggalek yang dihadiri 500 peserta. Kegiatan ini bertujuan menanamkan spirit pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Nilai-nilai pancasila di era global saat ini sudah mulai luntur. Penting kiranya untuk ditanamkan kembali dalam kehidupan bermasyarakat”, ujar Gatot panggilan akrabnya. Selasa, (12/3/2019).

Lebih lanjut, Gatot menambahkan, arus informasi hari ini sangat cepat, oleh karenanya perlu kontrol orang tua kepada anaknya agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas. 

“Sebagai generasi masa depan tentu anak-anak kita perlu ditanamkan semangat nasionalisme yang dibekali spirit pancasila. Tugas kita semua menjaga dan mengamalkan pancasila”, tegas mas Gatot.

“Dengan acara sosialisasi empat pilar kebangsaan setidaknya membuka wawasan orang tua agar memperhatikan betul nilai-nilai moral anak kita agar mencerminkan jiwa yang berpedoman pada pancasila,” pungkasnya. (ari)

Continue Reading

POLITIK

Caleg Golkar Ini Berikan Banyak Bantuan kepada Korban Banjir di Madiun

Published

on

Madiun – Bantuan untuk korban banjir di kabupaten Madiun masih terus mengalir. Bukan hanya bantuan kebutuhan pokok sehari-hari, obat, dan pakaian layak pakai tetapi juga bantuan tenaga dan untuk bergotong royong membersihkan pemukiman penduduk yang penuh dengan lumpur.

Seperti halnya bantuan yang dilakukan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kab. Madiun, Mujono di Desa Klumutan Kec. Saradan beberapa waktu lalu.

Dari Partai Golkar, kali ini, giliran Ketua Bidang Legislatif, Eksekutif, dan Lembaga Politik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar M. Yahya Zaini memberikan bantuan berupa seragam dan peralatan sekolah, peralatan dapur, peralatan mandi, minyak kayu putih, sandal jepit, dan selimut. 

“Bantuan ini untuk meringankan beban para korban banjir,” terang Yahya Zaini, yang saat ini sebagai Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Caleg DPR RI) dari Partai Golkar nomor urut 2 dari Dapil 8 provinsi Jawa Timur (Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun) saat mengunjungi dan menyerahkan bantuan tersebut. Minggu, (10/3/2019).

Menurut M. Yahya Zaini, para korban bencana banjir di Desa Klumutan, Kec Saradan ini sangat membutuhkan banyak bantuan.  Terutama bantuan yang terkait dengan  kesehatan. “Ini kami bawakan minyak kayu putih, selimut dan lain sebagainya untuk menjaga kesehatan biar nggak sakit akibat dampak banjir,” imbuhnya.  

Hal senada juga disampaikan politisi muda Partai Golkar Kab. Madiun Alfian Aji Wirawan yang akrab disapa Mas Aji, menurutnya, korban banjir harus tetap semangat dan bergairah dalam menjaga kebersihan lingkungannya masing- masing. 

Hal ini dimaksudkan agar kondisi warga masyarakat senantiasa tetap sehat dan bisa beraktivitas. 

“Lingkungan harus bersih, jangan sampai ada genangan air yang nantinya dipakai sarang nyamuk, dan untuk anak sekolah juga diberi bantuan seragam dan peralatan sekolah supaya peserta didik tetap giat belajar,  jadi anak yang pintar, cerdas dan smart”, pungkasnya yang juga Caleg Partai Golkar nonor urut 8 Dapil 5 Kabupaten Madiun. (ari)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending