Connect with us

POLITIK

Belum Apa-apa, Bamsoet Sudah Raih Banyak Dukungan Ketum Golkar

Published

on

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekaligus politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) terus mendapatkan dukungan maju sebgai ketua umum Golkar. Setelah ‘dukungan’ dari senior sekaligus mantan Ketum Golkar Akbar Tandjung  kini Bamsoet memperoleh dukungan untuk maju menjadi Ketua Umum Partai Golkar dari DPD Tingkat I Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Tak hanya itu, keseriusan DPD I Golkar Kepri terlihat saat menyambangi gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (28/6/2019) untuk memberikan dukungan kepada Bamsoet.

“Kami mendorong sekaligus mendukung Pak Bamsoet memimpin Golkar,” kata  Ketua DPD Golkar Kepri Ansar Ahmad didampingi oleh jajarannya.

Sementara tokoh Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Akbar Tandjung juga menyatakan simpati dan dukungannya.

“Saya dengar Adinda Bambang Soesatyo yang saat ini Ketua DPR ingin maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Saya pernah menjadi Ketua Umum Partai Golkar karena kepandaian dan kemampuan saya. Jadi kalau ingin menjadi Ketua Umum Partai Golkar harus lah pandai-pandai. Saya dukung karena kita sepakat kader-kader kita harus menduduki berbagai posisi penting,” ujar Akbar Tanjung dalam sambutan di acara Halal Bilhalal Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), di Rumah Dinas Ketua DPR RI, Jakarta, Kamis malam (27/6) yang disambut tepuk tangan hadirin.

Hadir dalam acara tersebut selain Ketua Dewan Penasehat KAHMI Akbar Tandjung dan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo juga hadir Koordinator Presidium KAHMI Hamdan Zoelva, Prof Dr Siti Zuhro, Bomer Pasaribu, Viva Yoga beserta Presidium KAHMI lainnya, Rektor Universitas Airlangga Prof. Dr. Mohammad Nasich, Anggota Komisi III DPR RI Nasir Jamil dan Taufik Abdullah, Ketum HIPMI Bahlil Lahadalia serta anggota HMI dan KAHMI lainnya.

Ketua Dewan Penasehat KAHMI Akbar Tandjung mengaku bangga dengan banyaknya kader-kader KAHMI yang menduduki posisi penting di pemerintahan dan berbagai bidang profesi. Sebut saja Koordinator Presidium KAHMI Hamdan Zoelva yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi atau Bamsoet yang saat ini menjadi Ketua DPR RI.

“Pengkaderan di HMI melalui latihan kader (LK) selama ini sudah berjalan baik. Pengkaderan yang dilakukan di HMI tidak hanya bertujuan mencetak tokoh organisasi saja. Lebih jauh, pengkaderan yang dilakukan bertujuan untuk menghasilkan kader HMI yang mampu menduduki berbagai posisi penting di bidang politik, sosial, kemasyarakatan serta profesi,” urai Akbar.

Pada kesempatan yang sama (Bamsoet dalam sambutannya meminta KAHMI menjadi mediating force untuk terjadinya rekonsiliasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi, banyak tokoh KAHMI dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Sebagai contoh, saya alumni HMI keempat yang menempati rumah jabatan di komplek pejabat negara Widya Chandra ini. Yang paling lama adalah Bang Akbar Tandjung, mulai sejak Menteri sampai menjadi Ketua DPR RI. Kemudian dilanjutkan Pak Marzuki Ali, lalu Kang Ade Komaruddin dan sekarang saya. Ini tentu menarik untuk menjadi renungan bagi kita semua keluarga besar HMI,” urai Bamsoet.

Bamsoet yang pernah menjabat sebagai Bendaraha Umum Partai Golkar periode Aburizal Bakrie Ketua Umum 2014-2016 Itu menambahkan, KAHMI dan HMI punya networking yang sangat kuat, yang bisa menjadi kekuatan dalam membangun bangsa. Sumber daya alumni HMI sangat luar biasa, tinggal digerakkan agar menjadi kekuatan yang produktif untuk memajukan bangsa dan negara.  (dwi)

POLITIK

PSR Ajak Mahasiswa Menjadi Marketing Empat Pilar

Published

on

Anggota Komisi VI DPR Putu Supadma Rudana mengajak mahasiswa untuk menjadi agen penyebar gagasan gagasan empat pilar kebangsaan. Menutut Putu, gagasan empat pilar harus disebarluaskan kepada seluruh masyarakat. Mahasiswa sebagai agen perubahan pun diajak turut serta dalam mensosialisasikan nilai kebangsaan ini.
Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber sosialisasi empat pilar kebangsaan yang  digelar di Museum Rudana, Gianyar, Bali pada 10 Februari 2020.
“Jika nilai kebangsaan terus disebarluaskan secara masif maka saya yakin ancaman radikalisme kian minim. Karena itu mahasiswa dirasa perlu untuk mengambil peran dalam menyebarluaskan nilai kebangsaan,” ujar Putu.
Politisi Partai Demokrat ini menyoroti maraknya kasus kasus intoleransi atas nama agama yang kerap muncul di masyarakat. Menurutnya hal itu bisa diminimalisir manakala seluruh elemen masyarakat bersatu melawan radikalisme. Namun khusus untuk Bali, Putu menilai tindakan anakis atas nama agama pun jarang sekali atau tidak pernah terjadi di masyarakat.
“Meskipun kasus intoleransi ini hampir sebagian besar terjadi di luar Bali, namun sebagai anggota dewan pastinya harus berfikir skala nasional. Di beberapa daerah luar Bali masih kerap terjadi karena itu mari sama sama kita bersatu melawan radikalisme itu,” sambungnya.
Mahasiswa yang hadir dalam kegiatan tersebut sangat antusias dan menyimak dengan saksama terkait apa yang dipaparkan Putu. Para mahasiswa pun berharap kegiatan ini terus dilakukan secara konsisten. (krr)

Continue Reading

POLITIK

Sosialisasi 4 Pilar Penting Untuk Cegah Radikalisme

Published

on

Anggota Komisi VI DPR Putu Supadma Rudana berkomitmen untuk terus melakukan edukasi pada masyarakat tentang empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Edukasi ini menurut Putu betmanfaat dalam menghalau ancaman radikalisme agama yang kerap terjadi.
“Saya selaku wakil rakyat akan terus turun ke masyarakat dalam memberikan edukasi tentang pentingnya pilar negara. Apabila masyarakat diberikan pemahaman tersebut maka masyarakat akan sendirinya dijauhkan dari ancaman radikalisme yang mengancam NKRI,” ujar Putu saat memberikan sosialisasi empat pilar di Museum Rudana, Gianyar Bali pada Senin, 10 Februari 2020.
Masyarakat yang hadir sangat antusias dan sesekali memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar kebangsaan kepada PSR. Putu pun mengaku senang tiap memberikan edukasi kebangsaan seperti ini karena semakin mendekatkan dirinya dengan masyarakat.
“Saya sebagai legislator tentu sangat senang bila berada ditengah masyarakat seperti ini. Tak sekedar edukasi, masyarakat pun juga bisa menyampaikan keluh kesah secara langsung terkait kebijakan pemerintah saat ini,” terang Putu.
Masyarakat Gianyar pun berharap kegiatan sosialisasi empat pilar seperti ini dapat terus dilanjutkan. Karena selain ada transfer kwowledge, masyarakat bisa mrnyampaikan aspirasi secara langsung kepada anggota dewan yang mewakilinya. (hs)

Continue Reading

POLITIK

Apa Bedanya Sunda Empire dengan Haris jika Terus Ngaku Ketum KNPI tanpa SK?

Published

on

By

JAKARTA – Menyikapi polemik SK DPP KNPI, Haris Pertama menggelar konferensi pers yang diadakan di pelataran gedung DPP KNPI, Kuningan karena aset gedung tersebut masih dalam “police line” Kepolisian.

Haris Pertama mengklaim sebagai pimpinan DPP KNPI yang sah dan legal karena merasa dirinyalah yang telah memenangkan kongres dengan hasil bukti video. Dan foto-foto mereka bersama Menteri Yasonna Laolly. Ketika ditanyakan apakah dirinya mempunyai SK Haris Pertama mengaku SK-nya telah dicuri oleh Noer Fajrieansyah.

“SK kami saat ini dicuri oleh Noer Fajrieansyah dengan mengaku-aku sebagai Ketua KNPI. Insya Allah akan segera terbit. Apa bedanya Sunda Empure, yang ngaku-ngaku? Saya hari ini membagikan surat jawaban dari Kemenkumham atas permintaan blokir SK DPP KNPI Noer Fajrieansyah yang telah dijawab bahwa telah diblokir per tanggal 21 Februari 2019 untuk akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Ditjen AHU,” Haris mengklaim akan segera melaporkan ke kepolisian apabila ada orang yang mengaku-ngaku sebagai ketua KNPI karena SK Fajrie dinyatakan telah diblokir oleh Kemenkumham.

Dilain pihak, Zieko C Odang Ketua OKK DPP KNPI yang diketuai Noer Fajrieansyah menyayangkan pengetahuan Haris yang tidak paham maksud kata blokir yang disampaikan oleh jawaban Surat Kemenkumham tersebut.

“Kami justru berterima kasih karena Kemenkumham tetap menjaga komitmennya untuk menjaga agar tidak ada lagi oknum yang mengaku sebagai KNPI dan hendak menerbitkan SK baru atas nama KNPI.

Zieko menyatakan meskipun mereka telah mengajukan permohonan blokir pada Januari 2020 dijawab oleh Kemenkumham memang telah diblokir pada 21 Februari 2019.

“Perlu diketahui bersama pemblokiran akses administrasi tersebut memang kesepakatan bersama kami dengan KNPI versi Abdul Azis agar ketika kami sedang menggodok proses penyatuan bersama tidak ada lagi akses bagi oknum seperti Haris bila mereka ingin membentuk atau melakukan perubahan terhadap SK organisasi KNPI,”

Zieko sekali lagi mengingatkan kepada Haris untuk segera berhenti berpolemik dengan mengaku-aku sebagai ketua KNPI atau akan ada konsekuensi hukum yang dapat menimpanya.

“Saat ini yang memiliki SK secara sah dan berlaku adalah kami dibawah pimpinan Noer Fajrieansyah. Jadi apabila Haris tetap menjalankan polemik ini dimana bukti digitalnya banyak maka kami tidak akan segan-segan melaporkan ini ke ranah hukum karena jelas bukti-buktinnya,” tegas Zieko.

“Kalau Haris tidak bisa membedakan antara blokir akses adminisrasi dan pembatalan SK sebaiknya belajar lagi kepada ahli tata administrasi,” sindir Zieko.

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending