Connect with us

OPINI

Berikut Pidato Lengkap Ketua DPR di Paripurna Pembukaan Masa Sidang III 2018-2019

Published

on

PIDATO KETUA DPR RI

PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI

PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN III

TAHUN SIDANG 2018–2019

SENIN, 7 JANUARI 2019

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Yang kami hormati:

  • Para Wakil Ketua DPR;
  • Para Anggota DPR;
  • Hadirin yang berbahagia. 

Pidato kali ini saya beri judul “Tahun Politik, Tahun Prestasi Dewan”

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat hadir kembali dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018–2019.

Ahlan Wa Sahlan, Selamat Datang kepada seluruh Anggota DPR yang telah melaksanakan kunjungan kerja dan bertemu dengan konstituen di daerah pemilihannya masing-masing. Kiranya semua aspirasi, harapan serta masalah yang disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti dalam rapat-rapat dan sidang-sidang Dewan yang terhormat.

Sebelum saya lanjutkan, untuk mencairkan suasana, izinkan saya menyampaikan dua buah bait pantun:

“Masuk ke hutan pergi berburu,

Dapat sepasang rusa belang kaki.

Dengan ucapan selamat tahun baru,

Hari ini masa sidang kita mulai lagi.”

“Bunyi gendang bertalu-talu,

Penyanyi cantik penuh senyuman.

Meskipun kita menyongsong pemilu,

Tugas di DPR tetap diutamakan,”

Selanjutnya, perkenan Pimpinan DPR mengucapkan selamat Tahun Baru 2019,  mari kita jadikan Tahun 2019 sebagai puncak pencapaian prestasi DPR RI Periode 2014-2019. Untuk itu, mari kita kerahkan segala daya upaya, tenaga, waktu dan pikiran untuk memberikan yang terbaik bagi pembangunan bangsa dan negara.

Kita semua akan dicatat oleh sejarah, apabila dapat memberikan legacy dengan melahirkan undang-undang dan anggaran yang dapat membawa lompatan bagi kemajuan bangsa di masa depan. Saatnya kita merampungkan undang-undang untuk memantapkan konsolidasi demokrasi, pengelolaan sumber daya alam yang adil serta sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, pembangunan hukum nasional yang berkeadilan serta pembangunan kebudayaan yang dapat menjamin terpeliharanya kebinnekaan kita sebagai bangsa.

 Sidang Dewan yang Terhormat,

Pada kesempatan yang mulia ini, atas nama Pimpinan dan segenap Anggota DPR, dari lubuk hati yang paling dalam, kami menyampaikan rasa duka cita kepada para korban bencana tsunami yang terjadi di wilayah Banten dan Lampung Selatan, tanah longsor di Sukabumi, Jawa Barat serta musibah lainnya di beberapa wilayah Indonesia.

DPR meminta kepada Pemerintah untuk terus meningkatkan mitigasi bencana sehingga dapat memperkecil jatuhnya korban jiwa. Harus diakui manajemen bencana kita masih tergolong lemah, early warning system tidak berfungsi dengan baik, sehingga masyarakat tidak mempunyai informasi mengenai bencana yang akan terjadi di wilayahnya.

DPR memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah dalam melakukan rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan dampak bencana serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sudah saatnya perencanaan pembangunan, pengelolaan tata ruang dan tata kota serta penyusunan anggaran memperhatikan sungguh-sungguh kondisi Indonesia yang berada di kawasan cincin  api yang rawan dengan bencana. Ini merupakan pekerjaan rumah yang besar bagi DPR dan Pemerintahan yang akan datang.

 Sidang Dewan yang Terhormat, hadirin yang saya muliakan,

Dalam Pidato Pembukaan Masa Persidangan ini, izinkan kami menyampaikan rencana kegiatan DPR pada Masa Persidangan III serta berbagai kegiatan Dewan lainnya.

Di bidang legislasi,  terdapat 33 (tiga puluh tiga) RUU yang masih dalam tahap pembahasan pada Pembicaraan Tingkat I antara DPR dan Pemerintah, baik RUU yang berasal dari DPR, Pemerintah, maupun dari DPD. Dari 33 (tiga puluh tiga) RUU tersebut, kita targetkan 5 (lima) RUU dapat disahkan menjadi UU, yaitu:

  1. RUU tentang Perkoperasian;
  2. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  3. RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
  4. RUU tentang Kebidanan; dan
  5. RUU tentang Ekonomi Kreatif.

Pimpinan Dewan mengharapkan komitmen dan kerja keras dari seluruh Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan, bersama-sama dengan Pemerintah untuk merampungkan pembahasan RUU yang sudah ditetapkan untuk diselesaikan pada masa persidangan ini. Kita harus ingat, bahwa kinerja Dewan yang paling banyak di sorot oleh rakyat adalah kinerja di bidang legislasi.

Pimpinan Dewan sendiri akan selalu mencari solusi jika dalam pembahasan RUU terdapat hambatan dan kendala, baik yang datang dari Anggota, Fraksi-fraksi maupun dari pemerintah sendiri. Pimpinan Dewan akan mengawal dengan seksama setiap pembahasan RUU agar kualitasnya tetap terjaga, walaupun dikejar dengan target penyelesaian.  Kita sama sekali tidak menghendaki,  hanya karena ingin mengejar target, masalah kualitas pembahasan RUU lalu kita abaikan.  Sedikit-banyaknya judicial review ke Mahkamah Konstitusi merupakan tolok ukur dari kualitas undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan Pemerintah.

Pimpinan Dewan juga mengingatkan kita semua, agar UU yang diamanatkan oleh putusan MK untuk diamandemen, hendaknya dapat diprioritaskan, antara lain seperti, UU di bidang pengelolaan sumber daya alam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya mengenai batas minimal usia perkawinan.  Kita juga mempunyai pekerjaan rumah untuk segera menyelesaikan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang banyak mendapat sorotan dari masyarakat.

 Sidang Dewan yang Terhormat,

Di bidang anggaran, DPR memberikan apresiasi atas langkah Pemerintah yang telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada kementerian dan lembaga, serta para gubernur tepat waktu, sebagai tindak-lanjut telah disahkannya UU APBN Tahun Anggaran 2019. Penyerahan DIPA tepat waktu merupakan salah satu kunci percepatan belanja Pemerintah.

DPR meminta Kementerian dan Lembaga, serta Pemerintah Daerah untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara berkala. Hal ini diperlukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan negara. Sejalan dengan itu, sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing juga perlu semakin ditingkatkan.

Kita juga patut memberikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah dalam menyelesaikan divestasi PT. Freeport Indonesia yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia.

Sidang Dewan yang Terhormat, hadirin yang saya muliakan,

Untuk bidang pengawasan, DPR akan melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Hakim Konstitusi pengganti Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A., dan Prof. Dr. Aswanto, SH., M.Si., DFM yang akan segera berakhir masa jabatannya. Keduanya merupakan unsur hakim yang mewakili DPR di Mahkamah Konstitusi, karena itu diharapkan prosesnya dapat dilakukan dengan lebih cepat.

DPR juga akan memberi pertimbangan terhadap Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dari Negara-Negara Sahabat sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan persahabatan Indonesia dengan negara-negara lain.

Terkait dengan pelaksanaan tugas Panitia Kerja yang dibentuk melalui alat kelengkapan Dewan, Tim Pemantau, dan Tim Pengawas DPR, kami meminta untuk dapat menyelesaikan tugasnya pada masa persidangan ini. Sehingga energi dan waktu kita dapat digunakan untuk menyelesaikan pembahasan RUU yang sudah dinantikan oleh rakyat.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Pada setiap masa persidangan, DPR tidak pernah berhenti untuk meningkatkan peran diplomasi parlemen, karena itu,  DPR akan mengirim Delegasi untuk menghadiri pertemuan dan sidang/konferensi organisasi parlemen regional maupun Kerja Sama Organisasi Internasional, yaitu:

  1. Sidang Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) pada tanggal 14-17 Januari 2019 di Kamboja. Pada forum ini Indonesia akan mengusulkan draf resolusi pada Women Agenda dan menjadi co-sponsor untuk beberapa draf resolusi pada agenda lainnya.
  2. Meeting of APA Standing Committee on Social and Cultural Affairs pada tanggal 12 – 14 Februari 2019 di Thailand. Sidang ini akan menghasilkan laporan dan draf resolusi yang telah dibahas untuk disampaikan dan diadopsi pada Sidang Pleno APA yang akan datang.

Disamping itu, DPR juga menerima beberapa undangan untuk menghadiri pertemuan/konferensi internasional, yaitu:

  1. Meeting of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Global Parliamentary Network pada tanggal 13-15 Februari 2019 di Perancis;
  2. The 2019 Parliamentary Hearing at the United Nations, pada tanggal 21-22 Februari 2019 di Amerika Serikat, yang membahas isu-isu global yang sedang dihadapi seperti perubahan iklim; migran dan pengungsi; pembangunan berkelanjutan; dan perlucutan senjata nuklir;
  3. The 44th Session of the Steering Committee of Parliamentary Conference on the WTO pada bulan Februari 2019 di Belgia; dan
  4. The 14th Conference of the Parliamentary Union of the OIC Member States pada tanggal 11-14 Maret 2019 di Maroko.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Sebelum menutup pidato pembukaan ini, saya ingin mengingatkan kita semua, karena bulan-bulan ke depan adalah bukan-bulan politik, dimana para anggota Dewan yang mencalonkan kembali akan sangat disibukkan dengan perjuangan di daerah pemilihannnya masing-masing. Mari kita atur manajemen waktu kita dengan sebaik-baiknya,  gunakanlah waktu di akhir pekan secara optimal untuk turun ke dapil masing-masing. Sedangkan hari-hari kerja tetap digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas sebagai anggota Dewan yang terhormat.

Mari kita songsong Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 dengan riang gembira sebagai festival kedaulatan rakyat. Pemilu bukan ajang untuk saling melemahkan, apalagi saling menjatuhkan, melainkan ajang untuk memperkuat kebersamaan dan persaudaraan kita sebagai bangsa.

Kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan suasana yang sejuk dan damai, jauh dari rasa permusuhan dan pertentangan. Kepada kedua tim kampanye Capres-Cawapres kami menghimbau hendaknya bisa menahan diri, mari kita utamakan kampanye yang berkualitas, adu gagasan, dan adu program, demi terwujudnya kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kepada penyelenggara Pemilu kami juga menghimbau untuk tetap menjaga netralitas, independensi, dan profesionalismenya,  supaya Pemilu 2019 benar-benar berjalan dengan jujur, adil, dan damai, sebagaimana harapan kita semua.

Keberhasilan kita menjalankan Pemilu secara damai untuk kesekian kalinya, akan menempatkan Indonesia sebagai kampium demokrasi baru yang diakui oleh dunia.

Akhirnya, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, atas nama Pimpinan DPR dengan ini saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Masa Persidangan III DPR RI, Tahun Sidang 2018–2019, akan dimulai sejak hari ini, Senin 7 Januari 2019 sampai dengan berakhirnya masa persidangan ini.  Kepada semua Anggota Dewan, kami menyampaikan “SELAMAT BEKERJA” mari kita optimalkan masa persidangan ini dengan bekerja sekeras-kerasnya guna memperjuangkan aspirasi dan harapan seluruh rakyat Indonesia.

“Bila kembang di taman tampak layu,

Segera siram agar kembali indah.

Ajak semua masyarakat peduli pemilu,

Agar terpilih pemimpin yang amanah.”

 

“Sepasang burung terbang serasi,

Tampak melintas dibalik awan.

Pemilu ibarat pesta demokrasi,

Kompetisi jangan merusak persatuan.”

 Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

 

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

 

BAMBANG SOESATYO, S.E.,M.B.A.

 

NASIONAL

Berdalih Campur Urusan Sipil, Negara Haram Kembalikan Dwi Fungsi ABRI

Published

on

Malang – Wacana penempatan perwira menengah dan tinggi ke dalam jabatan sipil (restrukturisasi) yang diwacanakan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menuai banyak kritik dan penolakan. Penempatan TNI aktif pada jabatan sipil dapat mengembalikan fungsi kekaryaan TNI yang dulunya berpegang pada doktrin DwiFungsi ABRI yang sudah dihapus pasca reformasi.

Latar belakang konsep DwiFungsi ABRI sendiri pertama kali dilontarkan Jenderal (Purn.) Abdul Haris Nasution ketika menjabat Kepala Staf Angkatan Darat di tahun 1958. A.H Nasution memperkenalkan konsep “Jalan Tengah”. Jalan Tengah sendiri membuka jalan bagi prajurit angkatan bersenjata untuk berpolitik, bahkan mencampuri urusan sipil dengan dalih “stabilitas nasional”.

Saat itu, ABRI juga menduduki jabatan-jabatan strategis, seperti Menteri, Gubernur, Bupati, serta berada didalam parlemen. ABRI juga melakukan kontrol penuh dan mengintervensi terhadap proses politik pergantian kekuasaan melalui pemilihan umum (pemilu).

Agenda Reformasi 1998 / Reformasi TNI sejatinya sudah digaungkan. Selama ini prajurit TNI sudah punya koridor kerja yang diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Semangat Undang-Undang itu adalah memastikan bahwa prajurit TNI kembali menjadi alat pertahanan dan keamanan negara. Tidak ada dwifungsi lagi seperti zaman Orde Baru.

Saya berharap TNI bisa memahami jernih dan berpikir holistik bahwa sejatinya mereka (TNI) tidak boleh masuk lagi pada pos-pos sipil itu tertuang dalam Pasal 47 UU TNI yang dimana hanya boleh masuk pos-pos yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung. Masuknya TNI di jabatan-jabatan tersebut juga atas permintaan pimpinan institusi itu. Artinya, TNI pasif menerima permintaan. Bukan malah meminta.

Tak hanya itu penempatan perwira TNI di kementerian atau institusi sipil bakal menghambat upaya reformasi peradilan militer. Pasti akan terjadi tarik menarik yurisdiksi antara peradilan militer dan umum. Pun dengan pasal 155 hingga pasal 159 UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang sebetulnya menutup pintu rapat bagi Prajurit TNI untuk menduduki jabatan ASN. Penempatan Perwira TNI ke birokrasi sipil jelas akan melemahkan demokrasi dan langkah mundur bagi reformasi yang selama ini kita perjuangkan selama 21 tahun.

Siapapun kamu, apapun profesimy, apapun pilihan presiden dan politikmu, ayo tolak Dwi Fungsi ABRI !

Oleh : Reza Zia Ulhaq 

  • Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Koordinator Komisariat (HMI Koorkom) Brawijaya

Continue Reading

NASIONAL

Merajalela Politisasi Simbol Dalam Pemilu 2019

Published

on

Surabaya – Riuh ramai pileg (pemilihan legislatif) dan pilpres (pemilihan presiden) semakin kencang dirasakan publik hari-hari ini. Terlebih demokrasi simbolik yang berkembang telah membawa kita ke jurang perpecahan antar warga negara. 

Realitas ini ditandai dengan adanya perluasan arena dan penguatan institusi demokrasi tetapi minus kapasitas demokrasi. Diperparah politisasi simbol / labeling yang diidentikkan kepada pasangan calon tertentu dalam pilpres maupun pileg. 

Dalam narasi demokratisasi Indonesia hari ini telah mampu membangun dan mengembangkan kebebasan sipil ditandai perluasan arena dan ghiroh partisipasi politik publik yang terus meningkat. Akan tetapi, di satu sisi partisipasi publik yang tinggi dalam politik tidak diimbangi dengan perilaku demokrasi yang baik dan kapasitas lembaga demokrasi yang menampung, menyalurkan dan merespon aspirasi publik. 

Implikasinya adalah hak-hak politik dan kebebasan sipil diekspresikan dalam bentuk tindak kekerasan seperti persekusi dan pembubaran sepihak terhadap lawan politik.

Kebebasan sipil dalam berekspresi, mengungkapkan pendapat sejatinya dijamin oleh Undang-undang Dasar. Fenomena labelling atas ekspresi publik kian membuat keruh politik negeri ini. 

Sebagai contoh, salam satu atau dua jari kemudian seakan dimiliki oleh pihak pihak tertentu. Padahal tidak semua simbol yang diekspresikan publik mengarah ke sana. 

Dalam konteks yang lebih luas, perkembangan demokrasi kita pasca reformasi lebih terfokus  kepada penguatan institusi negara tetapi lemah dalam pembangunan kapasitas negara. Ini ditunjukkan dengan banyaknya institusi demokrasi seperti KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

Tetapi tidak diimbangi dengan kapasitas lembaga demokrasi yang baik dan pembangunan perilaku demokrasi dikalangan penyelenggara negara dan masyarakat yang cenderung terabaikan. Dalam kondisi seperti ini tidak salah jika yang sedang kita rasakan adalah “demokrasi simbolik” (struktur dan prosedur). 

Sementara ”yang menggerakkan ”jasad demokrasi” yang terbangun masih sangat kental diisi nilai dan perilaku ”kontra-demokrasi” yang ditunjukkan oleh, antara lain, masih dominannya praktik kekerasan dan politik transaksional. Kondisi seperti ini sangatlah menguntungkan bagi mereka yang berpaham otoritarianisme. 

Kebutuhan mendesak dan harus dipenuhi dalam waktu dekat adalah membangun dan menghadirkan ”keberadaban demokrasi”  di kalangan penyelenggara negara, politisi, dan masyarakat. 

Dengan fondasi kepentingan nasional tidak boleh dikalahkan oleh perbedaan pandangan dalam politik. Semakin dewasa dalam bersikap sebagai warga bangsa yang baik dan taat pada perintah konstitusi. Karena dengan penguatan itulah “ruh demokrasi” akan ditemukan oleh bangsa ini.

Oleh : Andik Setiawan – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Surabaya

Continue Reading

NASIONAL

Politik Gagasan Sebagai Diskursus Demokrasi Hari Ini

Published

on

Surabaya – Diskursus politik gagasan merupakan ekspresi atas ketidakpuasan para kaum intelektual dengan keadaan politik hari ini yang menuhankan kekuasaan. Para aktor politik seolah melupakan anugerah dari Tuhan berupa nalar yang sehat untuk menuju pada kebenaran transendental. Akibatnya, politik dalam definisi terburuk hanyalah proses untuk merebut, mengelola, dan mempertahankan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Black campaign dan “politik adu domba” menjadi pilihan paling logis untuk memikat konstituen. Tentu saja hal ini bukan yang diinginkan oleh para pendiri bangsa yang telah meletakkan fondasi berbangsa dan bernegara dengan mempertandingkan secara intelek gagasan dan konsep yang dimiliki.

Politik gagasan sangat diperlukan mengingat hari ini terjadi surplus kebencian dan minus gagasan karena seorang pemimpin bukan hanya dapat menawarkan janji politik, namun pemimpin perlu mengemukakan jalan pikiran yang brilian. Adu gagasan diperlukan untuk menilai seberapa sanggup dan pantas seorang pemimpin menjadi problem solver. Setidaknya, seorang pemimpin yang berintelektual dapat ditinjau dari rekam jejaknya. Rekam jejak yang baik akan menghasilkan trust dari rakyat kepada pemimpin, sehingga pemimpin tidak hanya dapat menggenggam hati rakyat, namun juga menjadi genggaman hati rakyat. Harapan tersebut tidaklah berlebihan mengingat seorang pemimpin menjadi panutan yang bertanggung jawab atas moralitas publik.

Demokrasi sebagai sebuah sistem politik yang menjamin kebebasan berpikir membutuhkan partisipasi gagasan dari rakyat sebagai tuan dari demokrasi setidaknya dalam memilih pemimpin. Sebab, di pundak pemimpinlah dipikul amanat atas hak politik rakyat sebagaimana Jean Jacques Rousseau menteorisasikan dalam teori kontrak social. Demokrasi akan mengalami kelumpuhan apabila rakyat menolak untuk berpasrtisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih dari itu, partisipasi intelektual niscaya akan mengantarkan rakyat untuk menjadi pelopor dan penikmat kemajuan peradaban.

Oleh : Bero Santoso *Mahasiswa Jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarga-negaraan (PMP-Kn) Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH) Universitas Negeri Surabaya (UNESA)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending