Connect with us

NASIONAL

Beritanya Soal LGBT Dipelintir, Arsul: Ini Jelas Framing

Published

on

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (Sekjen) Arsul Sani angkat suara terkait adanya framing dan pemelintiran berita terkait statemennya di sejumlah media yang menyebutkan bahwa PPP tidak terima lebian, jaga Gay, Biseks dan Transgender atau LGBT menjadi PNS di Kejaksaan Agung.

Untuk diketahui, di beberapa media beredar berita yang memuat penjelasan Arsul Sani, terkai larangan orang berstatus LGBT sebagai diskriminasi. Bahkan ada berita yang diturunkan dengan judul “Politikus PPP Tidak Terima LGBT jadi PNS Kejaksaan Agung”.

Untuk itu, Arsul Sani menyampaikan bahwa pemberitaan seperti ini jelas merupakan framing dan pemelintiran tehadap apa yang disampaikannya Kamis (21/11/2019) lalu di Komplek DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.

Menurut Arsul, yang ia sampaikan saat diwawancarai wartawan sehubungan dengan pandangan dari Ombudsman RI (ORI) menyatakan bahwa larangan itu adalah diskriminatif. Karena ORI sebagai institusi pengawasan pemerintahan menyatakan demikian.

“Maka Kejaksaan Agung harus menjelaskan soal kebijakan ini agar tidak dinilai diskriminatif. PPP sendiri melihat soal ini paling tidak pada dua hal. Pertama, penyandang LGBT dengan riwayat perbuatan cabul memang harus dilarang. Kedua, proses penerimaan CPNS harus memperhatikan betul soal LGBT ini seperti melalui pemeriksaan psikologis atau kejiwaan dan lain sebagainya,” jelas Arsul Sani.

Arsul Sani menegaskan PPP bahkan merupakan fraksi yang mengusulkan perluasan Pasal terkait orang dengan status LGBT dan berperilaku cabul dalam RKUHP.

“Jadi tidak sekedar dilarang sebagai ASN tapi PPP juga menginginkan agar hal terkait dengan perbuatan cabul LGBT ini diancam pidana melalui pengaturan di KUHP,” pungkas Arsul yang juga Wakil Ketua MPR RI ini. (HMS)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

Ermalena: Generasi Muda Pemimpin Masa Depan Bangsa

Published

on

By

MAKASSAR – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Sulawesi Selatan menggelar Latihan Kepemimpinan Kader Madya (LKKM) di Demelia Hotel sebagai upaya penguatan kader di kalangan milenial, Sabtu (7/12/2019).⁣

Wakil Ketua DPP PPP, Ermalena saat membuka acara mengatakan LKKM merupakan jenjang perkaderan di PPP yang saat ini juga menjadi program unggulan partai berlambang kakbah itu.⁣

“Selain kita akan terus mempertahankan kader-kader militan di kalangan generasi lama, kita juga terus bertransformasi agar partai ini semakin dicintai di kalangan milenial, itu merupakan tantangan,” paparnya.⁣

Dirinya optimis, partainya kedepan akan lebih maju lagi sehingga kedepan bisa lebih banyak berkontribusi bagi masyarakat Indonesia. ⁣

“Perkaderan ini akan menjadi fokus kita, dan PPP akan melibatkan mereka dalam setiap program-program yang dicanangkan, itu harus dilakukan karena generasi muda merupakan pemimpin masa depan bangsa,” katanya.⁣

Sementara itu, Ketua DPW PPP Sulsel, Muhammad Aras mengatakan LKKM menjadi ajang penguatan kader setelah sebelumnya mereka melakukan LKKD sebagai jenjang perkaderan PPP yang paling dasar. ⁣

“Di jenjang ini (LKKM), selain merupakan pelatihan untuk penguatan ideologi, mereka juga diberi materi-materi penerapan yang lebih aplikatif sehingga para kader yang sudah mengikuti pelatihan ini bisa menerapkannya di masyarakat. Mereka dilatih untuk menjadi pemimpin di masyarakat, sehingga kedepan partai ini bisa melahirkan pemimpin bangsa,” kata Anggota DPR RI Komisi V ini.⁣

Selanjutnya, kata Aras, kader yang telah mengikuti jenjang LKKM akan dikirim ke DPP PPP untuk digembleng di jenjang perkaderan yang lebih tinggi, Latihan Kepemimpinan Kader Utama (LKKU).⁣

“Setelah mengikuti semua jenjang perkaderan itu diharapkan para kader akan menjadi generasi unggulan partai yang bukan saja bisa memajukan partai ini, tapi bisa berkontribusi nyata terhadap pembangunan bangsa,” pungkasnya.⁣

Sementara itu, kader muda PPP, Muhammad Ramli mengatakan dirinya yakin PPP kedepan akan memiliki format baru yang bisa menciptakan generasi milenial yang kreatif dan produktif. Apalagi saat ini generasi Indonesia menghadapi tantangan era industri 4.0.⁣

“Oleh karena itu, para kader muda PPP harus dibekali dengan wawasan yang luas agar bisa berinovasi, tentunya dengan tanpa menghilangkan ideologi Islam, sebagai asas partai ini,” pungkasnya. (rml)

Continue Reading

NASIONAL

Ketua Umum PB HMI Lantik Pengurus HMI Cabang Padang

Published

on

Padang – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam melantik Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Padang Periode 2019-2020. Pelantikan ini mengambil tema “Transformasi Gerakan Kader HMI melalui Implementasi Khittah Perjuangan”. Sebagai Cabang yang mempunyai sejarah besar terhadap pergolakan HMI ditahun 80-an, HMI MPO Cabang Padang kembali mengikrarkan diri di ranah Minang. (lebih…)

Continue Reading

NASIONAL

Anggota MPR RI Abdul Rachman Thaha Gelar Sosialisasi Empat Pilar di Palu

Published

on

PALU – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Abdul Rachman Thaha (ART) menggelar Sosialisasi Empat Pilar di SMA Negeri 4 Palu, Kamis (22/11/2019).

Dalam kegiatan tersebut, ART menegaskan bahwa Empat Pilar tersebut merupakan payung kebangsaan yang menjadi kiblat berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tungal Ika.

“Keempat pilar inilah yang harus kita tanamkan dalam hati dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya dilafalkan dan dijadikan simbol saja,” ujar ART di hadapan peserta sosialisasi.

ART dalam kegiatan itu juga menjelaskan secara rinci keempat pilar berbangsa dan bernegara tersebut. Pertama, Pancasila sebagai idiologi negara Indonesia menyatukan perbendaan ras, suku dan agama dalam bingkai nusantara.

“Ia menegaskan, Pansila adalah roh negara Indonesia yang telah digali oleh founding fathers kita demi menyatukan bangsan indonesia,” kata ART.

Kemudian, ART memaparkan bahwa UUD 1945 adalah wujud dari konsensus dan kesepakatan sebagai landasan bernegara, sehingga menjadi hukum tertiggi di negara ini.

“UUD 1945 menjadi dasar hukum yang mengatur dan membatasi warga negara, lembaga negara dan segala aktivitasnya agar tetap dalam koridor kebaikan dan moralitas dan dijauhkan dari segala bentuk pelanggaran,” jelas dia.

Sementara itu lanjut ART, NKRI adalah simbol kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Kesadaran akan NKRI inilah yang akan mencegah terjadinya perpecahan dan disintegrasi.

“Jika tidak terjadi perpecahan, maka tujuan berbangsa dan bernegara akan tercapai,” beber ART.

Terakhir, ART pun menguraikan tentang Bhineka Tunggal Ika, yang merupakan bentuk terakhir penyatuan bangsa dalam teori negara paripurna dalam perspektif keindonesiaan.

ART menjelaskan, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuno yang artinya adalah “Berbeda-beda tetapi tetap satu”.

“Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan,” pungkas ART.[]

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending