Connect with us

HUKUM

Bos Netty Lahirkan Kebijakan yang Ngawur, Ini Respon dari Puluhan Penghuni Apartemen

Published

on

Surabaya – Kebijakan pihak pengelola Apartemen Puncak Permai yang beralamat Jl. Raya Darmo Permai III RT 2 RW 4, kelurahan Pradah Kali Kendal, kecamatan Dukuh Pakis kota Surabaya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Netty selaku penanggung jawab pihak developer kepada pemilik dan penghuni apartemen.

Perwakilan dari Pemilik dan Penghuni Puncak Permai Apartemen, Andriyanto mengatakan, banyak janji yang tidak dipenuhi pihak pengelola, antara lain : sertifikat strata title yang belum terwujud sampai saat ini,  pengelolaan yang seharusnya sudah diserahkan ke warga sesuai peraturan UU no 20/2011, dasar pengenaan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang melonjak tinggi, dan Tarif Dasar Air (TDA) yang juga begitu mahal biaya tagihannya.

“Kami mempertanyakan atas dasar apa pengenaan besaran tarif dasar listrik dan air itu, karena dalam perundang-undangnya itu, suatu pelanggaran hukum dari kebijakan pihak pengelola,” ungkapnya saat melakukan protes bersama puluhan penghuni di depan kantor Badan Pengelola (BP) apartemen yang dihadang oleh belasan satpam. Sabtu, (23/3/2019).

Lanjut Andriyanto, dirinya menanyakan juga kepada pengelola yang dipimpin Ibu Netty, kenapa kita dibebani dengan biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), landasan hukumnya apa? Pakai Undang-Undang mana yang kita diwajibkan harus bayar PPN? 

“Ditambah lagi dengan kebijakan tarif pemakaian listrik, pemakai listrik dalam peraturan perundang-undangan minimal 40 jam, nah kenapa di apartemen ini dilahirkan kebijakan memakai listrik minimal 80 jam. Kembali saya bertanya lagi, ibu Netty memakai dasar hukum apa membuat kebijakan itu, kok tidak sesuai dengan konstitusi di negara kita,” tanyanya. 

Masih dengan Andriyanto, denda yang diberlakukan pengelola pun sangat memberatkan, yaitu sebesar 1% per hari. Bayangkan mana ada denda hingga 30% per bulan atau 365% per tahun, ini lebih berat dari rentenir.

Sementara itu, untuk perjanjian antara pemilik dan/atau penghuni dengan pengelola apartemen dalam kebijakan parkir, kata Andriyanto, awalnya penghuni dapat free parkir 1 mobil dan 1 motor. Kenapa sekarang harus bayar.

“Kebijakan ini lahir sekitar bulan September 2018 kemarin, untuk pembayaran parkiran ditagih sebesar 100 ribu rupiah, jika ada tambahan kendaraan memarkir lagi, dibebani dengan 250 ribu rupiah per bulan. Ini sangat memberatkan kami sebagai penghuni disini, dan semua yang dijanjikan pihak pengelola diingkari dan melanggar Konstitusi negara kita,” ujarnya.

“Karena itu, kami ingin meminta penjelasan dan pertanggungjawaban dari pihak developer. Kami hanya ingin menanyakan apa yang harus menjadi hak kami, jangan hanya menuntut kewajiban kami saja” tegasnya.

Perlu diketahui, puluhan penghuni apartemen berkumpul sejak jam 8 sampai jam 10 pagi, namun berujung tidak ada hasil dan tidak ada mediasi antara penghuni dengan pengelola. Karena belasan satpam menghadanginya di kantor badan pengelola apartemen. 

Dan satpam-satpamnya ketika penghuni ingin masuk kantor, hanya bisa menanggapi menjalankan perintah dari atasan untuk menjaga kantor badan pengelola, sedangkan penghuni sudah menjelaskan beberapa kali tentang keluhan-keluhan yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan pihak pengelola. (ari)

HUKUM

Bakornas LKBHMI PB HMI Minta Polri Usut Tuntas Kasus Novel dan Skandal Buku Merah

Published

on

Jakarta – Terkait kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK terhadap Novel Baswedan yang diduga melibatkan Jendral Polisi dan skandal buku merah. 

Bakornas LKBHMI PB HMI pada Jumat petang pukul 18.47 WIB melakukan aksi simbolik dengan memberikan “keranda kematian” sebagai bentuk keprihatinan terhadap instusi penegak hukum yang hingga kini belum juga mampu mengungkap dua kasus besar tersebut.

“Aksi ini sebagai tindak lanjut dari aksi Bakornas LKBHMI PB HMI, sebelumnya di setiap DPP Partai politik,” terang Abdul Rahmatullah Rorano (Direktur Eksekutif Bakornas LKBHMI PB HMI) pada keterang tertulisnya yang diterima di media ini. Jumat, (12/4/2019).

Oleh sebab itu, LKBHMI mendesak agar Kapolri harus tegas dan transparan dalam menuntaskan dua kasus tersebut sehingga menghilangkan stigma publik yang sebagian besar menganggap kedua kasus tersebut cenderung dipolitisasi, apalagi di tahun politik ini. 

Selain itu, terdapat beberapa tuntutan LKBHMI PB HMI diantaranya : (1) Meminta Pimpinan Parpol agar mendesak Fraksi-Fraksi Parpol di DPR RI khususnya di Komisi III untuk segera memanggil Kapolri guna mempertanyakan kasus novel yang diduga melibatkan Jendral Polisi.

Selain itu memanggil KPK untuk mempertanyakan skandal kasus buku merah yang sampai hari in juga belum menemukan Titik terang. 

(2) Mendesak Presiden Jokowi agar melakukan evaluasi terhadap Polri sebagai bentuk komitmen dalam penegakkan hukum sebagaimana nawacita yang selama ini beliau sampaikan di berbagai forum publik.

Lanjut Rorano, karena dua kasus ini punya kecenderungan mendelegitimasi kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. LKBHMI PB HMI meminta isu tersebut menjadi concern para pemangku kepentingan. 

“Desakan ini akan terus kami suarakan dan ikut serta mengawal hingga tuntas dan transparan. Dalam beberapa hari kedepan kami juga akan melakukan diskusi secara terbuka untuk kedua kasus tersebut,” tegasnya. (ari)

Continue Reading

HUKUM

Sudah 700 Hari Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Selesai Temukan Pelaku Penyiraman

Published

on

Jakarta – 700 hari kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Novel Baswedan terjadi. Hingga kini polisi belum juga bisa mengungkap siapa pelaku dan dalang dibalik penyiraman air keras tersebut pada 11 April 2017.

Dalam menyikapi hal tersebut, Badan Koordinasi Nasional Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI) menyampaikan sikap dengan melakukan longmarch dan aksi demontrasi di setiap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik. 

“Hari ini kami melakukan aksi di tiga titik yaitu kantor DPP PDIP, DPP Demokrat, dan DPP PPP untuk mendesak para Ketua Umum Partai Politik (Parpol) agar menyampaikan ke fraksi-fraksinya yang ad di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya Komisi III untuk segera melakukan pemanggilan terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Dan mempertanyakan perkembangan kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel. Bahkan ada dugaan keterlibatan Jendral Polisi dalam kasus tersebut,” ungkap Abd. Rahmatullah Rorano Direktur Eksekutif Bakornas LKBHMI PB HMI). Jumat, (05/4/2019).

Rorano menambhkan, selama proses pengungkapan kasus ini berjalan, terdapat berbagai macam kejanggalan. Salah satunya ialah rilis sketsa wajah terduga pelaku yang berbeda antara Markas Besar (Mabes) Polri & Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. Selain itu beberapa terduga pelaku yang ditangkap tetapi kemudian di bebaskan.

“Desakan ini bukan hanya untuk Parpol, tetapi juga kepada Presiden Joko Widodo agar tegas dan komitmen dalam penegakan hukum sebagaimana nawacita yang selama in beliau sampaikan di berbagai forum publik. 

Sehingga apabila dalam proses kedepannya aksi ini tidak mendapat respon, maka kami meminta Presiden Jokowi segera untuk mencopot Kapolri,” tegasnya. (ari)

Continue Reading

HUKUM

Menyimpang, Dana Desa Aeng Panas Sumenep Tak Kunjung Selesai

Published

on

Sumenep – Lambannya pengerjaan proyek dana desa tahun anggaran 2018 di desa Aeng Panas, kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep yang ditengarai tidak tepat waktu dan diduga telah menyimpang dari prosedur yang ada kini semaki memanas.  

Pasalnya dari dua item kegiatan tahun anggaran 2018 tersebut selain pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu, juga administrasi dari dua kegiatan tersebut menjadi persoalan yang baru, dikarenakan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari dua kegiatan tersebut selesai terebih dahulu sebelum kegiatan dilaksanakan.   

Aktifis Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempur), Wani, mengecam salah fatal ketika kegitan 2018 dikerjakan tahun 2019, lebih-lebih jika SPJ sampai deselasikan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan dilaksanakan. 

“Jadi itu sudah salah total karena selain peksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu,  tambah fatal lagi ketika SPJ itu bisa selesai terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan, jadi itu kan sudah ngawur dan pastinya itu sudah ada kerja sama antar pihak desa, pihak pendamping dan yang lainnya,  karena tidak mungkin hal itu bisa sampai terjadi ketika tidak ada kerja sama antar kelembagaan tersebut,” tegas Wani melalui keterangan tertulisnya yang dikirim ke media ini. Rabu, (20/3/2019).

Pihaknya juga mengecam, seluruh pihak yang berwenang dalam hal kegiatan dana desa di desa Aeng Panas kecamatan Pragaan, untuk bersama-sama mempertanggung jawabkan hal itu.

Terpisah, Arif Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) kecamatan Pragaan ketika dimintai komentarnya via telepon, membenarkan bahwa, kegiatan di desa Aeng Panas tersebut memang program tahun anggaran 2018 namun memang baru dilaksanakan pada bulan 2 tahun 2019, dan ia pun mengakui bahwa SPJ dari dua kegiatan tersebut memang selesai terlebih dahulu, yaitu pada tahun 2018 berkisar pada bulan Desember tahun 2018.

“Ia mas pengerjaan Dana Desa (DD) di desa Aeng Panas yang dua titik itu SPJnya memang sudah selesai sekitar bulan Desember 2018 dan pekerjaannya memang baru dikerjakan 2019 ini, namun mohon maaf mas itu diluar sepengetahuan saya, karena saya tidak hanya memantau yang desa Aeng Panas mas, tapi juga ada desa yang lain, jadi itu merupakan keteledoran saya,” ungkapnya melalui via telepon.

Namun berbeda dengan Rofik Pendamping Lokal Desa (PLD) desa Aeng Panas kecamatan Pragaan, pihaknya mengaku kegiatan di dua titik di desa Aeng Panas tersebut memang dikerjakan pada bulan 2  tahun 2019 namun berkaitan dengan SPJ dari dua titik kegitan tersebut menurutnya belum selesai.

Padahal sebelumnya, Arif Pendamping Desa (PD) kecamatan paragaan Saat dikonfirmasi oleh wartawan TeraDesa.com melalui via teleponnya mengakui bahwa SPJ dari dua kegiatan tersebut sudah selesai pada Desember 2018 (sebelum pekerjaan dilakukan).

Selain itu, dilansir dari pernyataan Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPMD)  kabupaten Sumenep, Masuni menyampaikan bahwa pada awal bulan Maret 2019, hanya ada empat desa saja di kabupaten sumenep ini yang belum menyetorkan SPJ, namun desa Aeng Panas tidak termasuk dari empat desa yang belum menyetorkan SPJ terdebut. (ari)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending