Connect with us

HUKUM

Bos Netty Lahirkan Kebijakan yang Ngawur, Ini Respon dari Puluhan Penghuni Apartemen

Published

on

Surabaya – Kebijakan pihak pengelola Apartemen Puncak Permai yang beralamat Jl. Raya Darmo Permai III RT 2 RW 4, kelurahan Pradah Kali Kendal, kecamatan Dukuh Pakis kota Surabaya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Netty selaku penanggung jawab pihak developer kepada pemilik dan penghuni apartemen.

Perwakilan dari Pemilik dan Penghuni Puncak Permai Apartemen, Andriyanto mengatakan, banyak janji yang tidak dipenuhi pihak pengelola, antara lain : sertifikat strata title yang belum terwujud sampai saat ini,  pengelolaan yang seharusnya sudah diserahkan ke warga sesuai peraturan UU no 20/2011, dasar pengenaan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang melonjak tinggi, dan Tarif Dasar Air (TDA) yang juga begitu mahal biaya tagihannya.

“Kami mempertanyakan atas dasar apa pengenaan besaran tarif dasar listrik dan air itu, karena dalam perundang-undangnya itu, suatu pelanggaran hukum dari kebijakan pihak pengelola,” ungkapnya saat melakukan protes bersama puluhan penghuni di depan kantor Badan Pengelola (BP) apartemen yang dihadang oleh belasan satpam. Sabtu, (23/3/2019).

Lanjut Andriyanto, dirinya menanyakan juga kepada pengelola yang dipimpin Ibu Netty, kenapa kita dibebani dengan biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), landasan hukumnya apa? Pakai Undang-Undang mana yang kita diwajibkan harus bayar PPN? 

“Ditambah lagi dengan kebijakan tarif pemakaian listrik, pemakai listrik dalam peraturan perundang-undangan minimal 40 jam, nah kenapa di apartemen ini dilahirkan kebijakan memakai listrik minimal 80 jam. Kembali saya bertanya lagi, ibu Netty memakai dasar hukum apa membuat kebijakan itu, kok tidak sesuai dengan konstitusi di negara kita,” tanyanya. 

Masih dengan Andriyanto, denda yang diberlakukan pengelola pun sangat memberatkan, yaitu sebesar 1% per hari. Bayangkan mana ada denda hingga 30% per bulan atau 365% per tahun, ini lebih berat dari rentenir.

Sementara itu, untuk perjanjian antara pemilik dan/atau penghuni dengan pengelola apartemen dalam kebijakan parkir, kata Andriyanto, awalnya penghuni dapat free parkir 1 mobil dan 1 motor. Kenapa sekarang harus bayar.

“Kebijakan ini lahir sekitar bulan September 2018 kemarin, untuk pembayaran parkiran ditagih sebesar 100 ribu rupiah, jika ada tambahan kendaraan memarkir lagi, dibebani dengan 250 ribu rupiah per bulan. Ini sangat memberatkan kami sebagai penghuni disini, dan semua yang dijanjikan pihak pengelola diingkari dan melanggar Konstitusi negara kita,” ujarnya.

“Karena itu, kami ingin meminta penjelasan dan pertanggungjawaban dari pihak developer. Kami hanya ingin menanyakan apa yang harus menjadi hak kami, jangan hanya menuntut kewajiban kami saja” tegasnya.

Perlu diketahui, puluhan penghuni apartemen berkumpul sejak jam 8 sampai jam 10 pagi, namun berujung tidak ada hasil dan tidak ada mediasi antara penghuni dengan pengelola. Karena belasan satpam menghadanginya di kantor badan pengelola apartemen. 

Dan satpam-satpamnya ketika penghuni ingin masuk kantor, hanya bisa menanggapi menjalankan perintah dari atasan untuk menjaga kantor badan pengelola, sedangkan penghuni sudah menjelaskan beberapa kali tentang keluhan-keluhan yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan pihak pengelola. (ari)

HUKUM

Mukhtarudin: RUU Cipta Kerja Ini akan Mengatur Sistem Kemitraan Usaha

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Partai Golkar Mukhtarudin menilai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) akan memberi kemudahan dan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berkembang ke depannya.

Bagi Mukhtarudin, setidaknya RUU Ciptaker tersebut memuat empat poin sehubungan dengan sektor yang dibahas dalam RUU tersebut.

“Di antaranya ada penyederhanaan terkait perizinan basis data tunggal memakai sistem OSS (one single submission) kemudahan bagi UMKM untuk pengajuan nomor induk berusaha (NIB) yang merupakan perizinan tunggal yang berlaku bagi semua kegiatan usaha, seperti perizinan usaha, SNI, sertifikasi jaminan produk halal dan lain sebagainya,” terang Mukhtarudin seperti dikutip Antara Jakarta, Kamis (28/5/2020).

Menurut Mukhtarudin, pada program itu ada kemudahan akses pembiayaan di kegiatan UMKM yang bisa dijadikan jaminan kredit. Di mana lembaga pembiayaan itu berorientasi pada kelayakan usaha, bukan lagi pada jaminan atau collateral.

“Dalam RUU itu juga mengatur insentif/ketersediaan dana alokasi khusus (DAK) dalam mendanai kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM,” terangnya.

Tak hanya itu, dalam RUU Cipta Kerja itu akan mengatur sistem kemitraan antara usaha menengah/besar dengan usaha mikro/kecil dalam menjalankan bisnis besar itu lewat pembinaan dan pendampingan.

“Ada yang diatur soal pengecualian upah minimum bagi UMKM, sehingga diharapkan akan mendorong kemitraan dan menjadikan UMKM lebih kompetitif di tengah persaingan global,” kata Mukhtarudin.

Keempat, lanjutnya, perluasan akses pasar bagi UMKM dalam RUU ini akan memberikan perluasan dan kepastian bagi pemasaran produk dan jasa. Yakni, dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik di kementerian atau Lembaga, BUMN maupun BUMD.

Untuk itu, RUU Cipta Kerja itu diharapkan mampu memberikan kemudahan dan perlindungan terhadap kepentingan pelaku UMKM. Tujuannya,  agar UMKM diperlakukan secara adil dan dipastikan tidak ada kebijakan yang menyulitkan untuk meningkatkan usahanya.

“Untuk menindaklanjuti RUU itu, Kementerian Koperasi dan UKM diharapkan untuk menyiapkan peraturan pemerintah yang akan menjelaskan lebih rinci mengenai aturan cipta kerja klaster UMKM dan koperasi agar dapat dilaksanakan dengan baik,” bebernya.

Ia berharap, dalm RUU Cipta Kerja itu bisa meningkatkan kinerja UMKM menjadi lebih optimal. Jika bisa bekerja optimal sehingga mampu menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia yang lebih baik dan mampu menyerap tenaga kerja seluas-luasnya di tengah pandemi Covid-19. (Antara) (lebih…)

Continue Reading

HUKUM

Hermanto: Tiap Individu Sama Kedudukannya di Mata Hukum

Published

on

By

PADANG – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Hermanto berpendapat, new normal berarti menormalkan kembali hubungan antar lembaga negara sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 setelah negara melewati masa pandemi covid-19. New normal adalah kembali ke pola hidup normal seperti sediakala dengan memperkokoh tingkat disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Kembalikan fungsi dan hak budget DPR dalam melaksanakan fungsi menyusun APBN sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 Pasal 20A (1). Fungsi legislasi dan pengawasan DPR juga dinormalkan sehingga fungsi lembaga-lembaga negara berjalan normal, selaras dengan kehidupan demokratis, transparan, good governance, penegakan hukum dan keadilan,” papar Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (27/5).

“Cara hidup normal itu adalah bagaimana kembali menerapkan konstitusi negara, undang-undang dan peraturan secara konsisten dan konsekuen,” tambahnya.

Menurutnya, pada masa pandemi covid-19 diterapkan Perppu 1/2020 yang sudah diundangkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020. “Diantara klausul yang pentingnya adalah pemerintah memiliki kuasa menyusun APBN tanpa melibatkan DPR sebagai pemegang kuasa hak budget dan pejabat tidak dituntut hukum perdata dan pidana bila ada pelanggaran dalam kebijakannya,” papar Hermanto yang juga anggota Badan Anggaran DPR ini.

Saat ditetapkan kembali pola hidup normal pasca pandemi covid-19, lanjutnya, maka ketentuan-ketentuan tersebut harus dinormalkan kembali seperti ketentuan sebelumnya. Termasuk norma-norma lain yang bertentangan dengan Konstitusi. “Konsekuensinya adalah UU 2/2020 harus direvisi kembali,” ucapnya.

Klausul kekebalan hukum terhadap pejabat, katanya, harus dihapus karena sudah tidak sesuai lagi dengan pola hidup normal, perikemanusiaan dan perikeadilan.

“Dalam prinsip hidup normal, setiap individu sama kedudukannya dimata hukum. Negara tidak boleh membiarkan satu lembaga terlalu kuat yang berujung kediktatoran. Di sisi lain negara tidak boleh membiarkan orang atau lembaga terlalu lemah, sehingga membiarkan oligarki dan subordinasi yang melakukan korupsi uang negara tanpa proses hukum,” tuturnya.

Dalam kondisi normal, negara wajib mendorong masyarakat dan lembaga-lembaga kedalam kehidupan civil society serta check and balance.

“Masyarakat harus diberi akses ke pusat kekuasaan dan sumber ekonomi untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih adil, makmur dan sejahtera sesuai dengan Pancasila dan konstitusi negara,” pungkas legislator dari Dapil Sumbar 1 ini. (Joko)

Continue Reading

HUKUM

Bamsoet Apresiasi Polri Gagalkan Peredaran Narkoba Hampir 1 Ton

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi kinerja Satgassus Polri dan Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowoyang yang berhasil mengamankan Narkotika jenis Sabu mencapai hampir 1 ton asal Iran dari jaringan pengedar internasional di Serang, Banten. Keberhasilan Satgassus Polri memberantas peredaran Narkoba akan semakin membuat anak bangsa terbebas dari jerat kebiadaban Narkoba.

“Salut untuk Polri. Pandemi Covid-19 rupaya tak menjadi halangan bagi para kriminal melancarkan aksi kejahatan. Mereka mungkin mengira Polri tak bisa mengendus lantaran disibukan dengan Covid-19. Mereka lupa, personil Polri telah dilatih tetap sigap bekerja dalam kondisi apapun dan situasi apapun. Sehingga Covid-19 bukan halangan bagi Polri dalam menegakan hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (24/5/20).

Melalui kasus tersebut, Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini mendorong Polri untuk mengembangkan lebih jauh jaringan internasional peredaran Narkoba yang beroperasi di Indonesia. Sehingga bisa mendeteksi dan menangkap para bandar dan pengedar lainnya.

Seperti diketahui Satgasus Bareskrim Mabes Polri menggerebek gudang penyimpanan Narkoba jenis sabu seberat hampir 1 ton di Kampung Kepandean Got, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten, Sabtu (23/5/20).

Sabu dibungkus menggunakan plastik bening dan disimpan di dalam ratusan boks. Selain berhasil mengamankan barang bukti sabu, polisi berhasil mengamankan dua orang pelaku yakni BA asal Pakistan dan AS asal Yaman.

“Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 260 juta jiwa ditambah dengan kondisi geografis berupa negara kepulauan menjadi pangsa pasar menggiurkan bagi para bandar dan pengedar Narkoba. Polri tak boleh membiarkan para bandar dan pengedar Narkoba berpesta pora di negeri ini. Pengungkapan peredaran Narkoba yang hampir 1 ton ini setara dengan menyelamatkan generasi muda sebanyak 3.284.000 jiwa orang,” tutur Bamsoet.

Mantan Ketua DPR ini menambahkan, masih tingginya pasokan Narkoba ke Indonesia juga disebabkan tingginya tingkat permintaan. Hukum supply and demand tak bisa dilepaskan. Karenanya, perang memberantas Narkoba tak bisa dilakukan sendirian oleh negara melalui Polri maupun aparatur negara lainnya.

“Butuh kerjasama dari masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran Narkoba. Khususnya edukasi di tingkat keluarga. Jika setiap keluarga bisa menjadi benteng bagi para anggota keluarganya, niscaya mau sehebat apapun para bandar dan pegedar Narkoba beroperasi, pada akhirnya mereka akan angkat kaki. Lantaran Narkoba tak laku oleh anak bangsa,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending