Connect with us

HUKUM

Bos Netty Lahirkan Kebijakan yang Ngawur, Ini Respon dari Puluhan Penghuni Apartemen

Published

on

Surabaya – Kebijakan pihak pengelola Apartemen Puncak Permai yang beralamat Jl. Raya Darmo Permai III RT 2 RW 4, kelurahan Pradah Kali Kendal, kecamatan Dukuh Pakis kota Surabaya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Netty selaku penanggung jawab pihak developer kepada pemilik dan penghuni apartemen.

Perwakilan dari Pemilik dan Penghuni Puncak Permai Apartemen, Andriyanto mengatakan, banyak janji yang tidak dipenuhi pihak pengelola, antara lain : sertifikat strata title yang belum terwujud sampai saat ini,  pengelolaan yang seharusnya sudah diserahkan ke warga sesuai peraturan UU no 20/2011, dasar pengenaan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang melonjak tinggi, dan Tarif Dasar Air (TDA) yang juga begitu mahal biaya tagihannya.

“Kami mempertanyakan atas dasar apa pengenaan besaran tarif dasar listrik dan air itu, karena dalam perundang-undangnya itu, suatu pelanggaran hukum dari kebijakan pihak pengelola,” ungkapnya saat melakukan protes bersama puluhan penghuni di depan kantor Badan Pengelola (BP) apartemen yang dihadang oleh belasan satpam. Sabtu, (23/3/2019).

Lanjut Andriyanto, dirinya menanyakan juga kepada pengelola yang dipimpin Ibu Netty, kenapa kita dibebani dengan biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), landasan hukumnya apa? Pakai Undang-Undang mana yang kita diwajibkan harus bayar PPN? 

“Ditambah lagi dengan kebijakan tarif pemakaian listrik, pemakai listrik dalam peraturan perundang-undangan minimal 40 jam, nah kenapa di apartemen ini dilahirkan kebijakan memakai listrik minimal 80 jam. Kembali saya bertanya lagi, ibu Netty memakai dasar hukum apa membuat kebijakan itu, kok tidak sesuai dengan konstitusi di negara kita,” tanyanya. 

Masih dengan Andriyanto, denda yang diberlakukan pengelola pun sangat memberatkan, yaitu sebesar 1% per hari. Bayangkan mana ada denda hingga 30% per bulan atau 365% per tahun, ini lebih berat dari rentenir.

Sementara itu, untuk perjanjian antara pemilik dan/atau penghuni dengan pengelola apartemen dalam kebijakan parkir, kata Andriyanto, awalnya penghuni dapat free parkir 1 mobil dan 1 motor. Kenapa sekarang harus bayar.

“Kebijakan ini lahir sekitar bulan September 2018 kemarin, untuk pembayaran parkiran ditagih sebesar 100 ribu rupiah, jika ada tambahan kendaraan memarkir lagi, dibebani dengan 250 ribu rupiah per bulan. Ini sangat memberatkan kami sebagai penghuni disini, dan semua yang dijanjikan pihak pengelola diingkari dan melanggar Konstitusi negara kita,” ujarnya.

“Karena itu, kami ingin meminta penjelasan dan pertanggungjawaban dari pihak developer. Kami hanya ingin menanyakan apa yang harus menjadi hak kami, jangan hanya menuntut kewajiban kami saja” tegasnya.

Perlu diketahui, puluhan penghuni apartemen berkumpul sejak jam 8 sampai jam 10 pagi, namun berujung tidak ada hasil dan tidak ada mediasi antara penghuni dengan pengelola. Karena belasan satpam menghadanginya di kantor badan pengelola apartemen. 

Dan satpam-satpamnya ketika penghuni ingin masuk kantor, hanya bisa menanggapi menjalankan perintah dari atasan untuk menjaga kantor badan pengelola, sedangkan penghuni sudah menjelaskan beberapa kali tentang keluhan-keluhan yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan pihak pengelola. (ari)

HUKUM

Bamsoet Apresiasi Polri Gagalkan Peredaran Narkoba Hampir 1 Ton

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi kinerja Satgassus Polri dan Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowoyang yang berhasil mengamankan Narkotika jenis Sabu mencapai hampir 1 ton asal Iran dari jaringan pengedar internasional di Serang, Banten. Keberhasilan Satgassus Polri memberantas peredaran Narkoba akan semakin membuat anak bangsa terbebas dari jerat kebiadaban Narkoba.

“Salut untuk Polri. Pandemi Covid-19 rupaya tak menjadi halangan bagi para kriminal melancarkan aksi kejahatan. Mereka mungkin mengira Polri tak bisa mengendus lantaran disibukan dengan Covid-19. Mereka lupa, personil Polri telah dilatih tetap sigap bekerja dalam kondisi apapun dan situasi apapun. Sehingga Covid-19 bukan halangan bagi Polri dalam menegakan hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (24/5/20).

Melalui kasus tersebut, Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini mendorong Polri untuk mengembangkan lebih jauh jaringan internasional peredaran Narkoba yang beroperasi di Indonesia. Sehingga bisa mendeteksi dan menangkap para bandar dan pengedar lainnya.

Seperti diketahui Satgasus Bareskrim Mabes Polri menggerebek gudang penyimpanan Narkoba jenis sabu seberat hampir 1 ton di Kampung Kepandean Got, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten, Sabtu (23/5/20).

Sabu dibungkus menggunakan plastik bening dan disimpan di dalam ratusan boks. Selain berhasil mengamankan barang bukti sabu, polisi berhasil mengamankan dua orang pelaku yakni BA asal Pakistan dan AS asal Yaman.

“Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 260 juta jiwa ditambah dengan kondisi geografis berupa negara kepulauan menjadi pangsa pasar menggiurkan bagi para bandar dan pengedar Narkoba. Polri tak boleh membiarkan para bandar dan pengedar Narkoba berpesta pora di negeri ini. Pengungkapan peredaran Narkoba yang hampir 1 ton ini setara dengan menyelamatkan generasi muda sebanyak 3.284.000 jiwa orang,” tutur Bamsoet.

Mantan Ketua DPR ini menambahkan, masih tingginya pasokan Narkoba ke Indonesia juga disebabkan tingginya tingkat permintaan. Hukum supply and demand tak bisa dilepaskan. Karenanya, perang memberantas Narkoba tak bisa dilakukan sendirian oleh negara melalui Polri maupun aparatur negara lainnya.

“Butuh kerjasama dari masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran Narkoba. Khususnya edukasi di tingkat keluarga. Jika setiap keluarga bisa menjadi benteng bagi para anggota keluarganya, niscaya mau sehebat apapun para bandar dan pegedar Narkoba beroperasi, pada akhirnya mereka akan angkat kaki. Lantaran Narkoba tak laku oleh anak bangsa,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading

HUKUM

Impor Senjata Ilegal Marak, DPR: Koordinasi di Pemerintahan Lemah

Published

on

By

JAKARTA –  Yang menjadi aneh di tengah pandemi corona baru atau Covid-19 di mana angka impor produk senjata dan amunisi mengalamai peningkatan yang tajam. Bahkan sepanjang Maret tahun 2020 ini, Badan Pusat Statistik atau BPS telah mencatat nilai impor senjata mencapai US$ 187,1 juta, atau angka itu sedang naik hingga 7.384 persen bila dibandingkan di bulan Februari 2020 lalu hanya US$ 2,5 juta.

Menanggapi itu, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menyayangkan impor itu terjadi. Mengingat senjata itu tak asal usul yang jelas.

“Saya sebagai Wakil Ketua MPR RI dan juga Anggota DPR RI Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menyayangkan terjadi lagi impor senjata yang tidak jelas statusnya dengan jumlah yang besar. Indonesia kebobolan atau pembiaran??, jelas Syarief pada Bela Rakyat, Ahad (17/5/2020) kemarin.

Masih dari data BPS, lonjakan impor 70 kali lipat ini menjadi komoditas yang mengalami kenaikan tertinggi secara persentase. Sementara secara nilai, kenaikan impor tertinggi terjadi pada produk mesin dan perlengkapan elektronik di dalam negeri. Impor produk mesin naik US$ 422,8 juta (month-to-month/mtm) pada Maret 2020, menjadi US$ 1,6 miliar.

Menurut Syarief, banyak keanehan dari impor senjata ilegal tersebut. Di antaranya, ia menyebutkan, pihak pemerintah tak tahu menahu perihal senjata tersebut.

“Anehnya Kemenhan melalui juru bicaranya menyatakan tidak tahu menahu siapa yang impor senjata tersebut. Artinya import senjata illegal mungkin terjadi. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? dimana kordinasi Kemenhan, Polri, BIN dan BNN ? Siapapun dari institusi tersebut yang import senjata harus diketahui oleh Kemenhan,” tanya politisi senior Partai Demokrat itu

Bahkan, Syarief menuding pihak pemerintah kurang bahkan tidak adanya koordinasi yang baik antara Kementerian Pertahanan dengan lembaga lain yang memiliki kewenangan sama untuk melakukan pembelian import senjata.

“Saya mengharapkan Pemerintah agar kasus ini segera dilakukan investigasi dan diungkapkan karena bila ilegal dapat berpotensi mengganggu keamanan, pertahanan dan NKRI,” ujar Syarief.

Syarief mengungkapkan, kontroversional soal pembelian senjata bukan kali pertama ini terjadi. Pada tahun 2017 lalu, Panglima TNI menyebutkan adanya impor senjata illegal berjumlah 5000 pucuk senjata oleh sebuah instansi.

“Untuk itu, saya berharap agar kasus seperti tidak terjadi lagi dan segala bentuk kebijakan yang strategis, apalagi berhubungan dengan impor senjata dan pertahanan Negara harus berkoordinasi dengan baik antar lembaga terkait,” terangnya.

“Diharapkan juga agar Pemetintah mendorong industri senjata dalam negeri harus diutamakan produknya agar tidak ada lagi impor senjata yang berlebihan. Kasus import senjata ilegal dalam jumlah yang besar ini harus mendapatkan perhatian serius dari Presiden sebab ini berkaitan dengan kedaulatan, pertahanan dan keamanan Negara RI dan utuhnya NKRI,” jelas Syarief. (HMS)

Continue Reading

HUKUM

‘Jaga NKRI dari Ronrongan Paham PKI dan Ajaran Komunisme’

Published

on

By

JAKARTA – Politisi Senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Alhabsyi menolak dengan tegas tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS Tahun 1966 Tentang Pelarangan PKI dan Ajaran Komunisme dalam Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Sikap tegas Habib itu sebagai langkah tanggung jawab untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) dari ronrongan paham PKI dan ajaran komunisme.

“Tentunya menjadi aneh jika kemudian RUU HIP tidak merujuk TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme / Marxisme. Karena TAP MPR tersebut lahir sebagai upaya mengingatkan pentingnya ideologi pancasila yang pernah hendak di ganti oleh komunisme,” kata Habib Aboe pada Bela Rakyat, Jumat (15/5/2020).

Menurut Habib Aboe, TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme / Marxisme adalah sumber penting Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Karena lahirnya RUU HIP adalah adanya pemikiran perlunya penegasan pancasila sebagai soko guru ideologi bangsa.

“Dengan UU tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi landasan berpikir dan bertindak bagi penyelenggara negara dan masyarakat,” ujarnya.

“Kita juga, kemudian memperingatinya dengan hari kesaktian pancasila. Itu semua adalah sejarah perjuangan bangsa dalam mempertahankan keberadaan pancasila,” sambung Habib Aboe.

Akibatnya, lanjutnya, masyarakat banyak yang mempertanyakan, apa sebenarnya motif penyingkiran TAP MPR tentang Komunisme tersebut dari RUU HIP. Masyarakat kemudian akan melihat, seolah ada upaya pengaburan sejarah bahwa komunisme merupakan musuh dari ideologi pancasila.

“Tentu kita semua tidak boleh menutup nutupi sejarah tersebut. Jas Merah kata Bung Karno, Jangan Sekali Kali melupakan sejarah. Hal ini tentunya harus benar-benar diperhatikan, apalagi para senior kita sudah mengingatkannya dalam bentum TAP MPR, sebuah produk konstitusi yang sangat penting,” jelas Habib Aboe. (HMS)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending