Connect with us

HUKUM

Bupati Bekasi Akui Sempat Bertemu James Riady, Bahas Meikarta?

Published

on

Jakarta – Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin mengakui dirinya pernah bertemu CEO Lippo Group James Riady. Pertemuan itu ditenggarai membahas izin proyek pembangunan Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Meikarta merupakan megaproyek hunian masa depan milik Lippo Group. Proyek tersebut digarap oleh lini bisnisnya, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk.

“Sudah (bertemu James Riady),” kata Neneng singkat sebelum masuk Gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/10/2018) kemarin.

Saat diminta penegasan kembali soal pertemuan dengan James, Neneng meresponsnya dengan anggukan kepala.

Sementara itu, James tak menjawab saat dikonfirmasi ihwal pertemuan dengan Neneng, sebelum kasus dugaan suap pengurusan izin proyek Meikarta terungkap. Dia memilih menutup mulut sembari masuk ke Gedung KPK.

Neneng dan James sama-sama diperiksa kemarin. Neneng merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap izin proyek Meikarta. Sementara James diperiksa sebagai saksi untuk para tersangka suap pengurusan izin proyek Meikarta.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang tak membantah terkait dugaan pertemuan antara Neneng dengan James. Saut mengatakan bahwa pihak KPK akan mendalami sejumlah hal kepada James terkait proyek Meikarta.

“Biarkan dulu penyidik yang mengembangkan apa-apa yang mau di-cross check dan atau apa yang mau dikonformasi,” kata Saut dikonfirmasi terpisah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun CNNIndonesia.com, James bertemu dengan Neneng di rumah pribadinya, Desa Citarik, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Pertemuan terjadi sekitar Januari 2018.

James tak datang sendiri. Dia disebut datang bersama sejumlah petinggi Lippo Group lainnya. Pertemuan tersebut diduga membahas proses perizinan proyek Meikarta yang mandek di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Pertemuan Neneng dengan James ditenggarai tak terjadi sekali. Pada pertengahan tahun ini, mereka berdua kembali bertemu di sebuah tempat. (cnn/kabarakyat)

HUKUM

Ketua DPR: Menyelesaikan Prolegnas DPR Tidak Bekerja Sendirian, jika Pemerintah Tidak Datang Raker Otomatis Pembahasan RUU Tertunda

Published

on

By

Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan dalam penyelesaian program legislasi nasional (Prolegnas), DPR RI tidak bekerja sendirian, melainkan harus bersama pemerintah. Jika pemerintah tidak datang ke rapat kerja, otomatis pembahasan rancangan undang-undang (RUU) menjadi tertunda.

“Sejak menjadi Ketua DPR RI, saya mencoba berbagai terobosan. Sehingga RUU yang lebih dari dua tahun tidak selesai akhirnya dapat diselesaikan dalam jangka waktu 2 minggu, seperti RUU Terorisme. Tinggal satu lagi RUU yang akan menjadi legacy DPR RI periode ini, yaitu RUU KUHP. Insya Allah jika seluruh stake holder telah setuju, akan jadi kado terindah peringatan 74 Tahun Kemerdekaan Indonesia,” ujar Bamsoet saat mengisi diskusi “Memperkuat Peran dan Fungsi Lembaga Legislatif untuk Kepentingan Rakyat”, dalam acara Jambore Bela Negara Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia (FKPPI), di Jakarta, Minggu (9/12/18). Hadir sebagai pembicara lain Asrena Kapolri Irjen Pol Gatot Eddy Pramono.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, dalam sebuah pembahasan RUU, ada kalanya semua fraksi di DPR RI sudah setuju terhadap RUU, namun pemerintah belum setuju. Begitupun sebaliknya. Karenanya pembahasan RUU memerlukan manajemen dan seni tersendiri.

“Terlepas dari dinamika politik yang ada, dalam penyusunan RUU, DPR RI bersama pemerintah selalu menyesuaikan dengan tiga faktor yang menjadi landasan. Landasan filosofis yang mengacu pada Pancasila, landasan yuridis berupa UUD 1945, serta landasan sosiologis dengan memperhatikan aspirasi dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat,” terang Bamsoet.

Begitupun dalam menjalankan fungsi anggaran. Legislator Partai Golkar Dapil Jawa Tengah VII yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menjelaskan, ada empat indikator utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Penyusunan APBN selalu difokuskan untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan serta meningkatkan indeks pembangunan manusia. Sebagai salah satu contoh terobosan, DPR RI selalu mendukung peningkatan alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), yang pada tahun 2019 ini jumlahnya mencapai Rp 826,8 triliun,” jelas Bamsoet.

Sedangkan untuk mendongkrak partisipasi rakyat dalam mengawasi kinerja anggota dewan, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan DPR RI telah membuat aplikasi DPR NOW yang bisa di download di smartphone setiap orang. Siapapun, kapanpun, dan darimanapun bisa memantau apa yang dilakukan DPR RI dari detik ke detik secara real time.

“Konsep DPR RI dalam Genggaman Rakyat melalui aplikasi DPR NOW akan memudahkan rakyat memantau para wakilnya di Parlemen, lebih mudah dibanding memantau pasangan masing-masing. Silakan download dan nikmati berbagai fitur didalamnya,” kata Bamsoet.

Lebih jauh, Wakil Ketua Umum KADIN ini menambahkan, DPR RI terus membuka diri dengan mengadakan Lomba Kritik DPR pada peringatan HUT DPR ke-73 bulan Agustus lalu. Lomba Kritik DPR tersebut diwujudkan dalam bentuk essay, meme serta stand up komedi.

“Ini langkah baru dari DPR RI agar lebih terbuka dan semakin dekat dengan rakyat. Biasanya DPR RI yang mengkritik pemerintah, sekarang DPR RI yang dikritik langsung oleh masyarakat,” pungkas Bamsoet.

Jambore Bela Negara FKPPI yang diikuti sekitar 1.350 kader dari berbagai daerah ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada 7 Desember 2018.

Selama mengikuti Jambore Nasional, peserta mendapatkan wawasan tentang ideologi Pancasila beserta ATHG-nya (Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan), wawasan kebangsaan, masalah pertahanan dan keamanan serta latihan fisik dan keprajuritan. (Dwi)

Continue Reading

HUKUM

Pemilihan Langsung, Ciri Demokrasi Indonesia

Published

on

By

Padang Panjang – Anggota MPR RI Hermanto mengungkapkan, pada pasal 6A UUD NRI 1945 disebutkan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasal ini mencirikan sifat demokrasi Indonesia adalah pemilihan langsung.

“Pemilihan umum langsung yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila ini menguatkan kepribadian bangsa untuk menjaga keutuhan NKRI,” kata Hermanto dihadapan peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Gedung Koperasi, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Sabtu (8/12/2018) kemarin.

Meski pemilihan presiden dilakukan secara langsung, lanjutnya, dalam implementasinya haruslah memperhatikan peraturan undang-undang dan ketentuan lain yang mengikat maupun tidak mengikat.

“Adab dan etika patut menjadi bagian dari perilaku baik peserta, penyelenggara maupun pemilih yang menjadi para pihak dalam pemilu sehingga penyelenggaraan pemilu dapat berjalan lancar aman dan damai,” papar legislator dari FPKS ini.

Lebih jauh Hermanto menyebutkan, penyelenggaraan pemilu berkualitas haruslah menjadi prinsip dengan memperhatikan rasionalitas dan disiplin untuk menghindari terjadinya kecurangan, konflik dan benturan.

“Suasana aman dan tenang perlu diupayakan sedemikian rupa sehingga partisipasi pemilih betul-betul sangat optimal,” pungkas legislator dari Dapil Sumatera Barat I ini. (Joko)

Continue Reading

HUKUM

Supratman Andi Agtas: RUU Penyadapan Tidak Ganggu Kinerja dan Mengurangi Kewenangan KPK

Published

on

By

Jakarta – Ketua Badan Legislasi (Baleg)  DPR RI Supratman Andi Agtas menegaskan keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan tidak akan mengganggu kinerja dan mengurangi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebaliknya, RUU Penyadapan akan memperkuat norma yang terdapat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

“Kami bersyukur KPK mengapresiasi terhadap draf rancangan undang-undang yang kami bahas,” ungkap Supratman usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Baleg DPR RI dengan Pimpinan KPK terkait substansi RUU Penyadapan, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Lebih lanjut Supratman menjelaskan, RUU Penyadapan sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), dimana penyadapan perlu diatur dalam beleid khusus.

Menurutnya, dalam RUU itu, kewenangan KPK dalam melalukan tata cara penyadapan tidak akan berubah, dalam hal ini harus izin pengadilan. Tetap ada pengecualian seperti yang diberikan oleh UU Tipikor, dan masuk sebagai norma ke dalam draf RUU.

“Kita juga menyarankan supaya peraturan internal KPK soal penyadapan masuk ke dalam norma RUU ini, sehingga kekuatan hukumnya tidak menjadi peraturan internal saja. SOP itu diperkuat hingga tidak ada lagi yang perdebatan publik tentang kewenangan KPK dan lembaga penegakkan hukum yang lain,” sambung legislator Partai Gerindra itu.

Dalam rapat tersebut, Pimpinan KPK Laode M Syarief mengajukan beberapa usulan untuk mempermudah pekerjaan lembaga antirasuah yang dipimpinnya. Salah satu usulan tersebut adalah batas waktu penghancuran hasil sadapan. KPK menginginkan agar batas waktu penghancuran hasil sadapan sebagai alat bukti peradilan dilakukan setelah adanya putusan pengadilan atau inkrah. (dpr/kabarakyat)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending