Connect with us

PENDIDIKAN

Carut Marut Pendidikan di Kabupaten Garut

Published

on

Garut – Di dalam Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 2003 dijelaskan bahwa, pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, dan harus terus dievaluasi agar supaya terciptanya peningkatan kualitas yang lebih baik. 

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan merupakan penopang paling penting bagi kemajuan sebuah bangsa, maka tatkala pengelolaan pendidikan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, lalu apa gunanya pendidikan jika pada akhirnya tidak mampu mendidik bangsa dengan nilai-nilai kependidikan itu sendiri? 

Lembaga pendidikan seharusnya menjadi cerminan bagi lembaga-lembaga lainnya, lembaga pendidikan harus mampu mendidik dengan prinsip-prinsip beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Masa Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis, dan bertanggung jawab, sebagai tujuan mulia pendidikan nasional.

Atas dasar tersebut maka sudah seyogyanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Garut harus dioptimalkan oleh Dinas Pendidikan sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah karena pada dasarnya tugas Dinas Pendidikan adalah sebagai pelaksana tekhnis.

Yang di dalamnya mengatur penempatan guru yang bertugas, pengangkatan kepala sekolah, pengangkatan pegawai negeri sipil, pelaksana administrasi serta pelaksana evaluasi pendidikan di Kabupaten Garut.

Ternyata ekspektasi tidak sesuai dengan realita, potret muram pengelolaan pendidikan di kabupaten Garut yang carut marut malah menenggelamkan asa, hal ini menunjukan bahwa kabupaten Garut sedang krisis orang-orang jujur. 

Rasanya belum lama kasus yang menyeret sejumlah oknum Dinas Pendidikan ke meja hijau itu terjadi, dan sekarang potret muram itu kembali terulang dalam kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum Kepala Sekolah di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kabupaten Garut.

Permasalahan yang terjadi dilapangan yaitu adanya keluhan dari guru-guru di SMP tersebut yang resah atas cara kepemimpinan, Dan tindakan kesewenang-wenanganya di sekolahnya. 

Ada beberapa keluhan yang disampaikan diantaranya oknum Kepala Sekolah tersebut telah menyalahgunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan koperasi sekolah tanpa ada pemberitahuan kepada guru dan Komite Sekolah.

Tidak adanya keteladanan yang baik sebagai Kepala Sekolah, serta adanya indikasi nepotisme yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Wakil Bupati kabupaten Garut atas pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Sekolah tersebut.

Apabila kita benturkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 28 tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah pada pasal 9 ayat 1 dan 3 dijelaskan bahwa, pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah dan Tim Pertimbangan pengangkatan tersebut harus melibatkan unsur Pengawas Sekolah/Madrasah dan Dewan Pendidikan.

Yang menjadi persoalannya adalah apabila proses penyeleksian Kepala Sekolah yang dilakukan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku maka tidak mungkin menghasilkan Kepala Sekolah dengan kualitas rendah, yang tidak mampu memberikan keteladanan yang baik, sedangkan pada pasal 12 ayat 9 menjelaskan bahwa pelaksanaan uji kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Maka atas dasar hal itu maka indikasi pengangkatan Kepala Sekolah illegal adalah benar, karena tidak hanya itu di dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 11 tahun 2011 pasal 25 pun telah dijelaskan tentang tugas, maksud, syarat umum dan syarat khusus yang menjelaskan mengenai kualitas guru yang diangkat menjadi Kepala Sekolah.

Apabila kita kaji lebih mendalam, di dalam Perda nomlr 11 tahun 2011 pasal 2 ayat 9 telah dijelaskan bahwa, pendidikan diselenggarakan dengan senantiasa memerhatikan, memelihara dan mengembangkan karifan lokal, religi serta bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 

Sekalipun itu Kepala Dinas atau Wakil Bupati sekalipun tidak bisa mengintervensi hasil dari seleksi tersebut, karena proses penyeleksian Kepala Sekolah bukan persoalan kedekatan emosional secara politis maupun biologis akan tetapi mutu individulah yang seharusnya menjadi faktor utama sesuai dengan amanat perundang-undangan.

Tidak hanya itu, penyalahgunaan dana BOS pun tidak luput dari sorotan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang dilakukan oleh PLT Kepala Sekolah tersebut. 

Seperti yang telah termaktub didalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 3 tahun 2019 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah (BOS) menjelaskan bahwa, dana BOS tersebut harus sesuai dengan rencana kerja anggaran sekolah yang meliputi delapan standar.

Di angataranya : standar kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian.

Hukum tempatnya ada diatas kebijakan, bukan sebaliknya! Seharusnya pemerintah menjalankan hukum yang berlaku dengan benar bukan negosiasi karena sesungguhnya tidak bisa negosiasi dengan hukum sebagai aturan main. 

Dinas Pendidikan hari ini layaknya menjadi sarang oknum pendidikan yang tidak mencerminkan nilai-nilai pendidikan, Dinas Pendidikan kabupaten Garut hari ini sedang sibuk mencari “deterjen” untuk membersihkan tangan-tangan kotor, Dinas Pendidikan hari ini telah kehilangan marwah, kehilangan ruh dan kehilangan harga dirinya. 

Begitu pun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut yang telah melacurkan hukum demi sebuah tahta, mereka sedang dimabukan oleh politik busuknya yang tidak mendidik.

Pada dasarnya pendidikan adalah marwah suci yang mesti didapatkan oleh seluruh masyarakat, maka atas hal tersebut, HMI Cabang Garut menyatakan sikap :

1. Kami meminta laporan hasil dan transparansi seleksi rotasi mutasi dan pengangkatan Kepala Sekolah kabupaten Garut 2018.

2. HMI akan mengusut tuntas indikasi Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oknum Dinas Pendidikan kabupaten Garut kepada Kepala Sekolah.

3. Usut tuntas keterlibatan (nepotisme) Wakil Bupati kabupaten Garut dan kepala Dinas Pendidikan dalam proses pengangkatan Kepala Sekolah di kabupaten Garut.

4. Usut tuntas oknum Kepala Sekolah (Kepsek) menerima uang siswa untuk pembelian alat (komputer, dan lain-lain) untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

5. Usut tuntas oknum Kepala Sekolah yang tidak membayar gaji guru honorer di kabupaten Garut.

6. Dan kami akan dorong kepada penegak hukum (terkait) untuk melakukan peyidikan terhadap oknum-oknum Kepsek yang tidak memiliki rasa tanggung jawab, integritas dan perlakuan melawan hukum.

Oleh : Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) dan bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) Himpunan Mahasiswa Islam cabang Garut periode 2018-2019. (ari)

PENDIDIKAN

Syaiful Bahri Anshori: Buku Ini Kumpulan Kisah Inspiratif dan Success Story Alumni Salafiyah

Published

on

By

PATI – Ketua Ikatan Keluarga Alumni Salafiyah (IKLAS) Kajen Syaiful Bahri Anshori kini tengah menggagas penerbitan buku antologi bersama karya alumni Madrasah Wetan. Rencananya, buku antologi itu mengusung tema “Santri Wetan Banon dari Kajen untuk Umat”.

Syaiful selaku Ketua IKLAS mengutarakan bahwa antologi ini nantinya akan menjadi sarana silaturahim melalui sebuah karya intelektual berupa buku. Melalui buku semua alumni bisa berinteraksi melalui buku itu.

“Rencana penulisan buku ini menjadi gerakan bersama dari pengurus IKLAS, kita ingin mengajak para alumni agar menuliskan kisahnya saat belajar di madrasah hingga berkiprah di masyarakat saat kini,” kata Syaiful pada wartawan, Ahad (21/6/2020).

Sebagai informasi, tahun 2019 lalu, IKLAS Kajen telah mengadakan reuni akbar, tepatnya Ahad, 8 September 2019. Adapun gerakan, menurut Syaiful, salah satu agenda lanjutan kepengurusan IKLAS di periode ini.

“Buku ini merupakan kumpulan kisah inspiratif dan success story para alumni Salafiyah, yang telah banyak melakukan pengabdian hingga menorehkan prestasi di bidang masing-masing baik di bidang keagamaan, pendidikan, sosial politik, kewirausahaan dan seni budaya di tengah masyarakat,” ujar Anggota Komisi I DPR RI ini dari Fraksi PKB.

Sementara dari Koordinator Penulisan Buku Antologi ini Syamsuddin mengungkapkan, menu utama buku ini yakni rentetan kisah yang berkaitan tentang penggambaran suasana pembelajaran masa lalu. Seperti hubungan dengan para guru-kiai, perjuangan meraih keberkahan dan proses panjang pasca lulus dari Madrasah Salafiyah ini.

“Harapannya dari buku ini nantinya, tidak hanya sebagai ajang ‘reuni dalam buku’ saja, namun kami ingin juga agar sebagai gebrakan pengembangan literasi dan motivasi alumni serta santri Salafiyah lintas generasi IHLAS,” harap Syamsuddin.

Syamsuddin menjelaskan, format penulisan naskah nantinya berupa tulisan ringan, enak dibaca dengan panjang antara 3 hingga 4 halaman A4 spasi 1. Dan para alumini menulis tulisan sendiri dan mengirimkan naskah itu ke email diasporasalafiyah.kajen@gmail.com.

゛Paling lambat tulisan naskah ditunggu pengiriman tanggal 20 Juli mendatang,゛himbau Syamsuddin.

Adapun dalam sejarahnya, madrasah Salafiyah Kajen merupakan salah satu madrasah tua di Kajen Pati, di wilayah Wetan Banon (Timur Pesarean) waliyyullah KH. Mutamakkin.

Di mana Madrasah ini didirikan oleh KH. Sirodj di 1902. Kemudian putranya KH. Baidlowie Sirodj mengembangkan madrasah itu pasca wafatnya sang ayah yang meninggal di tahun 1928. Kini, Madrasah Salafiyah diteruskan pengelolaannya oleh keturunan muassis madrasah tersebut. (HMS)

Continue Reading

PENDIDIKAN

Begini Saran Habib Aboe Rayakan Hari Raya Idul Fitri

Published

on

By

JAKARTA – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta umat Islam merayakan Idul Fitri 1441 H dengan hikmat. Itu karena Covid-19 masih mewah di Indonesia.

“Hari raya Idul Fitri di tengah pandemi Covid-19 harus dirayakakan dengan bijak,” kata Habib Aboe seperti disampaikan pada wartawan, Sabtu (23/5/2020).

“Karena sampai saat ini penyebaran korona masih menjadi masalah bersama, jadi upaya untuk pencegahannya harus diutamakan. Karena hal ini menyangkut kesehatan dan keselamatan bersama,” sambung Habib Aboe.

Menurutnya, silaturahmi sebagai bagian dari tradisi yang biasa dilaksanakan saat Idul Fitri masih bisa dikerjakan. Yaitu dengan memanfaatkan dunia digital, baik melalui telepon, pesan singkat ataupun menggunakan video call.

“Itu semua tidak akan mengurangi makna dan keberkahan dari hari raya Idul Fitri, dan tentunya akan menjadi cara untuk berbagi kebahagiaan,” ujar politisi senior PKS ini.

Habib Aboe menyampaikan,  silaturahmi  menjadi penting di saat pandemi, mengingat dengan silaturahmi melalui daring tentunya fikiran kita akan menjadi rileks. Dengan mencegah stres, tentunya akan baik bagi imunitas tubuh. Kondisi fisik yang prima dan imunitas yang baik sangat diperlukan disaat pandemi covid-19.

Tentunya, lanjutnya, semua pihak harus menahan diri untuk mengirangi aktivitas diluar. Semua masih harus stay at home, ini harus dipahami dengan baik. Memang akan berasa kurang nyaman di saat hri raya, tapi ini untuk kebaikan bersama. Jika pun sangat diperlukan untuk beraktifitas diluar, semua harus mengikuti protokol kesehatan.

“Mari tetap mawas diri merayakan hari raya Idul Fitri di tengah pandemi,” terung Habib Aboe. (HMS)

Continue Reading

PENDIDIKAN

HMI MPO Cabang Pekanbaru Gelar HMI Mengajar

Published

on

Pekanbaru –  HMI MPO Cabang Pekanbaru menugaskan kadernya ke Desa tertinggal Rantau Kasih sebanyak 6 Relawan HMI Mengajar untuk membantu mengajar di sekolah tertinggal SDN 002 Kelas Jauh Desa Rantau Kasih, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, Riau. (lebih…)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending