Connect with us

PENDIDIKAN

Carut Marut Pendidikan di Kabupaten Garut

Published

on

Garut – Di dalam Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 2003 dijelaskan bahwa, pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, dan harus terus dievaluasi agar supaya terciptanya peningkatan kualitas yang lebih baik. 

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan merupakan penopang paling penting bagi kemajuan sebuah bangsa, maka tatkala pengelolaan pendidikan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, lalu apa gunanya pendidikan jika pada akhirnya tidak mampu mendidik bangsa dengan nilai-nilai kependidikan itu sendiri? 

Lembaga pendidikan seharusnya menjadi cerminan bagi lembaga-lembaga lainnya, lembaga pendidikan harus mampu mendidik dengan prinsip-prinsip beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Masa Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis, dan bertanggung jawab, sebagai tujuan mulia pendidikan nasional.

Atas dasar tersebut maka sudah seyogyanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Garut harus dioptimalkan oleh Dinas Pendidikan sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah karena pada dasarnya tugas Dinas Pendidikan adalah sebagai pelaksana tekhnis.

Yang di dalamnya mengatur penempatan guru yang bertugas, pengangkatan kepala sekolah, pengangkatan pegawai negeri sipil, pelaksana administrasi serta pelaksana evaluasi pendidikan di Kabupaten Garut.

Ternyata ekspektasi tidak sesuai dengan realita, potret muram pengelolaan pendidikan di kabupaten Garut yang carut marut malah menenggelamkan asa, hal ini menunjukan bahwa kabupaten Garut sedang krisis orang-orang jujur. 

Rasanya belum lama kasus yang menyeret sejumlah oknum Dinas Pendidikan ke meja hijau itu terjadi, dan sekarang potret muram itu kembali terulang dalam kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum Kepala Sekolah di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kabupaten Garut.

Permasalahan yang terjadi dilapangan yaitu adanya keluhan dari guru-guru di SMP tersebut yang resah atas cara kepemimpinan, Dan tindakan kesewenang-wenanganya di sekolahnya. 

Ada beberapa keluhan yang disampaikan diantaranya oknum Kepala Sekolah tersebut telah menyalahgunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan koperasi sekolah tanpa ada pemberitahuan kepada guru dan Komite Sekolah.

Tidak adanya keteladanan yang baik sebagai Kepala Sekolah, serta adanya indikasi nepotisme yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Wakil Bupati kabupaten Garut atas pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Sekolah tersebut.

Apabila kita benturkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 28 tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah pada pasal 9 ayat 1 dan 3 dijelaskan bahwa, pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah dan Tim Pertimbangan pengangkatan tersebut harus melibatkan unsur Pengawas Sekolah/Madrasah dan Dewan Pendidikan.

Yang menjadi persoalannya adalah apabila proses penyeleksian Kepala Sekolah yang dilakukan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku maka tidak mungkin menghasilkan Kepala Sekolah dengan kualitas rendah, yang tidak mampu memberikan keteladanan yang baik, sedangkan pada pasal 12 ayat 9 menjelaskan bahwa pelaksanaan uji kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Maka atas dasar hal itu maka indikasi pengangkatan Kepala Sekolah illegal adalah benar, karena tidak hanya itu di dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 11 tahun 2011 pasal 25 pun telah dijelaskan tentang tugas, maksud, syarat umum dan syarat khusus yang menjelaskan mengenai kualitas guru yang diangkat menjadi Kepala Sekolah.

Apabila kita kaji lebih mendalam, di dalam Perda nomlr 11 tahun 2011 pasal 2 ayat 9 telah dijelaskan bahwa, pendidikan diselenggarakan dengan senantiasa memerhatikan, memelihara dan mengembangkan karifan lokal, religi serta bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 

Sekalipun itu Kepala Dinas atau Wakil Bupati sekalipun tidak bisa mengintervensi hasil dari seleksi tersebut, karena proses penyeleksian Kepala Sekolah bukan persoalan kedekatan emosional secara politis maupun biologis akan tetapi mutu individulah yang seharusnya menjadi faktor utama sesuai dengan amanat perundang-undangan.

Tidak hanya itu, penyalahgunaan dana BOS pun tidak luput dari sorotan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang dilakukan oleh PLT Kepala Sekolah tersebut. 

Seperti yang telah termaktub didalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 3 tahun 2019 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah (BOS) menjelaskan bahwa, dana BOS tersebut harus sesuai dengan rencana kerja anggaran sekolah yang meliputi delapan standar.

Di angataranya : standar kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian.

Hukum tempatnya ada diatas kebijakan, bukan sebaliknya! Seharusnya pemerintah menjalankan hukum yang berlaku dengan benar bukan negosiasi karena sesungguhnya tidak bisa negosiasi dengan hukum sebagai aturan main. 

Dinas Pendidikan hari ini layaknya menjadi sarang oknum pendidikan yang tidak mencerminkan nilai-nilai pendidikan, Dinas Pendidikan kabupaten Garut hari ini sedang sibuk mencari “deterjen” untuk membersihkan tangan-tangan kotor, Dinas Pendidikan hari ini telah kehilangan marwah, kehilangan ruh dan kehilangan harga dirinya. 

Begitu pun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut yang telah melacurkan hukum demi sebuah tahta, mereka sedang dimabukan oleh politik busuknya yang tidak mendidik.

Pada dasarnya pendidikan adalah marwah suci yang mesti didapatkan oleh seluruh masyarakat, maka atas hal tersebut, HMI Cabang Garut menyatakan sikap :

1. Kami meminta laporan hasil dan transparansi seleksi rotasi mutasi dan pengangkatan Kepala Sekolah kabupaten Garut 2018.

2. HMI akan mengusut tuntas indikasi Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oknum Dinas Pendidikan kabupaten Garut kepada Kepala Sekolah.

3. Usut tuntas keterlibatan (nepotisme) Wakil Bupati kabupaten Garut dan kepala Dinas Pendidikan dalam proses pengangkatan Kepala Sekolah di kabupaten Garut.

4. Usut tuntas oknum Kepala Sekolah (Kepsek) menerima uang siswa untuk pembelian alat (komputer, dan lain-lain) untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

5. Usut tuntas oknum Kepala Sekolah yang tidak membayar gaji guru honorer di kabupaten Garut.

6. Dan kami akan dorong kepada penegak hukum (terkait) untuk melakukan peyidikan terhadap oknum-oknum Kepsek yang tidak memiliki rasa tanggung jawab, integritas dan perlakuan melawan hukum.

Oleh : Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) dan bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) Himpunan Mahasiswa Islam cabang Garut periode 2018-2019. (ari)

PENDIDIKAN

SMAN Unggulan MH. Thamrin Gelar Khatamul Quran di Lapangan Sekolah

Published

on

Keluarga besar SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Thamrin, Jakarta saat menggelar Tasyukuran Khatamul Quran pada Jumat, (4/10/2019) pagi

JAKARTA – Keluarga besar SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Thamrin, Jakarta menggelar Tasyukuran Khatamul Quran pada Jumat, (4/10/2019) pagi. Acara Khatamul Quran yang diikuti oleh seluruh civitas akademika SMAN Unggulan MH. Thamrin ini di lapangan sekolah.

Selain Khatamul Quran acara ini juga dirangkaikan dengan pemberian santunan kepada panti asuhan. Dalam kesempatan ini yang menerima santunan yakni Panti Asuhan Tunas Bangsa dan Panti Asuhan Tuna Grahita.

Dalam sambutanya Kepala SMAN Unggulan MH. Thamrin Warnoto mengatakan, tradisi membaca Al Quran awalnya dilaksanakan setiap hari jumat, tetapi sejak bulan Juli 2017 tradisi membaca Al Quran dilaksanakan setiap pagi oleh seluruh warga MH. Thamrin.

“Sejak itu juga sudah beberapa kali khatamul Quran,” kata Warnoto.

Warnoto juga mengungkapkan, kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial lainnya selain menumbuhkan kecerdasan intelegensi juga yang penting menumbuhkan sosial kompetensi siswa. “Kegiatan keagamaan membangun attitude kita kepada sesama,” tegas dia.

Sementara itu, menurut siswa kelas XII-2, Farel Al Izzah, kegiatan tadarus pagi sangat baik karena kesibukan siswa harus ada waktu khusus baca Quran setiap pagi.

“Sebagimana bagi seorang muslim kebiasaan yang baik yakni membaca, memahami dan mengamalkan Al. Quran,” ujar Farel.

SMA Negeri Unggulan MH. Thamrin adalah sekolah unggulan DKI Jakarta dengan konsep boarding school fokusnya ke mata pelajaran sains Ilmu Pengetahuan Alam.

Sejauh ini siswa SMA N. Unggulan MH. Thamrin banyak meraih medali olimpiade sains baik tingkat nasional bahkan internasional. Pada Ujian Nasional tahun 2018 dan 2019, sekolah SMA Negeri Unggulan MH. Thamrin mendapat nilai tertinggi nasional.[]

Continue Reading

PENDIDIKAN

Ini Alasan MUI Dukung RUU Pesantren

Published

on

By

JAKARTA – majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung RUU Pesantren untuk segera disahkan. Mui berharap dengan disahkan RUU Pesantren itu dapat memberikan pengakuan kesetaraan dan keadilan terhadap lembaga pendidikan pesantren sehingga menjadi satu kesatuan dari sebuah Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

“Selama ini lembaga pendidikan pondok pesantren seakan menjadi bagian yang terpisah dari Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sehingga tidak mendapatkan perlakuan yang adil dari negara. Baik dari aspek pengembangan kurikulum, tenaga guru dan kependidikan, ijazah kelulusannya maupun aspek anggaran negara baik melalui APBN maupun APBD,” kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi pada Lintas Parlemen, Ahad (22/9/2019).

Padahal, lanjutnya, pondok pesantren memiliki peran kesejarahan yang sangat besar dalam merebut dan mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Juga dalam mengawal, dan mempertahankan NKRI.

“Sehingga tidak pada tempatnya memperlakukan pesantren menjadi anak tiri di negerinya sendiri,” ujar Zainut.

“Untuk hal tersebut perlakuan diskriminatif terhadap pesantren harus segera diakhiri dengan memberikan payung hukum dalam bentuk Undang-undang agar kedudukan pondok pesantren lebih setara dan sederajat dengan lembaga pendidikan lainnya,” sambung Zainut.

Sebagai informasi, jumlah Pondok Pesantren tersebar di seluruh wilayah di Indonesia sebanyak 28.984 Pondok Pesantren dan 4.290.626 santri. (Data EMIS 2015/2016)). Hal tersebut merupakan jumlah yang sangat besar dan harus mendapat perhatian dan perlindungan serius dari Pemerintah. Pondok pesantren tersebut hampir semuanya dikelola secara mandiri oleh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, baik Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Dewan Dakwah Islamiyah dan yang lainnya.

“Hadirnya UU tentang Pesantren harus dapat memperkuat fungsi pesantren baik sebagai fungsi pendidikan, fungsi dakwah maupun fungsi pemberdayaan ekonomi umat,” ujarnya.

Zainut mengusulkan, bersatu dalam UU Pesantren itu harus tetap mempertahankan ciri khas pesantren dan kemandirian pesantren. Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan tradisi dan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh di pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki ciri khas yang menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan menanamkan nilai-nilai cinta tanah air dan kebhinnekaan Indonesia. (HMS)

Continue Reading

PENDIDIKAN

Pemerintah Ingin Hapus Materi Perang di Buku Pelajaran Madrasah, PKS: Ada Bisikan Asing dalam Penyusunan Kurikulum Pendidikan

Published

on

By

JAKARTA – politisi Senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi angkat suara terkait rencana Kemenag atau Kementerian Agama RI untuk merevisi isi pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) untuk tahun ajaran baru 2020. Bagi Habib Aboe, sikap itu sangat nyeleneh.

“Adalah ide itu yang cukup nyleneh. Keinginan Direktur Kurikulum untuk menghilangkan materi tentang perang dalam pelajaran sejarah Islam tidak bisa diterima akal sehat,” kata Habib Aboe pada Lintas Parlemen, Sabtu (21/9/2019).

Seperti diwartakan, adanya rencana penghapusan materi tentang perang yang terdapat pada buku pelajaran SKI (Sejarah Kebudayaan Islam) yang diajarkan di Sekolah Madrasah oleh Kementrian Agama Republik Indonesia.

“Menghilangkan sebagian catatan sejarah sama dengan mengaburkan sejarah, atau bisa juga dikatakan memalsukan sejarah. Tentunya ini adalah bagian dari pembodohan kepada siswa, karena mereka dicekoki pendidikan sejarah yang sudah tidak otentik,” tegas Habib Aboe.

Melihat situasi ini, poltisi Kalimantan Selatan itu menjelaskan, ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, munculnya ide ini adalah bentuk ketidak mampuan penyelenggara pendidikan untuk merumuskan kurikulum yang berkualitas. Sehingga yang dilakukan adalan trial and erorr secara serampangan.

“Kedua, adanya bisikan asing dalam penyusunan kurikulum ini, karena mereka tidak ingin bangsa ini menjadi kuat,” terang Anggota Komisi III DPR RI ini.

Harus diingat, pintanya, bahwa Kemerdekaan kita bukan lantaran rasa toleransi dari Belanda. Bangsa ini merdeka dengan cucuran darah dan air mata. Dikobarkan peperangan diberbagai daerah untuk melawan penjajah, mengusir mereka dan memperoleh kemerdekaan.

“Anak cucu kita harus paham akan hal itu, karena kedepan masih banyak bangsa asing yang mengendap ingin mencaplok Indonesia. Oleh karenanya, mereka harus tahu sejarah dan bisa mempersiapkan diri untuk masa depannya,” pungkas Habib Aboe. (HMS)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending