Connect with us

PENDIDIKAN

Carut Marut Pendidikan di Kabupaten Garut

Published

on

Garut – Di dalam Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 2003 dijelaskan bahwa, pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, dan harus terus dievaluasi agar supaya terciptanya peningkatan kualitas yang lebih baik. 

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan merupakan penopang paling penting bagi kemajuan sebuah bangsa, maka tatkala pengelolaan pendidikan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, lalu apa gunanya pendidikan jika pada akhirnya tidak mampu mendidik bangsa dengan nilai-nilai kependidikan itu sendiri? 

Lembaga pendidikan seharusnya menjadi cerminan bagi lembaga-lembaga lainnya, lembaga pendidikan harus mampu mendidik dengan prinsip-prinsip beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Masa Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis, dan bertanggung jawab, sebagai tujuan mulia pendidikan nasional.

Atas dasar tersebut maka sudah seyogyanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Garut harus dioptimalkan oleh Dinas Pendidikan sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah karena pada dasarnya tugas Dinas Pendidikan adalah sebagai pelaksana tekhnis.

Yang di dalamnya mengatur penempatan guru yang bertugas, pengangkatan kepala sekolah, pengangkatan pegawai negeri sipil, pelaksana administrasi serta pelaksana evaluasi pendidikan di Kabupaten Garut.

Ternyata ekspektasi tidak sesuai dengan realita, potret muram pengelolaan pendidikan di kabupaten Garut yang carut marut malah menenggelamkan asa, hal ini menunjukan bahwa kabupaten Garut sedang krisis orang-orang jujur. 

Rasanya belum lama kasus yang menyeret sejumlah oknum Dinas Pendidikan ke meja hijau itu terjadi, dan sekarang potret muram itu kembali terulang dalam kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum Kepala Sekolah di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kabupaten Garut.

Permasalahan yang terjadi dilapangan yaitu adanya keluhan dari guru-guru di SMP tersebut yang resah atas cara kepemimpinan, Dan tindakan kesewenang-wenanganya di sekolahnya. 

Ada beberapa keluhan yang disampaikan diantaranya oknum Kepala Sekolah tersebut telah menyalahgunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan koperasi sekolah tanpa ada pemberitahuan kepada guru dan Komite Sekolah.

Tidak adanya keteladanan yang baik sebagai Kepala Sekolah, serta adanya indikasi nepotisme yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Wakil Bupati kabupaten Garut atas pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Sekolah tersebut.

Apabila kita benturkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 28 tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah pada pasal 9 ayat 1 dan 3 dijelaskan bahwa, pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah dan Tim Pertimbangan pengangkatan tersebut harus melibatkan unsur Pengawas Sekolah/Madrasah dan Dewan Pendidikan.

Yang menjadi persoalannya adalah apabila proses penyeleksian Kepala Sekolah yang dilakukan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku maka tidak mungkin menghasilkan Kepala Sekolah dengan kualitas rendah, yang tidak mampu memberikan keteladanan yang baik, sedangkan pada pasal 12 ayat 9 menjelaskan bahwa pelaksanaan uji kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Maka atas dasar hal itu maka indikasi pengangkatan Kepala Sekolah illegal adalah benar, karena tidak hanya itu di dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 11 tahun 2011 pasal 25 pun telah dijelaskan tentang tugas, maksud, syarat umum dan syarat khusus yang menjelaskan mengenai kualitas guru yang diangkat menjadi Kepala Sekolah.

Apabila kita kaji lebih mendalam, di dalam Perda nomlr 11 tahun 2011 pasal 2 ayat 9 telah dijelaskan bahwa, pendidikan diselenggarakan dengan senantiasa memerhatikan, memelihara dan mengembangkan karifan lokal, religi serta bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 

Sekalipun itu Kepala Dinas atau Wakil Bupati sekalipun tidak bisa mengintervensi hasil dari seleksi tersebut, karena proses penyeleksian Kepala Sekolah bukan persoalan kedekatan emosional secara politis maupun biologis akan tetapi mutu individulah yang seharusnya menjadi faktor utama sesuai dengan amanat perundang-undangan.

Tidak hanya itu, penyalahgunaan dana BOS pun tidak luput dari sorotan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang dilakukan oleh PLT Kepala Sekolah tersebut. 

Seperti yang telah termaktub didalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 3 tahun 2019 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah (BOS) menjelaskan bahwa, dana BOS tersebut harus sesuai dengan rencana kerja anggaran sekolah yang meliputi delapan standar.

Di angataranya : standar kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian.

Hukum tempatnya ada diatas kebijakan, bukan sebaliknya! Seharusnya pemerintah menjalankan hukum yang berlaku dengan benar bukan negosiasi karena sesungguhnya tidak bisa negosiasi dengan hukum sebagai aturan main. 

Dinas Pendidikan hari ini layaknya menjadi sarang oknum pendidikan yang tidak mencerminkan nilai-nilai pendidikan, Dinas Pendidikan kabupaten Garut hari ini sedang sibuk mencari “deterjen” untuk membersihkan tangan-tangan kotor, Dinas Pendidikan hari ini telah kehilangan marwah, kehilangan ruh dan kehilangan harga dirinya. 

Begitu pun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut yang telah melacurkan hukum demi sebuah tahta, mereka sedang dimabukan oleh politik busuknya yang tidak mendidik.

Pada dasarnya pendidikan adalah marwah suci yang mesti didapatkan oleh seluruh masyarakat, maka atas hal tersebut, HMI Cabang Garut menyatakan sikap :

1. Kami meminta laporan hasil dan transparansi seleksi rotasi mutasi dan pengangkatan Kepala Sekolah kabupaten Garut 2018.

2. HMI akan mengusut tuntas indikasi Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oknum Dinas Pendidikan kabupaten Garut kepada Kepala Sekolah.

3. Usut tuntas keterlibatan (nepotisme) Wakil Bupati kabupaten Garut dan kepala Dinas Pendidikan dalam proses pengangkatan Kepala Sekolah di kabupaten Garut.

4. Usut tuntas oknum Kepala Sekolah (Kepsek) menerima uang siswa untuk pembelian alat (komputer, dan lain-lain) untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

5. Usut tuntas oknum Kepala Sekolah yang tidak membayar gaji guru honorer di kabupaten Garut.

6. Dan kami akan dorong kepada penegak hukum (terkait) untuk melakukan peyidikan terhadap oknum-oknum Kepsek yang tidak memiliki rasa tanggung jawab, integritas dan perlakuan melawan hukum.

Oleh : Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) dan bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) Himpunan Mahasiswa Islam cabang Garut periode 2018-2019. (ari)

PENDIDIKAN

Haus Pengetahuan, Siswa SDN Mekarjaya 29 Depok Outing Class di Museum IPTEK

Published

on

Jakarta – Belajar tidak hanya melulu dilakukan di dalam kelas. Bahkan belajar di luar ruangan kelas sangat menarik juga menyenangkan.  Belajar di luar kelas dapat menghindari kejenuhan siswa dalam mengikuti pembelajaran yang setiap hari dilakukan.

Untuk tujuan tersebut, pada tanggal 4 April 2019, siswa siswi kelas 1-5 SDN Mekarjaya 29 Depok, didampingi kepala sekolah dan para guru serta beberapa orang tua siswa melakukan outing class. 

Kegiatan ini rutin dilakukan 2 tahun sekali. Untuk tahun ini kegiatan outing class dilaksanakan ke museum IPTEK, Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Science Center), Theater Imax keong Mas dan musium Bayt Alquran di komplek Taman Mini Indonesia Indah Jakarta.

Selain bertujuan menghilangkan kejenuhan siswa siswi dalam belajar di sekolah, tujuan lain yang ingin dicapai adalah  untuk menambah wawasan dan pengetahuan siswa siswi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya Indonesia.

Outing class ini memberikan pengalaman langsung kepada siswa siswi terhadap sesuatu Pembelajaran, tak sebatas hanya teori di buku buku pelajaran. Mereka dapat lebih cepat memahami apa yang dipelajari  karena diujicobakan, diperagakan dan dipraktekkan.

Dengan kunjungan ini siswa siswi SD 29  Mekarjaya Depok, menemukan suasana dan atmosfer yang berbeda serta menarik. Mereka  menjumpai hal hal yang baru dan menakjubkan di luar kelas sehingga pada akhirnya akan dapat memotivasi semangat dan antusiasme dalam belajar.

Sumber : Hendra Nazif

Continue Reading

PENDIDIKAN

SD Muhammadiyah 18 Surabaya Kenalkan Drama Monolog Untuk Cegah Kasus TBC

Published

on

Surabaya – Peduli dan kenalkan Tuberculosis (TB) pada anak, Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah 18 Surabaya gelar drama monolog melalui aktor sebagai pengidap TB. 

Drama yang berdurasi 10-15 menit tersebut mengisahkan ciri-ciri penderita TB, gejala-gejala yang ditimbulkan, bahaya TB dan pentingnya pendampingan pada korban. 

Menurut Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 18 Surabaya Cahyo Iswahyudi mengatakan, dengan mengusung tema “Gerakan M18 Peduli Tbc” tersebut akan diawali dengan senam ceria bersama keluarga sekaligus seruan rutin berolahraga. 

“Tema ini ingin mengajak sekaligus memperkenalkan kepada anak semua pihak keluarga untuk turut berperan aktif dalam gerakan TOSS TBC sebagai upaya pencegahan dan pengendalian TBC. Temukan Obati Sampai Sembuh (TOSS) TBC,” tegasnya. Kamis, (11/4/2019).

Cahyo menambahkan, drama monolog dirasa memiliki seni dan nilai yang lebih tinggi agar anak mudah memahami dan mudah menerima pengetahuan tentang TB. 

“Pendidikan sekolah dasar sudah perlu ada sosialisasi sehingga anak memiliki kewaspadaan dan kepedulian terhadap masalah yang terjadi di sekitar agar bisa dilakukan tindakan pengobatan secara maksimal,” pungkas Cahyo.

Lebih lanjut, Cahyo mengungkapkan, penyanyi yang langsung ditularkan oleh manusia lewat semburan dahak dan udara tersebut akan mudah sekali menular jika kita tidak memasang kewaspadaan. 

“Dalam hal ini SD Muhammadiyah 18 akan terlibat andil dan berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan anak dan masyarakat dengan cara pencegahan terhadap Mikrobakteria Tuberculosis sehingga anak-anak waspada dan mampu mendeteksi sejak dini,” tukasnya.

Kegiatan ini, kata Cahyo, untuk memperkenalkan anak tentang TB menjadi keharusan mengingat penemuan kasus TB yang ada di Indonesia masih tergolong tinggi dan menjadi catatan global khususnya di Kota Surabaya.

“Drama monolog TB sebagai alternatif edukasi untuk anak agar mereka memahami dan bagaimana mereka harus bersikap. Merangkul korban TB dengan tidak menjuahi dan mengucilkan. Mengajak anak untuk perduli dan empati sehingga rantai penularan TB di masyarakat bisa dihentikan,” tutup Cahyo. (ari)

Continue Reading

NASIONAL

BEM FH UWKS Gelar Seminar Bertemakan “Rekonstruksi Demokrasi Pancasila”

Published

on

Surabaya – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (BEM FH UWKS) selenggarakan Seminar Nasional & Talkshow 2019 di Bangsal Pancasila UWKS. Dengan mengangkat tema, “Rekonstruksi Demokrasi Pancasila”.

Dalam pemaparannya, Haris Azhar selaku Founder of Lokataru Indonesia yang juga merupakan narasumber seminar mengatakan, ia menilai demokrasi pancasila dengan dasar perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) masih rendah. Dan tidak didukung dengan kebijakan pemerintah yang signifikan dalam pro HAM pada rakyat.

“Ini mendekati Pemilihan Presiden (Pilpres), kita harus mempercayakan pada pemimpin yang mampu membawa angin segar dalam menuntaskan segala masalah HAM. Saya akan Golongan Putih (Golput) pada 17 April nanti. Saya lebih memilih memperjuangkan HAM pada H+1 pencoblosan (18/4). Sehingga, ini melebihi tujuan demokrasi pancasila,” tegas Aktivis HAM tersebut. Kamis, (04/4/2019).

Terpisah, Gubernur BEM FH UWKS, Rajendra Bisma Arsana mengatakan, rekonstruksi demokrasi pancasila ini berkonsentrasi dengan mengangkat kembali nilai-nilai pancasila. Dan didukung dengan basic narasumber yang memiliki landasan pikiran bangsa nya sudah menusantara.

“Acara ini untuk mengingatkan kembali bahwa, segala aktivitas kita harus dilandasi dengan nilai-nilai pancasila, karena jati diri kita lahir dan luhur dari pancasila,” ujarnya saat diwawancarai pasca acara.

Bisma menambahkan, pancasila adalah ideologi yang lahir dari Founding Father kita, Pancasila ini sudah sangat kaya untuk mengaktualisasi cara kehidupan bernegara kita.

“Apalagi ini tahun politik, pancasila tidak boleh tergerus oleh politik praktis atu klaim-klaiman. Sudah saatnya kita sebagai generasi yang peduli pancasila mampu menyuarakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Supaya demokrasi pancasila ini utuh, tidak memandang dari suku, agama, ras dan sebagainya,” pungkasnya.

Hal senada dengan Bisma, Ketua Panitia Pelaksana, Litania Isha Octaputri juga menambahkan, intinya dari acara ini, kita perlu menegaskan bagaimana demokrasi pancasila sebagai pedoman untuk menerapkan nilai-nilai pancasila terhadap semua kalangan.

“Karena melihat, banyak pejabat kita yang masih terjerat korupsi, artinya ada yang salah dalam memangamalkan pancasila. Dengan adanya pemilihan legislatif nanti, semua pihak harus mampu memilih wakil rakyat kita dapat menanamkan nilai-nilai pancasila. Agar demokrasi ini berjalan dengan cita-cita luhur pendiri bangsa,” tandas Lita.

Untuk diketahui, selain narasumber seminar Haris Azhar, ada Guru Besar Emiritus Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta Frans Magnis Suseno, Staf Pengajar Departemen Sosiologi Fisip Universitas Airlangga, dan Dosen Bidang Hukum Tata Negara FH UWKS Seto Cahyono.

Dengan dimoderatori oleh News Anchor SBO TV Agnes Santoso dan Dekan FH UWKS Umi Enggarsasi beserta jajarannya yang turut hadir memeriahkan acara tersebut. (ari)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending