Connect with us

OPINI

Catatan Akhir Tahun: Nurani Kebangsaan Jokowi yang Satukan Elemen Bangsa

Published

on

Oleh: Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI

NURANI kebangsaan mendorong Joko Widodo dan kawan-kawannya dalam Koalisi Indonesia Maju memilih model penyelesaian politik yang menyatukan seluruh elemen bangsa. Inilah catatan terpenting bagi warga bangsa selama mengarungi 2019, tahun politik itu.

Dalam hitungan hari, tahun segera berganti; 2019 berakhir, untuk kemudian bersama menyongsong tahun 2020. Ada sejumlah catatan tentang dinamika global maupun nasional yang tidak hanya akan menjadi kenangan, melainkan juga menjadi sisa masalah yang masih harus dituntaskan di tahun mendatang. Dunia masih harus menghadapi ketidakpastian ekonomi akibat perang dagang. Sedangkan di dalam negeri, pemerintah dan masyarakat yang peduli keutuhan NKRI masih harus bekerja merawat persatuan dan kesatuan dalam naungan Pancasila dan UUD 1945.

Tahun 2020 pun pasti dinamis. Beberapa pemicunya sudah bisa diprediksi. Awal tahun mendatang, dunia akan heboh saat menyimak proses lanjutan pemakzulan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Di dalam negeri, ruang publik juga akan dinamis oleh persiapan Pilkada serentak yang dijadualkan pada pekan ketiga September 2020. Pasti dinamis karena Pilkada itu diselenggarakan pada 270 daerah pemilihan. Rinciannya, sembilan (9) provinsi memilih gubernur, 224 kabupaten memilih bupati dan 37 kota memilih walikota.

Kendati harus membawa beragam persoalan di tahun baru nanti, Indonesia layak lebih optimis memasuki tahun 2020. Sebab, modal dasar untuk mewujudkan stabilitas nasional dan ketertiban umum, yakni persatuan dan kesatuan semua elemen bangsa, telah dimulai dan terus berproses. Kecenderungannya pun positif. Memang, di beberapa tempat masih saja muncul kasus-kasus yang merefleksikan terganggunya persatuan dan kesatuan itu. Namun, insiden-insiden bernuansa diskriminasi itu diharapkan tidak menimbulkan gelisah berlebihan.

Sebab, dari hari ke hari, arus perlawanan masyarakat terhadap perilaku seperti itu semakin kuat. Arus kuat itu bisa diamati di banyak forum, termasuk media sosial. Perubahan zaman, yang juga ikut mengubah perilaku hidup Generasi Milenial dan Generasi Z, pada gilirannya akan menghadirkan peradaban yang mengutamakan harmoni karena tereliminasinya banyak sekat pemisah. Sehingga, diyakini bahwa di kemudian hari, perilaku diskriminatif tidak akan mendapatkan tempat di mana pun, termasuk di negara ini. Mereka yang diskriminatif akan terkucil.

Gejala disharmoni atau masyarakat yang terpolarisasi sudah terlihat dan dirasakan selama kurang lebih satu dekade terakhir. Gejala itu kemudian semakin menguat sejak sebelum dan sepanjang tahun politik 2019. Sumber masalahnya adalah ketidakdewasaan sebagian masyarakat dalam menyikapi perbedaan. Sejumlah ekses pun bermunculan di berbagai tempat. Menyikapi gejala itu, negara dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang peduli, termasuk para tokoh agama, terus berupaya merekat persatuan dan kesatuan.

Paling signifikan adalah langkah atau model penyelesaian masalah yang dipilih Presiden Joko Widodo. Tentu saja dia tidak sendiri. Dia butuh dukungan solid dari teman-temannya, para elit partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju yang mendukungnya pada ajang pemilihan presiden tahun 2019. Tak hanya menguatkan nurani kebangsaan, tetapi juga mendorong mereka mendengar suara hati untuk bagaimana menyikapi fakta tentang masyarakat yang nyaris terberai-berai karena alasan perbedaan itu.

Sosok Presiden terpilih itu, bersama rekan-rekannya, sampai pada kesadaran bersama, dan juga bersepakat bahwa kemenangan mereka di Pilpres 2019 tidak boleh menambah persoalan bagi bangsa, baik sekarang maupun di kemudian hari. Tidak pula kemenangan itu boleh menggoreskan luka baru bagi mereka yang merasa kalah. Menjadi tidak elok pula jika pemenang bersikukuh menerapkan prinsip the winner takes it all. Kemenangan itu haruslah menjadi solusi, pun menyembuhkan, serta menjadi sumber kekuatan yang mempersatukan dan merawat keberagaman. Menyatukan kembali warga bangsa yang terpolarisasi menjadi yang paling utama. Harmonisasi kehidupan bermasyarakat harus diupayakan dengan tulus dan penuh kesungguhan.

Tulus dan Kesungguhan

Sebagaimana dicatat bersama,upaya mengakhiri polarisasi masyarakat tidak berhenti pada pertemuan Jokowi dengan sang rival, Prabowo Subianto, di Stasiun Lebak Bulus Jakarta pada pekan kedua Juli 2019. Tulus dan kesungguhan Jokowi berlanjut saat dia menggodok formasi kabinet. Kejutan dan juga sangat menggembirakan karena Prabowo bersedia masuk dalam Kabinet Indonesia Kerja. Rivalitas keduanya yang begitu sengit di ajang Pilpres 2019 diakhiri dengan cara yang sangat elegan. Demi kepentingan negara dan bangsa yang jauh lebih besar dan strategis, kedua sosok itu mewujudkan kebersamaan dan mengabdi kepada negara. Memang ada kelompok mencemooh Jokowi, ada pula yang mengejek Prabowo. Respons negatif kepada Jokowi-Prabowo itu karena mereka berpikir sempit dan lebih mengutamakan kepentingan sendiri atau kelompok. Bukan kepentingan bangsa dan negara.

Sedangkan kebersamaan Jokowi-Prabowo dalam pemerintahan sekarang ini lebih mencerminkan niat tulus keduanya untuk mengakhiri polarisasi masyarakat. Keduanya mendorong seluruh elemen bangsa untuk merajut lagi persatuan dan kesatuan demi terwujudnya stabilitas nasional dan ketertiban umum. Mewujudkan dua faktor ini sangat penting, tidak hanya demi kenyamanan semua warga negara, tetapi juga untuk merawat citra bangsa dan negara dalam pergaulan antar-bangsa.

Cara Jokowi dan Prabowo menutup rivalitas mereka dalam berpolitik tidak hanya memuat pesan, tetapi juga mengandung pembelajaran bagi masyarakat, terutama mereka yang awam dalam politik praktis. Keduanya membuktikan bahwa tidak ada yang abadi dalam politik. Tidak ada lawan abadi, pun tak ada pula kawan abadi. Hanya ada kepentingan. Untuk mencapai tujuan, etika yang berlaku adalah taat aturan untuk melakoni persaingan sehat, bukan perilaku politik yang dibungkus sikap bermusuhan. Seperti halnya laga sepak bola, tim pemenang dan tim yang kalah berjabattangan di akhir pertandingan, berangkulan, hingga bertukar kaus seragam. Begitu pula dalam berpolitik praktis.

Di permukaan, masyarakat bisa melihat bahwa masih kelompok-kelompok tertentu yang coba mempertahakan dan memelihara polarisasi itu. Jangan terkecoh. Mereka tidak menyuarakan aspirasi masyarakat, tetapi sedang memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Baik kepentingan ekonomi atau kepentingan bisnis, maupun agenda lain demi kepentingan asing.

Pada peringan Hari Bela Negara tahun ini, Kementerian Pertahanan mengemukakan bahwa Indonesia dewasa ini menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya hingga persoalan pertahanan dan keamanan. ‘’Tantangan dan ancaman yang kompleks tersebut membutuhkan persatuan dari kita semua. Setiap anak negeri jangan pernah mau dipecah belah karena perbedaan sikap politik,’’ kata Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Ada kekuatan asing dibalik kelompok-kelompok yang ingin mengubah dasar negara Pancasila. Dan, karena Indonesia kaya akan sumber alam, ada pula kekuatan asing yang ingin menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa agar bisa meruntuhkan Negara Kesatuan Repubik Indonesia.

Hanya persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa yang bisa mengeliminasi niat-niat jahat itu. Di tahun mendatang, harus ada dorongan kepada seluruh anak bangsa, khususnya Generasi Milenial dan Generasi Z, agar lebih bersemangat merajut persatuan dan kesatuan bangsa.

Selamat Tahun Baru 2020

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

OPINI

Ecocide, Oligarki dan Keberanian Jokowi

Published

on

M. Ridha Saleh*

Transisi demokrasi yang terjadi dari rezim orde baru menuju era-reformasi membawa banyak perubahan khususnya pada aspek kebebasan hak sipil politik. Simbol-simbol yang menghalangi kebebasan hak sipil politik rakyat satu persatu ditata ulang secara proporsional, relasi antar negara dan rakyat tak berjarak lagi.

Namun, kebebasan sipil politik tidak berbanding lurus dengan kualitas demokrasi atau demokrasi substansial yang diharapkan sebahagian kalangan.

Demokrasi yang tumbuh dimasa transisi, bahkan hingga detik ini, justru mengarah pada praktek demokrasi liberal yang jauh berbeda dengan tafsir dan prinsip demokrasi yang dianut oleh konstitusi dan Pancasila.

Tanda Negara masih dalam masalah besar, sebab belum ada perubahan substansial dalam sistim ekonomi politik, khususnya demokrasi ekonomi dan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya.

Transisi nampak sekedar merubah kulit saja, dari kekuasaan otoritarianise negara menuju ke kapitalisme neoliberal.

Bisa dilihat dari sajian ciri pokok kebijakan yang meliputi deregulasi, liberalisasi perdagangan, investasi dan privatisasi. Ciri lain yaitu terjadi kesenjangan antara sektor jasa, industri, pertanian dan penguasaan sumber daya alam.

Negara diatur sedemikian rupa agar tidak turut campur dalam aktivitas mekanisme pasar, prinsipnya negara hanya berfungsi sebagai fasilitator, penjaga modal serta pemungut pajak dari modal itu bekerja.

Masalah besar lainya yaitu makin menguatnya pengaruh oligarki menentukan kebijakan ekonomi politik Negara. Menurut Winters, para oligark memiliki banyak cara mengekspresikan kekuasaan mereka dalam liberalisasi Indonesia.

Oligarki yang dibesarkan oleh rezim Soeharto terus bertransformasi dengan menyesuaikan konteks politik di Indonesia melalui skema neoliberalisme, seperti demokratisasi, desentralisasi, dan deregulasi yang berkelindan dengan agenda politik Negara.

Yang menjadi masalah adalah, terjadi konsentrasi dan kesenjangan kekuatan materil yang begitu besar, bahkan disebut terbesar di dunia. Betapa tidak, oligark yang hanya berjumlah 2/1.000.000 atau sekitar 400 orang (dengan asumsi jumlah penduduk 200 juta), mereka memiliki kekayaan bersih setara 10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) – (data 2010).

Ciri Negara dan pemerintahan yang dikuasai oleh oligarki yakni, kekuasaan terkonsentrasi atau dikendalikan oleh kelompok atau segelintir elit politik dan ekonomi, terjadi ketidaksetaraan ataupun kesenjangan dari segi material yang cukup ekstrem, uang dan kekuasaan merupakan hal yang tidak terpisahkan, kekuasaan dimiliki hanya untuk mempertahankan aktivitas bisnis dan kekayaan.

Ecocide

DPR RI telah mengesahkan Undang-undang yang kontroversial, yaitu Undang-undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) saat Negara sedang bertarung dengan Covid 19, para oligrak mencuri momentum itu setelah melewati dan mengabaikan berbagai penolakan dari beragam elemen masyarakat khususnya para aktivis agraria, lingkungan hidup dan korban tambang.

Salah satu isu yang sentral dari penolakan atas UU Minerba, terkait tidak hanya dampak terhadap kerusakan lingkungan dan konsumsi energi kotor, juga kuatnya camput tangan para oligark tambang.

Fatalnya oligark tidak hanya berperan diluar kekuasaan, namun duduk sebagai pengambil kebijakan dan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan oligarkinya.

Itu hanya satu contoh dimana posisi Negara tidak lagi berdaulat dan berfungsi sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam sistim ekonomi politik kapitalistik seperti di Indonesia, tentu bukanlah soal efek kerusakan semata, seperti hutan gundul karena pertambangan, CO2 karena prilaku konsumsi energi fosil atau buang limbah menyebabkan pencemaran. Itu hanya sebagai gelembung permukaan, namun bukan arus dasar yang menghinggapi buruknya tata kelola sumber daya alam.

Kalau persoalanya hanya pada gelembung permukaan, cukup dengan memperbaiki prilaku korporasi, minta mereka babat hutan pakai AMDAL, garuk tambang mengacu pada KLHS atau kampanye ke Eropa jangan beli CPO Indonesia karena perusahaan bakar hutan dan rampas tanah rakyat, artinya sama dengan legalisasi ecocide.

Karena tidak menyentuh dan bukan persoalan dasarnya, persoalan dasar dari kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam ada pada sistim ekonomi politik kapitalistik.

Itulah sebabnya kenapa dalam beberapa tahun belakangan ini krisis lingkungan hidup dan konflik sumber daya alam di Indonesia semakin menjadi-jadi.

Keberanian Jokowi

Lantas, apa yang melatar belakangi kembalinya tendensi tatanan dan rasa seperti Orde Baru, dalam postula dan kerangka ekonomi politik, ini terkait dengan belum berubahnya prinsip dasar bernegara yang diatur dalam Konstitusi dan Pancasila.

Sistim ekonomi politik yang kapitalistik neoliberal justru oligarki dan kekuatan oligark eksis diruang demokrasi dalam mempertahankan modal dan posisinya.

Gerakan penolakan terhadap UU Minerba, bahkan RUU Cipta kerja, dimaksudkan tidak hanya menolak norma terkandung didalam UU atau Rancangan UU tersebut, lebih dari itu menolak sistim ekonomi politik kapitalistik neoliberal yang dititipkan dalam norma dan praktek kebijakan.

Kemudian menggantikanya dengan suatu sistim demokrasi ekonomi kerakyatan, dimana aktivitas ekonomi harus bertumpuh pada pembangunan kapasitas produktivitas rakyat bukan bertumpuh pada ilusi pertumbuhan yang saat ini menjelang kebangkrutanya.

Kondisi seperti ini, kemanuan untuk merubah dan menata secara radikal dari presiden Jokowi sudah tidak memadai lagi, yang dibutuhkan dari presiden Jokowi adalah keberanian untuk merombak melalui langkah-langkah yang luar biasa terukur dan segera dapat dilaksanakan.

*Penulis adalah Wakil Ketua Komnas HAM 2007-2012

Continue Reading

OPINI

Calon Komisioner Komisi Informasi Bulukumba Yang Lolos Berkas

Published

on

Kabarakyat.com-Pemerintah kabupaten bulukumba membuka rekrutmen anggota/komisioner Komisi Informasi ( KI ) Kabupaten Bulukumba untuk priode 2020- 2024.

Rekruitment dilakukan berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2020 Tentang Komisi Informasi Kabupaten Bulukumba.

Selain itu, teknis pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi /PERKI No.4 Tahun 2016.

Setelah melalui proses panjang dalam prospek Syarat dan Ketentuan yang berlaku. Maka kemudian pihak penyeleksi dalam hal ini mengeluarkan pengumuman bagi nama-nama yang lulus berkas.

Berikut Nama-namanya:

1. Drs Abdul Rahman

2. Abdul Rauf S.Sos

3. Ahmad S.Sos Med

4. Alimuddin Musbar S.Pdi

5. Amar Ma’ruf H. S.Ag M.Pdi

6. Amrullah SH

7. Andi Abdul Karim S.S

8. Andi Juanda S.Pdi

9. Drs H. Andi Syafrul Patunru

10. Arman S.Pd

11. Arman S.Pd

12. Armanto S.Pd

13. Asdiana S.Pdi

14. Asriyanti Arna S.IP

15. Dhanial Aziz, S. S.Sp

16. Drs Hasanuddin Salassa

17. Idil Akbar S.Pd

18. Ikhwan Bahar S.Pdi M.Pd

19. Jusmin S.Pd

20. Laode Satyawarman SE

21. Muhammad Arsyad S.Pdi

22. Nawaling HR S.Sos

23. Nurdianti Alam S.Pd

24. Parma Indiar SH

25. Quraysi S.Pd M. Hum

26. Rachmawati SH

27. Sudirman S.Pd

28. Sufriadi S.Pd M.Pd

29. Sugianto S.Pd

30. Supriadi SH

Continue Reading

OPINI

Pandemi Covid-19, Pertamina Harus Kembalikan Keuntungan Rakyat

Published

on

By

Saya menanggapi statement PT Pertamina yang menyiapkan Rp 100 milliar untuk pinjaman UMKM. Hal ini merupakan sekedar hiburan disaat Rakyat lagi susah akibat Covid-19. Mengapa?

Karena Pertamina sudah menikmati keuntungan yang diberikan oleh Rakyat Indonesia dari penjualan BBM premiun oleh Pertamina seharga Rp 6.450/liter dimana estimasi kalkulasi harga keekonomiannya Rp 6000/ liter.

Sehingga keuntungan yg diperoleh Pertamina adalah Rp 450/ liter dikalikan 1 juta barrel/ hari atau RP 71.5 milyar/ hari atau Rp 2.1 Trilliun/ bulan.

Rakyat Indonesia telah memberikan keuntungan juga ke Pertamina berupa Cost Saving dari harga minyak dunia turun mencapai +/- US $ 35 sementara harga ICP US$ 63/ barrel.Total Cost saving Pertamina Rp 13.1 Trilliun/ bulan.

Seharusnya Pemerintah/ Pertamina jangan menikmati keuntungan dari Rakyat. Untuk itu Harga BBM Premium harus diturunkan.

Bantuan pinjaman Pertamina Rp100 Miliar itu adalah uang yang diambil dari keuntungan penjualan Premium per hari dari Rakyat yang seyogianya disubsidi oleh Pemerintah sebanyak Rp 18.7 Trilliun. Anggaran subsidi ini tidak terpakai oleh Pemerintah.

Komite Penghapusan Bensin Bertimbal juga sudah memberikan pandangan bahwa harga jual BBM premiun di Indonesia yang diberlakukan kini terlalu mahal bila dibandingkan degan negara-negara lain.

Di tengah pandemi Covid-19 yang menimpa Rakyat bawah, seharusnya Pemerintah/ Pertamina mengembalikan keuntungan tersebut kepada Rakyat dalam bentuk hibah bukan pinjaman dan jumlahnya seharusnya lebih agar dapat membangun ekonomi Rakyat khususnya para pelaku usaha UMKM.

Diingatkan bahwa sesuai amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun1945, (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan, (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat Indonesia.

Syarief Hasan, Wakil Ketua MPR RI

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending