Connect with us

OPINI

Catatan Idris Laena Fungsi Legislasi 2019-2024

Published

on

Oleh: IR HM.Idris Laena, MH, Anggota DPR/MPR dari Dapil RIAU II – Sekretaris Fraksi Partai Golkar MPR  RI 

PELANTIKAN ANGGOTA LEGISLATIF DPR/DPD dan MPR PRIODE 2019-2024

TANTANGAN dan HARAPAN

Tanpa terasa lima tahun sudah Anggota DPR/DPD/MPRRI Priode 2014-2019 sudah menjabat. Dan bertepatan tanggal 27 September 2019 yang lalu, MPR RI melaksanakan Rapat Parpurna Sidang Laporan kegiatan MPR lima tahunan, serta disusul Kemaren Senin 30 September 2019, DPR RI juga mengadakan Rapat Paripurna Penutupan masa sidang Sekaligus Penyampaian Laporan Kegiatan DPRRI Priode 2014-2019 oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet)

Banyak tugas yang telah dituntaskan oleh Anggota DPR RI Priode 2014-2019. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa juga meninggalkan cukup banyak Pekerjaan Rumah (PR) terrutama produk legislasi berupa beberapa Rancangan Undang-Undang yang terpaksa ditunda.

Hari ini, Selasa 1 Oktober 2019 (kemarin) Anggota DPR/DPR dan MPR terpilih Priode 2019-2024 secara Resmi telah dilantik.

Dalam Suasana yang berbeda dari pelantikan Anggota DPR/DPD dan MPR periode-periode sebelumnya. Dimana diwarnai oleh demonstrasi dari adik-adik mahasiswa dan sekelompok masyarakat dari berbagai elemen yang menolak undang-undang yang mereka anggap kontroversial.

Dalam padangan saya, dari tiga fungsi Anggota legislatif yakni Pengawasan, Anggaran dan Legislasi. Maka ekspektasi masyarakat terhadap tugas legislasi anggota legislatif, justru yang paling banyak disorot. Bukan saja capaian Kuantitas Produk legislasi yang bisa dihasilkan tetapi juga kualitas produk legislasi menjadi perhatian karena menyangkut hajat hidup masyarakat banyak.

Mungkin ini akan menjadi tantangan utama bagi Anggota Badan Legislatif (Baleg)  kedepan.

Tetapi menurut saya yang paling penting bagaimana memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa membahas undang-undang harus melalui mekanisme dan proses yang panjang.

Mulai dari pengajuan undang-undang yang harus disertai naskah akademik. Kemudin setelah mendapat persetujuan bersama pemerintah dengan DPR, yang tentu disertai dengan Surat Presiden. Maka masukan-masukan dari masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Selama ini lebih dari cukup untuk melibatkan masyarakat dalam membentuk undang-undang. Satu hal yang juga perlu ditegaskan bahwa dalam membahas Rancangan Undang-Undang (RUU), harus Dilakukan bersama Antara Pemerintah dengan DPR.

Hakikatnya, pengusulan RUU juga sudah melibatkan Partisipasi masyarakat. Karena RUU bisa diusulkan oleh Pemerintah atau dari Legislatif,dalam hal ini.

Oleh Anggota DPR-Komisi dan Baleg serta tentu saja oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD), jika menyangkut otonomi.

Intinya,terkait dengan Ffngsi legilaslasi ini, yang paling penting dan menjadi tantangan utama Anggota Legislatif Priode 2019-2024, adalah bagaimana mengkomunikasikan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Bagaimana dengan Fungsi Anggaran dan Pengawasan?

Menurut saya kedua fungsi ini bersifat normatif, karena terkait dengan fungsi anggaran misalnya, ”DPR hanya ikut membahas usulan dari Pemerintah yang dirumuskan berdasakan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, dan sesuai Hasil Judisial Review Mahkamah Konstitusi (MK), bahwa anggota DPR tidak boleh ikut membahas Anggaran sampai Satuan tiga.

Fungsi fengawasan,tentu akan menjadi tugas rutin rnggota legislatif DPR maupun DPD, baik melakukan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat maupun Rapat Dengar Pendapat Umum serta tentu saja melalui kunjungan kerja pada saat Reses ataupun Kunjungan Kerja Spesifik.

Bagaimana dengan Tugas Anggota DPR atau DPD ketika berpungsi sebagai Anggota Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR)? Saya berpendapat bahwa dalam hal tanpa adanya usulan yang mendesak oleh dua pertiga oleh anggota MPR RI.

Untuk melaksanakan Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara 1945. Maka tentu saja tugas penting utama Anggota MPR RI adalah bagaimana mensosialisasikan Empat Pilar Nilai-Nilai Kebangsaan,antara Lain Panca Sila-Undang undang Dasar negara 1945-NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dengan demikian, kita berharap anggota legislatif DPR, DPD dan MPR RI akan mampu mendorong pemerintah, dapat mewujudkan cita-cita bangsa seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUDN 45 yakni melindungi segenap bangsa indonesia dan tumpah darah indonesia, memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan ikut menjaga ketertiban dunia dan perdamaian abadi yang berdasarkan kepada Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, Selasa 1 Oktober 2019

OPINI

Melawan Persekongkolan Pemodal dan Penguasa Oligarki dalam Proyek Revitalisasi TIM

Published

on

Oleh: Ma’ruf Asli*

Menangkap makna kegelisahan para seniman atas proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta.

Mencerna keluhan mereka dari jarak dekat. Nampak kemarahan yang amat sangat, namun mampu dikemas dalam bahasa simbolik.

Komunikasi melalui pesan budaya timur yang kental, khas Indonesia.

Mereka mengajak para penguasa DKI untuk komunikasi beradab, diskusi terbuka yang mendalam. Namun tak disangka, sikap keras penuh kebengisan ala feodalisme berwajah kapitalis yang mereka hadapi.

Padahal para resi peradaban, tokoh budaya sepuh, Taufik Ismail beserta para seniman telah turun gelanggang menyuarakan hati nuraninya. mereka semua menolak invasi kekuasaan yang melumpuhkan kebudayaan dan meruntuhkan simbol peradaban dan warisan kebanggaan seniman Indonesia.

Saya perlu mengatakan bahwa, kalian berada di jalan yang benar. Kami siap berada dalam barisan kalian.

Taman Ismail Marzuki bukan hanya milik DKI, tapi telah menjadi kebanggaan kami semua. TIM adalah aset nasional dan milik seluruh rakyat Indonesia.

Jangan biarkan proyek merekarevitalisasi ala Jakpro, perusahaan properti itu mengabaikan aspirasi para seniman.

Mengabaikan mereka sama dengan membunuh peradaban manusia Indonesia.

Lawan arogansi dan kebengisan mereka yang tak berbudaya. Hentikan syahwat kekuasaan yang dipenuhi hasrat kerakusan yang koruptif dan oligarki.

Lawan upaya bancakan uang negara melalui persekongkolan penguasa dan pemodal.

Kami siap mengawal perjuangan kalian wahai para seniman Jakarta pewaris Taman Ismail Marzuki.

*Penulis adalah Ketua Presidium Nasional Gerakan Rakyat Anti Korupsi dan Penyalahgunaan Kewenangan

Continue Reading

OPINI

Memperkuat Kewenangan DPD RI adalah Jawaban Sistem Perwakilan Indonesia

Published

on

Oleh: Azwar Thaha SH*

Lahirnya lembaga Dewan Perwakilan Daerah DPD merupakan perwujudan dari tuntutan reformasi, pada amandemen ke 3 (tiga) UUD pada tahun 2001 merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa wilayah atau daerah harus memiliki wakil untuk memperjuangkan kepentingannya.

Keberadaan lembaga baru yaitu DPD menjadi cita-cita bangsa Indonesia sebagai representatif daerah ditingkat nasional disamping Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Mempertegas bangunan system perwakilan Indonesia. Keberadaan DPR dan DPD secara formal memperlihatkan bahwa lembaga perwakilan menganut system bicameral. Namun, keberadaan MPR yang secara structural organisasi memayungi kedua lembaga tersebut menjadi lembaga parlemen terlihat berbentuk trikameral. Celakanya, dengan peran legislasi yang begitu besar di tangan DPR. Secara politis Parelemen Indonesia bersifat unicameral. Ketidakjelasan ini harus segera dibongkar. Memperkuat kewenangan DPD adalah pilihan logis untuk segera keluar dari ketidakjelasan ini. Memperkuat kewenangan DPD secara otomatis berarti mendorong system parlemen kita kearah bikameralisme murni.

Dalam cabang kekuasaan legislative ada tiga lembaga yang dipayungi yaitu MPR, DPR dan DPD, serta Fungsi Utama cabang kekuasaan legislative yaitu Legislasi, pengawasan Serta anggaran. Terkhusus kedua lembaga Negara yaitu DPR dan DPD dalam himpun legislative seharusnya menjalankan ketiga fungsi utama tersebut sehingga system perwakilan Indonesia menjadi efektif.

Realita kedudukan fungsi/kewenangan lembaga DPD  dalam UUD 1945 pada pasal 22D masih sangat lemah, belum mencermikan system perwakilan yang efektif. untuk memperkuat fungsi/kewenangan DPD dalam system perwakilan Indonesia seharusnya dilakukan amandemen ke 5 UUD 1945 dengan merubah serta menambah point pasal sebagai berikut :

  1. Dewan Perwakilan Daerah mengajukan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
  2. Dewan Perwakilan Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas, menetapkan, serta memutuskan Rancangan Undang-Undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), pajak, pendidikan dan agama.
  3. Dewan Perwakilan Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) pajak, pendidikan dan agama.

Dengan demikian ketiga point pasal di atas dapat menciptakan  chek end balences fungsi/kewenangan antar lembaga legislative.

Dalam Negara demokrasi yang menganut system desentralisasi seharusnya sistem dua kamar dalam perlemen Indonesia harus kuat agar tujuan desentralisasi yang sangat luas dapat tercapai. Penerapkan sistem perwakilan dua kamar (bicameral) yang dianut seperti sebagian besar Negara demokrasi di dunia konsisten dengan fungsi legislasi yang sama (balances) antara dua kamar parlemen.

perbaikan system ketatanegaraan Indonesia dalam hal legislasi diparlemen menjadi sesuatu yang bersifat urgen dan mendesak untuk dilakukan. fungsi legislasi perlemen seharusnya mewakili 2 (dua) perwakilan  yaitu perwakilan partai politik yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Perwakilan daerah/kewilayahan yang akan duduk di Dewan Perwakilan Dearah (DPD). Apabila dua kamar tersebut mempunyai kewenangan legislasi yang sama maka system perlemen bicameral pun akan terjadi dengan baik.

memperkuat kewenangan DPD merupakan bentuk kemajuan daerah/wilayah sehingga kepentingan daerah dapat terakomodir sesuai kebutuhan daerah yang diwakilinya. Oleh karena itu perubahan memperkuat kedudukan fungsi/kewenangan DPD harus segera dilaksanakan melalui amandemen UUD, revisi UUMD3 serta konvensi ketatanegaraan yang bersifat (Agreement) kesepakatan.

*Azwar Thaha adalah Mahasiswa Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI)

Continue Reading

OPINI

Peringatan Hari Sumpah Pemuda Harus Jadi Tonggak Baru Pemuda Indonesia

Published

on

By

Oleh: Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI/Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila/Kepala Badan Bela Negara FKPPI/Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia

Peringatan Hari Sumpah Pemuda harus menjadi tonggak baru para pemuda dalam kerangka memantapkan dan mengkonsolidasikan langkah-langkah terbaik dan nyata dalam membumikan nilai-nilai Pancasila. peringatan hari Sumpah Pemuda hari ini, mengingatkan kita kembali akan “sejarah kesadaran” anak-anak bangsa pada 91 tahun silam, yakni Sumpah Pemuda.

Kesadaran pemuda-pemudi bangsa yang melahirkan satu kesatuan pemikiran besar dan visi kebangsaan yang jauh melampaui jamannya, hingga bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya pada tahun 1945, serta menjadi landasan bagi Indonesia masa depan yang akan kita songsong bersama.

Karena itulah kita bersyukur, semangat sumpah pemuda masih menjiwai semangat Pemuda untuk membangun masa depan bangsa yang semakin baik, selaras dengan ikrar Pemuda Pancasila yang berbunyi: Bertanah air satu, tanah air Indonesia; Berbangsa satu, bangsa Indonesia; Berideologi satu, ideologi Pancasila.

Saat ini kita hidup di era globalisasi yang ditandai dengan kecepatan dan kemudahan arus informasi dan komunikasi. Lompatan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah menembus batas-batas kedaulatan negara. Apa yang terjadi di belahan dunia di mana pun dengan seketika dapat kita ketahui.

Arus informasi dan komunikasi yang semakin mudah dan terbuka memberikan banyak peluang bagi kemajuan bangsa. Tetapi pada saat yang bersamaan kemudahan arus informasi dan komunikasi juga membawa ancaman: ancaman terhadap ideologi kita Pancasila, ancaman terhadap nilai-nilai luhur bangsa kita, ancaman terhadap adab sopan santun kita, ancaman terhadap tradisi dan seni budaya kita, serta ancaman terhadap warisan kearifan-kearifan lokal bangsa kita.

Dengan membonceng fenomena globalisasi, nilai-nilai individualisme, liberalisme, dan ekstrimisme telah ditransformasikan secara terstruktur, sistematis dan masif, seolah harus diterima sebagai standar nilai baru yang terbaik dalam pembangunan sistem politik, ekonomi, dan budaya di Indonesia.

Dalam kaitan ini, saya selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, mengajak Para Pemuda untuk berada di garda terdepan dalam membumikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu selalu menghadirkan nilai-nilai dan keutamaan Pancasila dalam praksis keseharian.

Sampai saat ini kita masih mengalami tantangan dalam membumikan ideologi negara, yaitu Pancasila. Sekurang-kurangya ada 5 (lima) tantangan yang harus menjadi perhatian kita secara sungguh-sungguh. Tantangan pertama, adalah tentang pemahaman Pancasila. Saat ini masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila. Hal ini tidak terlepas dari rendahnya tingkat kedalaman literasi masyarakat Indonesia secara umum.

Tantangan kedua, adalah eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi sehingga mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, dan menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA.

Tantangan ketiga, adalah masih lebarnya kesenjangan sosial, karena masih terjadi sentralisasi pembangunan ekonomi pada wilayah-wilayah tertentu. Selain itu, meluasnya kesenjangan sosial antarpelaku ekonomi dan kebijakan ekonomi yang mengedepankan sektor ekstraktif yang kurang mengembangkan nilai tambah.

Tantangan keempat, adalah pelembagaan Pancasila di mana lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan budaya serta masih lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara.

Tantangan kelima, adalah keteladanan Pancasila. Dalam konteks ini, tantangan yang dihadapi adalah masih kurangnya keteladanan dari tokoh-tokoh pemerintahan dan masyarakat. Hal ini diperparah dengan semakin maraknya sikap dan perilaku destruktif yang lebih mengedepankan hal-hal negatif di ruang publik serta kurangnya apresiasi dan insentif terhadap prestasi dan praktik-praktik yang baik.

Saya meyakini, melalui semangat hari Sumpah Pemuda, para anak-anak muda milenial kita akan terus melahirkan pemikiran-pemikiran atau gagasan-gagasan yang bernas untuk mengatasi berbagai tantangan global.

Kita semua harus sadar, dalam 5 (lima) tahun ke depan Indonesia akan menghadapi tantangan yang sangat berat. Dinamika lingkungan strategis global diwarnai kompetisi dan perebutan pengaruh negara-negara besar yang telah menempatkan Indonesia pada pusat kepentingan global. Jika tidak siap dan waspada, Indonesia dapat saja tergilas dalam kompetisi global yang tidak mengenal batas dan waktu.

Indonesia ke depan membutuhkan generasi muda yang unggul, yang berkarakter Pancasila, yang toleran, dan yang berakhlak mulia. Karenanya, kita butuh SDM unggul yang terus belajar, bekerja keras, serta berdedikasi tinggi.

Indonesia membutuhkan generasi muda yang penuh inovasi; yang mampu membalik ketidakmungkinan menjadi peluang; yang mampu membuat kelemahan menjadi kekuatan dan keunggulan; yang mampu membuat keterbatasan menjadi keberlimpahan; yang mampu mengubah kesulitan menjadi kemampuan; yang mampu mengubah sesuai yang tidak berharga menjadi bernilai untuk rakyat dan bangsa Indonesia.

Saya meyakini, para Pemuda kita mampu berkontribusi besar dalam mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dalam periode kedua ini menitikberatkan pada pembangunan Sumber Daya Manusia.

Oleh sebab itu, mari kita merapatkan barisan untuk bersama-sama, bergotong royong memikul berbagai tantangan yang berat, yang membentang di hadapan kita. Mari kita bangun rumah besar Indonesia, rumah Pancasila, rumah yang hangat dan nyaman bagi seluruh anak bangsa, rumah untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita bersama untuk mewujudkan Indonesia yang gemilang di masa depan. Dan sekali lagi, Pemuda Pancasila harus mampu berkontribusi dalam membangun rumah besar Pancasila itu.

Eksistensi bangsa sangat bergantung dengan kualitas sumber daya manusianya, selaras dengan itu, MPR RI konsisten melaksanakan pembangunan karakter bangsa (nation character building) melalui pemasyarakatan Empat Pilar MPR yang pada hakikatnya adalah pembangunan jati diri bangsa Indonesia.
Empat Pilar MPR itu adalah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945sebagai landasan konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah konsensus negara yang harus dijunjung tinggi, serta Bhinneka Tunggal Ika, sebagai semangat perekat di tengah untaian keragaman bangsa yang majemuk.

Dengan terus memperkukuh empat pilar MPR dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus yakin bahwa cita-cita Indonesia masa depan yang lebih baik akan segera terwujud.

Meskipun berbagai tantangan dan rongrongan terhadap keutuhan bangsa dan negara selama ini kita alami, tetapi yang lebih membanggakan dan harus kita syukuri adalah sampai hari ini Indonesia masih tetap kokoh bersatu sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending