Connect with us

OPINI

Catatan Idris Laena Fungsi Legislasi 2019-2024

Published

on

Oleh: IR HM.Idris Laena, MH, Anggota DPR/MPR dari Dapil RIAU II – Sekretaris Fraksi Partai Golkar MPR  RI 

PELANTIKAN ANGGOTA LEGISLATIF DPR/DPD dan MPR PRIODE 2019-2024

TANTANGAN dan HARAPAN

Tanpa terasa lima tahun sudah Anggota DPR/DPD/MPRRI Priode 2014-2019 sudah menjabat. Dan bertepatan tanggal 27 September 2019 yang lalu, MPR RI melaksanakan Rapat Parpurna Sidang Laporan kegiatan MPR lima tahunan, serta disusul Kemaren Senin 30 September 2019, DPR RI juga mengadakan Rapat Paripurna Penutupan masa sidang Sekaligus Penyampaian Laporan Kegiatan DPRRI Priode 2014-2019 oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet)

Banyak tugas yang telah dituntaskan oleh Anggota DPR RI Priode 2014-2019. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa juga meninggalkan cukup banyak Pekerjaan Rumah (PR) terrutama produk legislasi berupa beberapa Rancangan Undang-Undang yang terpaksa ditunda.

Hari ini, Selasa 1 Oktober 2019 (kemarin) Anggota DPR/DPR dan MPR terpilih Priode 2019-2024 secara Resmi telah dilantik.

Dalam Suasana yang berbeda dari pelantikan Anggota DPR/DPD dan MPR periode-periode sebelumnya. Dimana diwarnai oleh demonstrasi dari adik-adik mahasiswa dan sekelompok masyarakat dari berbagai elemen yang menolak undang-undang yang mereka anggap kontroversial.

Dalam padangan saya, dari tiga fungsi Anggota legislatif yakni Pengawasan, Anggaran dan Legislasi. Maka ekspektasi masyarakat terhadap tugas legislasi anggota legislatif, justru yang paling banyak disorot. Bukan saja capaian Kuantitas Produk legislasi yang bisa dihasilkan tetapi juga kualitas produk legislasi menjadi perhatian karena menyangkut hajat hidup masyarakat banyak.

Mungkin ini akan menjadi tantangan utama bagi Anggota Badan Legislatif (Baleg)  kedepan.

Tetapi menurut saya yang paling penting bagaimana memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa membahas undang-undang harus melalui mekanisme dan proses yang panjang.

Mulai dari pengajuan undang-undang yang harus disertai naskah akademik. Kemudin setelah mendapat persetujuan bersama pemerintah dengan DPR, yang tentu disertai dengan Surat Presiden. Maka masukan-masukan dari masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Selama ini lebih dari cukup untuk melibatkan masyarakat dalam membentuk undang-undang. Satu hal yang juga perlu ditegaskan bahwa dalam membahas Rancangan Undang-Undang (RUU), harus Dilakukan bersama Antara Pemerintah dengan DPR.

Hakikatnya, pengusulan RUU juga sudah melibatkan Partisipasi masyarakat. Karena RUU bisa diusulkan oleh Pemerintah atau dari Legislatif,dalam hal ini.

Oleh Anggota DPR-Komisi dan Baleg serta tentu saja oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD), jika menyangkut otonomi.

Intinya,terkait dengan Ffngsi legilaslasi ini, yang paling penting dan menjadi tantangan utama Anggota Legislatif Priode 2019-2024, adalah bagaimana mengkomunikasikan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Bagaimana dengan Fungsi Anggaran dan Pengawasan?

Menurut saya kedua fungsi ini bersifat normatif, karena terkait dengan fungsi anggaran misalnya, ”DPR hanya ikut membahas usulan dari Pemerintah yang dirumuskan berdasakan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, dan sesuai Hasil Judisial Review Mahkamah Konstitusi (MK), bahwa anggota DPR tidak boleh ikut membahas Anggaran sampai Satuan tiga.

Fungsi fengawasan,tentu akan menjadi tugas rutin rnggota legislatif DPR maupun DPD, baik melakukan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat maupun Rapat Dengar Pendapat Umum serta tentu saja melalui kunjungan kerja pada saat Reses ataupun Kunjungan Kerja Spesifik.

Bagaimana dengan Tugas Anggota DPR atau DPD ketika berpungsi sebagai Anggota Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR)? Saya berpendapat bahwa dalam hal tanpa adanya usulan yang mendesak oleh dua pertiga oleh anggota MPR RI.

Untuk melaksanakan Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara 1945. Maka tentu saja tugas penting utama Anggota MPR RI adalah bagaimana mensosialisasikan Empat Pilar Nilai-Nilai Kebangsaan,antara Lain Panca Sila-Undang undang Dasar negara 1945-NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dengan demikian, kita berharap anggota legislatif DPR, DPD dan MPR RI akan mampu mendorong pemerintah, dapat mewujudkan cita-cita bangsa seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUDN 45 yakni melindungi segenap bangsa indonesia dan tumpah darah indonesia, memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan ikut menjaga ketertiban dunia dan perdamaian abadi yang berdasarkan kepada Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, Selasa 1 Oktober 2019

OPINI

Calon Komisioner Komisi Informasi Bulukumba Yang Lolos Berkas

Published

on

Kabarakyat.com-Pemerintah kabupaten bulukumba membuka rekrutmen anggota/komisioner Komisi Informasi ( KI ) Kabupaten Bulukumba untuk priode 2020- 2024.

Rekruitment dilakukan berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2020 Tentang Komisi Informasi Kabupaten Bulukumba.

Selain itu, teknis pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi /PERKI No.4 Tahun 2016.

Setelah melalui proses panjang dalam prospek Syarat dan Ketentuan yang berlaku. Maka kemudian pihak penyeleksi dalam hal ini mengeluarkan pengumuman bagi nama-nama yang lulus berkas.

Berikut Nama-namanya:

1. Drs Abdul Rahman

2. Abdul Rauf S.Sos

3. Ahmad S.Sos Med

4. Alimuddin Musbar S.Pdi

5. Amar Ma’ruf H. S.Ag M.Pdi

6. Amrullah SH

7. Andi Abdul Karim S.S

8. Andi Juanda S.Pdi

9. Drs H. Andi Syafrul Patunru

10. Arman S.Pd

11. Arman S.Pd

12. Armanto S.Pd

13. Asdiana S.Pdi

14. Asriyanti Arna S.IP

15. Dhanial Aziz, S. S.Sp

16. Drs Hasanuddin Salassa

17. Idil Akbar S.Pd

18. Ikhwan Bahar S.Pdi M.Pd

19. Jusmin S.Pd

20. Laode Satyawarman SE

21. Muhammad Arsyad S.Pdi

22. Nawaling HR S.Sos

23. Nurdianti Alam S.Pd

24. Parma Indiar SH

25. Quraysi S.Pd M. Hum

26. Rachmawati SH

27. Sudirman S.Pd

28. Sufriadi S.Pd M.Pd

29. Sugianto S.Pd

30. Supriadi SH

Continue Reading

OPINI

Pandemi Covid-19, Pertamina Harus Kembalikan Keuntungan Rakyat

Published

on

By

Saya menanggapi statement PT Pertamina yang menyiapkan Rp 100 milliar untuk pinjaman UMKM. Hal ini merupakan sekedar hiburan disaat Rakyat lagi susah akibat Covid-19. Mengapa?

Karena Pertamina sudah menikmati keuntungan yang diberikan oleh Rakyat Indonesia dari penjualan BBM premiun oleh Pertamina seharga Rp 6.450/liter dimana estimasi kalkulasi harga keekonomiannya Rp 6000/ liter.

Sehingga keuntungan yg diperoleh Pertamina adalah Rp 450/ liter dikalikan 1 juta barrel/ hari atau RP 71.5 milyar/ hari atau Rp 2.1 Trilliun/ bulan.

Rakyat Indonesia telah memberikan keuntungan juga ke Pertamina berupa Cost Saving dari harga minyak dunia turun mencapai +/- US $ 35 sementara harga ICP US$ 63/ barrel.Total Cost saving Pertamina Rp 13.1 Trilliun/ bulan.

Seharusnya Pemerintah/ Pertamina jangan menikmati keuntungan dari Rakyat. Untuk itu Harga BBM Premium harus diturunkan.

Bantuan pinjaman Pertamina Rp100 Miliar itu adalah uang yang diambil dari keuntungan penjualan Premium per hari dari Rakyat yang seyogianya disubsidi oleh Pemerintah sebanyak Rp 18.7 Trilliun. Anggaran subsidi ini tidak terpakai oleh Pemerintah.

Komite Penghapusan Bensin Bertimbal juga sudah memberikan pandangan bahwa harga jual BBM premiun di Indonesia yang diberlakukan kini terlalu mahal bila dibandingkan degan negara-negara lain.

Di tengah pandemi Covid-19 yang menimpa Rakyat bawah, seharusnya Pemerintah/ Pertamina mengembalikan keuntungan tersebut kepada Rakyat dalam bentuk hibah bukan pinjaman dan jumlahnya seharusnya lebih agar dapat membangun ekonomi Rakyat khususnya para pelaku usaha UMKM.

Diingatkan bahwa sesuai amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun1945, (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan, (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat Indonesia.

Syarief Hasan, Wakil Ketua MPR RI

Continue Reading

OPINI

Pembayaran THR Bertahap Harus Disepakati Pengusaha dan Pekerja

Published

on

By

Oleh: Syaiful Bahri AnshoriPresiden DPP Konfederasi Sarbumusi

THR atau Tunjangan Hari Raya wajib dibayarkan oleh perusahaaa sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Permenaker 06/2016. Artinya kewajiban ini punya konsekwensi hukum dan tidak bisa ditawar tawar lagi, sehingga pada posisi ini DPP Konfederasi Sarbumusi mempunya pandangan yang sama dengan kemnaker dan serikat pekerja lain bahwa secara hukum THR menjadi kewajiban yang harus dibayarkan oleh pengusaha.

Bagi perusahaan yang mampu dan tidak terlalu terdampak covid-19 maka perusahaan tersebut wajib membayar ketentuan THR sebagaimana diamanatkan oleh Permenaker No.6 tahun 2016.

Adapun mekanisme pembayaran THR, karena melihat situasi dan kondisi saat ini apabila perusahaan tidak mampu dikarenakan dampak covid-19 (dibuktikan dengan laporan keuangan yang transparan) maka mekanisme pembayaran bisa di dialogkan dengan pekerja atau serikat pekerja dengan mekanisme;

Pertama pembayaran THR secara bertahap (tahapan disepakati oleh pengusaha dan pekerja)

Kedua bisa dilakukan penundaan apabila perusahaan tidak mampu sama sekali sesuai waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan, dengan waktu sesuai kesepakatan para pihak,

Ketiga kesepakatan ini juga mengatur tatacara denda keterlambatan pembayaran sesuai dengan pasal 10 permenker 6/2016.

Pertama, DPP konfederasi Sarbumusi mempunyai sikap bahwa untuk menjamin kesepakatan itu dilaksanakan maka kesepakatan ini wajib dilaporkan kepada Disnaker setempat. Dan pengawas harus pro aktif dalam mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap pelanggaran bagi perusahaan yang tidak melakukan pembayaran THR dan atau tidak melaporkan ke Disnaker, pengawas bisa memberikan sanksi pelanggaran norma kerja kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut.

Kedua, perlu kita pahami bersama, surat edaran ini hanya berlaku bagi perusahaan yang terdampak covid-19, bukan yang nyata nyata mampu karena perusahaan yang mampu harus dan wajib membayar sesuai dengan permenaker 6/2016, selain itu ketentuan ini berlaku hanya karena dampak covid-19. Bila situasi normal yang berlaku adalah Permenaker 06/2016.

Ketiga,DPP konfederasi Sarbumusi melalui presiden DPP konfederasi Sarbumusi menghimpau kepada perusahaan untuk mengedepankan dialog dan terbuka pada kemampuan dan kesulitan perusahaan sehingga pekerja/buruh tidak dipersulit dalam kondisi yang kesulitan ini.

Keempat, DPP sarbumusi menyerukan kepada semua pihak untuk sama-sama menjaga hubungan industrial yang harmonis, tidak saling mengorbankan dan bersama sama menghadapi dampak pandemi covid-19 ini.

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending